Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

 68939 Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Program Penguatan Kapasitas Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) !          Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota     Program Penguatan Kapasitas Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2011 Kerjasama Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (+6221) 5299 3199 Fax: (+6221) 5299 3299 Website: www.dsfindonesia.org Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA. Foto pada halaman sampul diambil dari Google Images. Hak cipta pemilik yang bersangkutan. Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.    PENGUATAN KAPASITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA Kerjasama: Tahun 2011  MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA Daftar Isi Daftar Isi Manual Teknis Pembelajaran Modul: Pemerintahan Daerah dan Masalahnya Isu-isu Pemerintahan Daerah dan Masalahnya Bab I. Pendahuluan 1.1 Deskripsi Singkat 1.2 Manfaat Instruksional Bab II. Kebijakan Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Bab III. Pembentukan Daerah Otonomi dan Pembagian Urusan 3.1. Pembentukan Daerah Otonom 3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan 3.3. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dan Sebagai KDH Bab IV. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4.1. Pemilihan Kepala Daerah dan Hubungan KDH dengan DPRD. 4.2. Organisasi Perangkat Daerah 4.3. Kecamatan 4.4. Aparatur Daerah Bab V. Peraturan Daerah 5.1. Umum 5.2. Permasalahan Bab VI. Perencanaan Pembangunan Daerah 6.1. Umum 6.2. Permasalahan 6.3. Implikasi dalam Implementasi Bab VII. Keuangan dan Aset Daerah 7.1. Umum 7.2. Permasalahan 7.3. Implikasi dalam Implementasi Bab VIII. Pelayanan Publik 8.1. Umum 8.2. Permasalahan Bab IX. Kerjasama Antar Daerah 9.1. Umum 9.2. Permasalahan 9.3. Implikasi dalam Implementasi Daaftar Pustaka Program Penguatan Kapasitas DPRD 2  MODUL 1 PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASALAHNYA Manual Teknis Pembelajaran Modul: PEMERINTAHAN DAE H DAN MASALAHNYA Pembelajaran ini memberikan kompetensi komprehensif dalam memahami konsepsi dan implementasi Pemerintahan Daerah dan masalahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebutuhan : Waktu: 90 menit Tempat: Tempat pelatihan yang layak dan cukup untuk mengakomodasi sekitar 20 peserta. Peralatan: Peralatan Infokus, Komputer, Sound system Sumber referensi: Modul Manual Penguatan Kapasitas DPRD Modul 2: Pemerintahan Daerah dan Masalahnya Handout: Presentasi Power point Metode Presentasi yang Disarankan: Presentasi Powerpoint Tanggung jawab Pengajar/Narasumber harus bertanggung jawab penuh atas: