Gender equality and education : Kesetaraan gender dan pendidikan

73031  BAHASA INDONESIA Indonesia mengalami kemajuan dalam pengurangan kesenjangan gender di beberapa area kunci di endowment (kesehatan dan pendidikan), kesempatan, dan voice dan agency, serta perangkat hukum yang diperlukan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan, tetapi masih ada berbagai tantangan. Indeks paritas gender di pendidikan telah tercapai. Kesehatan ibu meningkat secara signifikan. Tidak ada kesenjangan gender yang berarti di kematian bayi dan anak di bawah lima tahun juga berbagai capaian kesehatan lainnya. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terus bertumbuh dengan kembalian yang lebih baik bagi perempuan berpendidikan dibanding laki-laki. Representasi politik perempuan meningkat. Tantangan tetap ada di MMR, HIV/AIDS, stunting dan wasting, ‘gender streaming’ di pendidikan, kesempatan ekonomi, akses terhadap keadilan, dan voice dan agency dalam pengambilan keputusan-keputusan berpengaruh. Tantangan ini kontras dengan munculnya kecenderungan kebijakan tidak ramah perempuan di tingkat daerah. Capaian-capaian kunci dan isyu-isyu yang masih harus digarap ini dipaparkan di delapan Kertas Kerja yang dikembangkan oleh Pemerintah (Kementerian Perencanaan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bersama dengan mitra pembangunan (Bank Dunia, AusAID, CIDA, Kedutaan Belanda, DFID, dan ADB). Kertas Kebijakan 1: Pengarusutamaan Gender diadopsi sejak penerbitan Instruksi Presiden No 9/2000. Instruksi Presiden No 3/2010 dan beberapa regulasi lainnya dari kementerian mengenai pengarusutamaan gender mengatur lebih jauh upaya-upaya menuju pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Munculnya peraturan-peraturan yang tidak ramah perempuan di tingkat daerah menandai pentingnya penegakan hukum dan kerangka kebijakan pengarusutamaan gender, koordinasi di antara kementerian nasional dan institusi publik di berbagai tingkat, serta replikasi praktek-praktek yang baik. Kertas Kebijakan 2: Kesetaraan Gender dan Kesehatan di Indonesia menunjukkan baik capaian positif maupun tantangan di keempat area kunci kesehatan terkait dengan MDGs. Upaya-upaya penting telah dilakukan untuk menaikkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan tetapi Indonesia perlu bekerja keras untuk mengurangi tingginya kematian ibu, meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi serta pencegahan dan perawatan HIV bagi perempuan dewasa dengan HIV yang jumlahnya terus meningkat. Kertas Kebijakan 3: Kesetaraan Gender dan Pendidikan merupakan salah satu capaian kunci untuk Indonesia. Target MDG untuk kesenjangan gender dalam APM berada pada jalur pencapaian di 2015, utamanya apabila kesenjangan di tingkat propinsi teratasi. Fokus saat ini adalah pada langkah-langkah sistemik untuk menaikkan akses terhadap peningkatan outcome dari pendidikan yang lebih responsif gender. Tantangannya tetap pada pengarusutamaan perspektif gender dalam pendidikan, melibatkan penaksiran implikasi dari berbagai aksi pendidikan yang direncanakan (legislasi, kebijakan atau program) terhadap anak-anak laki-laki dan perempuan, di keseluruhan area dan tingkat. Kertas Kebijakan 4: Kesempatan Kerja, Migrasi, dan Akes ke Keuangan masih menjadi tantangan dimana tanpa upaya yang memadai bisa menghambat pembangunan. Rata-rata pertumbuhan tahunan tenaga kerja perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja lebih tinggi dari laki-laki, tetapi perempuan terus mengalami lebih rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja dan lebih tingginya tingkat pengangguran, lebih buruknya kualitas kerja dan lebih rendahnya tingkat upah, terbatasnya akses terhadap sumber daya, diskriminasi dalam promosi dan perekrutan, dan lebih tingginya tingkat informalitas ekonomi. Perempuan merupakan mayoritas dari mereka yang bekerja sendiri, pekerja rumah tangga tak dibayar, dan buruh migran, membuat mereka rentan terhadap ketidakamanan pribadi dan finansial, trafficking dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Upaya menutup kesenjangan gender ini membutuhkan fokus perhatian pada kesetaraan kesempatan kerja, keterkaitan dan ketepatan pelatihan dan ketrampilan perempuan dengan pasar tenaga kerja, faktor-faktor yang mendasari segmentasi pasar tenaga kerja, dan kesenjangan gender dalam upah dan kesempatan berkarir. Kertas Kebijakan 5: Kemiskinan, Kerentanan dan Proteksi Sosial merupakan salah satu prioritas utama pembangunan dari Pemerintahan saat ini. Sementara tingkat kemiskinan nasional turun dari 16.7% (2004) ke 13.3% (2010) dan tingkat kemiskinan antara rumah tangga berkepala rumah tangga perempuan (RTP) lebih rendah dari rumah tangga berkepala rumah tangga laki-laki (RTL), tingkat penurunan kemiskinan secara keseluruhan untuk RTP lebih rendah dari RTL. Ini terlepas dari telah tercakupnya secara baik RTP di semua program Perlindungan Sosial. Peningkatan teknik-teknik pentargetan akan mengurangi kesalahan pengecualian dan pengikutsertaan serta akan memastikan bahwa lebih banyak RT miskin menerima perlindungan sosial. Tantangannya adalah memastikan bahwa mekanisma targeting yang baru memasukkan indikator-indikator kemiskinan yang mencerminkan karakteristik RT miskin dan rentan juga kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap manfaat program di dalam RT. Kertas Kebijakan 6: Kesetaraan Gender dalam Managemen Kebencanaan dan Adaptasi Iklim menyoroti dampak kebencanaan berbasis gender. Banyak pembelajaran berarti dari Tsunami Aceh mengenai praktek-praktek yang baik dari managemen kebencanaan yang responsif gender. Ini perlu menjadi masukan dan memperkuat keseluruhan kebijakan, program dan institusi di tingkat nasional dan lokal terkait upaya mengatasi akar masalah kerentanan berbasis gender, memastikan penggunaan analisa gender dan data terpilah berdasar jenis kelamin, serta memberikan pertimbangan yang setara untuk hak dan kapasitas laki-laki dan perempuan. Kertas Kebijakan 7: Suara Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan di Indonesia meningkat karena, antara lain, aksi afirmasi pencalonan dan partisipasi politik perempuan di 2008. Representasi perempuan di Parlemen (DPR) meningkat dari 11% (2004-2009) ke 18% (2009-2014). Representasi tetap lebih rendah dari 30% yang diharapkan dan tidak memadai di area-area kritis lainnya dari layanan publik dan peran-peran pengambilan keputusan. Kesenjangan yang berarti dalam partai politik dan keseluruhan tingkat pemerintah nasional dan daerah, membatasi pencapaian MDG untuk pemberdayaan perempuan. Konstitusi dan kerangka hukum Indonesia memastikan kesetaraan hak untuk perempuan. Pemerkuatan hukum/regulasi serta implementasi dan monitoring bisa lebih efektif mengatasi tantangan-tantangan institusional dan sosio-kultural perempuan. Kertas Kebijakan 8: Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP): Kekerasan Domestik dan Perdagangan Manusia di Indonesia menunjukkan baik kemajuan maupun hal-hal yang masih perlu diatasi. Dibutuhkan lebih banyak lagi upaya untuk penegakan hukum, pengembangan kapasitas dari pemberi layanan dan masyarakat lebih luas, dan penyebaran layanan ke wilayah kota dan desa. Meningkatnya kecenderungan perdagangan manusia membutuhkan upaya-upaya yang lebih terintegrasi untuk pencegahan, proteksi, prosekusi dan reintegrasi.  KERTAS KEBIJAKAN 3 KESETARAAN GENDER DAN PENDIDIKAN K ertas Kebijakan ini menyoroti kemajuan signifikan yang dicapai untuk meningkatkan akses dan paritas dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) untuk kesetaraan gender dan pendidikan (Tabel 1). Fokus saat ini terletak pada upaya pengembangan langkah- langkah sistematis yang dapat meningkatkan akses untuk pencapaian hasil ‘outcome’ mutu pendidikan yang lebih baik, yang lebih responsif gender. Jika disparitas di tingkat propinsi ditangani dengan baik, maka arah untuk pencapaian paritas gender dalam partisipasi murni di semua jenjang pendidikan masih berada pada jalur yang tepat, yang sesuai dengan target MDG yang harus dicapai hingga tahun 2015. Upaya pengarusutamaan gender dalam pendidikan masih menghadapi tantangan. Untuk itu perlu dilakukan penilaian dampak terhadap perempuan dan laki-laki dari setiap kegiatan yang direncanakan, termasuk menyangkut legislasi, kebijakan atau program di semua bidang dan jenjang pendidikan. Program pendidikan yang responsif gender mengintegrasikan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pendidikan. Status Saat Ini tingkat melek huruf untuk perempuan kelompok usia ini masih sedikit dibawah laki-laki, (Bappenas. 2010). Rasio melek huruf perempuan dan laki-laki telah tercapai pada kelompok usia 15-24 Disparitas gender antar propinsi masih tahun (Target MDG no. 3). ditemukan pada jenjang sekolah menengah pertama, menengah atas dan pendidikan B erbagai program pemerintah seperti Program Sekolah Satu Atap (menyatukan SD dan SMP), tinggi. Pembangunan ‘Sekolah Kecil’, Sekolah Satelit di daerah miskin dan terpencil, Bantuan Operasional Sekolah Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesetaraan gender untuk Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat nasional. Tahun 2009, IPG (BOS), Beasiswa Siswa Miskin, Bantuan Langsung Tunai dan Dana Alokasi Khusus telah berhasil mengurangi di sekolah dasar (SD / MI / Paket A) adalah 99,73, hambatan akses terhadap pendidikan. Tahun 2009, sementara di sekolah menengah pertama (SMP/ Indeks Paritas Gender (IPG) nasional melek huruf MTs/Paket B) 101,99, sekolah menengah atas (SMA/ untuk kelompok usia 15-24 tahun hampir 100, dengan MA/Paket C) 96,16, dan pendidikan tinggi 102,95. tingkat melek huruf perempuan sebesar 99,4% dan Disparitas antar propinsi dan dalam propinsi yang laki-laki 99,5% (lihat Gambar 1). Namun, di 16 propinsi sama tetap ada (lihat Gambar 1 dan 2). Data Susenas 1 NEW brief 3 indo.indd 1 6/13/2011 2:13:47 AM  KERTAS KEBIJAKAN 3 2009 menunjukkan bahwa IPG untuk APM di tingkat Angka putus sekolah anak laki-laki lebih SD berkisar antara 96,39 (Papua Barat) hingga 102,5 tinggi di semua jenjang pendidikan dan (Kepulauan Riau) yang mengindikasikan bahwa APM bervariasi berdasar propinsi. perempuan terhadap laki-laki tidak berbeda nyata antar propinsi. Di tingkat SMP, IPG berkisar antara 89,54 (Papua) A da perbedaan yang signifikan antara angka putus sekolah anak laki-laki dan perempuan di tingkat SD di beberapa propinsi. Pada tingkat SMA, data hingga 116,17 (Gorontalo), sementara di SMA berkisar nasional menunjukkan bahwa di 8 propinsi terlihat antara 68,60 (Papua Barat) hingga 143,22 (Kepulauan lebih banyak perempuan putus sekolah dibanding Riau). Propinsi dengan IPG kurang dari 90 untuk laki-laki (lihat Gambar 3). Di propinsi NTT, angka SMA meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, putus sekolah anak laki-laki di tingkat SD 8 kali lebih Nusa Tenggara Barat, Papua, and Papua Barat (6 tinggi dibanding perempuan (masing-masing 8% propinsi). Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya dan 0,02%). Di propinsi Bangka Belitung angka putus mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya Di tingkat SMP, IPG berkisar antara 89,54 (Papua) hingga 116,17 (Gorontalo), sementara sekolah anak laki-laki di tingkat SMP 7 kali lebih tinggi pencapaian indikator-indikator tingkat propinsi dan di SMA berkisar antara 68,60 (Papua Barat) hingga 143,22 (Kepulauan Riau). Propinsi dibanding perempuan. Di Propinsi Sulawesi Tenggara kabupaten/kota, dengan Di tingkat IPGkurangdari90untuk  SMP,  IPG  berkisar  antara yang  89,54 bisa SMAmeliputi  (Papua) digunakan DKIJakarta,Jawa  hingga sebagai Barat,Jawadasar  116,17 (Gorontalo), Timur,Nusa  sementara Tenggara  Barat,  Papua,  and  Papua  Barat  (6 propinsi).  Kesenjangan anak  ini   laki mengindikasikanͲlaki danangka  perempuan putus di sekolah  tingkat di  SDSMA adalah 10,98%  di beberapa  propinsi. untuk  Pada tingkat SMA, data di SMA dalam  berkisar perlunya  perumusan antara 68,60  mengidentifikasi  (Papua  faktor perencanaan  Barat) hingga  penyebab rendahnya dan  143,22 penganggaran  (Kepulauan  pencapaian  Riau).Ͳindikator  indikator Propinsi dengan tingkatIPG propinsi kurangdari 90 dan   untukSMAmeliputi kabupaten/kota,  yangDKI Jakarta,  bisa JawaBarat,  digunakan nasional Jawa  sebagai Timur,  dasar menunjukkan  dalam Nusa  laki-laki  bahwa dan 8,41%  propinsi  di 8untuk  terlihat lebih perempuan. Angka  banyak putus  perempuan putus Tenggara responsif perumusan  Barat,  Papua, perencanaan gender.  and  Papua dan  Barat (6 propinsi). penganggaran Kesenjangan responsifgender.   ini mengindikasikan sekolah dibanding  lakiͲlaki  (lihat Gambar propinsi  3). Di tinggi  NTT, angka putus sekolah anak perlunya   mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya pencapaian indikatorͲindikator sekolah ditingkat pendidikan menunjukkan tingkat  propinsi Gambar 1:IPG  dari dan  kabupaten/kota, APM untukTingkatSD/MI/Paket  yang A bisa dan SMP/MTs/Paket digunakan sebagaiB, laki  Ͳ laki  dalam dasar di tingkat   SD 8 kali lebih tinggi dibanding perempuan (masingͲmasing 8% dan perumusanperencanaan BerdasarPropinsi, 2009 danpenganggaran responsifgender. 22,5% laki-laki dan 14,5% perempuan (Kemendiknas,  Gambar 1: IPG dari APM untuk Tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket  0,02%). Di B,  propinsi Bangka Belitung angka putus sekolah anak lakiͲlaki di tingkat SMP 7  Berdasar Gambar 1:IPGdari Propinsi, APMuntuk 2009TingkatSD/MI/PaketAdanSMP/MTs/PaketB, kali lebih tinggi dibanding 2008). Di sekolah Madrasah, perempuan. DiPropinsi anak laki-laki Sulawesi putus Tenggara angkaputussekolah  BerdasarPropinsi,2009   di SMA adalah 10,98% sekolah jauh  untuk lebih  laki Ͳlakibanyak  dan 8,41% di semua tingkatan. Di  untuk perempuan.  Angka putus sekolah     ditingkat pendidikan sekolah  tinggi Madrasah Ibtidaiyah(MI),  menunjukkan 22,5%  laki 61,3% anak  dan 14,5% perempuan Ͳlakilaki-laki   (Kemendiknas,2008).  Di  sekolah  Madrasah,  anak putus sekolah, diikuti 66,4% di Madrasah Tsanawiyah  laki Ͳlaki  putus sekolahjauhlebihbanyak   di  semua  tingkatan.  Di  sekolah  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  61,3%   anak lakiͲlaki putus   (MTs) dan 57,1% di Madrasah Aliyah (MA), (Situs Web   sekolah, diikuti 66,4% di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 57,1% di Madrasah Aliyah     (MA),(SitusWebKemendag, Kemendag,2008/2009). 2008/2009).   IPGͲ- SDSD IPGͲ- SMP SMP    Sumber:Susenas2009/LaporanBappenastentangPencapaianMDGIndonesiatahun2010 Gambar Gambar 3 : Angka Angka 3: Putusuntuk Putus Sekolah Sekolah untuk SD dan SMP,SD danSMP, Berdasar Jenis  Kelamin   Gambar 2:IPGdariAPMuntukTingkatSMA,BerdasarPropinsi,2009   – 2007/2008  2003/2004 BerdasarJenisKelamin2003/2004–2007/2008 Sumber: Susenas 2009/Laporan Bappenas tentang Pencapaian MDG Indonesia tahun  2010 SD IPGͲ- SD SMP IPGͲ- SMP  Drop out Putus Rate Sekolah Angka (%) di SD & SMP (%) at primary junior secondary Menurut school by Jenis Kelamin, Sumber:Susenas2009/LaporanBappenastentangPencapaianMDGIndonesiatahun2010 Gambar 2:IPGdariAPMuntukTingkatSMA,BerdasarPropinsi,2009  2003/2004-2007/2008 sex, 2003/2004 - 2007/2008 6  Gambar 2: IPG dari APM untuk Tingkat SMA, Berdasar Propinsi, 2009  5  4   3  2   Sumber:Susenas2009/LaporanBappenastentangPencapaianMDGIndonesiatahun2010  1 Angka putus sekolah anak lakiͲlaki lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dan bervariasi berdasar propinsi. Ada perbedaan yang signifikan antara angka putus sekolah 0  A Sumber:Susenas2009/LaporanBappenastentangPencapaianMDGIndonesiatahun2010 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008  2 Angka putus : sekolah  Sumber Susenas 2009/ anak  lakiͲlaki Laporan  lebih tentang Bappenas tinggi Pencapaian jenjang di semua MDG Indonesia tahun  dan  pendidikan Prima ryͲlaki naklaki School  (SD/MI) disekolah Boys dasar(SD/MI)  Anakry Prima School perempuan (SD/MI) di Gi sekolahdasar rls  (SD/MI) bervariasi 2010 berdasar propinsi. Ada perbedaan yang signifikan antara angka putus sekolah   Juni or Anak Juni or Anak Seconda laki Seconda perempuan ry(SMP/MT) Ͳlakidisekolah diry Boys(SMP/MT) menengahpertama (SMP/MT) sekolah menengah Gi rls (SMP/MT) pertama  2 Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, “Indikator Pendidikan di Indonesia 2007/2008