Roads to growth and development : Jalan menuju peningkatan dan pengembangan

BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53481 Jalan Menuju Peningkatan dan Pengembangan Pesan Pokok 1. Pengembangan Jalan Bebas Hambatan Trans-Jawa dan penanganan tertundanya pengembangan jalan bebas hambatan. Mengingat manfaat jangka panjangnya bagi kehidupan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan membuat keputusan strategis untuk membangun proyek jalan bebas hambatan Trans-Jawa. Sebagai salah satu pilihan, pemerintah dapat memberi dana awal pembebasan tanah dan melakukan konsolidasi berbagai pemegang konsesi menjadi suatu perusahaan induk dengan modal terbuka untuk mengumpulkan tambahan pembiayaan dari investor swasta (pemegang saham). 2. Pemisahan perumusan kebijakan dari penyampaian layanan dan klarifikasi peran dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga bidang jalan raya: Menetapkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan untuk memelihara jalan sesuai dengan prinsip- prinsip pendanaan jalan generasi kedua; Memperkenalkan dan memopulerkan Kontrak Jalan Berbasis Output dan Kinerja untuk mengelola dan memelihara proyek-proyek jalan secara jangka panjang (3-7 tahun); Restrukturisasi pengelolaan jalan nasional sejalan dengan praktik pengelolaan layaknya perusahaan: Dirikan badan jalan nasional yang otonom bagi jalan-jalan bukan tol; Mendirikan badan-badan jalan semi otonom untuk perencanaan strategis dan pengelolaan jaringan jalan provinsi yang diperluas (Provinsi dan Kabupaten). 3. Menyiapkan strategi keamanan jalan nasional dan rencana tindakan yang menetapkan batas waktu yang jelas untuk program peningkatan kelembagaan dan tindakan yang terarah. belanja masyarakat di bidang transportasi ke jalan pada Posisi Indonesia Saat Ini tahun 2008. Pemerintah juga telah memulai sejumlah reformasi fiskal dan peraturan perundangan, yang Transportasi lewat jalan adalah cara yang paling banyak termasuk: digunakan di Indonesia, dengan sekitar 70 persen dari ton pengiriman per km dan 82 persen dari penumpang/ Amandemen Undang-Undang No 22 tentang km. Investasi di bidang transportasi jatuh dari 2,2% Lalu-Lintas dan Transportasi Jalan yang secara PDB sebelum tahun 1997 menjadi hanya sedikit di khusus memberikan ruang bagi penyelenggaraan dana atas 0,7% dari PDB di tahun 2000, dan sejak itu telah pemeliharaan jalan (Pasal 30). meningkat sampai sekitar 1,7% dari PDB di tahun 2007 Penciptaan ruang fiskal melalui melalui pemotongan (Tabel 1). Tingkat investasi ini tidaklah cukup untuk subsidi bahan bakar. Peningkatan harga bahan bakar memenuhi peningkatan kebutuhan Indonesia akan pada bulan Oktober 2005 menambah sekitar 10 prasarana transportasi, dan telah menjadi penghalang bagi miliar dolar Amerika ke anggaran per tahun sehingga pembangunan sosial dan ekonomi dan sekitar 15 juta jiwa memungkinkan penambahan belanja untuk prioritas di daerah terpencil masih tidak memiliki akses ke jaringan pembangunan, termasuk untuk jalan. Penghilangan jalan yang tersedia sepanjang tahun1. sisa subsidi energi yang masih besar (terutama bahan bakar) akan makin menurunkan penyimpangan biaya Pemerintah menyadari tantangan ini dan mengambil transportasi dan memungkinkan peningkatan belanja tindakan untuk mengatasi kesenjangan, dengan pada bidang transportasi yang diprioritaskan.2 menempatkan lebih dari 60 persen dari keseluruhan 2 Making the most of Indonesia's new opportunities: Indonesia Public 1 Making the New Indonesia Work for the Poor; World Bank; 2007 Expenditure Review, 2007, World Bank 2 | BANGKITNYA INDONESIA Partisipasi sektor swasta yang ditingkatkan. Undang- Gambar 1: Total investasi dalam prasarana sebagai bagian dari PDB undang telah ditetapkan dan Satuan Kerja Manajemen % of GDP Risiko pada Departemen Keuangan (Depkeu) telah 8 dibentuk untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta di dalam prasarana. Penetapan Perpres 67/2005 dan 6 Kepres 38/2006 menetapkan kriteria untuk Kemitraan Transport Irrigation WSS Energy Telecom Pemerintah-Swasta (PPP) yang membutuhkan 4 dukungan pembiayaan dari pemerintah. Kemajuan telah dicapai melalui pembentukan dana khusus untuk pembebasan tanah. 2 Pemisahan fungsi peraturan dari penyampaian layanan jalan tol melalui restrukturisasi Jasa Marga dan 0 pendirian badan pengatur yang baru Badan Pengatur 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jalan Tol (BPJT), 2005). Penyelesaian masalah Sumber: Data statistik pemerintah untuk pemerintah tingkat nasional dan daerah; Laporan tahunan BUMN; Database PPI Bank Dunia untuk investasi swasta, pembebasan tanah masih merupakan prioritas dalam di luar proyek-proyek yang dibatalkan agenda pemerintah. Memperkuat prosedur pengadaan pada Departemen Pekerjaan Umum melalui peningkatan sistem Tabel 1: Kondisi Jaringan Jalan pengadaan elektronis. Pendelegasian tanggung jawab pengelolaan jalan- Panjang Baik & Cukup Buruk Status Jalan jalan provinsi dan kabupaten kepada pemerintah (km) (percent) (persen) daerah, untuk mendukung daya tanggap terhadap Nasional 34629 83.0 17.0 kebutuhan penduduk. Provinsi 46499 63.0 37.0 Daerah 240946 43.0 57.0 Walau ada banyak kemajuan, serangkaian tantangan khusus terhadap sektor jalan harus dipecahkan agar Kota 25518 96.0 4.0 Indonesia dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi sosial Tol 649 100.0 0.0 ekonominya: Total 348241 54.0 46.0 Jalan-jalan arteri yang padat dan kurangnya investasi Sumber: PJM 2005 dan KMPU 2006 dan DGH 2008 di jalan bebas hambatan harus ditangani. Pada tingkat nasional, kurangnya jaringan jalan arteri berkualitas tinggi pada jalur perdagangan dan komersial utama tetapi belum pulih menjadi 87% seperti yang dijumpai serta padatnya jalan-jalan arteri, telah meningkatkan pada tahun 2000. Lebih dari sepertiga jalan-jalan waktu perjalanan dan biaya transportasi. Walaupun provinsi dan lebih dari setengah jaringan jalan tingkat beberapa kemajuan telah dicapai pada penyusunan kabupaten berada pada kondisi yang buruk (Tabel 1). perundangan subsektor jalan tol, kemajuan yang Ketersediaan jalan untuk segala musim yang rendah dicapai sampai saat ini akan penerapan proyek-proyek ini menghalangi upaya pengentasan kemiskinan dan PPP masih kurang menggembirakan. Hanya 650 ketersediaan layanan dasar kepada kaum miskin, km jalan tol yang sudah tersedia, terutama di daerah terutama di belahan Indonesia Timur. perkotaan, dibandingkan dengan sekitar 2.000 km yang Terdapat kurangnya mekanisme pendanaan yang dibutuhkan.3 berkesinambungan bagi pemeliharaan jalan. Secara keseluruhan kualitas jalan-jalan wilayah Pemeliharaan aset jalan sebaiknya memiliki pendanaan telah menurun, dan kondisi jalan-jalan nasional berkelanjutan, tetapi pola belanja yang belakangan belum pulih sampai ke tingkat pada tahun 2000. terjadi mencerminkan ketergantungan yang terlalu Walaupun terdapat peningkatan pendanaan dan besar pada anggaran masyarakat. Pendapatan yang pembaruan penekanan pada pemeliharaan, jalan-jalan dikumpulkan melalui pungutan kepemilikan kendaraan belum kembali kepada kondisi mereka sebelum tahun dan surat izin mengemudi, pungutan bahan bakar 1997/98. Persentase jalan-jalan nasional yang berada dan berbagai pungutan pengguna jalan pada tingkat pada kondisi baik dan cukup telah meningkat dari nasional dan daerah melebihi biaya pemeliharaan 81,6% di tahun 2006 menjadi 83,3% di tahun 2008, jalan. Akan tetapi, pendapatan itu digolongkan sebagai pajak umum dan aturan perundangan menghalangi pembentukan mekanisme pendanaan yang 3 Sumber: Rencana Strategis: Departemen Pekerjaan Umum, berkesinambungan bagi jalan. 2005-2009, terbitan Maret 2005 .  Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3 Gambar 2. Indonesia: Kecenderungan Kematian di Jalanan, 1997-2007 menyelesaikan Trans-Jawa sebagai unsur penting 118,000 tulang punggung prasarana jalan di Indonesia. Jumlah kematian karena lalu lintas jalan 160,000 Kepadatan lalu lintas sepanjang jalur-jalur utama 140,000 dan jalur masuk ke kota-kota utama di pulau Jawa 12,000 sangatlah memprihatinkan. Pengadaan sistem bebas 10,000 hambatan akses terbatas dengan kualitas tinggi lintas 8,000 Jawa, menghubungkan kota-kota utama antara Jakarta 6,000 dan Surabaya, akan memberikan manfaat sosial dan 4,000 ekonomi yang penting. Hal ini akan membutuhkan 2,000 keputusan strategis untuk memberikan dana awal 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 pembebasan tanah dan melakukan konsolidasi berbagai konsesi menjadi suatu perusahaan induk dengan Sumber: Kepolisian Republik Indonesia modal terbuka dan kemampuan untuk mengumpulkan tambahan pembiayaan dari investor swasta (pemegang Kapasitas dan kinerja pengelolaan jalan lemah. saham). Umumnya alokasi program dan anggaran tidak cukup Menangani tertundanya investasi dalam didasarkan pada kriteria objektif, tidak transparan pengembangan jalan bebas hambatan secara lebih dan kurang sesuai dengan kehendak masyarakat. luas. Perhatian yang lebih besar telah diberikan pada Keterbatasan ini kemudian diperburuk oleh prosedur beberapa tahun terakhir untuk meragamkan sumber- pengadaan yang sangat panjang dan lemahnya kendali sumber pembiayaan bagi investasi jalan tol. Pengalaman dan pengawasan akan kualitas pekerjaan jalan. Biaya menunjukkan bahwa terdapat batasan sampai sejauh yang tinggi untuk penyampaian layanan jalan yang mana pembiayaan pemerintah dapat digantikan. Salah buruk, pekerjaannya umumnya memiliki kualitas yang satu jalan untuk menjawab tantangan pembiayaan rendah, dan kolusi antar kontraktor tetap menjadi adalah dengan menanggulangi keterbatasan yang masalah. Direktorat Jendral Jalan Raya (DGH) bekerja mengelilingi persiapan dan pelaksanaan proyek PPP pada rasio staf/panjang jalan yang sangat tinggi melalui: (i) menginvestasikan lebih banyak waktu yang menawarkan ruang untuk peningkatan praktik dan sumber daya keuangan dalam tahap persiapan pengelolaan jalan. Perbandingan staf/jaringan DGH proyek, (ii) meningkatkan pemilihan proyek, dan (iii) adalah 12,5 staf/100 km. Perbandingan itu lebih dari meningkatkan dialog dengan para investor dan pemberi enam kali lebih tinggi dari tingkat efisiensi 2 staf/100 pinjaman. Hal yang terakhir akan membutuhkan km yang disarankan. pendukung proyek-proyek PPP dan suatu komitmen Keamanan jalan yang buruk merupakan masalah untuk melaksanakan jumlah minimum proyek-proyek yang serius dan makin meningkat. Sekitar 50 jiwa jalan tol yang memadai melalui PPP. Sebagai langkah melayang di jalanan Indonesia setiap hari. Lalu perantara, bantuan teknis bagi persiapan proyek (seperti lintas kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, konsultan transaksi) harus diberikan bagi BPJT. diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan, Pisahkan perumusan kebijakan dari penyampaian yang akan makin memperburuk keadaan, kecuali suatu layanan dan perkuat keseluruhan kerangka kerja tindakan segera diambil (lihat Gambar 2). kelembagaan, untuk secara jelas membedakan peranan yang dimainkan oleh para pemangku kepentingan utama dalam bidang jalan untuk perumusan kebijakan, Prioritas Kebijakan untuk penyampaian kebijakan dan pelaksanaan pekerjaan. Menetapkan Dana Pemeliharaan Jalan untuk Indonesia yang sedang Bangkit memberikan pembiayaan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk memelihara aset jalan. Mengingat ukuran dan sasaran pembangunan sosial Biaya ekonomi jaringan jalan yang kondisinya ekonominya, terdapat kebutuhan untuk membangun bidang memburuk adalah tiga kali lebih besar dari biaya transportasi yang aman dan efisien, dengan jalan raya memelihara aset jalan. Penyusunan mekanisme memegang peranan yang penting. Untuk mencapai sasaran pembiayaan berkesinambungan untuk pemeliharaan ini, dibutuhkan tindakan tegas pada bidang-bidang utama jalan adalah kuncinya. Mekanisme apapun harus berikut: dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip "pengguna yang membayar" dan didapat melalui Membangun Jalan Bebas Hambatan Trans-Jawa. pungutan penggunaan jalan, termasuk pungutan Pokok-pokok program permerintah beberapa tahun bahan bakar dan pajak izin kendaraan. UU lalu-lintas ke depan dapat menyertakan suatu desakan untuk dan transportasi yang diamandemen secara jelas 4 | BANGKITNYA INDONESIA menyatakan pembentukan Dana Pemeliharaan Jalan. Meningkatkan keamanan jalan dengan menyusun Dana tersebut harus dibentuk sesuai dengan prinsip- strategi keamanan jalan nasional dan rencana prinsip Generasi Kedua, dengan ciri-ciri adanya tindakan. Strategi itu harus mencakup persyaratan peraturan perundangan yang jelas mengenai peran dan keamanan pengguna jalan dan melibatkan seluruh tanggung jawab, pengawasan yang kuat oleh badan pemangku kepentingan lintas pemerintah, swasta, kemitraan pemerintah-swasta, sistem keuangan yang lembaga swadaya masyarakat, media dan masyarakat baik dan suatu struktur pengelolaan yang ramping umum. Harus dihubungkan dengan strategi-strategi dan efisien. Badan pengelola dana itu harus bertindak bidang lain (seperti kesehatan) dan menetapkan sebagai pembeli, dan bukan sebagai pemberi layanan sasaran keamanan yang tinggi, dilengkapi dengan pemeliharaan jalan. tindakan nasional yang menetapkan tindakan-tindakan Memperkenalkan praktik-praktik pengelolaan yang khusus agar mencapai hasil dalam jangka waktu yang lebih efisien dan seperti layaknya perusahaan. Semua ditetapkan. upaya harus dibuat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jalan. Efisiensi dan penghematan biaya dapat dicapai dan dirasakan dampaknya oleh pengguna Boks 1 - Kontrak Berbasis Output: Pemeliharaan jalan dengan meningkatkan pertanggungjawaban jalan provinsi di Argentina keuangan dan pengelolaan, menjawab kurangnya staf teknis dan memberikan struktur imbalan yang bersaing. Dampak kontrak-kontrak pemeliharaan jalan Jalan lain untuk mencapai efisiensi adalah dengan berdasarkan kinerja yang diterapkan di Argentina memasyarakatkan penggunaan Kontrak Berbasis (uji coba tahun 1996