Southeast Sulawesi public expenditure analysis 2012 : public service delivery performance and development challenges in Bumi Haluoleo : Analisis keuangan publik provinsi Sulawesi Tenggara 2012 : kinerja pelayanan publik dan tantangan pembangunan di Bumi Haluoleo

 73273 Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Laporan ini dicetak menggunakan kertas daur ulang KANTOR BANK DUNIA JAKARTA Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lt. 12-13 Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta – 12190 Telp. (+6221) 5299 3000 Faks (+6221) 5299 3111 Laporan ini dicetak pada Bulan Januari 2012 Hak Cipta © Bank Dunia dan Hak Cipta © Daan Pattinasarany untuk foto latar belakang pada halaman sampul, sedangkan foto-foto pada halaman bab merupakan Hak Cipta © Bastian Zaini untuk halaman Ringkasan Eksekutif dan Bab IV, Hak Cipta © Bank Dunia untuk Bab II, Bab III, dan Bab V, serta Hak Cipta © Guntur Sutiyono untuk Bab I, Bab VI , dan Bab VII. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012. Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo merupakan kerjasama tim peneliti Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Dewan Eksekutif Bank Dunia, maupun pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang terdapat dalam laporan ini. Batasan, warna, angka, dan informasi lain yang tercantum pada tiap peta dalam laporan ini tidak mencerminkan penilaian Bank Dunia tentang status hukum suatu wilayah atau merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan atas batasan tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silahkan hubungi Bastian Zaini (bzaini@worldbank.org). Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Ucapan Terimakasih Kajian ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (LEMLIT UNHALU), dan Bank Dunia dengan dukungan dari CIDA dan AusAID. Penyusunan laporan dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari LEMLIT-UNHALU dan Tim Bank Dunia. Tim Peneliti dari LEMLIT UNHALU dipimpin oleh Akhmad Firman bersama Muhammad Syarif, Laode Syaefuddin, Nasrullah Dali, Yani Balaka, Manat Rahim, Moh. Amin, Tajuddin, Ulfa Matoka, Armawaddin, Sabri, Alisyah, Aris Badara. Tim dari Bank Dunia dipimpin oleh Ihsan Haerudin bersama Indira Maulani Hapsari, Bastian Zaini, dan Chandra Sugarda. Tim dari Universitas Haluoleo menyiapkan latar belakang laporan, melaksanakan pengumpulan data, melaksanakan survei kapasitas PKD, serta analisis awal, sementara Tim dari Bank Dunia memberikan asistensi teknis serta penulisan tahap akhir. Penyusunan laporan ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dan komitmen yang kuat dari Program Management Committee (PMC) program PEACH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim penyusun laporan mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Muhammad Nasir A. Baso, MM (Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua PMC), Bapak Muhammad Faisal, SE, MSi (Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara/Sekretaris Pelaksana PMC program PEACH), dan Bapak La Ode Muh. Ali Said, SE. MSi. (Kasubid Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Kelautan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara) yang telah memberikan dukungan pengarahan maupun teknis koordinasi pada rangkaian kegiatan terkait penyusunan laporan ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra Hj. Isma Labuku, M.Si. (Kepala Biro Keuangan Sulawesi Tenggara), dan Ibu Hj. Fauziah A. Rachman, SE, M.Si. (Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Daerah Bawahan) atas dukungan data-data fiskal daerah di Sulawesi Tenggara. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. H. I Gusti R. Sadimantara, M.Agr. (Ketua LEMLIT- UNHALU) serta staf yang telah mendukung lancarnya koordinasi dan kerjasama penelitian. Apresiasi perlu kami sampaikan kepada Wawan Darmawan, Laode Salimin, Halifa, Fitri Lapau, Susriyanti, dan Intan Mekuo yang telah membantu tim peneliti dalam penyusunan database fiskal daerah di Sulawesi Tenggara. Ucapan terimakasih juga patut disampaikan kepada seluruh anggota PMC, unsur SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta stakeholder lainnya yang telah membantu ketersediaan data serta masukan yang berharga pada rangkaian lokakarya penyusunan draft laporan ini Kegiatan penyusunan laporan ini secara keseluruhan diarahkan oleh Gregorius D.V. Pattinasarany sebagai ekonom senior dan task team leader tim Bank Dunia. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada rekan- rekan tim PEACH Bank Dunia lainnya, khusus Andhika Maulana, Dhani Nugroho, Diding Sakri, dan Guntur P. Soetiyono yang telah memberikan masukan yang berharga atas laporan; Jaclin E. Craig, Erryl Davy, dan Sarah Harmoun yang telah membantu dalam pengelolaan dan administrasi kegiatan; Muhammad Fadjar yang telah memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan di Kendari; serta Maulina Cahyaningrum yang telah membantu seluruh proses produksi laporan ini. Tak lupa, penghargaan kami sampaikan kepada Caroline Tupamahu, Luna Vidya, serta staf Yayasan BAKTI lainnya yang telah membantu kelancaran pelaksanaan program PEACH di Sulawesi Tenggara. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Syahrir Cole dari Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelatihan survei PKD untuk tim peneliti dari LEMLIT- UNHALU. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 ii Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo Kata Pengantar Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang berkembang di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan juga turun secara signifikan dalam 10 tahun terakhir dan tingkat pengangguran juga termasuk salah satu yang terendah di Indonesia. Dari sisi sumberdaya pemerintah daerah, belanja per kapita Sulawesi Tenggara juga telah meningkat 9 kali lipat dibanding sebelum desentralisasi, dan merupakan salah satu dari 10 provinsi dengan belanja pemerintah daerah per kapita tertinggi di Indonesia. Namun Sulawesi Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara masih belum beranjak dari posisi ke-25 dalam 5 tahun terakhir. Meskipun PDRB tumbuh pesat, secara rill per kapita masih jauh dibawah angka rata-rata provinsi secara nasional. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga masih diatas tingkat kemiskinan nasional. Selain itu, belanja pemerintah daerah per kapita yang tinggi terus meningkat harus diiringi oleh peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang semakin terbuka, pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, perlu berupaya lebih keras dalam memanfaatkan sumber daya anggaran yang dimilikinya. Agenda dan program pembangunan harus lebih dipertajam, dan alokasi anggaran harus lebih dioptimalkan untuk mencapai target-target pembangunan, terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Laporan ini merupakan upaya untuk membantu Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah; meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada data-data indikator pembangunan (evidence based planning and budgeting); dan dalam rangka mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun atas hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Haluoleo, dan Bank Dunia yang didukung oleh CIDA dan AusAID. Bappeda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berperan penting dalam memfasilitasi seluruh proses pembuatan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan umumnya bagi seluruh pemerintah daerah di Indoneisa, pemerintah pusat, serta para stakeholder dan pemerhati keuangan dan pembangunan daerah. Akhirnya kami berharap laporan ini dapat berkontribusi pada upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. H. Nur Alam, SE Stefan G. Koeberle Gubernur Sulawesi Tenggara Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia iii  Daftar Isi Ucapan Terimakasih ii Kata Pengantar iii Daftar Isi iv Daftar Istilah xi Ringkasan Eksekutif 1 Bab 1 Pendahuluan 11 1.1. Sejarah dan Konteks Administratif 12 1.2. Penduduk 14 1.3. Perekonomian 15 1.4. Sosial 20 1.5. Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Sosial 24 Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah 25 2.1. Pendahuluan 26 2.2. Gambaran Umum Kapasitas PKD 26 2.3. Gambaran PKD Berdasarkan Bidang Strategis 27 2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi 33 Bab 3 Pendapatan 37 3.1. Gambaran Umum Pendapatan Pemerintah Daerah 38 3.2. Pendapatan Asli daerah (PAD) 41 3.3. Dana Alokasi Umum (DAU) 43 3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 44 3.5. Dana Bagi Hasil (DBH) 46 3.6. Kesimpulan dan Rekomendasi 47 Bab 4 Belanja 49 4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah 50 4.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi 52 4.3. Belanja Menurut Sektor 54 4.4. Belanja Program 57 4.5. Anggaran Versus Realisasi 59 4.6. Manajemen Belanja dan Pembiayaan 60 4.7. Hubungan Belanja dan Gender 61 4.8. Kesimpulan dan Rekomendasi 63 Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 iv Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Daftar Isi Bab 5 Analisis Sektor Strategis 65 5.1. Sektor Kesehatan 66 5.2. Sektor Pendidikan 77 5.3. Sektor Infrastuktur 90 5.4. Sektor Pertanian 97 Bab 6 Block Grant Desa 107 6.1. Pendahuluan 108 6.2. Gambaran Umum Belanja Transfer Pemerintah Provinsi 108 6.3. Rencana dan Realisasi Belanja Block Grant ke Desa 109 6.4. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Program Block Grant 111 6.5. Keterlibatan Masyarakat dalam Program Block Grant. 112 6.6. Manfaat dan Kesesuaian Program Block Grant dengan Kebutuhan Masyarakat 114 6.7. Kesimpulan dan Rekomendasi 115 Bab 7 Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender 117 7.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 118 7.2. Isu Kelembagaan Gender 121 7.3. Kesimpulan dan Rekomendasi 122 Daftar Pustaka 124 Lampiran 125 Lampiran A. Apakah yang Dimaksud Dengan Analisis Belanja Pemerintah Sulawesi Tenggara? 125 Lampiran B. Catatan Metodologi 126 Lampiran C. Rekapitulasi Isu Utama, Rekomendasi, dan Agenda 128 Lampiran D. Budget Master Tabel Semua Angka Dalam Master Tabel Merupakan Angka Riil (2009=100) 138 Lampiran E. Indikator-Indikator Gender 150 v  Daftar Gambar Gambar 1. Sulawesi Tenggara Merupakan Salah Satu Provinsi Berkembang di Indonesia 2 Gambar 1.1. Sulawesi Tenggara Terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi 12 Gambar 1.2. Terjadi Pemekaran Wilayah yang Sangat Pesat Setelah Desentralisasi 13 Gambar 1.3. PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara Masih Rendah Dibanding Provinsi Lama di Pulau Sulawesi 15 Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Cukup Pesat dalam 5 Tahun Terakhir 16 Gambar 1.5. Sektor Tersier Menjadi Kontributor Tertinggi Perekonomian Sultra dalam 3 Tahun Terakhir 16 Gambar 1.6. Pertanian Masih Merupakan Kontributor Terbesar Perekonomian Sulawesi Tenggara 17 Gambar 1.7. Lima Daerah di Sulawesi Tenggara Terkategori Maju dan Cepat Tumbuh 18 Gambar 1.8. Sulawesi Tenggara Relatif Tidak Bermasalah dalam hal TPT Dibanding Provinsi Lain di Sulawesi 19 Gambar 1.9. Kota Kendari merupakan Daerah dengan TPT tertinggi dan Didominasi oleh Perempuan 20 Gambar 1.10. Walaupun Menurun Namun Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Relatif Masih tinggi 20 Gambar 1.11. Terjadi Penurunan Tingkat Kemiskinan di Seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara 21 Gambar 1.12. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan Justru Meningkat 22 Gambar 1.13. Pencapaian Angka Kemiskinan dan PDRB VS Target RPJMD 2008-2013 23 Gambar 2.1. Nilai Kapasitas PKD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara 26 Gambar 2.2. Kapasitas PKD Bidang Peraturan Perundangan Daerah 28 Gambar 2.3. Kapasitas PKD Bidang Perencanaan & Penganggaran 29 Gambar 2.4. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Kas 30 Gambar 2.5. Kapasitas PKD Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 30 Gambar 2.7. Kapasitas PKD Bidang Pengawasan Intern 31 Gambar 2.8. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Hutang, Hibah dan Investasi Publik 32 Gambar 2.9. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Aset 32 Gambar 2.10. Kapasitas PKD Bidang Audit dan Pengawasan Eksternal 33 Gambar 3.1. Pada Tahun 2010, Pendapatan Pemerintah Daerah Perkapita Sulawesi Tenggara Sudah Diatas Rata-Rata Nasional 38 Gambar 3.2. Pendapatan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara Meningkat Secara Konsisten 39 Gambar 3.3. Sejak tahun 2009, Porsi Dana Perimbangan dari Pusat Mengalami Penurunan 39 Gambar 3.4. Kapasitas Fiskal Sulawesi Tenggara Cukup Beragam 40 Gambar 3.5. Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tenggara cukup berfluktuasi selama 2007 – 2011 41 Gambar 3.6. Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2007-2011 42 Gambar 3.7. Kapasitas Mobiliasi PAD di Sulawesi Tenggara Sudah Lebih Baik dari Rata-Rata Nasional, Namun Kapasitas Masing-Masing Kabupaten/Kota Masih Bervariasi 43 Gambar 3.8. PAD Bersih (PAD dikurangi Belanja Ke Daerah Bawahan) Sulawesi Tenggara juga Meningkat 43 Gambar 3.9. DAU Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Cukup Fluktuatif 43 Gambar 3.10. DAU Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara tahun 2009 Cukup Timpang 44 Gambar 3.11. Hampir seluruh DAK Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Dialokasikan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Gambar 3.12. Pada Tahun 2009, DAK Perkapita Kabupaten/Kota Cukup Timpang 45 Gambar 3.13. Pada tahun 2009, DAK Sulawesi Tenggara dialokasikan pada Sektor Pendidikan 45 Gambar 3.14. Dana Bagi Hasil Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Menunjukkan Penurunan 46 Gambar 3.15. Produksi Bruto Pertambangan Non-Migas Sulawesi Tenggara Cenderung Meningkat, Sementara Dana Bagi Hasil SDA Sulawesi Tenggara Cenderung Menurun 46 Gambar 4.1. Belanja Daerah Sulawesi Tenggara Mengalami Peningkatan Selama 2007-2011 50 Gambar 4.2. Belanja Daerah per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2010 Cukup Beragam 51 Gambar 4.3. Belanja Per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2009 cukup timpang 51 Gambar 4.4. Belanja Perkapita Kabupaten Pemekaran dan nonpemekaran tahun 2009 52 Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 vi Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Daftar Isi Gambar 4.5. Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara berdasarkan Klasifikasi Ekonomi mengalami Peningkatan 53 Gambar 4.6. Porsi Belanja Daerah Provinsi didominasi oleh Belanja Lain-Lain sementara Porsi Belanja Daerah Kabupaten/Kota didominasi oleh belanja Pegawai 54 Gambar 4.7. Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara sebagian besar digunakan untuk sektor Administrasi Umum 55 Gambar 4.8. Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh Belanja untuk Program Pembangunan 58 Gambar 4.9. Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/kota Sulawesi Tenggara juga didominasi oleh Belanja untuk Program Pembangunan 59 Gambar 4.10. Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara, 2007-2010 59 Gambar 4.12. Sebagian Besar Anggaran Pemerintah Dihabiskan Pada Bulan November dan Desember 60 Gambar 4.11. Surplus dan Defisit Anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara 60 Gambar 4.13. Belanja Program Urusan PP&PA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2007 – 2011 61 Gambar 4.14. Belanja Program Urusan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2007 - 2011 62 Gambar 4.15. Klasifikasi Belanja Program Urusan PP&PA dan Keluarga Berencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara 2007 – 2011 63 Gambar 5.1. Ketergantungan Belanja Kesehatan di Sulawesi Tenggara terhadap Dana Dekon/TP Menurun 66 Gambar 5.2. Pada Tingkat Provinsi, Peningkatan Signifikan Terjadi Pada Komponen Modal, Sementara di Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Terjadi pada Komponen Belanja Gaji Pegawai 67 Gambar 5.3. Belanja Langsung Sektor Kesehatan Provinsi untuk Belanja Penyediaan Rumah Sakit Tahun 2011 68 Gambar 5.4. Alokasi Kedua Terbesar Belanja Langsung Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Puskesmas 68 Gambar 5.5. Kota Bau-Bau Memiliki Proporsi Belanja Kesehatan Tertinggi di Sulawesi Tenggara, 2009 69 Gambar 5.6. Kota Bau-Bau Memiliki Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk Tertinggi, Sementara Kabupaten Buton Utara Memiliki Rasio Bidan Per 100 Ribu Penduduk Tertinggi 2010 71 Gambar 5.7. Cakupan Jaminan Kesehatan Gratis Cukup Tinggi, Namun Pemanfaatan Fasilitas Masih Rendah 71 Gambar 5.8. Indeks AHH Sulawesi Tenggara Masih Dibawah Indeks Nasional dan Provinsi Lama di Sulawesi 73 Gambar 5.9. Kinerja Pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak Belum Menggembirakan Pada Tahun 2010 73 Gambar 5.10. Kasus Kematian Ibu Menurun di Semua Kabupaten/Kota kecuali Kolaka Utara dan Kolaka 74 Gambar 5.11. Angka Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tenggara masih Sangat Rendah, 2010 75 Gambar 5.12. Kesenjangan Angka Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan antar Daerah Masih Tinggi, 2010 75 Gambar 5.13. Dibanding tahun 2005, Angka Kesakitan Penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2010 Memburuk 76 Gambar 5.14. ISPA, Diare dan Malaria Merupakan Tiga Jenis Penyakit yang Umum Diderita Penduduk, 2010 76 Gambar 5.15. Belanja Pendidikan di Sulawesi Tenggara Meningkat 78 Gambar 5.16. Belanja Pendidikan Masih Sangat Bervariasi Diantara Kabupaten/Kota di Sultra, 2009 79 Gambar 5.17. Pada Tingkat Provinsi Belanja Modal Sektor Pendidikan Semakin Menurun Tajam 80 Gambar 5.18. Sebagian Besar Belanja Langsung Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Wajib Belajar 9 Tahun 81 Gambar 5.19. Ketimpangan Ketersediaan Kelas Masih Tinggi antar Kabupaten/Kota, TA 2009/2010 82 Gambar 5.20. Sulawesi Tenggara Masih Memiliki Persentase Kelas Rusak Berat Yang Cukup Tinggi 83 vii  Gambar 5.21. Rasio Siswa per Guru di Sulawesi Tenggara Sudah Memadai, Tapi Belum Merata, TA 2009/2010 83 Gambar.5.22. Persentase Guru Dengan Kualifikasi S1 atau Lebih pada Tingkat SD Masih Sangat Rendah, 2009 84 Gambar 5.23. Kenaikan Pengeluaran Pendidikan Tertingi Terjadi Pada Kelompok RT Termiskin di Sultra, 2010 84 Gambar 5.24. Pengeluaran RT Untuk Pendidikan Kota Bau-Bau lebih dari 4 Kali Lipat Dibanding Bombana, 2010 85 Gambar 5.25. Sulawesi Tenggara Relatif Baik dalam hal Angka Rata-rata Lama Sekolah, Namun Masih Buruk dalam Hal Angka Melek Huruf. 85 Gambar 5.26. APS Usia Pendidikan Dasar di Sulawesi Tenggara Tergolong tinggi, 2010 86 Gambar 5.27. APM Sulawesi Tenggara Sudah Lebih Tinggi dari Nasional, Kecuali untuk SMP, 2010 87 Gambar 5.28. Angka Putus Sekolah pada Tingkat SMA masih Tinggi, dan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP ke SMA/SMK Masih Terendah di Sulawesi 88 Gambar 5.29. Belanja Infrastruktur Mengalami Penurunan dalam 2 Tahun terakhir. 90 Gambar 5.30. Lebih dari 75 Persen Belanja Infrastruktur untuk Belanja Modal 91 Gambar 5.31. Jalan Merupakan Prioritas Belanja Infrastruktur di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 92 Gambar 5.32. Panjang Jalan Provinsi per 100 KM2 Luas Wilayah Masih Dibawah Rata-rata Nasional 93 Gambar 5.33. Jalan Provinsi Belum Mengalami Peningkatan Jalan Beraspal dan Jalan Berkondisi Baik 94 Gambar 5.34. Cakupan Irigasi Teknis Meningkat, Namun Luas Area Sawah Tadah Hujan Belum Berkurang 94 Gambar 5.35. Akses Rumah Tangga Terhadap Infrastrukur Dasar Perumahan Masih Diwarnai Kesenjangan 95 Gambar 5.36. Sebagian RT yang Dikepalai Perempuan Tidak Memiliki Akses terhadap Infrastruktur Dasar 95 Gambar 5.37. Peran Belanja Dekonsentrasi/TP Semakin Meningkat di Sektor Pertanian 98 Gambar 5.38. Proporsi Belanja Gaji Pegawai Meningkat, Sementara Proporsi Belanja Modal Menurun 99 Gambar 5.39. Dalam 5 Tahun terakhir Program Sektor Pertanian Lebih Fokus pada Peningkatan Produksi 99 Gambar 5.40. Produksi Sektor Pertanian Meningkat Namun dengan Pertumbuhan yang Melamban 101 Gambar 5.41. Nilai Produksi Bruto dan Produktivitas Pertanian Sulawesi Tenggara Masih Perlu Ditingkatkan 101 Gambar 5.42. Indeks NTP di Sulawesi Tenggara Sudah di Atas 100 Kecuali untuk Tanaman Pangan dan Peternak 102 Gambar 5.43. Perkembangan Produksi Sub-Sektor Perikanan Sangat Tergantung Pada Produksi Rumput Laut 103 Gambar 5.44. Produktivitas Padi Meningkat Namun Masih Dibawah Produktivitas Padi Nasional 104 Gambar 5.45. Sapi Merupakan Komoditi Unggulan di Sub-sektor Peternakan di Sulawesi Tenggara 105 Gambar 6.1. Belanja Transfer Meningkat Baik Secara Nominal Maupun Proporsional dalam 2 Tahun Terakhir 108 Gambar 6.2. Sampai Tahun 2010, Realiasi Program Block Grant ke Desa Belum Mencapai 50 persen 109 Gambar 6.3. Sebagian Besar Responden Mengetahui Program Block Grant 111 Gambar 6.4. Responden yang Memahami Dengan Benar Program Block Grant Cukup Tinggi 112 Gambar 6.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Lebih Baik Dibanding dalam Penyusunan Rencana 112 Gambar 6.7. Sebagian Besar Responden Memastikan Penyusunan Laporan Kegiatan Melibatkan LPM/BPD 113 Gambar 6.6. Sebagian Besar Pelaksanaan Kegiatan Block Grant Tidak Melibatkan Perempuan 113 Gambar 6.8. Sebagian Besar Responden Manjawab Program Bermanfaat, tapi Hanya Sebagian Kecil yang Dapat Memastikan Program Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dalam Arti Luas 114 Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 viii Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Daftar Isi Daftar Tabel Tabel 1.1. Sebagian Besar Penduduk Masih Tinggal di Daerah Induk 14 Tabel 1.2. Sektor Pertanian Masih Menjadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Penting di Sulawesi Tenggara 18 Tabel 1.3. Pada Tahun 2010, Terjadi Pergeseran Tenaga Kerja ke Sektor Jasa dan Perdagangan 19 Tabel 1.4. IPM Sulawesi Tenggara Belum Mengalami Pergeseran dari Posisi ke-25 dalam 5 Tahun Terakhir 22 Tabel 1.5. Variasi Diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Cukup Signifikan 23 Tabel 2.1. Nilai Kapasitas PKD antar Pemerintah Daerah Berdasarkan Bidang Strategis PKD 27 Tabel 2.2. Agenda dan Usulan Program Peningkatan Kapasitas PKD di Sulawesi Tenggara 34 Tabel 3.1. Sebagian Besar Pendapatan Pemerintah Provinsi Berasal dari DAU 40 Tabel 3.2. Pemerintah Kabupaten/Kota Mempunyai Tren yang Serupa Dengan Pemerintah Provinsi 40 Tabel 4.1. Belanja Pemerintah Provinsi Berdasarkan Sektor dan Proporsinya terhadap Total Belanja, 2007 – 2011 56 Tabel 4.2. Belanja Kabupaten/Kota Berdasarkan Sektor dan Proporsi terhadap Total Belanja, 2007 – 2011 57 Tabel 5.1. Provinsi Mengalokasikan Lebih Besar dari Belanjanya untuk Kesehatan Dibanding Kabupaten/Kota 67 Tabel 5.2. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan di Sultra Semakin Baik, Kecuali Polindes 69 Tabel 5.3. Kabupaten Konawe Memiliki Rasio Fasilitas Kesehatan Tertinggi di Sulawesi Tenggara Tahun 2010 70 Tabel 5.4. Jumlah Tenaga Kesehatan Terus Meningkat. 70 Tabel 5.5. Kota Bau-Bau Memiliki Cakupan Jaminan Kesehatan Gratis untuk Kelompok Termiskin Tertinggi 72 Tabel 5.6. Perkembangan AKI dan AKB Bervariasi antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara 74 Tabel 5.7. Porsi Belanja Pendidikan Kabupaten/Kota Sudah Diatas 20 Persen Sejak 2007 79 Tabel 5.8. Jumlah Sekolah dan Kelas Sudah di Sulawesi Tenggara Sudah Memadai, Namun Masih Kekurangan Laboratorium dan Perpustakaan, Tahun Ajaran 2009/2010 82 Tabel 5.9. Tingkat Melek Huruf di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Bervariasi, 2009 86 Tabel 5.10. Kesenjangan APM Antar Kabupaten/Kota Masih Tinggi Terutama Pada Jenjang SMP dan SMA, 2009 87 Tabel 5.11. Tingkat Melek Huruf Di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dari berbagai Kelompok Umur 88 Tabel 5.12. Provinsi Mengalokasikan Belanja Infrastruktur Lebih Besar Dibanding Kabupaten/Kota 90 Tabel 5.13. Pada tahun 2009, Muna Merupakan Kabupaten dengan Belanja Infrastruktur Tertinggi 92 Tabel 5.14. Pembukaan Bandara Baru Berdampak pada Peningkatan Mobilitas Penduduk yang Signifikan 96 Tabel 5.15. Pelayaran Khusus dan Luar Negeri Tumbuh Paling Pesat 96 Tabel 5.16. Belanja Dekosentrasi/TP untuk Pertanian Meningkat Lebih dari 3 Kali Lipat Tahun 2011 98 Tabel 5.17. Belanja Pertanian Kolaka Tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2009 100 Tabel 5.18. Tahun 2010, Produksi Kakao Kembali Meningkat, namun Belum Berhasil Meningkatkan Ekspor 103 Tabel 5.19. Sembilan dari 15 indikator Sektor Pertanian dalam RPJMD Sultra belum tercapai pada tahun 2010 105 Tabel 6.1. Sebagian Besar Belanja Transfer Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan (Angka Nominal) 109 Tabel 6.4. Dari 26 Desa Sampel yang Disurvei, Belum Satupun Menerima Dana Rp. 100 Juta per Tahun 110 Tabel 7.1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2009. 118 ix  Tabel 7.2. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2009. 119 Tabel 7.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara 2008-2009 121 Tabel D.1.1. Pendapatan Berdasarkan Sumber (dalam Rupiah) 138 Tabel D.1.2. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam Rupiah) 140 Tabel D.1.3. Belanja Berdasarkan Urusan (dalam Rupiah) 141 Tabel D.2.1. Belanja Pemerintah Pusat yang Terdekonsentrasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam Rupiah) 144 Tabel D.3.1. Pendapatan Riil Perkapita Daerah berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2009 (dalam Rupiah) 145 Tabel D.3.2. Belanja Riil Perkapita Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Klasifikasi Ekonomi tahun 2009 (dalam Rupiah) 147 Tabel D.3.3. Belanja Riil Perkapita Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Urusan tahun 2009 (dalam Rupiah) 148 Tabel E.1. Angka Kesenjangan Angkatan kerja dengan Tenaga Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2009. 150 Tabel E.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara 150 Tabel E.3. Angka Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara 150 Daftar Kotak Kotak 1.1. Pencapaian Indikator Makro RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 23 Kotak 5.1. Pencapaian Target Sektor Pertanian RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 105 Kotak 6.1. Metode Survei 114 Kotak 7.1. Capaian Indikator-indikator MGDs 120 Kotak 7. 2 Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi 120 Kotak 7. 3. Anggaran Responsif Gender 122 Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 x Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo Daftar Istilah AHH Angka Harapan Hidup AKABA Angka Kematian Balita AKB Angka Kematian Bayi AKI Angka Kematian Ibu AMH Angka Melek Huruf APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APK Angka Partisipasi Kotor APM Angka Partisipasi Murni APS Angka Partisipasi Sekolah ASB Analisa Standar Biaya Bahteramas Bangun Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bawasda Badan Pengawasan Daerah BKD Badan Keuangan Daerah BLUD Badan Layanan Umum Daerah Block Grant Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bagi Desa/Kelurahan yang ada diseluruh Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Dana Block Grant BOP Bantuan Operasional Pendidikan BPK Badan Pemeriksa Keuangan BPS Badan Pusat Statistik DAK Dana Alokasi Khusus DAU Dana Alokasi Umum DBH Dana Bagi Hasil Dekon/TP Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan DPPKAD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DRSP Democratic Reform Support Program FGD Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) HDI Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) HPS Harga Perkiraan Sendiri IDG Indeks Pemberdayaan Gender IPG Indeks Pembangunan Gender xi  IPM Indeks Pembangunan Manusia atau HDI Kemendiknas Kementerian Pendidikan Nasional KIBLA Kesehatan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir KTI Kawasan Timur Indonesia KUA Kebijakan Umum Anggaran LEMLIT UNHALU Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo LHP Laporan Hasil Pemeriksanaan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MP3EI Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi di Indonesia NTB Nusa Tenggara Barat NTP Nilai Tukar Petani NTT Nusa Tenggara Timur PAD Pendapatan Asli Daerah PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PDB Produk Domestik Bruto PDRB Produk Domestik Regional Bruto Pemda Pemerintah Daerah Perda Peraturan Daerah Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PEA Public Expenditure Analysis PEACH Public Expenditure and Capacity Harmonization Perkada Peraturan Kepala Daerah PFM Public Financial Management (Pengelolaan Keuangan Publik) PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PKD Pengelolaan Keuangan Daerah Pokja Kelompok Kerja Polindes Pos Persalinan Desa Posyandu Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPK Pejabat Penatausahaan Keuangan PU Pekerjaan Umum PUG Pengarusutamaan Gender Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat Pustu Puskesmas Pembantu RAD Rencana Aksi Daerah Renstra Rencana Strategis RKA Rencana Kerja dan Anggaran Rombel Rombongan Belajar Rp Rupiah RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RS Rumah Sakit Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 xii Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Daftar Istilah RSUD Rumah Sakit Umum Daerah RT Rumah Tangga SD/MI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SKPD Satuan Kerja Pemerintah Daerah SMA Sekolah Menengah Atas SMK Sekolah Menengah Kejuruan SMP Sekolah Menengah Pertama SPD Surat Penyediaan Dana SPM Standar Pelayanan Minimum STR Student Teacher Ratio (Rasio Guru terhadap Murid) Sultra Sulawesi Tenggara Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS TA Tahun Ajaran TMP Tidak Memberikan Pendapat TPT Tingkat Pengangguran Terbuka TW Tidak Wajar UMR Upah Minimum Regional WB World Bank (Bank Dunia) WDP Wajar Dengan Pengecualian WTP Wajar Tanpa Pengecualian xiii Ringkasan Eksekutif  Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai provinsi kepulauan, Sulawesi Tenggara dikaruniai kekayaan sumberdaya laut yang cukup besar, selain itu Sulawesi Tenggara juga terkenal dengan kekayaan sumberdaya mineral berupa nikel dan aspal. Jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara mencapai 2,2 juta jiwa pada tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk diatas angka nasional. Jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara telah berkembang lebih dari 2 kali lipat, dari 4 kabupaten dan 1 kota sebelum desentralisasi menjadi 10 kabupaten dan 2 kota dalam 7 tahun desentralisasi. Sulawesi Tenggara merupakan provinsi berkembang dengan sejumlah tantangan. Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Indonesia, namun sampai tahun 2010, kontribusi perekonomian Sulawesi Tenggara terhadap perekonomian nasional masih kecil (0,6 persen). Sejak desentralisasi, PDRB per kapita Sulawesi Tenggara secara riil tumbuh 6 persen per tahun, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (4,7 persen per tahun), namun pertumbuhan tersebut belum mampu menempatkan PDRB per kapita riil Sulawesi Tenggara di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga telah berhasil diturunkan sebesar 6,8 basis poin dibanding sebelum desentralisasi (2000), lebih cepat dibanding penurunan tingkat kemiskinan nasional pada periode yang sama (5,6 basis poin), namun tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara tahun 2010 masih diatas tingkat kemiskinan nasional. Belanja pemerintah daerah per kapita juga meningkat lebih dari 9 kali lipat dibanding sebelum desentralisasi, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan. Gambar 1. Sulawesi Tenggara Merupakan Salah Satu Provinsi Berkembang di Indonesia 2000 2010 12 20 19 11 18 10 17 PDRB per Kapita Tahun 2000 (Rp. Juta) 16 (Harga Konstan 2000) (Rp. Juta) PDRB Per Kapita Tahun 2010 9 15 14 8 13 7 Nasional (19.0) 12 11 Nasional (13.3) 6 10 9 5 8 4 Sulawesi 7 Sulawesi Tenggara (24) 6 Tenggara (17.1) 3 5 4 2 3 1 2 1 0 0 0 Sumber: Diolah dari BPS dan DJPK Kementerian Keuangan, 2011. Catatan: Besaran lingkaran dan angka dalam kurung menunjukkan tingkat kemiskinan. Untuk memperjelas ilustrasi, Provinsi DKI Jakarta, Riau (tahun 2000), Kepulauan Riau (Tahun 2010), dan Kalimantan Timur tidak dimasukkan ke dalam gambar. Tingkat kemiskinan nasional didasarkan pada angka nasional, sementara angka PDRB per kapita riil dan belanja daerah per kapita nasional didasarkan pada angka rata-rata provinsi. Tantangan, Kendala, dan Peluang Perekonomian Mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen merupakan tantangan perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam rangka meningkatkan PDRB per kapita serta memperbesar perannya dalam perekonomian nasional, Sulawesi Tenggara perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen yang sudah dicapai pada tahun 2010. Untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, antara lain : (i) hampir sepertiga perekonomian Sulawesi Tenggara bertumpu pada sektor pertanian, namun sektor tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir (2009-2010); dan (ii) meskipun Sulawesi Tenggara terkenal cukup kaya dengan sumber daya mineral, namun sumberdaya tersebut belum berdampak signifikan terhadap perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian secara riil masih kurang dari 6 persen dengan pertumbuhan produksi yang masih fluktuatif Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 2 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Ringkasan Eksekutif dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, Sulawesi Tenggara memiliki peluang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni pesatnya pertumbuhan sektor tersier (terutama perdagangan) yang disertai dengan tingginya penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara terhitung rendah, namun masih menghadapi tantangan pengangguran di perkotaan. TPT di Sulawesi Tenggara jauh lebih rendah dibanding TPT nasional maupun dibanding rata-rata provinsi di Sulawesi. Namun demikian, TPT di daerah perkotaan masih sangat tinggi. Lebih dari 49 persen penganggur di Sulawesi Tenggara terpusat di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau, sementara 51 persen lainnya tersebar di 10 kabupaten. Tingginya pengangguran di perkotaan didorong oleh tingginya migrasi ke perkotaan yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan lapangan kerja. Tantangan dalam Pembangunan Sosial Tingkat kemiskinan sudah berhasil diturunkan secara signifikan, namun masih perlu terus diupayakan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara sudah berhasil diturunkan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Merujuk pada target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi, pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara harus dapat diturunkan menjadi 10 persen. Dengan pencapaian angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 14,6 persen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu mendorong penurunan angka kemiskinan setidaknya sebesar 2,3 basis poin persen per tahun dalam dua tahun ke depan (2012 dan 2013). Dengan keberhasilan penurunan kemiskinan sebesar 2,5 basis poin pada tahun 2011 (dari 17,1 persen (2010) menjadi 14,6 persen (2011)), target penurunan 2,3 persen kemiskinan pada dua tahun ke depan diharapkan bisa tercapai. Prioritas pengurangan kemiskinan perlu diarahkan terutama pada daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar seperti Kolaka, Muna, Buton, dan Konawe. IPM Sulawesi Tenggara belum beranjak dari peringkat ke-25 secara nasional dalam 5 tahun terakhir. Indikator IPM yang paling bermasalah adalah indikator Angka Melek Huruf dan Angka Usia Harapan Hidup yang masih dibawah rata-rata nasional, sementara indikator Rata-rata Lama Sekolah sudah lebih baik dibanding angka nasional. Indeks Angka Melek Huruf cukup sulit mengalami peningkatan karena kasus buta aksara di Sulawesi Tenggara terjadi pada kelompok penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas). Faktor motivasi dan usia yang sudah memasuki masa non-produktif membuat upaya peningkatan angka melek huruf cukup terkendala. Sementara itu, tantangan dalam peningkatan angka harapan hidup terletak pada masih tingginya angka kesakitan penduduk1 dan angka kematian bayi. Kinerja Pengelolaan Keuangan Secara umum, kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Provinsi Sulawesi Tenggara masih memerlukan pembenahan. Survei kapasitas PKD bertujuan untuk memetakan kapasitas PKD seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Instrumen survei berupa balance scorecard terdiri dari 145 indikator yang diklasifikasi kedalam 9 bidang strategis PKD. Secara rata-rata, nilai kapasitas PKD kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara baru memenuhi 49 persen dari 145 indikator penilaian. Angka ini masih dibawah nilai provinsi yang sudah mencapai 60 persen. Dari 12 kabupaten/kota, 7 daerah masih dibawa nilai rata-rata kapasitas PKD di Sulawesi Tenggara (49 persen). Kolaka Utara dan Kota Kendari adalah dua daerah yang sudah memiliki nilai diatas rata-rata kabupaten/kota lainnya, serta lebih baik dari nilai kapasitas PKD provinsi. Kelemahan Kapasitas PKD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tersebar di berbagai bidang, namun secara umum bidang akuntansi dan pelaporan merupakan bidang yang paling perlu perbaikan. 1 Angka kesakitan penduduk adalah rasio jumlah penduduk yang mengalami sakit dibagi jumlah penduduk. Data berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 3  Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah Porsi DAU sudah menunjukkan kecenderungan menurun, sementara porsi PAD sebaliknya. Meskipun perkembangan DAU per tahun menunjukkan fluktuasi, porsi DAU terhadap pendapatan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota secara umum menurun pada periode 2007-2010. Hal sebaliknya terjadi pada kinerja PAD yang secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2007-2010. Pada tingkat provinsi, peran PAD sudah 46 persen pada tahun 2010, namun pada tingkat kabupaten/kota rata-rata masih dibawah 7 persen. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah kabupaten/kota masih memerlukan banyak pembenahan. Kapasitas mobilisasi PAD antar daerah menunjukkan variasi yang cukup tajam. Sebagai contoh, pada tahun 2010, Wakatobi mampu menghasilkan Rp. 22 juta dari setiap Rp. 1 miliar PDRB, sementara Konawe Selatan dan Buton Utara hanya Rp. 6 juta. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal mulai dari karakteristik ekonomi (besaran sektor formal dan informal, karakteristik lapangan usaha pembentuk PDRB di masing-masing daerah, dll), regulasi, kelembagaan, sampai kapasitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan. Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang kaya sumber daya mineral, namun hasil dari sumber daya tersebut belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya pendapatan Dana Bagi Hasil non pajak SDA dari tahun ke tahun meskipun aktivitas di sektor pertambangan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menerima DBH Non-pajak SDA sebesar Rp. 118 juta dari setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non- migas tahun sebelumnya, namun pada tahun 2010, setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non-migas tahun sebelumnya hanya menghasilkan Rp. 13 juta DBH Non-Pajak SDA. Kerangka regulasi serta sistem pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan perlu diperbaiki. Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Pada tingkat provinsi, porsi belanja transfer (bantuan keuangan, dll) dan belanja modal meningkat dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan porsi belanja modal mengindikasikan adanya perubahan struktur yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana alokasi belanja modal dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan di sektor-sektor strategis (fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur,dll). Sementara itu, peran belanja transfer pemerintah provinsi juga menunjukkan peningkatan, terutama karena terkait dengan program prioritas seperti pembebasan biaya operasional pendidikan (BOP), beasiswa, pelayanan kesehatan gratis, serta block grant ke desa. Tantangan dalam belanja transfer terletak pada peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, serta monitoring dan evaluasi. Pada tingkat kabupaten/kota, porsi belanja pegawai secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini akan berdampak positif jika peningkatan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan belanja gaji pegawai fungsional (guru, dokter, penyuluh, dll.), dan sebaliknya akan menjadi sumber inefesiensi jika peningkatan porsi tersebut didominasi oleh peningkatan jumlah pegawai non- fungsional. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kecenderungan pertumbuhan belanja pegawai dilihat dari pertumbuhan jumlah dan komposisi pegawai. Belanja Pemerintahan Umum2 masih merupakan alokasi terbesar baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sampai tahun 2010, porsi terbesar belanja pemerintah provinsi dialokasikan untuk sektor pemerintahan umum disusul oleh sektor infrastruktur, kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Khusus pada tahun 2011, terjadi sedikit perubahan komposisi belanja pemerintah provinsi dengan meningkatnya belanja kesehatan menjadi hampir 20 persen karena adanya pembangunan RSU provinsi. Sementara itu pada 2 Belanja sektor pemerintahan umum atau administrasi umum dalam penelitian ini terdiri dari belanja urusan pemerintahan umum, urusan kepegawaian, serta urusan pemberdayaan masyarakat desa. Secara umum, sektor pemerintahan umum meliputi institusi seperti sekretariat daerah, DPRD, Kepala Daerah/wakil kepala daerah, kecamatan, kelurahan (diluar desa) dll. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 4 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Ringkasan Eksekutif tingkat kabupaten/kota, porsi terbesar belanja untuk sektor pemerintahan umum disusul oleh pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pertanian. Porsi belanja sektor pemerintahan umum perlu dirasionalisasi secara bertahap untuk memberi peluang peningkatan porsi yang lebih besar pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian). Baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sekitar 60 persen belanja sudah dialokasikan untuk belanja langsung. Namun demikian, porsi belanja untuk program/kegiatan terkait administrasi perkantoran dan aparatur (rutin) dalam belanja langsung pemerintah provinsi masih cukup tinggi (sekitar 26 persen dari total belanja, atau sekitar 43 persen dari total belanja langsung). Angka ini lebih tinggi dibanding pada tingkat kabupaten kota (19 persen dari total belanja, atau sekitar 32 persen dari total belanja langsung)3. Porsi belanja administrasi dan aparatur dalam belanja langsung secara bertahap perlu dirasionalisasi untuk memberi porsi yang lebih besar pada program/kegiatan pembangunan. Kinerja dan Tantangan Sektor Strategis Kesehatan Belanja kesehatan pemerintah provinsi sudah mendekati 20 persen pada tahun 2011. Pada tingkat provinsi, belanja kesehatan meningkat dari rata-rata dibawah 10 persen (pada periode 2007-2010) menjadi hampir 20 persen tahun 2011. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja modal untuk pembangunan RS provinsi yang baru. Meskipun kebutuhan belanja modal setelah pembangunan rumah sakit menurun, belanja sektor kesehatan provinsi diharapkan tidak sampai kurang dari 10 persen diluar belanja pegawai. Selain karena ke depan belanja kesehatan akan dibebani oleh belanja operasional dari rumah sakit yang baru, porsi belanja kesehatan di atas 10 persen (diluar belanja pegawai) merupakan tuntutan dari Undang-Undang Kesehatan (lihat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 Ayat 2), Belanja Langsung Kesehatan tingkat kabupaten/kota cenderung menurun dan sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja program terkait administrasi/aparatur. Belanja program terkait administrasi dan aparatur tingkat kabupaten/kota secara proporsional cenderung meningkat hingga mencapai 30 persen tahun 2011. Penurunan belanja langsung berdampak buruk pada komposisi program sektor kesehatan karena cenderung berdampak pada berkurangnya program/kegiatan urusan wajib ketimbang mengurangi belanja program/kegiatan terkait administrasi perkantoran/aparatur. Alokasi kedua terbesar dalam belanja langsung kesehatan adalah untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasaran Puskesmas disusul oleh program upaya kesehatan masyarakat. Kinerja pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami perbaikan, namun belum berdampak pada perbaikan indikator Outcomes. Perkembangan capaian kinerja kesehatan di Sulawesi Tenggara menunjukkan terjadinya paradox antara membaiknya output sektor kesehatan (berupa fasilitas pelayanan kesehatan) di satu sisi, dan belum terjadinya perbaikan outcomes kesehatan ( angka kesakitan, AKB4, AKABA, kasus kematian ibu) di sisi lain. Keterputusan hubungan ini diperkirakan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat; kesadaran atau kemauan masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan; serta masih minimnya program-program yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. 3 Belanja program/kegiatan administrasi umum perkantoran dan aparatur (rutin) adalah belanja program dengan kode 1 sampai 14 dalam belanja langsung masing-masing SKPD, atau sering juga disebut belanja SKPD. Belanja ini pada umumnya dianggarkan oleh SKPD untuk belanja ATK perkantoran, pemeliharaan atau pembangunan gedung perkantoran pemerintah, pelatihan dan peningkatan disiplin pegawai, dll. 4 AKB = Angka Kematian Bayi per 1,000 kelahiran hidup, AKABA=Angka Kematian Balita per 10,000 kelahiran hidup) 5  Meskipun pada skala provinsi berbagai rasio fasilitas maupun tenaga kesehatan per penduduk sudah mengalami perbaikan, namun masih diwarnai kesenjangan yang tinggi antar kabupaten/kota. Dua kabupaten yang baru mekar (Buton Utara dan Konawe Utara) masih belum memiliki RSUD. Meskipun di beberapa daerah sudah terdapat rumah sakit, namun rasio tempat tidur RS per penduduk masih timpang. Rasio ketersediaan Puskesmas, Pustu dan tenaga kesehatan pada skala provinsi sudah cukup baik, namun pada tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan. Peran pemerintah provinsi diperlukan dalam mendorong pengurangan ketimpangan rasio fasilitas dan tenaga kesehatan antar kabupaten/kota. Pendidikan Setidaknya sejak tahun 2009, diperkirakan sebagian besar belanja pendidikan pemerintah provinsi dialokasikan melalui transfer (bantuan keuangan, hibah, dll). Proporsi belanja pendidikan provinsi meningkat hingga 12 persen tahun 2009, namun kembali menurun hingga 4 persen pada tahun 2011. Penurunan belanja pendidikan dalam dua tahun terakhir diperkirakan karena sebagian besar belanja pendidikan provinsi dialokasikan melalui belanja bantuan kependidikan seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), beasiswa, dll. Program-program tersebut merupakan program prioritas pemerintah provinsi periode 2008-2013. Sampai penelitian ini berakhir, data tahunan mengenai hal tersebut tidak bisa diperoleh, sehingga analisis belanja pendidikan pada penelitian ini hanya didasarkan pada belanja urusan terkait pendidikan (pendidikan, perpustakaan, dan pemuda/olahraga). Angka tersebut lebih kecil dari yang sebenarnya. Publikasi data terkait bantuan pendidikan perlu dilakukan setiap tahun terutama untuk memberikan kesadaran publik tentang komitmen pemerintah provinsi terhadap pendidikan. Belanja pendidikan di tingkat kabupaten/kota masih bervariasi. Pada tahun 2009, Buton mampu mengalokasikan lebih dari 40 persen belanjanya untuk sektor pendidikan, sementara Konawe Utara masih kurang dari 10 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah sebagai penerima manfaat (main beneficiaries) sektor pendidikan, belanja pendidikan Kota Bau-Bau mencapai Rp. 3,7 juta per penduduk usia sekolah, sementara Kabupaten Konawe masih kurang dari Rp. 1 juta per penduduk usia sekolah meskipun alokasi belanja pendidikannya sudah lebih dari 20 persen. Gambaran ini terjadi pada tahun 2009, variasi antar kabupaten/kota yang berbeda mungkin terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Secara umum, kinerja pendidikan di Sulawesi Tenggara cukup baik, namun masih perlu terus dilakukan pembenahan. Indikator rata-rata lama sekolah di Sultra sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional. Namun demikian beberapa hal masih perlu diperbaiki misalnya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK masih cukup tinggi; angka melanjutkan sekolah terutama dari tingkat SMP ke SMA/ SMK masih rendah; APM terutama pada jenjang SMP dan SMA/SMK masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kinerja pendidikan di Sulawesi Tenggara belum mampu menyumbang pada peningkatan IPM karena masih rendahnya angka melek huruf. Tantangan pelayanan pendidikan di Sulawesi Tenggara terletak pada pemerataan serta peningkatan kualitas fasilitas maupun guru. Rasio siswa per guru di Sulawesi Tenggara sudah lebih kecil dibanding rasio nasional. Hal yang sama terlihat pada rasio siswa per sekolah dan siswa per kelas yang relatif lebih rendah dibanding nasional. Namun demikian, kesenjangan masih cukup tinggi antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, satu kelas SD di Konawe Utara hanya menampung 20 siswa, sementara di Kolaka dan Kendari bisa dua kali lipatnya (40 siswa/rombongan belajar). Padahal SPM menentukan satu rombel di SD paling banyak terdiri dari 32 siswa. Selain itu satu guru di Konawe melayani 11 siswa, sementara di Buton 20 siswa. Persentase kelas rusak masih cukup tinggi, terutama pada tingkat SD. Dari sisi kualitas, persentase guru yang memiliki ijazah tertinggi S1 atau lebih tinggi masih minim, padahal merujuk pada SPM sektor pendidikan, di setiap SD/MI setidaknya harus tersedia dua orang guru dengan ijazah S1 atau bersertifikat pendidik. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 6 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Ringkasan Eksekutif Infrastruktur Struktur belanja infrastruktur di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik, namun total belanja infrastruktur masih fluktuatif. Rata-rata lebih dari 75 persen belanja infrastruktur sudah dialokasikan untuk belanja langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan sebagian besar dari belanja langsung tersebut dialokasikan untuk belanja modal. Namun demikian, secara total, belanja infrastruktur masih fluktuatif. Meskipun tidak perlu signifikan, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu menyusun skema/proyeksi peningkatan belanja infrastruktur yang lebih konsisten disesuaikan dengan kerangka pengeluaran jangka menengah yang lebih terarah. Beberapa tantangan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur dasar, irigasi, serta pembangunan jalan. Perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kesehatan. Tantangan infrastruktur dasar perumahan di Sulawesi Tenggara adalah masih rendahnya akses terhadap listrik, air bersih, maupun sanitasi yang layak terutama pada rumah tangga termiskin dan miskin. Irigasi merupakan salah satu bidang ke-PU-an yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Seiring dengan peningkatan luas area sawah pada tahun 2010, tantangan pemerintah daerah untuk membangun irigasi teknis semakin tinggi. Dalam mendorong peningkatan produktivitas padi, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan cakupan irigasi teknis terutama pada area sawah tadah hujan yang sampai tahun 2010 masih sekitar 22,4 ribu hektar. Koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan irigasi sesuai kewenangannya (primer, sekunder, tersier). Panjang jalan provinsi per luas wilayah masih dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2009, panjang jalan provinsi masih sekitar 488,8 km.5 Jika dibandingkan dengan luas wilayah, panjang jalan provinsi di Sulawesi Tenggara masih sekitar 1,3 km per 100 km2. Angka ini masih dibawah rata-rata jalan provinsi secara nasional yang sudah mencapai 2,5 km per 100 km2. Sementara itu, rasio panjang jalan nasional dan panjang jalan kabupaten/kota per luas wilayah di Sulawesi Tenggara relatif sudah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional. Dalam rangka mendukung MP3EI (Masterplan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia), jalan merupakan sarana yang sangat penting baik untuk kepentingan peningkatan konektivitas wilayah, terutama dalam mendukung potensi ekonomi unggulan yang tidak hanya menjadi unggulan Sulawesi Tenggara secara nasional, tapi juga potensi ekonomi unggulan Indonesia secara internasional (Kakao dan Nikel). Pertanian Belanja pertanian di Sulawesi Tenggara masih dibawah 7 persen baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2011 Belanja pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun sebagian besar bersumber dari dana dekonsentrasi, sementara belanja pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan belanja sektor pertanian yang bersumber dari dekonsentrasi/TP tahun 2011 hanya bersifat sementara dan diperkirakan akan berkurang seiring dengan perubahan prioritas dan program dari pemerintah pusat. Sebagai provinsi yang bermaksud meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada sektor pertanian, alokasi 7 persen masih belum memadai. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu menyusun skema peningkatan belanja sektor pertanian yang lebih konsisten sehingga total investasi publik di sektor pertanian di Sulawesi Tenggara lebih stabil. 5 Dokumen Sulawesi Tenggara Dalam Angka tahun 2011 mencatat panjang jalan sampai tahun 2009 dengan panjang, jenis permukaan, serta kondisi jalan provinsi yang belum mengalami perubahan. Berdasarkan informasi dari Bappeda Provinsi, pada tahun 2010 telah terjadi penambahan panjang jalan provinsi dari 488,86 km (tahun 2009) menjadi 906,09 km (2010). Penambahan jalan tersebut sebagian berasal dari pengalihan jalan nasional menjadi jalan provinsi. 7  Sektor pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dengan pertumbuhan yang semakin lamban. Perlambatan pertumbuhan sektor pertanian di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh penurunan angka pertumbuhan riil di hampir semua sub-sektor (perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan/kelautan). Revitalisasi perlu dilakukan dengan prioritas pada peningkatan produksi, produktivitas, serta strategi pemasaran produk unggulan pertanian (Kakao, Padi, Sapi, dan Rumput Laut). Keempat komoditi unggulan tersebut merupakan komiditi dengan kontribusi terbesar pada sub-sektor masing-masing (Kakao terhadap perkebunan, padi untuk tanaman pangan, sapi untuk peternakan, dan rumput laut untuk perikanan dan kelautan). Peningkatan produksi pada keempat komoditi tersebut dapat berdampak pada pemulihan pertumbuhan sub-sektor dan pada akhirnya sektor pertanian secara luas. Block grant ke desa merupakan salah satu dari tiga pilar utama program Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat). Pada tahun 2008, Gubernur Sulawesi Tenggara mencanangkan program Bahteramas dimana Program block grant merupakan salah satu prioritas dalam dalam program tersebut. Untuk merealisasikan program Bahteramas yang terkait dengan block grant, pemerintah provinsi telah mengalokasikan sejumlah dana yang sebagian besar berada pada pos belanja transfer, yakni dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Alokasi block grant bersifat sama untuk semua desa tanpa memperhitungkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dll. Respons masyarakat cukup tinggi dan perlu disertai komitmen pemerintah provinsi yang lebih besar Berdasarkan hasil survei, tingkat pengetahuan masyarakat tentang program block grant cukup tinggi; tingkat pemahaman masyarakat juga sudah baik; partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari block grant sudah mulai terjadi di beberapa desa; serta persepsi masyarakat tentang manfaat block grant sudah positif. Kondisi ini merupakan prasyarat penting bagi suksesnya sebuah program. Plafon pemerintah provinsi untuk dana bantuan keuangan pemerintah desa perlu ditingkatkan sehingga penyaluran block grant bisa lebih mendekati jumlah yang direncanakan (Rp. 100 juta per desa per tahun). Pembinaan untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang akan didanai block grant perlu diintensifkan. Pembinaan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan block grant dapat berkontribusi bagi lancarnya proses pencairan dana dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendampingan realisasi block grant di tingkat desa perlu dilakukan misalnya melalui penyediaan fasilitator pendamping block grant untuk desa/kelurahan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Kesenjangan capaian pembangunan yang dinikmati oleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Sulawesi Tenggara masih merupakan persoalan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan perbandingan indikator-indikator IPM dan IPG di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, tiga dari empat indikator yang ada (angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan upah buruh) menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi mengalami penurunan pada tahun 2008-2009. Hal ini berbanding terbalik dengan IDG kabupaten/kota yang justru meningkat, baik dalam indeks keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan kontribusi perempuan dalam pendapatan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pelembagaan gender di tingkat pengelola pembangunan sehingga komitmen pemerintah tentang kesetaraan gender dapat diwujudkan. Penguatan kapasitas kelembagaan gender melalui POKJA Gender di Sulawesi Tenggara belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah pergeseran jabatan/mutasi yang tidak sejalan dengan penguatan kapasitas pejabat terkait, sehingga hasil pelatihan eksekutif dan teknis belum dapat tercermin dalam perencanaan anggaran daerah secara konsisten di semua urusan. Akibatnya masih banyak anggaran belanja Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 8 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Ringkasan Eksekutif urusan atau sektor yang belum responsif gender, sehingga kecukupan kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini masih menjadi tantangan. Selain penguatan kelembagaan, rendahnya ketersediaan database gender (data terpilah menurut jenis kelamin) juga menyumbang pada sulitnya pembuatan anggaran yang responsif gender. Padahal kelengkapan data terpilah ini dapat mendorong lahirnya kebijakan, program, kegiatan dan proyek yang memastikan kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah ini terpenuhi secara merata dan sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda. Untuk ini diperlukan kegiatan khusus di setiap urusan, untuk melakukan pendataan dan pencatatan informasi secara lebih terperinci dan terpilah, serta sistematik. 9  Bab 1 Pendahuluan  1.1. Sejarah dan Konteks Administratif Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan merupakan provinsi kaya sumberdaya alam. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di utara; dengan Provinsi NTT (Laut Flores) di selatan; dengan Provinsi Maluku (Laut Banda) di Timur; serta dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Teluk Bone) di Barat. Lebih dari 74 persen wilayah Sulawesi Tenggara merupakan perairan (laut) dengan garis pantai sepanjang 1.740 km, dan total luas perairan laut sebesar 110.00 km. Provinsi Sulawesi Tenggara juga merupakan provinsi kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna sebagai potensi sumberdaya ekonomi dan pariwisata serta terkenal dengan kekayaan tambang terutama aspal di Kabupaten Buton dan Buton Utara, serta Nikel di Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Bombana. Gambar 1.1. Sulawesi Tenggara Terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 12 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab I Pendahuluan Gambar 1.2. Terjadi Pemekaran Wilayah yang Sangat Pesat Setelah Desentralisasi Sekarang Bombana Buton Utara Wakatobi Konawe Selatan Konawe Utara Kota Baubau Kota Kendari Kolaka Utara 2007 2004 Konawe 2003 2001 Desentralisasi 1995 1964 Kendari Buton Kolaka Muna Sumber : Database PEA Sultra 2011. Sulawesi Tenggara menjadi provinsi pada tahun 1964 setelah memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (Sulselra). Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi munculnya tuntutan masyarakat untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulsera: (i) sering terhambatnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sulawesi Tenggara sebagai akibat dari sulitnya perhubungan antara Bau-Bau (ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara waktu itu) dan Ujung Pandang (ibukota Provinsi Sulselra); dan (ii) tumbuhnya kesadaran akan besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Sulawesi Tenggara sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk membentuk provinsi tersendiri. Setelah melalui perjuangan panjang, tuntutan tersebut dipenuhi pada 27 April 1964. Hal ini ditandai dengan adanya serahterima kekuasaan dari Gubernur Provinsi Sulselra saat itu, Kolonel Inf. A.A Rifai, kepada Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Meskipun baru resmi menjadi provinsi pada 22 September 1964 melalui Perpu No. 2, 1964 juncto UU No. 13 Tahun 1964, masyarakat tetap menjadikan 27 April 1964 sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah penerapan otonomi daerah, jumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara bertambah lebih dari dua kali lipat. Dalam rentang 7 tahun pelaksanaan otonomi daerah (2001-2007), terjadi pemekaran wilayah yang cukup pesat di Sulawesi Tenggara, yakni dari semula terdiri dari 5 daerah kabupaten/ kota (sebelum desentralisasi) menjadi terdiri dari 12 kabupaten/kota setelah desentralisasi6. Sebagai konsekuensi dari pemekaran kabupaten itu, sampai saat ini (2010), Provinsi Sulawesi Tenggaran terdiri dari 201 kecamatan dan 2.087 desa. Terlalu luasnya wilayah kabupaten yang dimekarkan menjadi alasan umum terjadinya pemekaran. Kajian evaluasi pemekaran daerah yang dilaksanakan oleh DRSP dan Percik tahun 2008 menunjukkan bahwa elit yang berjuang untuk memekarkan daerah umumnya mengemukakan alasan luasnya wilayah sebagai pemicu tuntutan pemekaran kabupaten. Luasnya wilayah yang tidak didukung ketersediaan infrastruktur mengakibatkan rentang kendali yang cukup jauh sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Kondisi ini dipersulit dengan kondisi Sulawesi Tenggara yang sebagian wilayahnya merupakan daerah kepulauan. 6 Perkembangan pembentukan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dapat digambarkan sebagai berikut: (i) Tahun 1964, pada saat terbentuk sebagai provinsi, Sulawesi Tenggara terdiri dari 4 kabupaten, yakni Kendari, Buton, Kolaka, dan Muna; (ii) lebih dari 30 tahun setelah itu, pada tahun 1995, baru terbentuk Kota Kendari yang dimekarkan dari Kabupaten Kendari; (iii) Tahun 2001, terbentuk Kota Bau-Bau yang dimekarkan dari Kabupaten Buton; (iv) Tahun 2003, terjadi pemekaran besar-besaran dengan terbentuknya 4 kabupaten baru sekaligus, yakni Wakatobi dan Bombana yang dimekarkan dari Buton, Kolaka Utara yang dimekarkan dari Kolaka, serta Konawe Selatan yang dimekarkan dari Kabupaten Kendari; (iv) Tahun 2004, Kabupaten Kendari secara resmi berganti nama menjadi Kabupaten Konawe; dan (v) Tahun 2007, terbentuk 2 daerah kabupaten baru, yakni Buton Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Muna, serta Konawe Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Konawe (dulu Kabupaten Kendari). 13  1.2. Penduduk Pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara tergolong tinggi dengan angka beban tanggungan (dependency ratio) yang juga tinggi. Jumlah penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2010 sebanyak 2,2 juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata dalam 10 tahun terakhir (2000-2010) sebesar 2,3 persen per tahun, atau hampir 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,5 persen per tahun). Tingginya angka pertumbuhan penduduk salah satunya merupakan akibat dari masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap program KB. Rasio laki-laki perempuan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 relatif tidak jauh berbeda dengan nasional, yakni 101. Sementara itu, dependency ratio Sulawesi Tenggara masih sangat tinggi, yakni sebesar 63,6 (2010), jauh diatas dependency ratio nasional yang hanya sebesar 46,7. Tingginya dependency ratio menunjukkan jumlah penduduk usia non-produktif jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia produktif. Pada tahun 2010, daerah perkotaan dan daerah kaya sumberdaya mineral memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan penduduk diatas 8 persen seperti Bombana, Buton Utara, Kota Kendari, Kolaka, dan Konawe Selatan, dan Muna. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini diperkirakan dipicu oleh migrasi penduduk baik untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan di perkotaan atau di area-area pertambangan. Sementara itu, di beberapa daerah kepulauan, seperti Wakatobi dan Buton laju pertumbuhan penduduk justru negatif dan cenderung memiliki komposisi penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki (sex ratio dibawah 100). Pertumbuhan penduduk yang rendah yang disertai dengan sex-ratio dan dependency ratio yang tinggi diperkirakan menunjukkan adanya migrasi penduduk dari daerah tersebut terutama penduduk laki-laki berusia produktif. Tabel 1.1. Sebagian Besar Penduduk Masih Tinggal di Daerah Induk Pertumbuhan Jumlah Penduduk (2010) Sex Distribusi Kepadatan Penduduk (%) Dependency Ratio (%) (Jiwa/ KM2) 2009- 2000- Ratio L P Total 2010 2010*) Buton 124.417 131.295 255.712 95 11,5 96 (10,2) 0,4 85,3 Muna 129.535 138.742 268.277 93 12,0 93 8,0 1,5 75,6 Konawe 123.641 118.341 241.982 104 10,8 36 3,8 1,9 62,8 Kolaka 161.914 153.318 315.232 106 14,1 46 9,7 3,2 58,6 Konawe 136.201 128.386 264.587 106 11,9 59 8,4 2,6 62,5 Selatan Bombana 70.367 68.868 139.235 102 6,2 46 24,9 3,8 61,6 Wakatobi 44.640 48.355 92.995 92 4,2 218 (10,1) 0,3 69,3 Kolaka Utara 62.550 58.790 121.340 106 5,4 36 2,5 3,3 55,2 Buton Utara 27.529 27.207 54.736 101 2,5 27 11,3 1,8 66,0 Konawe Utara 26.980 24.553 51.533 110 2,3 11 10,5 2,7 59,1 Kota Kendari 146.401 143.565 289.966 102 13,0 980 11,2 4,2 47,7 Kota Bau-Bau 67.651 69.340 136.991 98 6,1 448 4,7 2,6 57,9 Sulawesi 1.121.826 1.110.760 2.232.586 101 100,0 59 5,4 2,3 63,6 Tenggara Nasional 101 124 2,7 1,5 46,7 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Catatan : *) pertumbuhan rata-rata per tahun 2000-2010, data hasil Sensus 2000 dan 2010. Persebaran Penduduk di Sulawesi Tenggara sangat tidak merata. Secara umum, sebagian besar penduduk masih berpusat di daerah yang sudah lama berdiri seperti Kolaka, Kota Kendari, Muna, Buton, dan Konawe (dulu Kabupaten Kendari). Kabupaten Kolaka memiliki jumlah penduduk terbanyak, sementara jumlah penduduk terkecil terdapat di Konawe Utara. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, daerah Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 14 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab I Pendahuluan perkotaan cenderung jauh lebih padat dibanding daerah kabupaten. Tingkat kepadatan kota kendari hampir mencapai 1.000 orang per km2 persegi dan di Kota Bau-Bau hampir 450 orang per km2 persegi, sementara di daerah kabupaten rata-rata dibawah 100 orang per km2 persegi. Perkecualian terdapat di Kabupaten Wakatobi dengan kepadatan mencapai 218 per km2. 1.3. Perekonomian7 Perekonomian Sulawesi Tenggara masih relatif kecil dibanding provinsi lain secara nasional, bahkan dibanding antar provinsi lama di Pulau Sulawesi. Sampai tahun 2010, besaran ekonomi Sulawesi Tenggara berada pada peringkat ke-8 terkecil secara nasional, dan ke-3 terkecil di pulau Sulawesi setelah dua provinsi baru (Gorontalo dan Sulawesi Barat). Perekonomian Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 sebesar Rp. 12,2 triliun, atau baru menyumbang 0,6 persen perekonomian nasional. Sama halnya dengan nilai perekonomian, PDRB per kapita Sulawesi Tenggara tahun 2010 juga masih rendah dibanding rata-rata provinsi secara nasional. PDRB per kapita Sulawesi Tenggara baru sebesar Rp. 5,2 juta pada tahun 2010, atau berada pada urutan ke-9 terendah secara nasional (rata-rata PDRB per kapita provinsi secara nasional sebesar Rp. 9,3 juta per tahun). Dibanding 3 provinsi lain yang sudah lama di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan), PDRB per kapita Sulawesi Tenggara juga terhitung paling rendah. Gambar 1.3. PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara Masih Rendah Dibanding Provinsi Lama di Pulau Sulawesi 10 9.3 9.0 8.7 9 8.3 7.7 8.0 8.1 7.5 8 7.0 PCRB per Kapita Riil (Rp Juta) Sulawesi Utara 6.6 6.4 6.4 6.4 6.3 7 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 Sulawesi Tengah 5.4 5.4 6 5.2 5.1 5.1 4.9 4.8 Sulawesi Selatan 4.7 4.4 5 4.2 4.1 4.1 3.9 Sulawesi Tenggara 3.8 3.5 3.3 4 3.2 Sulawesi Barat 2.8 2.8 2.6 2.4 2.3 3 2.2 Gorontalo 2 Rata-rata 33 Provinsi 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Meskipun kecil, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh cukup pesat dalam 5 tahun terakhir. Pada periode 2006-2010, perekonomian Sulawesi Tenggara rata-rata tumbuh sebesar 7,7 persen per tahun. Angka tersebut sedikit diatas rata-rata provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,5 persen per tahun, dan jauh diatas rata-rata provinsi secara nasional sebesar 5,5 persen per tahun. Pada tahun 2006 dan 2007, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara berada pada urutan ke-2 tertinggi secara nasional, namun sedikit mengalami penurunan peringkat pada tahun 2008 sampai 2010, yakni berturut-turut ke-7, ke-3, dan ke-4 tertinggi secara nasional. 7 Dari sini dan selanjutnya, data PDRB yang dianalisis pada bagian ini seluruhnya merupakan data PDRB atas dasar harga konstan (2001=100) atau nilai produksi riil (bukan nominal). 15  Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Cukup Pesat dalam 5 Tahun Terakhir 12% 10% Sulawesi Utara Pertumbuhan Ekonomi 8% Sulawesi Tengah 6.1% 5.7% 5.6% Sulawesi Selatan 6% 5.2% 4.7% Sulawesi Tenggara 4% Gorontalo Sulawesi Barat 2% 11.9% Rata-rata 33 Provinsi 6.2% 6.7% 7.3% 7.7% 7.8% 6.9% 6.0% 6.3% 7.5% 8.0% 8.0% 7.4% 7.6% 7.8% 7.8% 7.3% 7.8% 8.5% 7.9% 6.2% 7.5% 7.6% 7.5% 6.0% 7.1% 8.2% 7.6% 8.2% 7.8% 0% 2006 2007 2008 2009* 2010** Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Struktur perekonomi Sulawesi Tenggara mengalami pergeseran signifikan ke sektor tersier dalam 3 tahun terakhir. Pergeseran ini terlihat dari semakin menurunnya kontribusi sektor primer di satu sisi, dan semakin meningkatnya kontribusi sektor tersier di sisi lain. Penurunan kontribusi sektor primer dipicu oleh penurunan kontribusi sektor pertanian serta belum stabilnya pertumbuhan sektor pertambangan dari tahun ke tahun, sementara peningkatan sektor tersier didorong oleh peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor transportasi dan komunikasi. Sementara kontribusi sektor sekunder secara umum masih belum beranjak dari posisi dibawah 20 persen. Pada tahun 2010, sektor tersier menyumbang sebesar 45 persen PDRB Sulawesi Tenggara, sementara sektor primer dan sekunder secara berturut-turut sebesar 37 persen, dan 19 persen. Gambar 1.5. Sektor Tersier Menjadi Kontributor Tertinggi Perekonomian Sultra dalam 3 Tahun Terakhir 50% Kontribusi thdp Perekonomian (%) 45% Sektor Tersier Sektor Primer : 40% Pertanian; Pertambangan & Penggalian Sektor Primer 35% Sektor Sekunder : 30% Industri Pengolahan; Listrik, Gas, & Air Bersih; Kontruksi/Bangunan 25% Sektor Tersier : 20% Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Sekunder Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, 15% Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Meskipun mengalami penurunan kontribusi, sektor pertanian masih merupakan kontributor terbesar perekonomian Sulawesi Tenggara disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor pertanian turun dari 37,6 persen tahun 2001 menjadi 31 persen tahun 2010. Meskipun demikian, pertanian masih merupakan kontributor terbesar perekonomian Sulawesi Tenggara disusul oleh perdagangan, hotel, dan restoran, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 15,8 persen tahun 2001, menjadi 17,4 persen tahun 2010. Meskipun Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah kaya sumberdaya mineral (khususnya aspal dan nikel), namun aktivitas ekonomi di sektor tersebut belum berkontribusi signifikan terhadap Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 16 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab I Pendahuluan PDRB. Dalam 10 tahun terakhir, kontribusi sektor pertambangan rata-rata baru menyumbang 5,2 persen dari PDRB, atau hampir 6 kali lipat lebih kecil dari sektor pertanian. Masih kecilnya kontribusi sektor tersebut disebabkan selain oleh masih tingginya fluktuasi pertumbuhan produksi pertambangan, juga karena aktivitas di sektor tersebut sebagian masih merupakan aktivitas ekonomi bawah tanah (underground) 8 . Selain itu, meningkatnya aktivitas di sektor pertambangan selama ini sebagian besar baru pada tahap eksplorasi (belum eksploitasi) 9. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sumber pertumbuhan penting Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Bersama dengan sektor tersier pada umumnya (kecuali jasa-jasa), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan dua digit sejak tahun 2008 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kontribusi kedua terbesar terhadap perekonomian Sultra setelah sektor pertanian dan angka pertumbuhan yang cukup tinggi menjadikan sektor ini sebagai sumber pertumbuhan penting di Sulawesi Tenggara. Lebih dari 97 persen sektor perdagangan, hotel dan restoran disumbang dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, disusul oleh sub-sektor restoran dengan kontribusi sebesar 2 persen, dan sektor perhotelan yang baru menyumbang 0,2 persen. Gambar 1.6. Pertanian Masih Merupakan Kontributor Terbesar Perekonomian Sulawesi Tenggara 100% 14.9% 14.4% 14.0% 13.6% 13.5% 13.3% 13.1% 13.0% 13.2% 12.4% 90% 3.7% 3.8% 4.4% 4.8% 4.9% 5.5% 5.5% 5.8% 5.7% 6.0% Jasa-Jasa 80% 6.6% 6.7% 7.0% 7.3% 7.5% 7.6% 7.4% 7.9% 8.8% 8.8% Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 70% 15.8% 16.0% 15.1% 15.3% 15.5% Pengangkutan & Komunikasi Kontribusi Sektor thdp PDRB 15.1% 15.3% 15.8% 17.4% 16.8% 60% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% Perdagangan, Hotel & restoran 0.7% 0.7% 0.8% 50% 8.0% 8.0% 7.7% 7.7% 7.7% 7.8% 7.9% 8.1% Listrik, Gas, Air Bersih 8.4% 7.9% 7.5% 7.2% 8.5% 9.1% 9.3% 8.8% 9.0% 8.9% Konstruksi 40% 6.0% 5.6% 5.7% 8.0% 8.8% 3.6% 4.3% 5.0% 5.8% 5.2% 5.1% Industri Pengolahan 5.8% 30% Pertambangan & Penggalian 20% Pertanian 37.6% 37.8% 37.3% 37.4% 37.3% 36.2% 35.4% 34.7% 33.1% 31.0% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan memiliki pertumbuhan tinggi tapi cenderung belum stabil. Pada tahun 2007, sektor pertambangan tumbuh 23,8 persen namun kemudian mengalami kontraksi hingga minus 3,3 persen (2008), dan baru pulih tahun 2010 dengan pertumbuhan 23 persen. Demikian pula industri pengolahan yang tumbuh sebesar 30,6 persen tahun 2006, namun mengalami kontraksi hingga minus 2,8 persen (2009). Pertumbuhan industri pengolahan relatif dipengaruhi pertumbuhan sektor pertambangan karena hampir 60 persen produksi industri pengolahan bersumber dari industri logam dasar besi dan baja. 8 Ekonomi bawah tanah yang juga dikenal ekonomi bayangan meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang tidak tercatat, biasanya meliputi kegiatan ekonomi informal yang tidak tercatat, aktivitas ekonomi yang melanggar perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, dan juga praktik penghindaran pajak (Kompas 8 Oktober 2011 halaman 17). 9 Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara memperkirakan potensi sumberdaya pertambangan yang belum tergali di Sulawesi Tenggara seluas 27.207 ha, dengan cadangan sebanyak 8,2 miliar WMT, atau dengan nilai Rp. 1.850 triliun yang tersebar di 5 kawasan. Potensi tersebut tersebar di 5 Kawasan Pertambangan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelima kawasan tersebut adalah : (i) Pusat Kawasan Lasalimu Pulau Buton dan Muna; (ii) Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan; (iii) Kolaka Utara meliputi Kabupaten Kolaka Utara dan kabupaten Konawe bagian utara; (iv) Kolaka meliputi Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan bagian selatan; dan (v) Torobulu meliputi Kabupaten Konawe Selatan, Bombana dan Wawonii. 17  Tabel 1.2. Sektor Pertanian Masih Menjadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Penting di Sulawesi Tenggara Pertumbuhan Riil (%) (2001=100) Sumber Pertumbuhan (%) Sektor Rata- Rata- ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 rank ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 rank rata rata Pertanian 4,6 5,6 5,0 2,7 1,3 3,9 9 1,7 2,0 1,8 0,9 0,4 2,6 2 Pertambangan dan -5,7 23,8 -3,3 6,0 23,0 12,4 1 -0,3 1,2 -0,2 0,3 1,2 1,2 7 Penggalian Industri Pengolahan 30,6 10,4 6,2 -2,8 18,8 8,2 7 2,2 0,9 0,6 -0,2 1,5 2,0 6 Listrik, Gas, Air 7,6 6,4 7,9 15,6 8,8 9,7 6 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9 Bersih Konstruksi 8,8 9,1 11,3 12,7 15,4 12,1 2 0,7 0,7 0,9 1,0 1,3 1,0 3 Perdagangan, Hotel 4,7 9,3 10,5 14,6 12,0 11,6 4 0,7 1,4 1,6 2,3 2,0 3,7 1 dan restoran Pengangkutan dan 9,2 5,8 13,7 19,6 9,0 12,0 3 0,7 0,4 1,0 1,5 0,8 2,8 4 Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa 21,5 7,8 11,5 7,3 12,5 9,8 5 1,1 0,4 0,6 0,4 0,7 1,1 8 Perusahaan Jasa-Jasa 6,6 6,0 7,1 8,8 1,4 5,8 8 0,9 0,8 0,9 1,1 0,6 2,3 5 Sulawesi Tenggara 7,7 8,0 7,3 7,6 8,2 7,7 7,7 8,0 7,3 7,6 8,2 7,7 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Kolaka mempunyai pertumbuhan dan pendapatan per kapita tertinggi di Sulawesi Tenggara. Kolaka merupakan daerah yang mempunyai produk tambang kualitas ekspor sehingga kontribusinya terhadap perekonomian provinsi cukup signifikan. Selain Kolaka, beberapa daerah yang dapat dikategorikan maju dan tumbuh cepat adalah: (i) Konawe Utara dan Buton Utara sebagai daerah dengan pemanfaatan sumber daya pertambangan yang relatif baik terutama setelah menjadi daerah otonom baru; dan (ii) Kota Kendari dan Kota Bau-Bau sebagai daerah perkotaan yang menjadi pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan nilai tambah untuk kebutuhan bagi daerah-daerah lainnya. Kolaka Utara memiliki PDRB per kapita cukup tinggi, namun tingkat pertumbuhannya sangat rendah dipengaruhi oleh produktivitas kakao dan cengkeh yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan produktivitas karena telah berumur tua serta adanya serangan hama. Gambar 1.7. Lima Daerah di Sulawesi Tenggara Terkategori Maju dan Cepat Tumbuh PDRB Per kapita Tinggi Rendah Daerah Maju dan Tumbuh Cepat Daerah Berkembang Tinggi Pertumbuhan ekonomi (%) Kolaka, Konawe Utara, Buton Utara, Kota Kendari Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi Kota Bau-Bau Daerah Maju tapi Tumbuh Lamban Daerah Tertinggal : Rendah Kolaka Utara Buton &Muna Sumber: Diolah dari BPS, 2011. Seiring dengan pergeseran struktur ekonomi, peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja cenderung menurun seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor tersier. Sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi namun dengan pertumbuhan yang negatif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2010, seluruh sektor mengalami pertumbuhan tenaga kerja Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 18 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab I Pendahuluan negatif kecuali di sektor industri, jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan mampu menyerap tenaga kerja baru tertinggi, yakni secara berturut-turut sebesar 27 persen dan 17 persen. Hal ini menandai terjadinya pergeseran tenaga kerja ke sektor perdagangan dan jasa yang saat ini sedang berkembang pesat di Sulawesi Tenggara. Tabel 1.3. Pada Tahun 2010, Terjadi Pergeseran Tenaga Kerja ke Sektor Jasa dan Perdagangan Sektor 2007 2008 2009 2010 Ekonomi Jiwa (%)* (%)**  Jiwa (%)* (%)**  Jiwa (%)* (%)**  Jiwa (%)* (%)**  Pertanian 512.140 57,3 1,9 538.626 58,4 5,2 502.886 52,9 -6,6 496.054 49,7 -1,4 Industri 54.233 6,1 -8,6 45.616 4,9 -15,9 50.178 5,3 10,0 53.666 5,4 7,0 Bangunan 33.675 3,8 50,8 32.869 3,6 -2,4 38.198 4,0 16,2 37.597 3,8 -1,6 Perdagangan 127.469 14,3 10,9 127.781 13,8 0,2 135.477 14,3 6,0 158.411 15,9 16,9 Angkutan 48.663 5,4 3,7 46.309 5,0 -4,8 50.054 5,3 8,1 45.766 4,6 -8,6 Jasa 102.412 11,5 30,1 115.142 12,5 12,4 138.687 14,6 20,4 175.748 17,6 26,7 Lainnya 16.009 1,8 51,5 16.775 1,8 4,8 35.396 3,7 111,0 30.436 3,1 -14,0 Sulawesi 894.601 100,0 7,1 923.118 100,0 3,2 950.876 100,0 3,0 997.678 100,0 4,9 Tenggara Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Catatan : *) Persentase kontribusi pekerja sektor terhadap total pekerja; **) persentase pertumbuhan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara relatif lebih baik dibanding Provinsi lain di Sulawesi. Dalam 4 tahun terakhir, TPT di Sulawesi Tenggara jauh lebih rendah dibanding rata-rata TPT nasional dan juga dibanding TPT provinsi lain di Sulawesi. Pada tahun 2008, TPT Sulawesi Tenggara sempat lebih tinggi dibanding Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Namun pada tahun 2007 dan dua tahun terakhir, TPT Sulawesi Tenggara hanya sedikit diatas Sulawesi Barat yang merupakan provinsi dengan TPT terendah di Sulawesi. Daerah Kendari dan Kota Bau-Bau merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Disamping memiliki TPT tertinggi, Kota Kendari juga memiliki kontribusi jumlah penganggur terbesar. Pada tahun 2010, jumlah penganggur di Kota Kendari sebesar 21 ribu disusul oleh Kota Bau-Bau. Sementara itu, daerah dengan TPT terendah adalah Buton Utara dengan jumlah penganggur hanya 793 orang. Tingginya pengangguran di perkotaan, terutama didorong oleh pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Gambar 1.8. Sulawesi Tenggara Relatif Tidak Bermasalah dalam hal TPT Dibanding Provinsi Lain di Sulawesi 14 12 12.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 11.3 10 9.1 Sulawesi Utara 10.7 10.6 8.4 7.9 9.6 Sulawesi Selatan 9.0 8.9 8 7.1 8.4 8.4 Sulawesi Tengah 7.2 Gorontalo 6 6.4 5.9 Sulawesi Tenggara 5.7 5.7 5.5 5.5 5.4 5.1 4 4.7 Sulawesi Barat 4.6 4.6 4.6 4.5 Nasional 3.3 2 0 2007 2008 2009 2010 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. 19  Pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh perempuan. Total pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 adalah 48,2 ribu orang, dan 56,1 persen diantaranya perempuan. Besarnya komposisi pengangguran terbuka perempuan tidak hanya tercermin di tingkat provinsi. Dari 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, 7 diantaranya memiliki pengangguran yang didominasi oleh kaum perempuan. Kota Kendari sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi, juga didominasi oleh kaum perempuan. Banyaknya penganggur perempuan dibandingkan dengan penganggur laki-laki menunjukkan bahwa perempuan masih mempunyai hambatan-hambatan untuk memasuki pekerjaan pada sektor tertentu dibandingkan dengan laki-laki, selain itu mencerminkan masih rendahnya kualitas pendidikan perempuan dibanding dengan laki-laki. Gambar 1.9. Kota Kendari merupakan Daerah dengan TPT tertinggi dan Didominasi oleh Perempuan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Komposisi Pengangguran Terbuka di Sulawesi Terbuka antar Daerah di Sulawesi Tenggara (2010) (%) Tenggara (2010) 20000 13.5 16 100.0 18000 30,0 14 16000 80.0 46,3 12 48,8 50,3 14000 9.1 52,9 53,1 56,1 56,9 57,0 58,8 59,7 12000 10 60.0 67,8 % 10000 8 19,7 80,3 5.2 3.6 40.0 8000 3.3 6 6000 3.2 2.8 3.6 3.5 70,0 47,1 32,2 53.7 46,9 40,3 51,2 43,1 49,7 41,2 43,0 43,9 1.9 2.2 4 20.0 4000 1.2 2000 2 0.0 Konawe Selatan Bombana Konawe Kendari Konawe Utara Buton Kolaka Bau-Bau Kolaka Utara Buton Utara Sultra Wakatobi Muna 0 0 Konawe Selatan Bombana Konawe Kendari Konawe Utara Buton Kolaka Bau-Bau Buton Utara Kolaka Utara Wakatobi Muna Proporsi Laki-Laki Menganggur Proporsi Perempuan Menganggur Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Sumber : Diolah dari BPS, 2011. 1.4. Sosial Angka kemiskinan Sulawesi Tenggara Menurun dari sebesar 21,2 persen tahun 2007 menjadi 17,1 persen tahun 2010. Upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan secara nasional maupun yang dilaksanakan oleh program dan kebijakan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian angka 17,1 persen masih termasuk tinggi dibanding dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,3 persen. Jika dilihat perbandingan antar provinsi di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara masih berada pada posisi ketiga tertinggi dibawah Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Sementara secara nasional, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih pada urutan ke-11 tertinggi. Gambar 1.10. Walaupun Menurun Namun Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Relatif Masih tinggi 30,0 25,0 Tingkat Kemiskinan (%) 20,0 16,6 15,4 14,2 13,3 15,0 10,0 27,4 22,4 21,3 19,0 14,1 11,4 24,9 20,8 19,5 16,7 13,3 10,1 25,0 19,0 18,9 15,3 12,3 23,2 18,1 17,1 13,6 11,6 5,0 9,8 9,1 0,0 2007 2008 2009 2010 Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Indonesia Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 20 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab I Pendahuluan Tingkat kemiskinan yang tertinggi terdapat di Kolaka Utara dan yang terendah di Kota Kendari. Kolaka Utara merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi baik pada tahun 2007 maupun tahun 2010 meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Sementara Kota Kendari, meskipun tingkat penurunan kemiskinan terhitung terkecil, namun masih merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Kolaka Utara memiliki angka kemiskinan tertinggi namun dengan jumlah penduduk miskin terkecil. Daerah yang mengalami pergeseran signifikan adalah Muna dan Konawe. Muna merupakan kabupaten dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi sehingga mampu menggeser posisi daerah tersebut dari ke-2 tertinggi tahun 2007 menjadi ke-7 tertinggi, atau ke-5 terendah pada tahun 2010. Meskipun demikian, Muna masih merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Kolaka. Daerah-daerah dengan jumlah penduduk miskin tertingi pada umumnya merupakan daerah dengan mayoritas penduduk bergerak disektor pertanian dan tinggal di pedesaan yang selama ini mengalami penurunan produkstivitas lahan dengan luas lahan yang sudah tidak ekonomis untuk menjadi penopang ekonomi rumahtangga, karena semakin sempit. Gambar 1.11. Terjadi Penurunan Tingkat Kemiskinan di Seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara Tingkat Kemiskinan antar Daerah di Sultra (2007 dan 2010) Distribusi Penduduk Miskin antar Daerah di Sultra (2010) Kolaka Utara 28.4% 20.1% Buton Utara, 2.9% Konawe Utara, Kolaka 27.1% 19.0% Kota Bau-Bau, 2.0% Buton Utara 27.4% 4.7% 18.8% 26.1% Wakatobi, 4.9% Wakatobi 18.4% 24.6% Bombana, 6.3% Kolaka, 17.0% Buton 17.9% Konawe 27.2% 17.5% Kota Kendari, Muna, 13.3% Muna 27.4% 6.6% 17.4% Bombana 21.8% 15.8% Kolaka Utara, Buton, 16.7% 7.0% 13.1% Konawe Utara Konawe, 13.6% 19.8% Konawe 12.0% Konawe Selatan 13.5% Selatan, 10.2% Kota Baubau 18.1% 12.1% 2007 Kota Kendari 10.9% 8.0% 2010 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Tenggara, tidak sejalan dengan kondisi tingkat kemiskinan rumah tangga yang dikepalai perempuan. Jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan di provinsi Sulawesi Tenggara meningkat satu persen dari 2,8 persen pada tahun 2005 menjadi 3,8 persen pada tahun 2009. Tetapi jumlah rumah tangga miskin (20% pendapatan terendah), mengalami peningkatan lebih besar (1,2%) dari 2,7 persen pada tahun 2005 menjadi 3,9 persen pada tahun 2009 (tabel terlampir). Hal ini menunjukkan belum meratanya program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di provinsi ini. Separuh dari jumlah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan paling besar terjadi di Muna (2,2%), diikuti dengan Buton dan Konawe (1,8%), dan Bombana, Konawe Utara10, serta Kolaka Utara (1,7%). Perubahan persentase jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan bisa terjadi karena perpindahan rumah tangga ke kelompok pendapatan lain, misalnya ke kuintil 2. Hal ini ditemukan antara lain di Kolaka Utara dan Kendari. Meski demikian ke-6 kabupaten diatas tetap membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah, sehingga jumlah perempuan miskin yang ada bisa dikurangi secara signifikan. 10 Jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan meningkat karena pemekaran. 21  Gambar 1.12. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan Justru Meningkat 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Buton Muna Konawe Kolaka Konawe Bombana Wakatobi Kolaka Buton Konawe Kendari Bau-Bau Selatan Utara Utara Utara 2005 2009 Sumber: Diolah dari Susenas 2009 IPM Sulawesi Tenggara sudah berada sedikit diatas rata-rata KTI, namun masih jauh dibawah rata- rata nasional. Pencapaian IPM Sulawesi Tenggara tahun 2009 sebesar 69,5. Angka ini sedikit diatas rata- rata provinsi di KTI sebesar 69,1. Peringkat IPM Sulawesi Tenggara masih stagnan pada posisi ke-25, atau ke-9 terendah secara nasional. Rendahnya IPM Sulawesi Tenggara terutama disebabkan masih rendahnya indikator harapan hidup. Tabel 1.4. IPM Sulawesi Tenggara Belum Mengalami Pergeseran dari Posisi ke-25 dalam 5 Tahun Terakhir 2005 2006 2007 2008 2009 Provinsi KTI IPM Ranking IPM Ranking IPM Ranking IPM Ranking IPM Ranking Sulawesi Utara 74,2 2 74,4 2 74,7 2 75,2 2 75,7 2 Maluku 69,2 17 69,7 17 70,0 18 70,4 19 71,0 19 Sulawesi Selatan 68,1 23 68,8 23 69,6 21 70,2 21 70,9 20 Sulawesi Tengah 68,5 21 68,9 22 69,3 22 70,1 22 70,7 22 Gorontalo 67,5 25 68,0 24 68,8 24 69,3 24 69,8 24 Sulawesi 67,5 24 67,8 25 68,3 25 69,0 25 69,5 25 Tenggara Maluku Utara 67,0 27 67,5 27 67,8 27 68,2 28 68,6 29 Sulawesi Barat 65,7 29 67,1 29 67,7 28 68,6 27 69,2 27 Papua Barat 64,8 30 66,1 30 67,3 30 68,0 30 68,6 30 NTT 63,6 31 64,8 31 65,4 31 66,2 31 66,6 31 NTB 62,4 32 63,0 32 63,7 32 64,1 32 64,7 32 Papua 62,1 33 62,8 33 63,4 33 64,0 33 64,5 33 Rata-rata KTI 66,7 67,4 68,0 68,6 69,1 Indonesia (BPS) 69,6 70,1 70,6 71,2 71,8 Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Berdasarkan data tahun 2009, Bombana merupakan daerah dengan IPM terendah dan Kendari merupakan daerah dengan IPM tertinggi. Rendahnya pencapaian IPM terutama disebabkan masih rendahnya peningkatan angke melek huruf dan angka harapan hidup yang masih dibawah rata-rata nasional. Tahun 2009, Wakatobi, Bombana, dan Muna masih merupakan daerah dengan IPM terendah, sementara yang tertinggi terdapat di Kota Kendari disusul oleh Kota Bau-Bau. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 22 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab I Pendahuluan Tabel 1.5. Variasi Diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Cukup Signifikan Angka Harapan Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Pengeluaran IPM Kab/Kota Hidup (Tahun) (%) Sekolah (Tahun) Perkapita (Rp. Ribu) 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Kendari 68,9 69,0 69,0 98,4 98,4 98,4 11,0 11,0 11,1 621,7 628,1 629,3 74,6 75,1 75,3 Bau-Bau 69,5 69,8 70,1 95,2 95,2 95,3 9,6 9,6 9,8 601,8 607,1 608,1 71,6 72,1 72,6 Kolaka 66,4 66,6 66,9 93,1 93,1 93,2 7,7 7,7 7,7 624,5 626,6 629,3 69,8 70,1 70,4 Konawe 67,2 67,3 67,5 94,1 94,1 94,1 7,6 7,6 7,6 599,0 604,2 607,8 68,4 68,9 69,2 Selatan Konawe 66,5 66,7 67,0 94,0 94,6 94,6 8,0 8,0 8,0 595,6 601,4 606,2 68,0 68,7 69,3 Kolaka 65,1 65,3 65,4 93,0 93,0 93,0 7,4 7,4 7,5 608,2 611,6 617,2 67,6 67,9 68,5 Utara Buton 67,6 67,9 68,2 85,7 85,7 85,7 6,1 6,3 6,5 618,0 623,5 627,1 67,1 67,8 68,5 Konawe 66,2 66,5 66,8 93,8 93,8 93,8 7,0 7,0 7,1 592,6 598,3 602,7 66,8 67,4 68,0 Utara Buton 67,3 67,6 68,0 86,5 86,5 86,6 7,6 7,6 7,9 600,8 601,8 602,4 66,9 67,2 67,6 Utara Muna 65,7 65,8 65,9 87,6 87,6 87,8 7,2 7,3 7,4 600,8 606,1 611,3 65,9 66,5 67,0 Wakatobi 67,7 67,8 68,0 88,8 88,8 89,1 6,5 6,5 6,9 584,4 589,4 593,1 65,5 66,0 66,7 Bombana 67,1 67,3 67,5 87,6 88,2 88,9 6,2 6,2 6,6 592,6 598,0 599,8 65,4 66,1 66,6 Sulawesi 67,2 67,4 67,6 91,3 91,4 91,5 7,7 7,7 7,9 605 611,7 615,3 68,3 69 69,5 Tenggara Sumber : Diolah dari BPS, 2011. Kotak 1.1. Pencapaian Indikator Makro RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 Pada tahun 2010, Dua dari 4 target indikator makro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah tercapai. Kedua indikator tersebut adalah : (i) penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sudah mencapai 4,6 persen tahun 2010 sementara target tahun 2013 sebesar 7 persen; dan (ii) tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 8,2 persen tahun 2010 telah melampaui target per tahun sebesar 8 sampai 8,5 persen. Sementara itu, dua target indikator makro yang belum tercapai adalah angka kemiskinan dan pendapatan per kapita riil. Dengan menggunakan garis tren baseline angka kemiskinan tahun 2007 dan target 2013 sebesar 10 persen, seharusnya tingkat kemiskinan Sultra tahun 2010 sebesar 15,6 persen, namun pada tahun tersebut tingkat kemiskinan Sultra masih 17,1 persen. Divergensi (gerakan menjauh dari target) pada tahun 2010 berhasil dikoreksi pada tahun 2011 dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan menjadi 14,6 persen, namun masih belum mencapai target tahun tersebut yang seharusnya turun hingga 13,8 persen. Pemerintah provinsi juga menargetkan peningkatan PDRB per kapita riil sebesar Rp. 6,2 juta tahun 2013, sehingga seharusnya PDRB per kapita tahun 2010 sudah mencapai Rp. 5,3 juta, sementara PDRB per kapita tahun 2010 masih sedikit dibawah itu, yakni Rp. 5,2 juta. Gambar 1.13. Pencapaian Angka Kemiskinan dan PDRB VS Target RPJMD 2008-2013 29.0 6,500 28.5 PDRB per Kapita Sultra 6,200 27.0 26.3 6,000 Target RPJMD Sultra 2008-2013 Pendapatan PerKapita Riil (Rp. Ribu) 5,905 25.0 24.2 5,611 23.4 5,500 23.0 Tingkat Kemiskinan (%) 22.7 5,316 21.5 5,218 21.0 21.3 5,000 5,022 4,913 19.0 19.4 19.4 4,727 17.4 4,660 17.5 4,500 4,432 4,432 17.0 17.1 15.6 4,1274,190 15.0 Tingkat Kemiskinan Sulawesi 4,000 3,932 14.6 Tenggara 13.8 3,740 13.0 Target RPJMD 2008-2013 3,500 11.9 11.0 Pemprov Sultra 2008-2013 3,3383,375 10.0 9.0 3,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .Sumber : Diolah dari BPS dan RPJMD Pemprov Sultra 2008-2013. 23  1.5. Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Mempertahankan pertumbuhan diatas 8 persen merupakan tantangan strategis perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen yang sudah dicapai pada tahun 2010. Hal ini penting dilakukan untuk dapat mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi yang saat ini masih relatif kecil dibanding rata-rata provinsi secara nasional. Untuk memelihara stabilitas pertumbuhan di atas 8 persen, pemerintah provinsi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut : (i) Mendorong revitalisasi di sektor pertanian yang cenderung mengalami penurunan angka pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan dengan merevitalisasi produktivitas dan produksi sub-sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar sektor pertanian di Sulawesi Tenggara. Penelitian dan pengembangan serta pemasaran di sub-sektor perkebunan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas produksi perkebunan (khususnya Kakao) dan juga berorientasi ekspor. (ii) Mengelola secara baik transisi ekonomi dan ketenagakerjaan dari sektor primer ke sektor tersier dengan terus mendorong investasi di sektor infrastruktur. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran; transportasi dan komunikasi; serta jasa merupakan sektor dengan pertumbuhan tinggi disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang juga tinggi yang perlu terus didorong dengan dukungan infrastruktur yang memadai. (iii) Mengelola investasi di sektor pertambangan dengan prioritas pada peningkatkan stabilitas pertumbuhan produksi sektor pertambangan yang cenderung berfluktuasi melalui pengelolaan, perluasan, dan pengendalian ijin usaha yang profesional. Stabilitas pertumbuhan sektor pertambangan dapat berdampak pada stabilnya pertumbuhan industri manufaktur di Sulawesi Tenggara yang sebagian besar inputnya berasal dari pertambangan. Meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda penting dalam 2 tahun ke depan (2012 dan 2013). Tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara di bidang sosial terletak pada peningkatan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan sehingga dapat mengejar target pengurangan kemiskinan yang sudah ditetapkan. Merujuk pada target penurunan angka kemiskinan tahun 2013 menjadi 10 persen, dan pencapaian angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 14,6 persen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendorong penurunan angka kemiskinan setidaknya sebesar 2,3 persen per tahun dalam dua tahun ke depan (2012 dan 2013). Prioritas pengurangan angka kemiskinan dapat diarahkan pada daerah-daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar seperti di Kolaka, Muna, Buton, dan Konawe. Dalam rangka meningkatkan IPM, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara perlu mengarahkan prioritas pada peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Indikator IPM yang paling bermasalah di Sulawesi Tenggara adalah indikator angka melek huruf yang masih sangat rendah. Namun demikian, permasalahan angka melek huruf di Sultra terjadi pada kelompok usia 60 tahun ke atas (masih dibawah 60 persen) , sementara pada kelompok usia 15-44 tahun menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi (diatas 96 persen). Faktor rendahnya motivasi dari kelompok sasaran serta usia yang sudah akan memasuki non-produktif membuat upaya pemberantasan buta aksara pada kelompok usia lanjut sulit untuk dijadikan prioritas. Untuk itu, peningkatan IPM perlu diarahkan pada dua indikator lain, yakni: (i) peningkatan angka rata-rata lama sekolah di bidang pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, pencegahan angka putus sekolah, serta peningkatan angka melanjutkan sekolah; dan (ii) peningkatan indeks angka harapan hidup melalui upaya peningkatan promosi kesehatan (PHBS – Pola Hidup Bersih dan Sehat) untuk mengurangi angka kesakitan penduduk, serta promosi KIBLA (kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir) untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 24 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah  2.1. Pendahuluan Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) didasarkan pada hasil survei kapasitas PKD. Survei kapasitas PKD bertujuan untuk melakukan pemetaan kapasitas PKD seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi 1 pemerintah provinsi dan 12 pemerintah kabupaten/kota. Survei dilaksanakan bulan Februari sampai Maret 2011. Instrumen survei dikembangkan oleh Bank Dunia dan Kementrian Dalam Negeri merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku terkait PKD serta berbagai praktek teladan (best practices) pengelolaan keuangan publik. Instrumen survei berupa balance scorecard terdiri dari 145 indikator penilaian yang diklasifikasi kedalam 9 bidang strategis PKD, yaitu: (a) kerangka peraturan dan perundangan daerah; (b) perencanaan dan penganggaran; (c) pengelolaan kas; (d) pengadaan barang dan jasa; (e) akuntansi dan pelaporan; (f ) pengawasan internal; (g) tata kelola hutang, hibah dan investasi publik; (h) pengelolaan aset; dan (i) audit dan pengawasan eksternal. Nilai masing-masing daerah atau bidang PKD dinyatakan dalam persentase, yakni persentase indikator yang terpenuhi terhadap jumlah indikator penilaian. 2.2. Gambaran Umum Kapasitas PKD Secara umum, kapasitas PKD pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih memerlukan pembenahan. Rata-rata nilai PKD kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara baru mencapai 49 persen. Artinya, pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara secara rata-rata baru memenuhi kurang dari 50 persen indikator PKD yang baik. Angka ini masih dibawah nilai provinsi yang sudah mencapai 60 persen. Dari 12 kabupaten/kota, sebagian besar (7 daerah) masih dibawa nilai rata-rata tersebut dan hanya 5 daerah yang berada di atas nilai rata-rata, yakni: Kota Kendari, Kolaka Utara, kota Bau-Bau, Konawe dan Kolaka. Kolaka Utara dan Kota Kendari bahkan memiliki nilai yang lebih baik dibanding provinsi. Kelemahan kapasitas PKD di tingkat kabupaten/kota tersebar di 6 bidang PKD, dan hanya dua bidang yang relatif memiliki nilai rata- rata cukup baik, yakni bidang perencanaan dan penganggaran serta pengawasan internal. Gambar 2.1. Nilai Kapasitas PKD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara Bombana 27% Kerangka Peraturan Perundangan Daerah Konawe Utara 34% Perencanaan dan Penganggaran Konawe Selatan 39% Pengelolaan Kas Wakatobi 40% Pengadaan Barang dan Jasa Buton Akuntansi dan Pelaporan 45% Pengawasan Intern Muna 47% Hutang dan Investasi Publik Buton Utara 48% Pengeloalaan Aset Rata-rata Kab/Kota 49% Audit dan Pengawasan Eksternal Kolaka 57% Skor PKD Kota Bau-Bau 59% Konawe 59% Provinsi 60% Kolaka Utara 62% Kota Kendari 69% Sumber: Database PEA Sultra 2011. Pemerintah Provinsi memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota pada tujuh bidang strategis PKD. Pemerintah provinsi memiliki nilai yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/ kota hanya pada dua bidang strategis, yakni bidang audit eksternal dan perencanaan dan penganggaran. Sementara pada 7 bidang lainnya, nilai provinsi lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi telah berhasil mencapai nilai diatas 80 persen pada bidang pengadaan barang dan jasa serta Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 26 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah pengawasan internal. Dari 9 bidang strategis PKD, bidang akuntansi dan pelaporan merupakan bidang dengan nilai paling rendah untuk tingkat kabupaten/kota, sementara untuk provinsi bidang pengawasan eksternal. Selain Provinsi, beberapa kabupaten/kota dapat dijadikan sebagai contoh yang baik untuk daerah lainnya pada bidang-bidang tertentu. Beberapa daerah seperti Kota Kendari, Kolaka Utara, Kota Bau- Bau, dan Kolaka serta provinsi memiliki nilai tertinggi pada satu atau lebih bidang strategis PKD. Misalnya, Kota Kendari memperoleh nilai tertinggi pada 4 bidang, yakni kerangka peraturan perundangan daerah, pengelolaan kas, pengelolaan aset; Audit dan pengawasan internal. Kolaka Utara memiliki nilai tertinggi dalam bidang pengelolaan hutang dan investasi publik serta audit dan pengawasan eksternal; Kolaka memiliki nilai tertinggi untuk perencanaan dan penganggaran dan Kota Bau-Bau untuk akuntansi dan pelaporan. Meskipun belum ada yang bisa mencapai nilai 100 persen, daerah dengan nilai tertinggi pada bidang tertentu sudah layak menjadi contoh bagi daerah lainya. Tabel 2.1. Nilai Kapasitas PKD antar Pemerintah Daerah Berdasarkan Bidang Strategis PKD Kode Bidang Strategis PKD ( persen) Pemerintah Daerah Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bombana 21 33 27 52 8 46 0 19 40 27 Konawe Utara 26 43 35 54 19 62 14 11 38 34 Konawe Selatan 37 40 40 57 15 53 33 38 40 39 Wakatobi 47 58 46 61 17 26 25 50 28 40 Buton 41 70 21 66 29 41 17 74 50 45 Muna 32 64 37 59 46 65 44 40 38 47 Buton Utara 34 54 50 57 13 65 67 50 38 48 Kolaka 51 90 53 50 35 75 67 54 44 57 Konawe 55 73 57 61 42 62 63 83 38 59 Kota Bau-Bau 58 69 58 64 46 71 56 61 50 59 Kolaka Utara 46 64 55 70 29 78 86 76 56 62 Kota Kendari 79 86 75 56 42 74 60 91 56 69 Rata-rata Kabupatan/Kota 44 62 46 59 28 60 44 54 43 49 Sulawesi Tenggara 50 56 67 83 35 82 75 67 31 60 Sumber: Database PEA Sultra 2011. Keterangan Kode Bidang Strategis PKD: 1 Kerangka Peraturan Daerah 4 Pengadaan Barang & Jasa 7 Hutang & Investasi Publik Perencanaan dan 2 5 Akuntansi dan Pelaporan 8 Pengelolaan Aset Penganggaran 3 Pengelolaan Kas 6 Pengawasan Intern 9 Audit & Pengawasan Eksternal : Nilai tertinggi pada masing-masing Bidang 2.3. Gambaran PKD Berdasarkan Bidang Strategis 2.3.1. Kerangka Peraturan Daerah Otonomi daerah menuntut daerah menyusun kerangka hukum yang memadai untuk melandasi pengelolaan keuangannya. Penilaian atas bidang peraturan perundangan daerah difokuskan pada tiga sasaran yaitu: (a) kerangka peraturan perundangan daerah terkait PKD sesuai dengan mandat peraturan 27  perundangan nasional; (b) organisasi PKD yang efektif; dan (c) adanya kerangka hukum terkait prinsip transparansi dan partisipasi. Kerangka peraturan perundangan daerah merupakan bidang penilaian yang belum memuaskan. Nilai rata-rata kapasitas PKD kabupaten/kota dalam bidang ini sebesar 44 persen. Meskipun belum bisa dikatakan baik, nilai provinsi pada bidang ini relatif lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota. Dari 12 kabupaten/kota, Kota Kendari merupakan daerah paling menonjol, sementara 6 daerah masih memiliki nilai dibawah rata-rata. Daerah dengan nilai rendah umumnya disebabkan oleh belum adanya salah satu atau beberapa dari kerangka hukum berikut : Perkada tentang standar belanja; kebijakan akuntansi; Perda tentang Badan Layanan Umum (BLU); peraturan tentang penanaman modal; peraturan tentang pengelolaan aset daerah; dan peraturan terkait transparansi. Namun terdapat beberapa capaian yang cukup menggembirakan. Misalnya, semua daerah sudah mampu mensahkan Perda tentang APBD secara tepat waktu, mensahkan Perkada mengenai RKPD, dan membuat nota kesepakatan tentang KUA/PPA sebelum Rancangan Perda APBD disusun. Terkait dengan susunan organisasi, 7 dari 12 kabupaten/kota sudah memiliki struktur organisasi terpadu dalam suatu badan yang disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), yaitu Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Wakatobi, dan Buton Utara. Gambar 2.2. Kapasitas PKD Bidang Peraturan Perundangan Daerah Bombana 21% Konawe Utara 26% Muna 32% Buton Utara 34% Konawe Selatan 37% Buton 41% Rata-Rata Kab/Kota 44% Kolaka Utara 46% Wakatobi 47% Provinsi 50% Kolaka 51% Konawe 55% Kota Bau-Bau 58% Kota Kendari 79% Sumber: Database PEA Sultra 2011. 2.3.2. Perencanaan dan Penganggaran Survei PEA Sultra menggunakan 13 indikator untuk melihat perencanaan dan penganggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Survei ini dibagi ke dalam 3 sasaran yaitu: (a) tersusunnya perencanaan dan penganggaran multitahun, (b) target anggaran yang layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis, serta, (c) sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif. Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang perencanaan dan penganggaran secara umum lebih tinggi dari provinsi, namun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Nilai rata-rata 12 kabupaten/ kota dalam bidang perencanaan dan penganggaran adalah 62 persen. Angka ini lebih baik dari nilai provinsi yang hanya 56 persen. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki nilai diatas rata-rata juga ada sekitar 7 Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 28 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah daerah. Kolaka dan Kota Kendari terhitung paling menonjol dalam bidang ini dengan nilai diatas 80 persen. Tingginya nilai dalam bidang ini antara lain disebabkan oleh hampir semua daerah di Sulawesi Tenggara secara umum sudah mampu membuat dokumen perencanaan dengan mencantumkan indikator terukur seperti pada RPJMD, RENSTRA, RKPD, KUA/PPA, RKA-SKPD, dll, meskipun belum selengkap yang diharapkan. Kelemahan paling merata yang terjadi di daerah di Sulawesi Tenggara adalah belum satupun daerah yang telah menyusun Analisa Standar Biaya (ASB) sebagai dasar dalam penganggaran. Selain itu, aspek transparansi (akses masyarakat terhadap dokumen dan proses perencanaan dan penganggaran) belum banyak dipenuhi. Besarnya perbedaan antara APBD induk dengan APBD perubahan untuk kelompok belanja langsung yang juga masih sangat tinggi menunjukkan kualitas perencanaan yang masih rendah. Gambar 2.3. Kapasitas PKD Bidang Perencanaan & Penganggaran Bombana 33% Konawe Selatan 40% Konawe Utara 43% Buton Utara 54% Provinsi 56% Wakatobi 58% Rata-Rata Kab/Kota 62% Muna 64% Kolaka Utara 64% Kota Bau-Bau 69% Buton 70% Konawe 73% Kota Kendari 86% Kolaka 90% Sumber: Database PEA Sultra 2011. 2.3.3. Pengelolaan Kas Penilaian bidang pengelolaan kas dimaksudkan untuk mengetahui praktik manajemen kas yang efektif guna memastikan pengelolaan dana yang efisien. Penilaian pengelolaan kas merujuk pada 4 sasaran yaitu: (a) kebijakan, prosedur dan pengendalian yang mengarah pada pengelolaan kas yang efisien, (b) tatakelola penerimaan, pengeluaran serta penanganan surplus kas, (c) sistem penagihan dan pemungutan pendapatan daerah, serta (d) peningkatan dan manajemen pendapatan. Pada bidang ini, kapasitas rata-rata pemerintah kabupaten/kota masih dibawah 50 persen. Beberapa indikator yang yang paling banyak tidak dipenuhi pemerintah kabupaten/kota antara lain adalah laporan realisasi anggaran kas yang tidak dibuat setiap bulannya, sistem penagihan dan pemungutan pajak yang belum terintegrasi, tidak adanya Perkada tentang besaran uang persediaan, serta tidak adanya sangsi tegas terhadap penunggak pajak. Sementara itu, beberapa indikator yang paling banyak dipenuhi antara lain adalah Surat Penyediaan Dana (SPD) sudah dibuat berdasarkan anggaran kas; rekonsiliasi bank dengan buku besar sudah dilakukan setiap bulan; dasar penetapan pajak diverifikasi setiap tahun; tersedianya informasi pendukung penagihan untuk setiap pembayar pajak; penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas daerah sudah dilakukan setiap hari. Kota Kendari, Buton Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tiga pemerintah daerah yang memiliki nilai baik karena mampu memenuhi lebih dari 65 persen indikator yang ditanyakan. 29  Gambar 2.4. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Kas Buton 19% Bombana 27% Konawe Utara 35% Muna 37% Konawe Selatan 40% Wakatobi 46% Rata-Rata Kab/Kota 48% Kolaka 53% Kolaka Utara 55% Konawe 57% Kota Bau-Bau 58% Provinsi 69% Buton Utara 73% Kota Kendari 75% Sumber: Database PEA Sultra 2011. 2.3.4. Pengadaan Barang dan Jasa Kapasitas pemerintah kabupaten/kota di bidang pengadaan barang dan jasa masih perlu ditingkatkan. Kapasitas rata-rata kabupaten/kota dalam bidang pengadaan barang dan jasa hanya 59 persen. Angka ini jauh dibawah kapasitas provinsi yang sudah mencapai 83 persen. Pada tingkat provinsi, bidang pengadaan barang dan jasa merupakan bidang strategis PKD dengan nilai paling tinggi. Terdapat sekitar tujuh daerah yang masih perlu perhatian khusus dalam bidang ini mengingat indikator yang terpenuhi masih kurang dari 60 persen. Beberapa kelemahan yang umum terjadi adalah belum tersedianya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar; seleksi dokumen prakualifikasi yang kurang ketat; kemampuan staf di bidang pengadaan yang belum memadai; penawaran tender yang belum transparan; serta belum dibuatnya Perkada tentang pengadaan barang dan jasa. Gambar 2.5. Kapasitas PKD Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Kolaka 50% Bombana 52% Konawe Utara 54% Kota Kendari 56% Konawe Selatan 57% Buton Utara 57% Rata-Rata Kab/Kota 59% Muna 59% Buton 61% Konawe 61% Wakatobi 61% Kota Bau-Bau 64% Kolaka Utara 70% Provinsi 83% Sumber: Database PEA Sultra 2011. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 30 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah 2.3.5. Akuntansi dan Pelaporan Gambar 2.6 Kapasitas PKD Bidang Akuntansi dan Bidang akuntansi dan pelaporan Pelaporan merupakan bidang dengan nilai Bombana 8% rata-rata paling rendah di tingkat Buton Utara 13% kabupaten/kota. Pada bidang ini, nilai Konawe Selatan 15% rata-rata kabupaten/kota hanya 28 persen Wakatobi 17% Konawe Utara 19% sementara provinsi hanya sebesar 35 Buton 23% persen. Aspek yang paling lemah dalam Rata-Rata Kab/Kota 28% bidang ini umumnya adalah terkait SDM. Kolaka Utara 29% Misalnya, hasil survei menunjukkan Pejabat Provinsi 35% Kolaka 35% Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Konawe 42% kepala biro/badan dalam DPPKAD sebagian Kota Kendari 42% besar belum berlatar belakang akuntansi. Muna 46% Hal ini diperparah dengan tidak adanya Kota Bau-Bau 46% program pelatihan akuntansi yang bersifat Sumber: Database PEA Sultra 2011. periodik pada hampir semua daerah untuk staf keuangan. 2.3.6. Pengawasan Internal Pada bidang ini, baik provinsi maupun rata-rata kabupaten memiliki nilai cukup tinggi, namun terdapat daerah yang memiliki nilai sangat rendah. Bidang ini diukur melalui 16 indikator yang terbagi ke dalam 3 sasaran yaitu: (a) terselenggaranya fungsi pengawasan internal yang efektif dan efisien, (b) terwujudnya standar dan prosedur audit yang baku, serta adanya (c) tindak lanjut terhadap temuan. Kapasitas pemerintah kabupaten/ kota di bidang pengawasan internal cukup menggembirakan dengan. Dalam bidang ini Provinsi memiliki nilai paling tinggi diikuti oleh Kolaka Utara, Kolaka, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau dengan nilai diatas 70 persen. Kelemahan dalam bidang ini umumnya terdapat pada ketersediaan sumberdaya auditor yang memadai. Sebagian besar daerah masih belum mampu memenuhi 50 persen staf fungsional auditor dan 50 persen staf yang berlatarbelakang akuntansi. Selain itu, sebagian besar kabupaten/kota juga belum memenuhi ketentuan anggaran sebesar 1 persen dari belanja untuk operasional Bawasda. Gambar 2.7. Kapasitas PKD Bidang Pengawasan Intern Wakatobi 26% Buton 41% Bombana 46% Konawe Selatan 53% Rata-Rata Kab/Kota 60% Konawe 62% Konawe Utara 62% Buton Utara 65% Muna 65% Kota Bau-Bau 71% Kota Kendari 74% Kolaka 75% Kolaka Utara 78% Provinsi 82% Sumber: Database PEA Sultra 2011. 31  2.3.7. Pengelolaan Hutang, Hibah dan Investasi Publik Terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup tinggi dibidang pengelolaan hutang, hibah, dan investasi. Hal ini tergambar dari adanya daerah yang berkapasitas jauh di atas rata-rata kabupaten, dan ada pula yang tingkat capaian kapasitasnya jauh di bawah rata-rata. Kelemahan umum pada bidang ini antara lain disebabkan oleh belum adanya kebijakan pengelolaan hutang, hibah dan investasi yang merujuk pada PP No. 54 Tahun 2005. Selain itu, belum adanya peraturan mengenai pencatatan penerimaan dan pelaporan hibah dan pinjaman, serta penanaman modal pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Gambar 2.8. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Hutang, Hibah dan Investasi Publik Konawe Utara 14% Wakatobi 25% Konawe Selatan 33% Kolaka Utara 38% Rata-Rata Kab/Kota 42% Kota Bau-bau 56% Kota Kendari 60% Konawe 63% Buton Utara 67% Kolaka 67% Provinsi 75% Muna 80% Sumber : Database PEA Sultra 2011. Catatan : Bombana dan Konawe Utara tidak termasuk daerah yang dinilai pada bidang ini karena sampai survei dilaksanakan belum pernah menerima hibah/hutang dan melakukan investasi daerah. 2.3.8. Pengelolaan Aset Daerah Kesenjangan kapasitas antar kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan aset sangat tinggi. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pemanfaatan barang, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pengawasan serta peñatausahaan aset daerah. Secara umum, rata-rata kapasitas daerah kabupaten/kota dalam bidang ini adalah 54 persen. Rendahnya nilai rata-rata disebabkan ada beberapa daerah dengan nilai yang sangat rendah (dibawah 20 persen), yakni Konawe Utara dan Bombana, meskipun terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki nilai diatas 60 persen. Semua daerah pada umumnya masih perlu meningkatkan kapasitas pada bidang ini terutama dalam hal pembuatan sistem informasi barang daerah, pembuatan laporan tahunan hasil pemeriksaan barang/aset, penghapusan barang dengan metode dan alasan yang tepat. Selain itu, perlu pula ada penetapan status penggunaan barang melalui surat keputusan Bupati/Walikota/ Gubernur. Ketentuan-ketentuan tersebut perlu diikuti oleh sanksi atas penyalahgunaan aset daerah. Gambar 2.9. Kapasitas PKD Bidang Pengelolaan Aset Konawe Utara 11% Bombana 19% Konawe Selatan 38% Muna 40% Buton Utara 50% Wakatobi 50% Rata-Rata Kab/Kota 54% Kolaka 54% Kota Bau-bau 61% Provinsi 64% Buton 74% Kolaka Utara 76% Konawe 83% Kota Kendari 91% Sumber : Database PEA Sultra 2011. Catatan : Bombana dan Konawe Utara tidak termasuk daerah yang dinilai pada bidang ini karena sampai survei dilaksanakan belum pernah menerima hibah/hutang dan melakukan investasi daerah. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 32 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah 2.3.9. Audit dan Pengawasan Eksternal Rata-rata kabupaten/kota maupun provinsi memiliki nilai yang rendah dalam bidang ini. Pemerintah Kabupatan Wakatobi memperoleh nilai terendah dalam bidang ini, sementara rata-rata kabupaten/kota juga hanya memenuhi 43 persen indikator yang ditanyakan. Rendahnya nilai pemerintah daerah dalam bidang ini disebabkan karena sebagian besar pemerintah daerah tidak tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangan kepada BPK, tidak pernah memublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat, serta tidak pernah membuka akses kepada masyarakat untuk mengikuti rapat-rapat DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban hasil audit. Selain itu, terkait hasil audit, dari 13 pemerintah daerah (termasuk provinsi), hanya Buton yang berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 5 pemerintah daerah berstatus Wajar Dengan Pengecualian, 1 pemerintah daerah berstatus Tidak Wajar (TW), dan sebagian besar berstatus disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Meskipun demikian, masih ada indikator-indikator dalam bidang ini yang dapat dinilai baik. Misalnya, temuan-temuan BPK ditindaklanjuti oleh kepala daerah, koordinasi antara DPRD dengan setiap SKPD terhadap APBD umumnya berjalan baik. Meskipun memperoleh status audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kabupaten Buton belum menjadi yang terbaik dalam bidang ini. Hal ini disebabkan karena masih belum terpenuhinya indikator- indikator yang dapat mendukung efektivitas audit dan pengawasan eksternal dalam arti luas seperti publikasi laporan keuangan, keterbukaan rapat di DPRD, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada BPK. Selain itu belum ada indikasi adanya peran DPRD dalam proses analisa dan evaluasi yang mendalam terhadap laporan keuangan. Gambar 2.10. Kapasitas PKD Bidang Audit dan Pengawasan Eksternal Hasil Survey PKD Bidang Audit dan Pengawasan Status Laporan Keuangan Hasil Audit BPK Eksternal 2009 & 2010 Wakatobi 28% Bombana LHP 2009 Provinsi 31% Buton Utara LHP 2009 Konawe 38% Konawe LHP 2010 Konawe Utara 38% Konawe Selatan LHP 2010 TMP Buton Utara 38% Konawe Utara LHP 2009 Muna 38% Muna LHP 2009 Bombana 40% Kota Bau-Bau LHP 2010 Konawe Selatan 40% Wakatobi LHP 2009 TW Rata-rata Kab/Kota 43% Kolaka LHP 2010 Kolaka 44% Kolaka Utara LHP 2009 WDP Buton 50% Kota Kendari LHP 2010 Kota Bau-Bau 50% Provinsi LHP 2010 Kota Kendari 56% Buton LHP 2010 WTP Sumber : Database PEA Sultra 2011 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK 2010. Catatan : Pada tahun 2010, sebanyak 6 daerah belum memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK semester II 2010, sehingga penilaian terhadap status laporan keuangan diambil dari LHP tahun sebelumnya (2009). WTP= Wajar Tanpa Pengecualian TW = Tidak Wajar WDP= Wajar Dengan Pengecualian TMP=Tidak Memberikan Pendapat. 2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi Dari 9 Bidang strategis, terdapat 5 yang sangat prioritas mendapat perbaikan pada tingkat kabupaten/kota. Kelima bidang tersebut adalah bidang Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Bidang Pengelolaan Kas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah, dan Bidang Audit dan Pengawasan Eksternal. Rekomendasi lebih detil tentang perbaikan di masing-masing bidang terdapat di tabel berikut. 33  Tabel. 2.2. Agenda dan Usulan Program Peningkatan Kapasitas PKD di Sulawesi Tenggara Bidang Rekomendasi Usulan Program Kerangka Semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Program Bina Perundangan di Peraturan Tenggara, terutama kabupaten yang relatif baru terbentuk, Bidang Pengelolaan Keuangan Perundangan perlu segera melengkapi peraturan perundangan daerah Daerah. Daerah terkait PKD sesuai dengan mandat peraturan perundangan nasional. Program diprioritaskan untuk menghasilkan : (i) Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama untuk Konawe Utara, Buton Utara dan Bombana; (ii) Perkada tentang Standar Harga dan Standar Biaya; (iii) Perkada tentang kebijakan Akuntansi, Analisis Standar dan Biaya; dan (iv) Perda tentang Pengelolaan Barang Daerah Perencanaan & Kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran perlu  Program Pelatihan Penganggaran ditingkatkan, antara lain melalui : (i) penyusunan rencana Peningkatan Kualitas pembangunan dan anggaran yang didasarkan pada data Perencanaan dan Penyusunan dan indikator yang terukur; (ii) meminimalisir perbedaan Anggaran komponen belanja langsung dalam APBD dan APBD-P  Penelitian tentang Potensi dibawah 10 persen ; (iii) penyusunan Analisis Standar Biaya PAD bagi semua kabupaten dan Analisis Potensi PAD sebagai dasar penganggaran ; dan dan kota (iv) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh masing- masing SKPD Pengelolaan Beberapa daerah perlu memperbaiki sistem pengelolaan Program Pelatihan Pengelolaan Kas kas melalui : (i) penyusunan Perkada tentang prosedur Kas Untuk Staf Keuangan Pemda pembukaan rekening di Bank; (ii) pelatihan Teknis bidang Pengelolaan Kas ; (iii) pembuatan sistem penagihan dan pemungutan pajak yang terintegrasi; (iv) penyusunan laporan realisasi anggaran kas setiap bulan; (v) penyusunan Perkada tentang besaran uang persediaan Pengadaan Beberapa daerah perlu memperbaiki HPS yang didasarkan Program Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa pada harga yang wajar; dokumen prakualifikasi harus diseleksi Barang dan Jasa bagi Aparat dengan baik, kemampuan staf pengadaan ditingkatkan, Pemda Kabupaten/Kota Daftar jejak rekam rekanan perlu dibuat, dan meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan dari pasal 3 Keppres No. 80/thn 2003 Akuntansi Semua kabupaten/kota serta pemerintah provinsi perlu Proses rekruitment pegawai dan menambah staf yang berlatar belakang pendidikan terkait keuangan perlu Pelaporan akuntansi dan menguasai tehnik dan prosedur pembuatan mengutamakan calon yang dan penyampaian laporan keuangan; Perlu adanya manual berlatar belakang Akuntansi; akuntansi yang memadai untuk kepentingan pembuatan Program Pelatihan Akuntansi laporan; Perlu pelatihan akuntansi secara regular bagi aparat pengelola keuangan Audit dan Aparat Pemda yang berada pada Unit Kerja Pengawasan Program Pelatihan Akuntansi Pengawasan perlu ditingkatkan kemampuannya terutama kabupaten bagi Aparat Pemda ; Proses Intern yang lemah dari sisi pengawasan internal seperti kabupaten rekruitment pegawai; Wakatobi, Buton, Bombana, dan Kabupaten Konawe Selatan Mengutamakan calon yang berlatar belakang Sarjana Akuntansi Hutang, Hibah Sebagian daerah perlu membuat Peraturan daerahPerda & Investasi mengenai pengelolaan hutang,hibah dan investasi publik Publik Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 34 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 2 Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Rekomendasi Usulan Program Perlu adanya ketentuan yang mengatur penggunaan barang Pelatihan Pengelolaan Aset sehingga yang menyalahgunakan aset dapat dikenai sangsi; Pengelolaan bukti kepemilikan aset harus lengkap dan terpelihara; Aset pemeriksaan aset daerah harus dilakukan setiap tahun dan dibuatkan laporan; status penggunaan barang harus dinyatakan melalui SK bupati/walikota; penghapusan barang daerah dilakukan dengan metode dan alasan yang jelas Audit & Perlu pengawasan rutin terhadap manajemen keuangan Pengawasan daerah; Perlu Pemantau independen; LKPD setiap Pemda Eksternal harus disampaikan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir;LKPD harus dipublikasikan 35  Bab 3 Pendapatan  Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan sumber keuangan yang cukup besar untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Pada bagian ini akan dilihat seberapa besar sumber daya keuangan yang ada, bagaimana kecenderungannya selama 5 tahun terakhir, serta komponen pendapatan yang mana yang merupakan potensi bagi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan sumber daya keuangannya di masa depan. 3.1. Gambaran Umum Pendapatan Pemerintah Daerah Pendapatan pemerintah daerah11 perkapita Sulawesi Tenggara relative cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya dan berada diatas rata-rata nasional. Pada tahun 2010, pendapatan daerah perkapita Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2,9 juta, relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan pemerintah daerah per kapita secara nasional sebesar Rp. 2,7 juta. Provinsi Papua dan Kalimantan Timur secara berturut- turut memiliki pendapatan daerah perkapita tertinggi. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara memiliki pendapatan daerah perkapita tertinggi, diikuti oleh Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat serta Sulawesi Selatan. Gambar 3.1. Pada Tahun 2010, Pendapatan Pemerintah Daerah Perkapita Sulawesi Tenggara Sudah Diatas Rata-Rata Nasional 10,7 12 10 7,4 8 5,8 Juta Rp 6 3,9 3,9 3,5 3,4 3,1 2,9 2,9 2,8 4 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 2 0,8 0,8 0 Nanggroe Aceh Darussalam Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sumatera Selatan Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Bangka Belitung Kepulauan Riau Sumatera Utara Sumatera Barat Sulawesi Utara Sulawesi Barat Maluku Utara DI Yogyakarta Papua Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat DKI Jakarta Gorontalo Bengkulu Lampung Nasional Banten Maluku Papua Jambi Riau Bali Kalimantan Tengah Sumber: Diolah oleh Bank Dunia dari, DJPK, Kementerian Keuangan RI. Pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan yang stabil pada lima tahun terakhir, dan sebagian besar bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten/kota. Secara riil12 total pendapatan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara meningkat dari Rp. 5,2 miliar (2007) menjadi Rp. 6,4 miliar (2011), atau secara riil tumbuh sekitar 4,4 persen setiap tahunnya. Pendapatan pemerintah provinsi meningkat dari Rp. 803 miliar tahun 2007 menjadi Rp. 1,2 triliun tahun 2010, atau tumbuh sekitar 3,6 persen setiap tahunnya. Berdasarkan data anggaran, diperkirakan pendapatan pemerintah provinsi mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi Rp. 1,1 triliun. Sementara itu, pendapatan pemerintah 11 Pendapatan pemerintah daerah merupakan konsolidasi dari pendapatan pemerintah provinsi dan pendapatan pemerintah kabupaten/kota. 12 Angka riil menunjukkan bahwa data keuangan yang digunakan telah dideflasi menggunakan tahun dasar 2009 (2009=100). Data riil digunakan untuk melihat peningkatan secara riil setelah dikurangi inflasi. Dari sini dan selanjutnya, analisis keuangan menggunakan data riil. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 38 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 3 Pendapatan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp. 4,6 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 5,3 triliun tahun 2011, atau rata-rata tumbuh secara riil hampir 9 persen setiap tahunnya. Secara umum pada periode 2007-2011, lebih dari 80 persen pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten/kota. Gambar 3.2. Pendapatan Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara Meningkat Secara Konsisten Pendapatan Pemerintah Daerah di Sultra Berdasarkan Proporsi Pendapatan Pemerintah Daerah di Sultra Tingkat Pemerintahan, 2007 - 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan, 2007 -2011 7.000 100% 6.000 90% 80% 5.000 70% 60% Miliar Rp 4.000 85% 83% 83% 81% 83% 5.176 5.330 4.684 4.999 50% 3.000 4.659 40% 30% 2.000 20% 1.000 10% 15% 17% 17% 19% 17% 807 986 1.031 1.200 1.093 0% 0 2007 2008 2009 2010* 2011** 2007 2008 2009 2010* 2011** Provinsi Kabupaten/Kota % Provinsi % Kabupaten Kota Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. Catatan : Dari sini dan selanjutnya, data fiskal tahun 2007-2009 merupakan data realisasi; data tahun 2010 merupakan data anggaran perubahan *); dan data tahun 2011 merupakan data anggaran murni (APBD) **. Angka menggunakan angka riil (2009=100). Sebagian besar pendapatan pemerintah Gambar 3.3. Sejak tahun 2009, Porsi Dana daerah di Sulawesi Tenggara bersumber Perimbangan dari Pusat Mengalami Penurunan dari dana perimbangan. Selama lima tahun 100% 6% 8% 6% 13% 11% terakhir, porsi transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan mencapai 80% lebih dari 80 persen total pendapatan 60% pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dan 89% 85% 86% 76% 81% 40% sebagian besar tersalurkan dalam bentuk DAU. Porsi pendapatan daerah terbesar kedua 20% adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) diikuti 6% 7% 11% 8% 0% 5% oleh pendapatan daerah sah lainnya. Meskipun 2007 2008 2009 2010* 2011** masih mendominasi, sampai tahun 2010, porsi PAD Pendapatan Daerah Sah Lainnya dana perimbangan terhadap total pendapatan Dana Perimbangan pemerintah daerah mengalami penurunan Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. seiring dengan meningkatnya porsi PAD dan pendapatan daerah sah lainnya. Pada tahun 2011, berdasarkan data APBD Murni, porsi DAU diperkirakan kembali meningkat. Komposisi pendapatan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) namun dengan porsi yang menurun. Pada tahun 2007, porsi DAU dalam pendapatan pemerintah provinsi mencapai 68 persen dan menurun menjadi 45 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011, porsi DAU terhadap pendapatan pemerintah provinsi diperkirakan kembali meningkat. Meskipun perkembangan per tahun cukup berfluktuasi, namun perkembangan PAD dari tahun 2007 terhadap PAD 2010 menunjukkan peningkatan baik secara riil maupun proporsional (dari 20 persen (2007) menjadi 46 persen (2010)). Porsi DAK dalam pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara relatif tetap dengan rata-rata sebesar 3 persen. Porsi Dana Bagi Hasil menurun cukup besar dari 9 persen tahun 2007 menjadi 5 persen pada tahun 2011. Meningkatnya PAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan adanya potensi Sulawesi Tenggara kedepan untuk lebih mandiri dalam menciptakan pendapatan daerahnya dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat. 39  Tabel 3.1. Sebagian Besar Pendapatan Pemerintah Provinsi Berasal dari DAU 2007 2008 2009 2010* 2011** Provinsi Miliar Rp % Miliar Rp % Miliar Rp % Miliar Rp % Miliar Rp % DAU 548,3 67,9 583,4 59,1 589,8 57,2 544,9 45,4 626,3 57,4 DAK 0,0 0,0 30,8 3,1 56,3 5,5 22,0 1,8 30,2 2,8 Bagi Hasil 74,6 9,2 62,7 6,4 58,9 5,7 58,9 4,9 57,6 5,3 PAD 166,7 20,6 305,5 31,0 223,1 21,6 552,3 46,0 376,7 34,5 Lain-lain 17,7 2,2 4,2 0,4 102,5 9,9 22,1 1,8 0,0 0,0 Total 807,2 100 986,5 100 1.030,7 100 1.200,3 100 1.090,8 100 Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. Pemerintah kabupaten/kota juga mempunyai kecenderungan yang sama dengan pemerintah provinsi dimana porsi DAU mengalami penurunan dan porsi PAD mengalami peningkatan. Porsi DAU mendominasi pendapatan pemerintah Kabupaten/kota dengan porsi pada periode 2007-2010 yang cenderung menurun, yakni dari 71 persen (2007) menjadi 66 persen (2010). Pada periode yang sama, porsi PAD juga mengalami peningkatan dari 4 persen menjadi 6 persen. Porsi pendapatan daerah sah lainnya meningkat cukup tinggi dari 5 persen menjadi 13 persen pada periode yang sama. Sebagian besar pendapatan daerah yang sah berasal dari Dana Penyesuaian. Sementara itu porsi DAK dan Dana Bagi Hasil mengalami penurunan. Serupa dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di kedepannya dapat lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan daerahnya melalui PAD. Tabel 3.2 Pemerintah Kabupaten/Kota Mempunyai Tren yang Serupa Dengan Pemerintah Provinsi Kabupaten/ 2007 2008 2009 2010* 2011** Kota Miliar Rp % Miliar Rp % Miliar Rp % Miliar Rp % Miliar Rp % DAU 3.305,0 70,9 3.233,1 69,0 3.542,4 70,9 3.434,1 66,4 3.745,0 70,4 DAK 581,2 12,5 635,2 13,6 655,5 13,1 440,7 8,5 479,2 9,0 Bagi Hasil 357,1 7,7 298,2 6,4 289,7 5,8 336,6 6,5 257,2 4,8 PAD 177,2 3,8 173,8 3,7 166,1 3,3 303,5 5,9 356,8 6,7 Lain-lain 238,3 5,1 343,4 7,3 345,7 6,9 660,8 12,8 481,6 9,1 Total 4.658,9 100 4.683,7 100 4.999,3 100 5.175,6 100 5.319,9 100 Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. Kapasitas fiskal kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sangat beragam dan timpang. Berdasarkan data APBD tahun 2009, Kabupaten Konawe Utara memiliki kapasitas fiskal terbesar mencapai Rp 6,8 juta per kapita, sedang Kabupaten Buton memiliki kapasitas fiskal paling sedikit sebesar Rp 1,5 juta per kapita. Sumber pendapatan kabupaten/kota terbesar bersumber dari transfer dana DAU pemerintah pusat. Gambar 3.4. Kapasitas Fiskal Sulawesi Tenggara Cukup Beragam 7 0,4 6 1,0 0,3 5 Juta Rp 1,0 4 3 0,2 0,2 0,2 0,2 5,4 0,1 0,4 0,5 0,1 2 4,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 0 Kab. Kab. Buton Kab. Kota Bau- Kab. Kolaka Kab. Kab. Kab. MunaK ab. Kab. KolakaK ota Kab. Buton Konawe Utara Bombana Bau Utara Wakatobi Konawe Konawe Kendari Utara Selatan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 40 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 3 Pendapatan 3.2. Pendapatan Asli daerah (PAD) Secara agregat, PAD seluruh pemerintah daerah Gambar 3.5. Pendapatan Asli Daerah Sulawesi di Sulawesi Tenggara (prov+kab/kota) cukup Tenggara cukup berfluktuasi selama 2007 – 2011 berfluktuasi selama 2007 – 2011. Peningkatan 900 paling tinggi terjadi pada tahun pada tahun 800 2010 dimana PAD naik dari Rp. 389 miliar (2009) 700 600 443 menjadi Rp. 856 miliar (2010) atau tumbuh lebih 281 Miliar Rp 500 dari dua kali lipat. Pada tahun tersebut porsi PAD 38 400 183 49 terhadap total pendapatan pemerintah daerah di 300 95 66 18 128 164 32 100 Sulawesi Tenggara naik dari 6 persen menjadi 13 200 28 73 83 persen (lihat Gambar 3.5). Tingginya fluktuasi PAD 100 204 236 251 148 181 disebabkan karena tingginya fluktuasi perolehan 0 2007 2008 2009 2010* 2011** pendapatan dari PAD yang sah dari tahun ke tahun. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Retribusi Daerah Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Pajak daerah dan retribusi daerah meningkat Dipisahkan secara konsisten, namun kontribusinya terhadap total PAD berfluktuasi. Secara riil, Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun, sementara komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD sangat berfluktuasi. Pajak daerah di Sulawesi Tenggara tumbuh 70 persen pada periode 2007-2010, sementara retribusi tumbuh lebih 126 persen. Tingginya fluktuasi pada komponen lain-lain PAD serta Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, mengakibatkan kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD berfluktuasi. Sebagai contoh, kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat dari 43 persen (2007) menjadi 53 persen (2009), namun pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan menjadi 28 persen meskipun secara riil meningkat. Penurunan kontribusi pajak daerah disebabkan adanya peningkatan signifikan pada lain-lain PAD yang sah sehingga kontribusinya terhadap PAD meningkat dari 17 persen menjadi 52 persen. Komposisi PAD pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara cenderung berubah-ubah. Secara umum, pajak daerah merupakan komponen terbesar PAD pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara kecuali pada tahun 2010. Sebagian besar pajak ini berasal dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian, khususnya pada tambang-tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Namun, realisasi pajak ini tergolong masih rendah jika dibandingkan potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara, khususnya dari sektor pertambangan karena minimnya fasilitas untuk pengumpulan pajak daerah tersebut13. Sementara itu, sebagian besar PAD pemerintah kabupaten/kota Sulawesi Tenggara berasal dari pendapatan asli daerah sah lainnya diikuti oleh retribusi daerah. Mayoritas sumber pendapatan asli daerah lain pemerintah kabupaten/kota Sulawesi Tenggara berasal dari sumbangan pihak ketiga, khususnya dari perusahan-perusahaan pertambangan seperti misalnya sumbangan PT. Antam untuk pembangunan RSUD provinsi dan sumbangan yang langsung masuk ke kas daerah14. Serupa dengan pajak daerah, realisasi penerimaan dari sumbangan ini juga menurun karena turunnya harga nikel serta pengawasan usaha pertambangan oleh pemerintah kabupaten/kota yang tidak efisien. 13 Penerimaan Pajak Sultra Rp. 256 miliar, Jurnal Nasional 14 Juli 2011, diakses melalui http://nasional.jurnas.com/ halaman/15/2011-07-14/176227 pada 17 November 2011. 14 PAD Sultra dari Sektor Pertambangan Capai Rp. 63 M, Berita Kendari 14 Agustus 2011, diakses melalui http://beritakendari.com/ pad-sultra-dari-sektor-pertambangan-capai-rp-63-m.html pada 17 november 2011 41  Gambar 3.6. Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2007-2011 Komposisi PAD Pemerintah Provinsi Komposisi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara, 2007 - 2011 (%) Sulawesi Tenggara, 2007 - 2011 (%) 100 50 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Pajak Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. 3.2.1. Kapasitas Mobilisasi PAD Secara rata-rata kapasitas mobilisasi PAD di Sulawesi Tenggara berada diatas rata-rata Nasional. Pada tahun 2010, Rp. 1 miliar PDRB di Sulawesi Tenggara menghasilkan Rp. 120 juta PAD, angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi secara nasional yang menghasilkan Rp. 100 juta PAD per 1 miliar PDRB. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara memiliki kapasitas mobilisasi PAD yang cukup baik. Di banding provinsi lain di Sulawesi, kapasitas mobilisasi PAD Sulawesi Tenggara hanya sedikit dibawah Gorontalo yang mampu mengumpulkan PAD sebesar Rp. 160 juta untuk setiap Rp. 1 miliar PDRB. Meksipun demikian, di tingkat kabupaten/kota, kapasitas mobilisasi PAD bervariasi. Pada tahun 2010, setiap Rp. 1 miliar PDRB di Kabupaten Wakatobi menghasilkan Rp. 22 juta PAD, sementara di Konawe Selatan dan Buton Utara hanya sebesar Rp. 6 juta untuk setiap Rp. 1 miliar PDRB yang dihasilkan. Meskipun Kabupaten Kolaka secara total memiliki PAD cukup tinggi, namun kapasitas mobilisasi PAD per PDRB-nya masih dibawah Wakatobi. Variasi kapasitas mobilisasi PAD ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi daerah, sistem pemungutan PAD, sampai kualitas SDM pengelola pendapatan. Pendapatan Asli Daerah Bersih Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan. PAD bersih ini dihitung dengan mengurangi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dengan Belanja Bagi Hasilnya ke daerah bawahan. Ini ditujukan untuk menghindari double counting dalam penghitungan PAD provinsi dan kabupaten/kota. Selama 5 tahun terakhir Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan, sehingga menyebabkan PAD bersih Sulawesi Tenggara meningkat. Ini memperlihatkan kecenderungan yang baik karena artinya potensi pendapatan daerah Sulawesi Tenggara yang sesungguhnya (diluar belanja bagi hasil) mengalami peningkatan. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 42 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 3 Pendapatan Gambar 3.7. Kapasitas Mobiliasi PAD di Sulawesi Tenggara Sudah Lebih Baik dari Rata-Rata Nasional, Namun Kapasitas Masing-Masing Kabupaten/Kota Masih Bervariasi Rasio Pendapatan Asli Daerah per Total PDRB Provinsi Nilai PAD dan Rasio PAD per PDRB di Indonesia, 2010 Kab/Kota di Sulawesi Tenggara, 2010 4,5% 2,2% 1,9% 1,9% 120,0 4,0% Nilai PAD (Rp. Miliar) 2,0% 1,6% Rasio PAD per PDRB (%) 100,0 3,5% 1,4% 1,5% 80,0 1,1% 1,1% 1,1% 3,0% 0,9% PAD per PDRB 60,0 1,0% 0,7% 2,5% 0,6% 0,6% 40,0 Sulawesi Tenggara Rata-rata 0,5% 2,0% 20,0 Nasional 1,5% 0,0% 0,0 Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kota Kendari Kab. Konawe Kab. Buton Kota Bau-bau Kab. Konawe Utara Kab. Kolaka Kab. Wakatobi Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Utara Kab. Muna 1,0% 0,5% 0,0% Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. Gambar 3.8. PAD Bersih (PAD dikurangi Belanja Ke Daerah Bawahan) Sulawesi Tenggara juga Meningkat Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tenggara, 2007-2011 600 88,3% 100% 84,9% 90% 74,9% 75,9% 73,0% 500 80% PAD Bersih 70% 400 Miliar Rp 60% Belanja Bagi Hasil untuk Daerah Bawah 300 50% 40% Persentase PAD Bersih 200 30% 20% 100 10% - 0% Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. 3.3. Dana Alokasi Umum (DAU) Ketergantungan Sulawesi Tenggara Gambar 3.9. DAU Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 terhadap DAU masih cukup tinggi Cukup Fluktuatif sejak tahun 2007-2011. Besarnya 6.000 70,5% 80% 67,3% 68,5% 68,2% ketergantung Sulawesi Tenggara 5.500 62,4% 70% 5.000 terhadap DAU, terlihat dari proporsi DAU 4.500 60% dalam pendapatan sebesar 70 persen 4.000 Miliar Rp 50% pada tahun 2007 dan ketergantungan 3.500 tersebut masih berlanjut pada tahun 3.000 40% 2.500 3.752 2011 meskipun terdapat penurunan 2.000 3.305 3.233 3.542 3.434 30% menjadi 69 persen proporsi DAU dalam 1.500 20% pendapatan. Namun, mayoritas DAU 1.000 10% 500 ini pada pemerintah provinsi relatif 0 548 583 590 545 628 0% menurun lebih besar jika dibandingkan pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten/Kota Provinsi Proporsi DAU dalam Pendapatan Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. 43  Transfer DAU untuk kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Kabupaten Konawe Utara merupakan kabupaten dengan rata-rata DAU perkapita tertinggi tahun 2009 yaitu sebesar Rp 5,4juta. Gap antara kabupaten dengan DAU perkapita terendah dan tertinggi cukup besar, dimana DAU perkapita terendah dimiliki oleh Kabupaten Buton sebesar Rp 1,2juta. Gambar 3.10. DAU Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara tahun 2009 Cukup Timpang 6 5 5,4 4 Juta Rp 4,1 3 2 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 1 1,3 1,3 1,3 1,2 0 Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kota Kendari Kab. Konawe Kab. Buton Kab. Kolaka Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Utara Kab. Wakatobi Kota Bau-Bau Kab. Muna Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. 3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Perkembangan Transfer DAK di Sulawesi Tenggara lebih di fokuskan pada pemerintah kabupaten dan kota. Pada tahun 2011, 94 persen total DAK untuk Sulawesi Tenggara dialokasikan pada kabupaten/kota. Besarnya porsi DAK untuk kabupaten/kota terkait dengan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan melalui program/kegiatan di kabupaten/kota, terutama didaerah pemekaran. Secara keseluruhan transfer DAK di Sulawesi Tenggara masih rendah hanya sebesar 8 persen pada tahun 2011. Gambar 3.11. Hampir seluruh DAK Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Dialokasikan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota 800 12% 12% 13% 11% 700 11% 600 8% 9% 7% Miliar Rp 500 7% 400 655 635 5% 300 581 480 441 3% 200 100 1% 31 56 22 30 0 0 -1% Kabupaten/Kota Provinsi Proporsi DAK dalam Pendapatan Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 44 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 3 Pendapatan Daerah-daerah pemekaran umumnya memiliki DAK perkapita lebih besar dibanding non-pemekaran. Pada tahun 2009, daerah yang memiliki dana DAK perkapita terbesar yaitu Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Utara, masing masing sebesar Rp. 1juta, sedangkan kabupaten dengan dana DAK perkapita terendah adalah Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 170 ribu. Terdapat perbedaan nilai DAK perkapita yang cukup besar diantara kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Gambar 3.12. Pada Tahun 2009, DAK Perkapita Kabupaten/Kota Cukup Timpang 1.028 1.014 1.200 1.000 Ribu Rp 800 512 441 600 333 324 297 294 288 227 182 400 171 200 - Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kota Kendari Kab. Konawe Kab. Buton Kab. Konawe Utara Kab. Kolaka Kab. Wakatobi Kota Bau-Bau Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Utara Kab. Muna Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011. Transfer dana DAK di Sulwesi Tenggara di dominasi oleh sektor pendidikan, dan infrastruktur. Pada tahun 2009, transfer dana DAK yang memilki komposisi terbesar yaitu pada sektor pendidikan sebesar 34 persen dan sektor infrastruktur sebesar 31 persen dari total dana DAK . Seiring dengan program pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat maka semua kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara mendapatkan dana transfer DAK pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya, disamping itu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat maka program peningkatan infrastruktur jalan dan pengadaan irigasi juga memiliki porsi yang cukup besar yaitu sebesar 31 persen dari total dana DAK. Gambar 3.13. Pada tahun 2009, DAK Sulawesi Tenggara dialokasikan pada Sektor Pendidikan 2% 1% 1% 1% Pendidikan Kesehatan 3% 6% Kependudukan 5% 34% Infrastruktur Perikanan Pertanian Pemerintahan Umum Lingkungan 31% Kehutanan 15% Desa 1% Perdagangan Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011. 45  3.5. Dana Bagi Hasil (DBH) Jumlah dan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dan sebagian besar berasal dari pajak. Total DBH Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 sebesar Rp 431,7 miliar, mengalami penurunan pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 315 miliar. Penurunan DBH untuk Sulawesi Tenggara, khususnya Sumber Daya Alam, merupakan salah satu isu utama pada pengelolaan keuangan publik Sulawesi Tenggara. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya lembaga dan fasilitas untuk pengumpulan DBH ini oleh pemerintah, khususnya dari sektor pertambangan. Gambar 3.14. Dana Bagi Hasil Sulawesi Tenggara Selama 2007-2011 Menunjukkan Penurunan 500 8% 8% 450 7% 400 59 5 6% 6% 6% 6% 350 28 22 SDA Rp Miliar 300 11 5% 5% Pajak 250 4% 200 391 3% Proporsi DBH dalam Pendapatan 373 150 333 327 305 2% 100 50 1% 0 0% Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011. Sampai tahun 2010, persentase DBH SDA terhadap total produksi pertambangan tahun sebelumnya (Y-1) di Sulawesi Tenggara menurun. Pada tahun 2006, total produksi (bruto) pertambangan non- migas (ADHB) di Sulawesi Tenggara adalah Rp. 421,4 miliar. Pada tahun 2007, DBH non-pajak SDA yang diterima oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara adalah Rp. 49,5 miliar (nominal), atau 11,8 persen dari total produksi pertambangan tahun sebelumnya. Ini berarti pada tahun 2007, pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menerima Rp. 118 juta dari setiap Rp. 1 miliar produksi pertambangan non-migas tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, proporsi DBH SDA yang diterima pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara terhadap total produksi pertambangan non-migas terus mengalami penurunan. Seiring dengan peningkatan produksi pertambangan tahun 2010, diperkirakan DBH-SDA di Sulawesi Tenggara tahun 2011 meningkat, namun dengan proporsi yang masih jauh dari proporsi tahun 2007. Ada dua kemungkinan penyebabnya: (i) porsi bagi hasil yang dialokasikan untuk daerah oleh pemerintah pusat menurun, atau; (ii) kemampuan pengumpulan pendapatan dari sektor pertambangan menurun yang disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan liar yang tidak terdaftar. Kemungkinan kedua ini memang menjadi salah satu isu yang cukup berkembang di Sulawesi Tenggara. Gambar 3.15. Produksi Bruto Pertambangan Non-Migas Sulawesi Tenggara Cenderung Meningkat, Sementara Dana Bagi Hasil SDA Sulawesi Tenggara Cenderung Menurun Perkembangan Dana Bagi Hasil (Nominal) dan Produksi Bruto Pertambangan Non-Migas Tahun Sebelumnya (Harga Berlaku) Persentase Bagi Hasil SDA Tahun Berjalan per PDRB Pertambangan Non-M igas Tahun 60 891,5 1000 Sebelumnya (Y-1) di Sulawesi Tenggara 49,5 14% 900 Produksi Bruto Pertambangan Non-M igas Dana Bagi Hasil SDA (Rp. Miliar) 50 11,8% 683,0 673,1 800 12% 631,3 700 40 600 10% 27,0 30 421,4 500 (Rp. Miliar) 22,0 400 8% 20 12,0 300 6% 5,0 200 4,3% 10 100 4% 3,2% 0 0 2007 2008 2009 20102 011 2% 1,3% 0,7% Nilai DBH Non-Pajak SDA (Nominal) 0% Nilai PDRB Sektor Pertambangan Tahun Sebelumnya (Harga Berlaku) 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Database PEA Sulawesi Tenggara Universitas Haluoleo 2011. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 46 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 3 Pendapatan 3.6. Kesimpulan dan Rekomendasi Peningkatan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Ketergantungan pendapatan pemerintah kabupaten/kota terhadap DAU masih cukup tinggi (rata-rata diatas 65 persen), sementara porsi PAD masih sangat kecil (rata-rata dibawah 7 persen). Diperlukan upaya peningkatan kapasitas mobilisasi PAD terutama di daerah-daerah dengan kapasitas mobilisasi PAD (yang diukur dari rasio PAD/PDRB) yang masih rendah, seperti di Konawe Selatan, Buton Utara, Kolaka Utara, dan Buton dengan rasio PAD/PDRB masih dibawah 1 persen. Dalam jangka pendek, peningkatan kapasitas mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui: (i) mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan baru dalam kerangka UU 28/2009; (ii) perbaikan regulasi terkait pajak dan retribusi; (iii) perbaikan sistem dan sumberdaya manusia pengelola pajak ; serta (iv) penambahan jumlah kantor pajak. Dalam jangka panjang, peningkatan PAD harus diupayakan dengan mendorong pembangunan ekonomi pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD. Tanpa disertai pembangunan ekonomi di sektor-sektor potensial untuk sumber pendapatan, intensifikasi PAD dapat berdampak buruk (menjadi disinsentif ) pada perekonomian. Pembangunan ekonomi pada sektor potensial penghasil pendapatan dapat dilakukan misalnya melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata (misalnya di Wakatobi, Bau-bau, dll), (ii) mendorong kemudahan prosedur dan insentif perijinan untuk jasa restoran, perhotelan, reklame, dll; (iii) pembangunan atau peningkatan kualitas pengelolaan jasa usaha pemerintah daerah untuk peningkatan retribusi misalnya pembangunan pasar/pertokoan, tempat rekreasi, pengolahan limbah, terminal, tempat khusus parkir, dll; dan (iv) formalisasi usaha pada lapangan usaha informal seperti penggalian yang banyak bergerak secara informal (underground economy). Pemerintah daerah perlu menciptakan sistem pendataan dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sumber dana bagi hasil dari non-pajak (sumber daya alam) masih sangat kecil dibandingkan dengan dana bagi hasil pajak. Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang berlimpah terutama dari hasil tambang yang tersebar dibeberapa kabupaten, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa DBH dari non pajak masih kecil persentasenya dibandingkan dengan dana transfer lainnya. Selain itu, saat ini banyak perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara yang beroperasi secara liar dan tidak mempunyai izin. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari bagi hasil SDA tersebut: (i) perlunya dilakukan sebuah kajian tentang potensi SDA di Sulawesi Tenggara, agar dapat diketahui seberapa besar potensi sumber daya yang tersedia dan potensinya sebagai sumber pendapatan bagi hasil daerah; (ii) penciptaan sistem/mekanisme pengawasan dan pengendalian atas aktivitas pertambangan yang meningkat; serta (ii) penertiban oleh aparat penegak hukum atas pertambangan-pertambangan yang beroperasi liar/tanpa ijin. Alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman kepada domestic, maupun kerja sama dalam perbaikan penyediaan jasa public dengan pihak swasta. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang (juga sebagai bentuk Corporate Social Responsibility perusahaan- perusahaan tersebut) misalnya bekerja sama membangun fasilitas-fasilitas publikc di bidang pendidikan maupun kesehatan, ataupun pembangunan infrastruktur (perbaikan jalan) di kawasan tersebut. 47  Bab 4 Belanja  Kualitas pelayanan publik yang baik dan memenuhi standar dipengaruhi oleh usaha pemerintah melalui kualitas belanja daerah Sulawesi Tenggara. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana tren belanja daerah Sulawesi Tenggara, yang diikuti dengan komposisi belanja tersebut baik berdasarkan klasifikasi ekonominya maupun berdasarkan sektoral secara umum. Dibagian ini dilihat juga komposisi umum belanja pemerintah lewat program-programnya. 4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah Selama lima tahun terakhir, secara riil belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Total belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara terdiri dari belanja pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP). Secara riil, total belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara berfluktuasi. Setelah meningkat dari Rp 5,9 triliun (2007) menjadi Rp. 7,1 triliun (2009), total belanja pemerintah menurun menjadi Rp. 6,9 triliun (2010) (data APBD-P), dan diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp. 7,6 triliun ( 2011) (data APBD murni). Jika dilihat secara keseluruhan, pada periode tahun 2007-2011, belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara rata-rata tumbuh 7 persen per tahun. Sebagian besar belanja pemerintah di Sulawei Tenggara bersumber dari belanja pemerintah kabupaten/kota. Dalam 5 tahun terakhir, secara rata-rata, 73 persen belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara merupakan belanja pemerintah kabupaten/kota dengan kecenderungan meningkat, yakni dari Rp. 4,2 triliun (2007) menjadi Rp. 5,5 triliun (2011). Sementara itu, belanja pemerintah provinsi secara-rata mengelola 16 persen total belanja pemerintah, dengan kecenderungan juga meningat dari Rp. 994 miliar menjadi Rp. 1,2 triliun. Belanja pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara sangat kecil secara porsi, yaitu sekitar 11 persen dari total belanja pemerintah dengan kecenderungan yang juga meningkat, yakni Rp. 619 miliar (2007) menjadi Rp. 841 miliar (2011). Gambar 4.1. Belanja Daerah Sulawesi Tenggara Mengalami Peningkatan Selama 2007-2011 Belanja Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Level Porsi belanja Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Pemerintahan, 2007-2011 Level Pemerintahan, 2007-2011 9,000 100% 10% 10% 14% 9% 11% 8,000 7,000 841 80% 1,001 615 6,000 656 619 60% Rp Miliar 5,000 73% 75% 70% 74% 72% 4,000 5,085 5,536 40% 4,787 4,936 3,000 4,284 4,284 4,787 4,936 5,085 5,536 2,000 20% 1,000 17% 15% 16% 17% 16% 994 926 1,124 1,208 1,259 0% 0 2007 2008 2009 2010* 2011** 2007 2008 2009 2010* 2011** Provinsi Kab/Kota DK dan TP Provinsi Kab/Kota DK dan TP Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011 Catatan : Dari sini dan selanjutnya, data fiskal tahun 2007-2009 merupakan data realisasi; data tahun 2010 merupakan data anggaran perubahan *); dan data tahun 2011 merupakan data anggaran murni (APBD) **) Belanja daerah per kapita Sulawesi berada diatas rata-rata belanja daerah perkapita secara nasional. Belanja daerah adalah konsolidasi belanja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sulawesi, belanja daerah perkapita Sulawesi Tenggara merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2010, belanja daerah perkapita Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 3 juta, sementara rata-rata nasional hanya sebesar Rp. 1,8 juta. Di kawasan Indonesia timur, Papua Barat merupakan provinsi dengan belanja daerah perkapita tertinggi. Tingginya belanja daerah per kapita di Sulawesi Tenggara menunjukkan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya fiskal lebih besar dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 50 Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo  Bab 4 Belanja Gambar 4.2. Belanja Daerah per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2010 Cukup Beragam 10,8 12 10 7,6 7,5 8 Juta Rp 4,3 6 4,1 4,0 3,9 3,6 3,5 3,2 3,0 3,0 3,0 2,8 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2 4 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 2 0 Sumber: Diolah oleh Bank Dunia dari APBD 2010 DJPK, Kementerian Keuangan RI. Belanja daerah perkapita antar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara cukup timpang. Pada tahun 2010, Kabupaten Konawe Utara mempunyai belanja daerah perkapita tertinggi sebesar Rp. 9,2 juta dan Kabupaten Konawe mempunyai belanja daerah perkapita terendah sebesar Rp. 1,1 juta. Belanja daerah perkapita Kabupaten Konawe Utara ini cukup timpang dengan kabupaten Buton Utara sebagai kabupaten dengan belanja daerah tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara. Secara umum, kabupaten/kota hasil pemekaran justru mempunyai belanja daerah perkapita lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota induk. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut yang masih rendah. Gambar 4.3. Belanja Per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2009 cukup timpang 10 9.2 9 8 7 6 5.0 Juta Rp 5 4 3.2 3.2 2.9 2.8 3 2.2 2.1 1.9 1.9 1.7 2 1.1 1 0 Kab. Kab. Buton Kab. Kab. Kolaka Kab. Kota Bau- Kab. Muna Kab. Kolaka Kota Kab. Kab. Buton Kab. Konawe Utara Wakatobi Utara Bombana Bau Kendari Konawe Konawe Utara Selatan Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. 4.1.1. Belanja Perkapita Kabupaten Hasil Pemekaran dan Non-pemekaran Belanja perkapita kabupaten hasil pemekaran secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten non-pemekaran. Beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe Selatan yang mekar pada tahun 2003. Selain itu Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Utara juga merupakan hasil pemekaran tahun 2007. Belanja perkapita tertinggi kabupaten hasil pemekaran mencapai Rp 9,2 juta di kabupaten Konawe Utara tahun 2009, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 2,6 juta. Kabupaten Buton Utara juga mengalami peningkatan belanja daerah perkapita yang drastis dari Rp. 2,3 juta tahun 2008 menjadi Rp. 5 juta tahun 2009. Belanja daerah perkapita terendah terdapat pada Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 1,9 juta pada tahun 2009. Penyebab tingginya belanja perkapita di kabupaten hasil pemekaran adalah jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan, baik untuk urusan pemerintahan umum, maupun untuk membangun fasilitas infrastruktur yang relatif masih minim. 51  Sementara itu, belanja daerah perkapita kabupaten/kota induk dan non-pemekaran relatif rendah. Belanja daerah perkapita terendah terdapat pada kabupaten Konawe sebesar Rp.1,7 juta tahun 2008, dan turun menjadi Rp. 1,1 juta tahun 2009. Penyebab rendahnya belanja perkapita di kabupaten non-pemekaran di satu sisi karena berkurangnya sumber daya fiskal yang dimiliki daerah induk sebagai konsekuensi dari pemekaran, sementara di sisi lain, sebagian besar penduduk tinggal di ibukota daerah induk. Gambar 4.4. Belanja Perkapita Kabupaten Pemekaran dan nonpemekaran tahun 2009 10 9 8 7 6 Juta Rp 5 4 3 2 1 0 Kab. Kab. Buton Kab. Buton Kab. Kolaka Kab. Kolaka Kab. Kab. Kab. Kab. Muna Kab. Kota Bau- Kota Bombana* Utara* Utara* Konawe Konawe Konawe Wakatobi* Bau Kendari Selatan* Utara* 2007 2008 2009 Sumber : Diolah dari Database PEA, Universitas Haluoleo, 2011. 4.2. Belanja Menurut Klasi