BOS - Frequently asked questions for policymakers : BOS - Daftar pertanyaan dan jawaban untuk para pembuat kebijakan

58623 Oktober 2010 TANYA Daftar Pertanyaan dan Jawaban JAWAB untuk Para Pembuat Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah School Operational Grant Ratna Kesuma Ratna Kesuma 1. Apa yang telah dicapai Program BOS? Program BOS merupakan pilar kunci dari kebijakan Pendidikan hal-hal yang sangat penting bagi mutu pendidikan, seperti buku teks Dasar Gratis yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Program ini dan bahan ajar. dimaksudkan untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk Ketiga, BOS telah memainkan peran yang vital sebagai garis depan mendukung operasional sekolah agar beban biaya sekolah orangtua usaha implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia. dapat dikurangi, dan dengan demikian meningkatkan akses ke Sebelum BOS, orangtua dan administrasi sekolah kurang terlibat pendidikan dasar, khususnya bagi rakyat miskin. Tujuan kedua dari dalam perencanaan penggunaan dana sekolah, walaupun orangtua program BOS adalah peningkatan kualitas pendidikan dengan cara diwajibkan membayar uang sekolah. Sekarang, dengan adanya dana mengadopsi manajemen berbasis sekolah. BOS, baik administrasi sekolah maupun kepala komite sekolah secara Program BOS telah meraih berbagai kesuksesan sejak dimulai pada bersama-sama menentukan bagaimana dana tersebut selayaknya tahun 2005. Pertama, BOS telah memerikan sumbangsih yang dipergunakan untuk memenuhi target yang telah diidentifikasi untuk vital dalam peningkatan akses ke pendidikan dasar bagi sekolah mereka sendiri, khususnya dalam hal kebutuhan pembelajaran anak-anak dari rumah tangga termiskin. Pada tahun 2009, angka para siswa dan penyediaan berbagai sumberdaya yang diperlukan partisipasi murni (APK) untuk rakyat miskin di tingkat sekolah dasar sekolah. meningkat sampai 93,81%. Di tingkat sekolah menengah pertama, Keempat, dengan mandat pengawasan oleh masyarakat atas BOS membantu meningkatkan APK anak-anak termiskin dari 52% penggunaan dana di tingkat sekolah, BOS telah membimbing menjadi 59% pada tahun 2009, dan juga meningkatkan tingkat terciptanya akuntabilitas yang lebih kuat dan mengurangi kelulusan dari 50% menjadi 55% dalam rentang waktu yang sama kemungkinan penyalahgunaan dana. Temuan-temuan ini juga (survei SUSENAS). tercermin dalam laporan audit BPKP (2008, 2009) yang memperoleh Kedua, BOS memainkan peran penting dalam memastikan adanya pendapat wajar tanpa pengecualian, dan juga dalam analisis atas sumber pendanaan yang besar dan stabil bagi sekolah-sekolah beberapa kasus yang diterima sistem penanganan keluhan Kemdiknas di daerah-daerah miskin, di mana pendanaan dari pemerintah (didiskusikan lebih lanjut di bawah). lokal (atau BOS-Daerah) masih rendah, sementara kontribusi Kelima, sekolah memiliki catatan manajemen keuangan yang lebih orantua juga tidak signifikan. Tanpa adanya pendanaan dari BOS, baik untuk BOS dibandingkan untuk program-program lainnya. angka partisipasi dan kualitas sekolah kemungkinan akan lebih rendah. Mayoritas sekolah memperoleh alokasi dana BOS mereka secara penuh; Sebagai ilustrasi, di Maluku, dana BOS menyediakan sumber dana bagi beberapa menerima dana BOS dengan selisih +/- 5% (dikarenakan lebih dari 50% anggaran pendapatan dan belanja sekolah (ABPS) untuk sebagian oleh berubahnya jumlah siswa yang terdaftar di sekolah yang bersangkutan). 2. Sekolah menggunakan dana BOS untuk apa saja? Suatu survei independen yang melacak penggunaan dana BOS pada siswa-guru. Penggunaan dana BOS yang demikian ditemukan baik tahun 2008 menunjukkan bahwa mayoritas dana BOS dipergunakan di sekolah negeri maupun swasta, di tingkat SD dan SMP, meskipun untuk membayar gaji guru honorer, baik secara langsung maupun sekolah swasta cenderung menghabiskan uang lebih banyak untuk tidak langsung, tanpa benar-benar mempertimbangkan rasio guru honorer dibandingkan sekolah negeri. Sekitar 21 sampai 36 Gambar 1: Penggunaan Dana BOS 34,4 27,3 SMP 23,4 34,5 35,9 21,0 Guru Honorer SD 13,1 29,7 12,4 17,4 SMP 16,1 13,8 17,2 18,1 Kegiatan Belajar/Ujian SD 18,7 16,0 7,1 6,9 SMP 9,4 10,4 6,9 12,4 Kebutuhan Sehari-hari SD 13,2 17,6 15,1 13,4 SMP 15,5 10,8 9,9 12,1 Kegiatan EkstraKurikuler SD 13,6 8,1 10,8 4,0 SMP 8,1 5,5 6,2 7,7 Pemeliharaan Sekolah SD 8,0 6,1 3,9 8,9 SMP 1,3 1,2 4,1 5,5 Buku Rujukan Baru SD 1,7 0,5 1,5 4,6 SMP 3,8 4,3 4,1 6,0 Pelatihan Guru SD 5,1 3,3 7,6 2,9 SMP 3,8 6,7 4,7 5,2 Pembayaran Jasa dan Iuran SD 2,0 1,7 2,2 5,8 SMP 2,5 2,6 5,1 3,2 Lain-lain SD 3,8 5,4 3,5 4,4 SMP 0,7 2,4 2,1 2,9 Pengeluaran yang Tidak tercantum di Panduan SD 0,9 1,2 0,6 1,4 SMP 1,1 0,3 0,4 1,7 Penerimaan Siswa Baru SD 0,4 0,4 0,7 0,8 SMP 1,6 1,6 0,9 1,5 Manajemen BOS SD 1,6 1,2 0,1 2,3 SMP 2,3 1,4 2,3 1,4 Subsidi Transportasi untuk Siswa Miskin 1,2 0,8 SD SMP 7,4 3,4 Buku Teks Baru 11,9 5,6 SD SMP 2,8 2,3 Alat Peraga dan Furnitur 2,6 1,2 SD SMP 0,7 1,1 2008 Komputer 1,1 2,3 2009 SD Sumber: Laporan Monitoring RIM (Th. Fiskal 2008; Th. Fiskal 2009) Negeri SMP Sekolah Menengah Pertama Swasta SD Sekolah Dasar persen dana BOS dipergunakan untuk membayar gaji guru honorer Terkait dengan temuan-temuan ini, pemerintah berniat untuk di tingkat SD (swasta dan negeri), sementara untuk tingkat SMP, mengingatkan sekolah agar mengurangi pengangkatan guru honorer, persentase dana BOS yang dipergunakan untuk membayar gaji guru kecuali jika memang sesuai dengan rasio siswa-guru sebagaimana honorer di sekolah negeri dan swasta adalah 27,3% dan 34,4%. dimandatkan oleh standar pendidikan. Pemerintah juga akan meninjau Penggunaan utama lainnya dari dana BOS adalah untuk berbagai ulang manual BOS agar dapat dibuat lebih jelas dan responsif terhadap kegiatan yang terkait dengan persiapan ujian siswa, kegiatan belajar, kebutuhan sekolah. dan kegiatan ekstrakurikuler, yang juga berkontribusi kepada pembayaran gaji guru (Gambar 1). 3. Siapa yang mengaudit program BOS dan apa saja temuannya? Program BOS, yang dikelola oleh Kemdiknas, diaudit setiap tahunnya cenderung lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman penggunaan oleh BPKP, dan laporan auditnya difinalisasi pada bulan Juni di tahun BOS yang diperbolehkan, pemerintah melaksanakan program pelatihan fiskal berikutnya. BPK juga telah diminta oleh DPR untuk mengaudit berkala untuk tim manajemen BOS di tingkat kabupaten/kota dan program BOS pada tahun 2008. sekolah, untuk mengklarifikasi penggunaan BOS yang diperbolehkan dan menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan implementasi Laporan Audit BPKP tahun 2008, yang dikeluarkan pada bulan BOS. Pelatihan-pelatihan ini didukung oleh hibah DESP sebesar US$20 Juni 2009 memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk juta dari pemerintah Belanda pada tahun 2009,1 dan akan didukung program BOS dan melaporkan beberapa kasus penggunaan BOS oleh hibah sebesar A$20 juta dari AusAID pada tahun 2011. Bank yang tidak sesuai dengan Manual BOS. Penggunaan BOS yang tidak dunia menyediakan dukungan teknis untuk desain pelatihan-pelatihan sesuai tersebut adalah sebesar $996,000, kurang dari 0,1% dari total tersebut di bawah program BOS-KITA. BOS akan didesentralisasi ke dana BOS yang sebesar $1,2 miliar untuk tahun fiskal 2008. pemerintah daerah pada tahun fiskal 2011; audit oleh BPKP akan terus Mengingat temuan-temuan penggunaan yang kurang seusai tersebut dilaksanakan. 4. Keluhan apa saja yang diterima terkait dengan BOS dan bagaimana keluhan-keluhan tersebut ditangani? Selain memberikan pelatihan-pelatihan, Kemdiknas juga sudah sekolah dan komite sekolah), dan juga pada berbagai poster yang membentuk sistem penanganan keluhan untuk program BOS. Temuan telah disebarluaskan. Poster-poster tersebut juga mencantumkan yang diperoleh dari sistem penanganan keluhan ini menunjukkan jumlah dana BOS per siswa dan tujuan dari dana BOS itu sendiri. bahwa dari 123 kasus yang diterima pada rentang Januari-Oktober Panduan untuk Standard Operating Procedure (SOP) baru-baru ini 2009, kebanyakan keluhan (50,4%) terkait dengan iuran yang ditarik telah disusun di bawah proyek BOS-KITA, yang ditujukan untuk sekolah (lihat Tabel 1). Kasus-kasus yang tidak diselesaikan disebabkan sistem penanganan keluhan di tingkat pemerintah. Dengan cara ini, oleh kurangnya informasi. protokol untuk menerima, mencatat, dan menyelesaikan keluhan Pemerintah secara aktif mendorong masyarakat dan pemangku yang masuk, disesuaikan dengan jenis keluhannya, menjadi lebih kepentingan lainnya, melalui berbagai pelatihan dan kampanye jelas bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. media, untuk melaporkan keluhan dan juga memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan BOS melalui telepon bebas biaya yang 1 US$8,5 juta dari DESP digunakan untuk pelatihan BOS di seluruh Indonesia pada nomornya dicantumkan di manual BOS (yang dikirimkan ke setiap tahun 2009.  Tabel 1: Ringkasan Keluhan terkait BOS (Januari