The effect of troop withdrawal on extortion : decentralized corruption on trucking routes in Aceh : Dampak penarikan pasukan terhadap pungutan liar : desentralisasi korupsi pada rute truk angkutan di Aceh

Understanding Conflict Dynamics and Impacts in Indonesia No.2/Februari 2010 Catatan Kebijakan Memahami Dinamika dan Dampak Konflik Conflict and Development di Indonesia Program 53334 Edisi 02 Februari 2010 Dampak Penarikan Pasukan terhadap Pungutan Liar: Desentralisasi Korupsi pada Rute Truk Angkutan di Aceh Pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi dan Ada dua implikasi terhadap keberlanjutan militer yang menangani pos-pos keamanan komitmen Pemerintah Indonesia untuk Catatan Kebijakan ini berdasarkan di pinggir jalan selalu menjadi masalah memerangi korupsi dan dalam menerapkan artikel-artikel berikut ini: di setiap wilayah yang mengalami konflik upaya anti-korupsi di wilayah lain. Pertama, berskala besar di Indonesia. Penarikan secara ada kesan bahwa dalam banyak hal, suatu Olken, Benjamin A. dan Patrick Barron bertahap terhadap pasukan keamanan dari kebijakan sederhana dengan mengurangi (2009). "The Simple Economics of Aceh menyusul perjanjian perdamaian jumlah pos keamanan pinggir jalan dapat Extortion: Evidence from Trucking in Helsinki Tahun 2005 memberi peluang mengurangi korupsi. Kedua, kasus ini Aceh (Penjelasan Ekonomi Sederhana untuk meneliti pengaruh pengurangan menggambarkan bahwa menangani korupsi mengenai Pungutan Liar: Bukti dari jumlah pos-pos keamanan terhadap jumlah dengan sasaran jajaran teratas suatu Pengangkutan Truk di Aceh)". Journal keseluruhan pungli terhadap truk-truk organisasi malah dapat mengakibatkan of Political Economy 117(3): 417-452. pengangkut barang. Sebuah kajian dibawah pengenaan pungli yang lebih tinggi, apabila program Konflik dan Pembangunan (C&D) hal ini mengakibatkan skema pungli yang menemukan bahwa penarikan pasukan terpusat menjadi terdesentralisasi. selama enam bulan setelah perjanjian Dua seri Catatan Kebijakan perdamaian telah mengurangi pungli, diterbitkan oleh Program Konflik namun proporsinya lebih kecil dibandingkan KATA PENGANTAR dan Pembangunan yang merupakan dengan pengurangan jumlah pos keamanan. Perjanjian perdamaian Helsinki tahun bagian dari Bank Dunia di Indonesia. Pengurangan 80 persen jumlah pos-pos 2005 antara Pemerintah Indonesia dan keamanan selama periode studi hanya Gerakan Aceh Merdeka mensyaratkan Seri pertama, "Memahami Dinamika mengurangi 51 persen jumlah pungli yang pemerintah menarik semua personil pasukan dan Dampak Konflik di Indonesia", dibayarkan di pos-pos keamanan. meringkas hasil-hasil penelitian keamanannya yang tidak ditugaskan secara tentang konflik di Indonesia. tetap di Aceh. Alhasil, 31.690 personil militer Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dan polisi