Groupe de la Banque mondiale · Brief

Climbing the education ladder : Mendaki tangga pendidikan

Indonésie Banque mondiale
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53473 Mendaki Tangga Pendidikan Pesan Pokok Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam memberikan akses pendidikan dasar, termasuk bagi penduduknya yang paling miskin. Agar berhasil dalam proses peralihannya menjadi negara berpenghasilan menengah dengan daya saing yang tinggi, penduduknya harus memiliki pendidikan dan keterampilan teknis untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan memperkuat peran Indonesia dalam ekonomi global. Berdasarkan sasaran tersebut maka dibutuhkan upaya-upaya baru. 1. Reformasi yang efektif untuk meningkatkan pendidikan dasar sembilan tahun mensyaratkan sekolah dan daerah untuk bertanggung jawab atas pemberian layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk menjamin akuntabilitas dibutuhkan: Keharusan menggunakan instrumen penilaian untuk secara terus-menerus memantau kemajuan individu siswa. Keharusan menggunakan Buku Rapor oleh daerah dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemberian layanan. Sekolah mendapat kewenangan dan anggaran untuk merekrut dan memberhentikan guru kontrak. Penilaian rutin kinerja guru di dalam kelas oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dan penggunaan "supervisi klinis terhadap efektivitas pembelajaran di dalam kelas" untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah pusat harus menyediakan sarana bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk menilai dan memberikan umpan balik mengenai kinerja siswa dan guru, melakukan reformasi formula susunan pegawai di tingkat sekolah, menyediakan dana untuk para guru melalui dana bantuan yang sebanding dengan jumlah siswa atau jumlah anak usia sekolah; mendukung pembelajaran kelas-rangkap oleh satu guru (multi-grade teaching) dan memberikan peluang bagi para guru untuk memperoleh sertifikasi untuk lebih dari satu mata pelajaran. 2. Melakukan investasi dalam pengembangan sistem pendidikan tingkat menengah atas dan pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi sehingga dapat menghasilkan angkatan kerja terampil, termasuk para guru. Pembagian jalur pendidikan umum dan kejuruan harus ditunda hingga tahun kedua atau ketiga sekolah menengah atas agar para siswa dapat membangun dasar teori yang kokoh. Penggunaan voucher sekolah untuk membiayai pendidikan dapat meningkatkan jumlah murid sekolah menengah atas di daerah-daerah berpenghasilan rendah; mendorong kompetisi antar sekolah; dan merangsang pertumbuhan sekolah-sekolah swasta. Pendanaan pemerintah untuk pendidikan tinggi harus ditingkatkan sehingga dapat mengatasi rendahnya tingkat partisipasi anak-anak Indonesia yang paling miskin. Bantuan dana langsung kepada siswa miskin yang berprestasi merupakan upaya yang lebih adil, mendorong persaingan antar lembaga dan secara khusus memberikan insentif bagi lembaga swasta untuk meningkatkan kualitas. Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk penelitian pada lembaga pendidikan tinggi dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk departemen kesehatan, kementerian riset dan teknologi, serta departemen lain yang berkepentingan di dalam sistem. Kurikulum dan program pendidikan tinggi keguruan harus ditingkatkan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi, mempertahankan dan menyiapkan lulusan universitas berkaliber atas sebagai pendidik generasi berikutnya 2 | BANGKITNYA INDONESIA Posisi Indonesia Saat Ini Gambar 1. Tingkat pendidikan penduduk dewasa berusia 25-64 tahun below upper secondary upper secondary post-upper secondary /tertiary Japan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya Russia untuk meningkatkan akses dan kualitas serta US pengelolaan sistem pendidikannya pada beberapa tahun Canada Korea terakhir, menempatkan sumber daya keuangan yang New Zealand berarti untuk sektor tersebut. Kemajuan telah dibuat EU19 average di semua bidang tetapi masih banyak tantangan yang OECD average dihadapi, khususnya karena Indonesia beralih menuju Australia Malaysia posisi yang lebih bersaing sebagai negara berpenghasilan Chile menengah. Thailand Brazil Indonesia Pencapaian dan Akses Mexico 0% 25% 50% 75% 100% Sistem pendidikan belum menghasilkan angkatan kerja dengan tingkat produksi yang tinggi maupun Sumber: Tinjauan sekilas pendidikan OECD tahun 2008 (data tahun 2006); Data Indonesia dari jumlah kelas menengah yang cukup besar. Hanya tujuh Sakernas 2008; Malaysia tahun 2002 dari ILO; Thailand tahun 2003/04 dari ILO. persen dari penduduk Indonesia berusia 25 hingga 64 Gambar 2. Perbandingan lintas negara atas Angka Partisipasi tahun pernah mengecap pendidikan tinggi dan hanya Kasar (APK) beberapa negara Asia Timur terpilih satu dari lima orang pernah menerima pendidikan sekolah menengah atas. Angka-angka ini lebih rendah dari sebagian besar negara-negara dengan tingkat Primary pendapatan yang sebanding. Peningkatan pendaftaran untuk pendidikan menengah atas merupakan tanda yang menjanjikan, tetapi pertumbuhan pendidikan tinggi Junior Secondary berjalan lebih lambat dibanding laju yang diperlukan untuk China Thailand negara yang baru mencapai tingkat penghasilan menengah. Mongolia Senior Secondary Malaysia Philippines Indonesia telah membuat langkah-langkah besar untuk Vietnam Cambodia meningkatkan akses pendidikan dan diperkirakan akan Lao PDR mencapai pendidikan dasar sembilan tahun secara Tertiary Indonesia universal dalam waktu dekat. Dorongan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan berhasil meningkatkan 0 37.5 75.0 112.5 150.0 Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat sekolah dasar Gross Enrollment Rate (2006) Sumber: EDSTATS database tahun 2006 dari di bawah 70 persen pada tahun 1975 hingga hampir mencakup seluruhnya pada tahun 1995. Indonesia Gambar 3. Perbandingan antar negara atas hasil pengujian berada pada jalurnya dalam menyediakan pendidikan matematika standar TIMSS dasar sembilan tahun secara universal, dengan APK siswa 90 sekolah menengah pertama mencapai lebih dari 80 persen pada tahun 2007.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah Thailand yang berlaku nasional untuk sekolah dasar dan menengah Indonesia Morocco 43 Colombia pertama, yang dimulai sejak thn 2005 dan mendanai Syria sekolah berdasarkan jumlah siswa menunjukkan komitmen Ghana pemerintah untuk meraih tonggak pencapaian utama ini. -5 Korea Singapore Di luar pendidikan dasar, Indonesia masih tertinggal Chinese Taipei Japan di belakang negara-negara tetangganya yang Advanced >625 Australia berpenghasilan menengah. Walaupun tingkat partisipasi -53 High 550-624 Malaysia Median International Intermediate 475-549 siswa sekolah menengah atas makin meningkat, hingga Low 400-474 tahun 2007 besarnya hanya mencapai 56 persen dan Under Low <400 kesenjangan yang terjadi relatif terhadap dengan negara- -100 negara berpenghasilan menengah lainnya. Kesenjangan ini Sumber: Hasil pengujian TIMSS tahun 2007 1 Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3 makin melebar ketika terkait dengan tingkat partisipasi tertarik untuk berkarir sebagai pengajar. Undang-Undang di pendidikan tinggi, yang selalu berada pada kisaran 20 tersebut juga memicu penyempurnaan pelatihan pra- persen pada tahun-tahun terakhir. jabatan guru dan berbagai upaya saat ini sedang dilakukan untuk melengkapi para guru dengan keterampilan yang Kendala pada sisi permintaan dan penawaran harus mereka butuhkan untuk memenuhi standar baru yang ditangani untuk mempercepat keikutsertaan siswa. lebih tinggi. Kendala-kendala utama pendaftaran ke pendidikan tingkat menengah atas dan tinggi meliputi biaya yang tinggi, terutama bagi kaum miskin, kesan akan buruknya Tata Kelola dan Pendanaan Pemerintah telah menempatkan bagian yang makin kualitas pendidikan dan tidak adanya manfaat memperoleh meningkat dari anggarannya untuk pendidikan, tetapi pendidikan yang lebih tinggi. Kurangnya jumlah sekolah, masih terdapat masalah belanja pendidikan yang tidak terutama pada tingkat menengah, juga tetap menjadi mencukupi dan tidak seimbang, terutama pada tingkat masalah utama. pendidikan tinggi. Belanja pemerintah untuk pendidikan yang biasanya rendah telah meningkat, secara relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari 2,8 persen Kualitas di tahun 2001 menjadi 3,1 persen di tahun 2006 dan 3,3 Kualitas pendidikan masih terus menjadi tantangan, persen di tahun 2008, menempatkan Indonesia sebanding, terutama untuk pendidikan dasar. Walaupun akses pendidikan dasar telah meningkat, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kualitas pendidikan: Indonesia Gambar 4. Tren belanja nasional 2001-2009 masih menempati peringkat yang rendah dalam pengujian Billion rupiah percent berstandar internasional. Sebagai contoh, pada Program 300,000 25 for International Student Assessment (PISA) tahun 2006 dan Trends in International Mathematics and Science Study % of education to total expenditure (TIMSS) tahun 2007, kemampuan matematika lebih 225,000 Total education spending (2006=100) Total education spending nominal 19 dari setengah siswa Indonesia yang diuji berada di bawah tingkat yang digariskan sebagai tingkat kemampuan dasar. Hasil tes siswa Indonesia berada di bawah negara-negara 150,000 13 lain, walaupun setelah dilakukan penyesuaian untuk status sosial dan ekonomi keluarga, menunjukkan kekurangan dalam sistem sekolah, bukan karena keadaan ekonomi 75,000 6 rumah tangga sebagai kontributor utama terhadap rendahnya kinerja. 0 0 Terdapat bukti yang jelas bahwa para guru merupakan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009** faktor yang paling penting dalam kualitas pendidikan. Pada beberapa tahun terakhir Indonesia telah Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan proyeksi APBN dan APBD; **2009 berdasarkan proyeksi anggaran melaksanakan reformasi besar untuk meningkatkan kualitas guru. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama, hanya 18 persen dan 67 persen Gambar 5. Pengeluaran publik dan swasta untuk Pendidikan Tinggi sebagai persentase dari total PDB guru yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi empat tahun dengan gelar. Sebagian besar guru sekolah dasar Malaysia 2.1 0.0 Tunisia 1.8 0.0 hanyalah lulusan sekolah menengah atas atau lulusan OECD avearage 1.3 0.4 program Diploma 2. Dengan Undang-Undang Guru Jamaica 1.1 1.6 India 1.0 0.2 Private (UU 19/2005), Indonesia memulai salah satu program Thailand 0.9 0.4 Public reformasi guru yang terbesar dan paling ambisius di dunia, Japan 0.7 1.0 yang mencakup hampir 3 juta guru. Undang-Undang Paraguay 0.7 0.8 Argentina 0.7 0.7 tersebut mengharuskan guru untuk setidaknya meraih Korea 0.6 3.4 gelar dari pendidikan tinggi 4 tahun, dan menetapkan Uruguay 0.6 0.0 Chile 0.5 2.7 penyelenggaraan sistem sertifikasi guru. Sebagai insentif Peru 0.3 0.4 tambahan, guru-guru yang telah mendapat sertifikasi Indonesia 0.3 0.9 berhak menerima "tunjangan profesi" yang sebanding 0 1.25 2.50 3.75 5.00 percentage dengan gaji dasar guru, dan terdapat bukti bahwa calon- Sumber: UNESCO: Indikator Pendidikan Dunia (WEI, 2007). Angka-angka mencerminkan calon dengan kaliber yang lebih tinggi sekarang mulai perkiraan untuk 2004-05. Angka-angka Indonesia berasal dari anggaran tahun 2009 4 | BANGKITNYA INDONESIA atau di depan sebagian besar negara-negara berpenghasilan berdasar kinerja dan tolok ukur jaminan kualitas. Banyak menengah. Walaupun investasi pada layanan pendidikan dari sistem pengukuran berdasarkan kinerja harus dasar telah meningkat, belanja pemerintah untuk difokuskan pada tingkat sekolah dan daerah. pendidikan tinggi tetaplah rendah (sekitar 0,3 persen dari PDB), dan itupun terpusat secara tidak seimbang pada Dengan desentralisasi, banyak tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan tinggi negeri yang hanya pengelolaan pendidikan telah bergulir ke tingkat merupakan sepertiga dari seluruh jumlah siswa pendidikan lokal, menjadikan pengelolaan sekolah dan daerah tinggi. Hal ini berlanjut pada sistem pembiayaan yang yang kuat sebagai hal yang utama untuk kualitas dan sangat tidak adil untuk pendidikan tinggi. Dua puluh efisiensi dalam sistem pendidikan. Standar layanan persen kaum terkaya menikmati manfaat dari 60 persen minimum untuk pendidikan hanya dapat tercapai melalui belanja pemerintah yang ditujukan bagi pendidikan tinggi. pengelolaan yang kuat pada tingkat daerah disertai dengan Tujuh puluh lima persen dari keseluruhan pembiayaan di suatu sistem yang mengukur dan memberi imbalan pada pendidikan tinggi bergantung pada biaya yang dikeluarkan pemberian layanan yang baik. Sementara memperkuat oleh rumah tangga, menghasikan kesenjangan besar kapasitas lokal merupakan kebutuhan yang sering diajukan, antara yang kaya dan yang miskin: kurang dari 2 persen daerah juga harus diberdayakan melalui perangkat yang dari anak-anak dari keluarga termiskin dapat mengecap membantu pemberian layanan, termasuk perangkat untuk pendidikan tinggi, dibanding dengan 60 persen dari mengukur kinerja pemberian pelayanan. Kinerja dan keluarga terkaya. pertanggungjawaban berjalan bersama-sama. Saat ini masyarakat tidak mengetahui apakah pemerintah daerah Sistem pengukuran prestasi dan penilaian yang dan sekolah-sekolah telah memenuhi standar minimum handal merupakan hal yang vital untuk mendukung atau memberikan layanan berkualitas tinggi. Informasi penggunaan yang efektif dan efisien dari meningkatnya akan hal itulah yang harus dibuka secara luas kepada ketersediaan dana. Makin banyaknya dana tidak akan masyarakat. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat secara otomatis menghasilkan sistem pendidikan yang dalam pengelolaan berbasis sekolah, yang dapat menjadi lebih baik, dan tanpa penjagaan yang baik, akan cenderung alat yang efektif dalam memastikan transparansi fiskal, terbuang percuma. Penggunaan dana harus memiliki harus terus didorong. sasaran yang tepat dan pihak yang berkepentingan utama yang meningkatkan sistem tersebut harus Terlalu banyaknya jumlah dan penyebaran guru yang mendapatkan pengakuan dan imbalan yang sesuai. tidak merata merupakan masalah yang belum ditangani. Langkah Indonesia menuju penganggaran berbasis kinerja Porsi gaji guru menelan lebih dari setengah dari seluruh merupakan langkah yang penting dan menyiapkan suatu pengeluaran pendidikan, sehingga pengelolaan tenaga landasan untuk pengembangan sistem pengukuran dan yang tidak efisien sangatlah mahal. Indonesia memiliki pertanggungjawaban. Bidang-bidang yang mendapatkan rasio guru-murid yang termasuk paling rendah di dunia, penekanan utama termasuk pengelolaan dana pemerintah diperkirakan 21 persen kelebihan guru menghabiskan dan penilaian pemberian layanan, penggunaan kontrak lebih dari 10 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan. "Tunjangan profesi" yang baru untuk guru yang mendapat sertifikasi memperburuk keadaan ini. Ketidakseimbangan Gambar 6. Perbandingan lintas negara Rasio Guru Murid juga muncul dari distribusi guru yang tidak merata, Philippines dengan terlalu banyak guru yang ditugaskan ke sekolah India Cambodia tertentu dan terlalu sedikit ke sekolah yang lain. Hal ini Lao PDR sangat jelas terlihat pada ketersediaan guru-guru pada World perkotaan, pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Enam Low & middle income Vietnam puluh delapan persen dari sekolah di daerah perkotaan Thailand dan 52 persen di pedesaan memiliki terlalu banyak guru, Primary Mongolia Secondary sementara dua per tiga dari sekolah-sekolah yang terletak Lower middle income Korea, Rep. di daerah terpencil memiliki terlalu sedikit guru. Masalah Singapore pendistribusian harus dipecahkan di tingkat daerah. China Empat puluh tujuh persen sekolah-sekolah dasar di Malaysia United Kingdom Indonesia memiliki jumlah murid kurang dari 150 orang, United States sehingga melaksanakan pengajaran banyak tingkat (multi- High income grade teaching) merupakan cara ideal untuk menangani Indonesia Japan masalah kualitas dan efisiensi di berbagai bidang. Hal 0 17.5 35.0 52.5 70.0 serupa terjadi pada tingkat menengah, pelatihan guru Sumber: Data database EDSTATS tahun 2006 untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan menghasilkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 5 untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Prioritas Kebijakan untuk penempatan guru. Hal-hal utama dalam reformasi Indonesia yang sedang Bangkit dimaksud mencakup: Lakukan revisi atas perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menghilangkan anggapan Terdapat kesempatan bagi Indonesia untuk membentuk bahwa "makin banyak yang direkrut, makin besar sistem pendidikannya sehingga dapat mendukung alokasi anggaran yang didapat". Bagian gaji guru kemajuannya menjadi negara berpenghasilan menengah. pada DAU harus diberikan kepada daerah sebagai Berikut adalah bidang-bidang utama yang harus "dana hibah" yang sebanding dengan jumlah mendapatkan penekanan. penduduk usia sekolah. Daerah terpencil dan tidak beruntung bisa diberikan penempatan anggaran Peningkatan kualitas dan pemberian layanan pendidikan yang lebih banyak sebagai insentif. dasar sembilan tahun adalah vital bagi pendidikan Gunakan angka pendaftaran siswa yang akurat siswa, dan akan didorong pada tingkat daerah dan sebagai dasar perumusan tenaga pengajar sekolah sekolah. Memenuhi standar layanan minimum dibanding menggunakan jumlah ruang kelas, pendidikan hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan dengan pembobotan untuk sekolah-sekolah yang kuat pada tingkat daerah. Suatu sistem yang dapat yang lebih kecil untuk menjamin tidak terjadi dipertanggungjawabkan oleh daerah dan sekolah kepada kekurangan tenaga pengajar. masyarakat atas pemberian layanan pendidikan yang Terapkan pendekatan pembelajaran kelas-rangkap berkualitas merupakan pendorong utama reformasi. (Multi-grade teaching) di sekolah-sekolah kecil. Bagian utama berikut harus disertakan ke dalam agenda Tingkatkan fleksibilitas pada tingkat sekolah kantor pendidikan di daerah dan manajemen sekolah: menengah dengan menghilangkan persyaratan hanya mengajar satu mata pelajaran saja dan 1. Penggunaan wajib atas instrumen penilaian mengijinkan para guru untuk mendapatkan oleh sekolah untuk secara terus-menerus untuk akreditasi untuk lebih dari satu mata pelajaran memantau kemajuan proses belajar dari setiap siswa 6. Pemerintah pusat harus memainkan peranan penting dan penggunaan upaya perbaikan untuk mendukung dalam mendorong pemberian layanan melalui (i) siswa dengan prestasi yang rendah. Suatu rencana penyusunan perangkat bagi sekolah-sekolah dan daerah penerapan yang rinci harus menjadi bagian yang wajib untuk menilai prestasi guru dan murid, (ii) perumusan disertakan di dalam "rencana dan anggaran tahunan ulang norma tenaga pengajar untuk menjamin sekolah" (APBS) dan Memorandum Kesepakatan penempatan guru yang efisien dan adil, (iii) pemberian (MoU) antara pihak sekolah dan daerah. umpan balik yang tepat waktu melalui pengawasan dan 2. Anggaran dan wewenang harus diberikan evaluasi sekolah-sekolah dan daerah kepada sekolah-sekolah untuk mengangkat dan memberhentikan guru-guru kontrak. Guru- Membangun sistem pendidikan menengah atas dan guru kontrak harus dipandu oleh guru-guru yang pendidikan tinggi yang kokoh sangatlah penting untuk mempunyai rekam jejak yang kuat dalam prestasi menghasilkan angkatan kerja yang berpendidikan pengajaran. Pemutusan atau perpanjangan kontrak tinggi dan terampil, dan juga guru-guru dengan kualitas harus berdasarkan pada penilaian prestasi. terbaik. Untuk mencapai hal itu, prioritas harus diberikan 3. Sistem buku rapor harus digunakan oleh sekolah kepada reformasi kebijakan berikut: dan daerah untuk meningkatkan kesadaran publik atas pemberian layanan. Buku rapor tersebut 1. Reformasi pendidikan menengah atas dengan harus menekankan pada pelaporan angka penilaian penekanan pada penguatan kurikulum, prestasi siswa dan prestasi guru di ruang kelas, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memenuhi meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat peningkatan permintaan akan perluasan, dan di dalam sistem pendidikan dan menemukan bidang- memastikan keadilan. Pendidikan menengah bidang yang dapat ditingkatkan lebih lanjut. atas adalah jembatan yang sangat penting antara 4. Penilaian prestasi guru harus dilaksanakan secara rutin pendidikan tingkat dasar dan tinggi. Pemisahan antara oleh pengawas dan hasilnya dibicarakan bersama para jalur pendidikan umum dan kejuruan harus ditunda guru. Upaya-upaya perbaikan seperti turut serta dalam sampai tahun kedua atau ketiga sekolah menengah "supervise klinis terhadap efektivitas pembelajaran di atas. Ini akan memberikan kesempatan kepada semua dalam kelas" harus dipertimbangkan. murid untuk membangun dasar teori yang kuat yang 5. Melakukan reformasi tenaga pengajar dan akan meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan memberikan insentif bagi pemerintah daerah penyesuaian diri dari angkatan kerja untuk menghadapi 6 | BANGKITNYA INDONESIA pasar tenaga kerja yang cepat berubah. Sementara itu, membantu pemilihan dan mempertahankan lulusan untuk memenuhi peningkatan permintaan, sekolah- universitas berkualitas tinggi sebagai guru pengajar. sekolah swasta harus terus berperan penting, tetapi harus mengubah pandangan bahwa mereka adalah penyedia layanan "pilihan kedua". Berpandangan ke depan, pemerintah harus terus menggali cara-cara yang Bagaimana Bank Dunia Dapat inovatif untuk mendukung pendidikan swasta, seperti meningkatkan pembiayaan dari segi kebutuhan dengan Membantu menggunakan voucher sekolah. Voucher tersebut tidak hanya dapat memberi subsidi kepada pelajar miskin Bank Dunia mendukung program pendidikan anak agar dapat mengecap pendidikan menengah atas, usia dini, dasar dan tinggi. Keterlibatan saat ini lebih tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk memicu menekankan pada upaya pendidikan dasar sembilan tahun, persaingan antar sekolah, mendukung mereka untuk meningkatkan kesiapan siswa pada saat masuk ke sekolah, meningkatkan kualitas mengajar mereka untuk menarik belajar melalui program-program pengembangan anak siswa. usia dini yang dituju, meningkatkan kualifikasi guru, dan 2. Reformasi pendidikan tinggi. Pendanaan pemerintah memperkuat manajemen berbasis sekolah. Bank Dunia untuk pendidikan tinggi harus ditingkatkan, tetapi juga telah mendukung pembangunan kapasitas penelitian dalam bentuk yang adil untuk menangani rendahnya dan pengajaran pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi. tingkat partisipasi dari kaum termiskin Indonesia. Bantuan pembiayaan langsung kepada murid-murid Bantuan lebih lanjut dari Bank Dunia akan bertumpu miskin dengan prestasi yang baik, menawarkan manfaat pada upaya-upaya yang ada untuk mendukung agenda berlipat, untuk meningkatkan keadilan dan juga reformasi pendidikan pemerintah pada bidang-bidang memberikan insentif bagi lembaga pendidikan - baik berikut: negeri dan swasta - untuk saling bersaing. Jumlah sumber dana untuk pendidikan tinggi sangatlah 1. Pertanggungjawaban yang lebih baik untuk terbatas dan terdapat kebutuhan untuk meragamkan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Bank sumber-sumber pendanaan dari badan-badan Dunia dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk pemerintah yang berbeda, seperti kesehatan, ilmu memperkuat rancangan teknis dan meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Untuk mempercepat penerapan program-program reformasi sekolah perluasan pendidikan tinggi, perlu dilakukan dan daerah yang bertujuan untuk membuat mereka identifikasi hambatan-hambatan tambahan dalam hal bertanggung jawab kepada masyarakat untuk masalah kelembagaan pasar tenaga kerja dan dampak pendidikan yang berkualitas, termasuk melalui bantuan dari pasar tenaga kerja informal. perancangan penilaian yang tepat dan perangkat 3. Meningkatkan kualitas guru yang tidak hanya pelaporan dan upaya perbaikan baik bagi pendidik dan sebatas sertifikasi, melalui pendalaman reformasi murid; dan penyebaran praktik terbaik internasional. prajabatan. Melalui Undang-Undang Guru (tahun 2. Pendidikan guru prajabatan. Kepiawaian Bank Dunia 2005), upaya dan sumber daya yang cukup besar telah dapat digunakan untuk memberikan bantuan teknis ditempatkan untuk meningkatkan guru-guru yang ada. dan dukungan pelaksanaan bagi proses reformasi Keberhasilan UU itu akan bergantung pada dampaknya pemilihan dan pelatihan calon-calon peserta pelatihan terhadap karakteristik guru-guru baru yang mulai guru. Juga dapat digunakan untuk mendukung memasuki profesi ini. Dengan demikian, Indonesia pengembangan program pelatihan yang baru, sekarang berada pada titik kritis dalam melaksanakan memberikan nasihat kebutuhan kapasitas pelatihan reformasi program pelatihan guru. Peningkatan prajabatan, dan memperkenalkan praktik-praktik kompensasi telah menarik lebih banyak calon dengan internasional khusus yang dapat diterapkan pada kualitas yang lebih baik masuk ke program-program lembaga pelatihan guru di Indonesia. pendidikan guru. Banyak program baru (seperti S1 3. Reformasi pendidikan menengah atas. Bantuan untuk guru SD, dan pendidikan pasca program S1) teknis dapat diberikan untuk merancang dan yang bermunculan, membuka kesempatan peningkatan menerapkan restrukturisasi sistem pendidikan secara yang cukup besar dalam rancangan kurikulum dan bertahap yang akan menunda pemisahan jalur umum penyampaiannya. Beban pendanaan bagi pemerintah dan kejuruan hingga tahun kedua atau ketiga dari juga dapat diatasi melalui angkatan pendidik yang sekolah menengah atas. Bank Dunia juga dapat "lebih ramping, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi", memberikan model sistem voucher yang ditujukan/ jika program-program tersebut direncanakan dengan dirancang dengan baik yang dilaksanakan dan dipantau baik. Program pelatihan prajabatan yang baik akan secara efektif. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 7 4. Kualitas dan akses terhadap pendidikan tinggi. Bank Dunia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pendanaan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan akses yang adil; menunjukkan penghambat-penghambat utama yang membatasi perkembangan pendidikan tinggi, memberikan bantuan dalam perancangan dan penerapan program bantuan keuangan langsung kepada siswa miskin; dan menawarkan layanan konsultasi untuk diversifikasi pendanaan penelitian bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Kantor Bank Dunia Jakarta untuk informasi, silakan hubungi: Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12 Ms. Mae Chu Chang Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Lead Education Specialist ph. + 62 21 5299 3000 | fax. + 62 21 5299 3111 mchang@worldbank.org http://www.worldbank.org/id Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Informations clés
Type de document Brief
Date d'adoption
Pays Indonésie
Source Banque mondiale