Mainstreaming climate change for sustainability : Memasyarakatkan perubahan iklim demi kelestarian lingkungan

BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53475 Memasyarakatkan Perubahan Iklim Demi Kelestarian Lingkungan Pesan Pokok 1. Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dibutuhkan penyesuaian untuk membangun daya tahan dan perlindungan bagi perekonomian negara dan penduduk miskinnya. 2. Indonesia saat ini menghasilkan gas rumah kaca (GRK) dengan tingkat yang cukup signifikan, hal tersebut antara lain disebabkan oleh penggundulan hutan dan perubahan pemanfaatan lahan, meskipun kedepannya emisi dari bahan bakar fosil yang meningkat dengan cepat akan menjadi sumber keprihatinan yang jauh lebih besar. 3. Kecenderungan penggunaan energi dan penggundulan hutan yang ada saat ini secara ekonomi sangat tidak mempertimbangkan prinsip keberkelanjutan, karena tingginya emisi akan berujung pada pemborosan secara ekonomi, dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi. 4. Investasi untuk mengendalikan volume emisi karbon merupakan peluang dengan cara: pembangunan ekonomi yang didorong oleh tujuan-tujuan yang secara sosial dan lingkungan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Instrumen pendanaan iklim yang baru menciptakan suatu insentif untuk mengatasi tantangan kebijakan, membantu menutupi biaya penyesuaian, dan dapat memacu investasi menuju prioritas-prioritas utama pembangunan. dengan 7 persen PDB Indonesia.1 Dampak terbesar Posisi Indonesia Saat Ini akan menimpa masyarakat yang paling miskin, terutama mereka yang hidup di daerah-daerah yang rentan terhadap Tantangan pembangunan yang ditimbulkan oleh kekeringan, banjir dan/atau tanah longsor dan mereka perubahan iklim mengancam kemajuan-kemajuan yang mencari nafkah di bidang yang peka terhadap iklim, yang telah dicapai. Daerah-daerah tertentu di Indonesia terutama pertanian dan perikanan. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap berbagai bahaya perubahan iklim. tidak memiliki kemampuan dan fleksibilitas untuk Bahkan sebetulnya pemanasan bukanlah risiko terbesar, menghadapi dampak perubahan iklim bagi produktivitas, karena pada akhirnya curah hujan yang berlebih dan dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam serta naiknya permukaan laut akan berdampak sangat besar cuaca yang ekstrim. pada ketahanan pangan, kesehatan, sumber daya air, mata pencaharian pertanian dan perikanan, dan keanekaragaman Laju penggundulan hutan yang cepat, penebangan hayati hutan dan lautan. Studi kerentanan (vulnerability liar, kebakaran hutan dan degradasi lahan gambut studies) menunjukkan bahwa daerah-daerah yang produktif menyebabkan emisi, menyedot kekayaan alam Indonesia, secara ekonomi seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan Papua melemahkan potensi pendapatan, dan mengurangi sangat rentan terhadap risiko-risiko tersebut diatas. mata pencaharian masyarakat. Indonesia menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar, terutama dari Kegagalan untuk beradaptasi akan merugikan bidang hilangnya hutan dan perubahan pemanfaatan lahan. ekonomi dan masyarakat miskin. Bank Pembangunan Asia memproyeksikan bahwa pada akhir abad ini kerugian 1 ADB (2009), The Economics of Climate Change in Southeast Asia: akibat perubahan iklim akan mencapai sekitar 2,5 sampai A Regional Review. Manila. 2 | BANGKITNYA INDONESIA Penebangan dan kebakaran hutan menurunkan potensi Meningkatnya penggunaan energi di Indonesia memicu pembangunan dan merusak reputasi Indonesia di mata penurunan tingkat efisiensi dan penggunaan bahan dunia internasional. Sebagian besar kerusakan hutan bakar yang tidak ramah lingkungan (dengan emisi yang akibat penebangan dan kebakaran hanya terjadi pada 10 lebih tinggi). Walaupun penggunaan bahan bakar minyak provinsi di Indonesia (78 persen hilangnya hutan kering merupakan penyumbang emisi bahan bakar fosil terbesar dan 96 persen hilangnya hutan rawa). Lebih dari setengah saat ini, tapi emisi batu bara mencatat pertumbuhan yang kehilangan dan degradasi hutan hanya terjadi di Riau, paling cepat pada dekade yang lalu karena meningkatnya Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Sementara penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik. Bidang upaya untuk mengukur emisi yang lebih tepat terus manufaktur merupakan penghasil emisi GRK dan berjalan, jajaran pemerintah Indonesia menyepakati suatu pengguna minyak terbesar, sebagian karena penggunaan konsensus bahwa bidang kehutanan dan pemanfaatan energi yang inefisien dan lemahnya kontrol dibidang lahan merupakan sasaran utama yang harus ditangani. lingkungan. Inefisiensi energi juga menghambat daya saing. Bidang pembangkit listrik mencatat perkembangan Masalah-masalah kehutanan dan pemanfaatan lahan tercepat sebagai penghasil emisi GRK bahan bakar fosil, memang cukup rumit dan menantang, tetapi hal itu yang umumnya ditimbulkan dari penggantian jenis bahan dapat dipahami. Hal-hal utama yang mendorong laju bakar untuk pembangkit tenaga listriknya dari minyak deforestasi adalah: (i) lemahnya akuntabilitas hukum dan menjadi batu bara. Bidang transportasi juga merupakan politik; (ii) kebijakan yang lebih menguntungkan kegiatan penghasil emisi yang besar, dengan makin meningkatnya komersial berskala besar dibanding usaha-usaha ukuran jumlah kendaraan, kualitas bahan bakar yang buruk dan kecil dan menengah; (iii) insentif yang tidak seimbang kurangnya investasi dalam sistem transportasi massal. bagi penetapan harga dan pengangkutan kayu; (iv) Sumber-sumber emisi ini dapat diturunkan melalui kerangka hukum yang tidak memadai untuk melindungi upaya gabungan antara penyempurnaan kebijakan dan masyarakat miskin dan penduduk asli (v) penilaian aset peningkatan investasi. Sebagai contoh, pembangkit listrik hutan dan perolehan pendapatan yang terlalu rendah; tenaga batu bara dapat diganti dengan tenaga panas bumi dan (vi) maraknya korupsi (Gambar 1). Masalah-masalah yang bersih, aman dan dihasilkan dari negeri sendiri. mendasar tersebut berkembang menjadi penyebab yang lebih mengemuka sehingga menimbulkan dampak yang Emisi GRK bahan bakar fosil per kapita Indonesia terlihat nyata pada bentang alam, di samping emisi GRK masih rendah dibanding negara-negara berpenghasilan dan kerugian masyarakat. menengah lainnya. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan Gambar 1. Sektor Kehutanan & Pemanfaatan Lahan: Kebijakan di Hulu & Distorsi yang Menghambat Kemajuan dan Membebani Masyarakat Kebijakan Pokok & Kasus / Gejala Beban Masyarakat: Isu Kelembagaan Lemahnya akuntabilitas Kebijakan alokasi dan pemanfaatan Kerusakan hukum dan politik yang tidak cocok Daerah Kekacauan kualitas dan kuantitas air Aliran Sungai (DAS) Penurunan produktivitas, output pertanian, Kebijakan pro kegiatan Status hukum hutan dan lahan nutrisi Kehilangan tutupan hutan dan gambut skala besar daripada skala gambut yang lemah kecil dan masyarakat Penegakan hukum yang lemah dan Lahan,hutan Kebakaran, asap, dampak kesehatan Penyimpangan insentif tidak konsisten yang kering untuk penetapan harga Kekeringan, kelangkaan air kayu dan transpor Ekses dari kapasitas proses industri Kualitas tanah, produktivitas, nutrisi, Kerangka kerja yang Pendekatan pengelolaan lahan kemiskinan lemah untuk melindungi dan hutan yang lemah dan tidak Erosi, pemilik lahan dari konsisten di tingkat lokal /propinsi Kerusakan Pelumpuran, banjir, dampak urban golongan miskin dan penduduk asli Marginalisasi pengurusan lahan Konflik sosial meningkat secara tradisional Kelangkaan Kehilangan matapencaharian di desa Aset hutan yang dinilai sumberdaya rendah Pembukaan lahan baru dan Kemiskinan di desa & kehilangan perambahan pemilikan lahan Korupsi Ketahanan rendah, kerentanan Konsentrasi pada kesejahteraan, untuk memuaskan lingkaran Emisi GRK Kehilangan kesempatan pembayaran dari politik pasar karbon  Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3 Gambar 2. Sektor Energi dan Transportasi : Kebijakan Hulu dan Distorsi yang Menghambat Potensi Rendah Karbon dan Membebani Masyarakat Beban Kebijakan pokok dan isu Kasus/gejala Keluaran Energi dan Masyarakat: kelembagaan Transportasi