Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah

 68328 Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Antar Daerah April 2011             Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah     Kerjasama Antar Daerah April 2011 Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (+6221) 5299 3199 Fax: (+6221) 5299 3299 Website: www.dsfindonesia.org Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA. Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library. Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF maupun donor yang diwakili. Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.   2011 DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY THE WORLD BANK RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY  RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 DAFTAR ISI DAFTAR BAGAN, MATRIK & TABEL SINGKATAN KATA PENGANTAR BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Penyusunan Rencana Aksi 1.2 Tujuan dan Manfaat Rencana Aksi 1.3 Tahapan Penyusunan Rencana Aksi 1.4 Sistematika Pembahasan BAB 2 PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI 2.1 Kondisi yang mendasari Kajian Teori dan Konsep Ideal serta Best Practice KAD Kekuatan/Peluang dan Kelemahan/Tantangan KAD di Indonesia Profil, Tupoksi dan Kebijakan Ditjen PUM terkait KAD 2.2 Tinjauan Umum Rencana Aksi 2.3 Cara Menggunakan Buku Rencana Aksi BAB 3 RENCANA AKSI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAD 3.1 Rencana Aksi berdasarkan Kegiatan Utama (Main Activity) 3.2 Rencana Aksi berdasarkan Rincian dari Kegiatan Utama (Milestones) 3.3 Rencana Aksi berdasarkan Output (Deliverables) 3.4 Rencana Aksi berdasarkan Urutan Waktu (Timeline) BAB 4 RENCANA AKSI KEGIATAN JANGKA PENDEK REFERENSI LAMPIRAN A. TEORI & BEST PRACTICE KAD B. DOKUMENTASI WORKSHOP & RAPAT SOSIALISASI (TAHAP I & II) PERATURAN KAD C. PERATURAN – PERATURAN KAD ii | P a g e  RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 DAFTAR BAGAN, MATRIK & TABEL DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Variasi Bentuk Kerja Sama Antar Daerah Di Indonesia Bagan 2.2 Penyusunan Rencana Aksi Penguatan Dan Pengembangan KAD Bagan 2.3 Penyajian Rencana Aksi Penguatan Dan Pengembangan KAD DAFTAR MATRIK Matrik 1 Tinjauan Umum Rencana Aksi Matrik 2.1 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 1) Matrik 2.2 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 2) Matrik 2.3 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 3) Matrik 2.4 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 4) Matrik 2.5 Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan Utama (Tahap 5) Matrik 3.1 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 1) Matrik 3.2 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 2) Matrik 3.3 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 3) Matrik 3.4 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 4) Matrik 3.5 Rencana Aksi Berdasarkan Rincian Kegiatan Utama (Tahap 5) Matrik 4 Rencana Aksi Berdasarkan Output Matrik 5 Rencana Aksi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Tabel 2.2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintah Umum (Ditjen PUM) Tabel 2.3 Kegiatan Subdit Kerjasama Daerah Tahun 2011 iii | P a g e  RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 DAFTAR SINGKATAN BKAD Badan Kerjasama Antar Daerah BKSP Badan Kerjasama Pembangunan DSF Decentralization Support Facility Ditjen PUM Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum FGD Focus Group Discussion Jabodetabekjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur KAD Kerjasama Antar Daerah Kartamantul Yogyakarta, Sleman, Bantul KPDT Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Monev Monitoring dan Evaluasi MoU Memorandum of Understanding Pokja Kelompok Kerja RM Regional Manajemen RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Renstra Rencana Strategis Sekber Sekretrariat Bersama Subosukowonosraten Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogriri, Sragen and Klaten Subdit KAD Sub Direktorat Kerjasama Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum TKKSD Tim Koordinasi Kerjasama Daerah 3K Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi iv | P a g e  RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH APRIL 2011 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Desentralisasi telah mengalihkan peran, tanggung jawab, pengambilan keputusan, pembiayaan, manajemen serta kontrol terhadap penerimaan dan belanja sektor pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akibatnya tanggung jawab pemerintah daerah menjadi lebih kompleks, sehingga perlu mencari jalan terbaik untuk penyediaan pelayanan publik. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjawab tantangan ini adalah dengan melakukan kerja sama antar daerah. Dilakukannya kerjasama antar daerah akan memberi manfaat seperti pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kohesi antar pemerintah daerah, “..Kerjasama antar daerah mengurangi konflik antar daerah, peningkatan dapat meningkatkan infrastruktur wilayah, meningkatkan koordinasi dalam pelayanan publik, perencanaan tata ruang serta pengembangan kondisi infrastruktur, koordinasi perekonomian wilayah. Di samping itu, secara teknis perencanaan tata ruang serta kerjasama antar daerah dapat menjadi instrumen untuk perekonomian wilayah..