Empowering Indonesian communities through developing infrastructure services

95497 Profil: Pembangunan Berbasis Masyarakat di Indonesia April 27, 2010 PARTISIPASI LANGSUNG Memberdayakan masyarakat Indonesia melalui pengembangan infrastruktur dan layanan Ikhtisar Sebagai salah satu program berprioritas tinggi, Indonesia memusatkan pengentasan   kemiskinan pada program pembangunan berbasis masyarakat. Secara keseluruhan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mendorong masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan; menyediakan dukungan keuangan bagi masyarakat agar pendanaan kegiatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara langsung dan transparan; serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan bagi masyarakat yang paling memerlukannya. Laporan Lengkap - 6 Halaman Memberdayakan masyarakat Indonesia melalui Partisipasi Langsung dalam Pengembangan Infrastruktur dan Layanan - PDF, April 2010 Tantangan MULTIMEDIA Pada tahun 1998, Indonesia mengalami gejolak politik dan krisis keuangan. Negara ini ternoda oleh sistem pemerintahan dan politik yang dipenuhi praktik suap sehingga menimbulkan peningkatan kemiskinan yang luar biasa. Devaluasi mata uang Rupiah Indonesia, lebih dari 50 persen dan penutupan banyak pabrik, menimbulkan dampak besar bagi pendapatan masyarakat. Pemerintah baru pun mencari program yang dapat menghindari lapisan atas pemerintahan yang cenderung korup untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan sekitar 17.000 pulau dan jutaan desa di seluruh nusantara, Indonesia harus dapat menjangkau Hasil Lainnya wilayah-wilayah termiskin untuk memastikan bahwa penduduk di sana pun menikmati peluang yang sama untuk bertumbuh dan berkembang. Kemiskinan tanpa memiliki 38.000 penghasilan merupakan masalah serius terkait dengan malnutrisi dan tingkat kematian ibu, kurang mencukupinya akses ke air bersih dan sanitasi, serta hasil pendidikan. rumah berhasil diperbaiki dan Selain itu, ketidakseimbangan semakin meningkat dan dibangun kembali di Aceh, Nias, kesenjangan antar wilayah tetap tinggi. Pengentasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. kemiskinan menjadi prioritas bagi Indonesia. Pendekatan INFORMASI SELANJUTNYA Walaupun telah terjadi kemajuan signifikan dalam Bank Dunia di Indonesia pengentasan kemiskinan di beberapa tahun terakhir, masih Pembangunan Berbasis banyak masyarakat yang tetap miskin dan rentan. Masyarakat Berlanjutnya pertumbuhan ekonomi telah membantu banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan dengan menciptakan Indonesia: Partisipasi lapangan kerja dan meningkatkan pengeluaran publik untuk Masyarakat Setempat adalah Elemen Terpenting dalam kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Tingkat kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan di turun dari 16,7 persen jumlah penduduk di tahun 2004 Perdesaan menjadi 14,1 persen di tahun 2009. Meskipun penurunan ini signifikan, lebih dari 32 juta penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu setara dengan PROYEK US$21 per bulan, dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada di sekitar garis kemiskinan tersebut. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM-Urban) Untuk mempercepat upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan dan memastikan kesetaraan dan keikutsertaan, Program Nasional pada tanggal 16 Agustus 2006, Presiden Indonesia, Susilo Pemberdayaan Masyarakat Bambang Yudhoyono, mengumumkan Program Nasional Perdesaan (PNPM-Rural) Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai payung PNPM II - Perkotaan kebijakan dan operasional bagi semua program PNPM II - Perdesaan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. PNPM melanjutkan pengalaman keberhasilan sepuluh tahun pelaksanaan PNPM III - Perkotaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program PNPM III - Perdesaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang sekarang telah menjadi PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan, secara berurutan. Dengan mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (community-driven development - CDD) ditambah dengan bantuan teknis dan keuangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), PNPM sekarang telah menjadi program nasional yang mencakup semua desa dan kota di seluruh Indonesia. Tujuan PNPM Secara keseluruhan akan dicapai melalui: (a) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang terbuka; (b) penyediaan hibah kepada masyarakat secara langsung dan transparan untuk membiayai kegiatan pengentasan kemiskinan yang terbuka; serta (c) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk bermitra dengan masyarakat dalam menyediakan layanan. Hasil Mulai dari tahun 1998 sampai 2006, PPK dan P2KP telah menjangkau lebih dari 50.000 desa di perdesaan dan perkotaan sekaligus memberikan manfaat kepada lebih dari 11 juta keluarga melalui pencapaian yang signifikan. Evaluasi dampak 2008 yang sangat akurat mengenai PPK menunjukkan peningkatan konsumsi per kapita riil sebesar 11 persen di antara rumah tangga miskin dan jumlah rumah tangga yang keluar dari garis kemiskinan di tingkat kecamatan 9,2 persen lebih tinggi di daerah PPK dibandingkan dengan daerah pembanding. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa, sebagai akibat dari keikutsertaan dalam PPK, rumah tangga yang rentan di sekitar garis kemiskinan lebih sedikit berisiko jatuh ke dalam garis kemiskinan dan semakin lama suatu kecamatan mendapatkan pendanaan PPK, semakin besar perkiraan dampaknya pada pengeluaran rumah tangga perdesaan. PPK menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1,5 persen dibandingkan daerah pembanding. Pada bulan Oktober 2009, gabungan program PPK/PNPM Perdesaan dan P2KP/PNPM Perkotaan telah membangun dan merehabilitasi lebih dari 62.000 kilometer jalan, 11.000 unit pemasok air bersih, 11.000 sistem irigasi, 6.500 kilometer drainase, 17.500 posyandu dan 10.000 sekolah baru. Selain proyek-proyek tersebut, ada lebih dari 30.000 jenis kegiatan infrastruktur lain yang produktif secara ekonomi. Sekitar 90 juta hari kerja tercipta dari PPK/PNPM Perdesaan dan 20 juta hari kerja dari P2KP/PNPM Perkotaan. Evaluasi teknis mandiri memberi nilai 91-93 persen, yaitu baik sampai sangat baik, atas kualitas infrastruktur. Evaluasi mandiri menemukan bahwa infrastruktur desa yang dibangun melalui PPK/P2KP/PNPM jauh lebih murah, 56 persen lebih murah secara rata-rata, daripada pekerjaan serupa yang dilakukan melalui kontrak pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan tinggi. Tingkat partisipasi wanita dalam pertemuan PNPM mencatatkan rata-rata 45 persen. Hampir 60 persen peserta pertemuan berasal dari masyarakat miskin. Namun, tinjauan jender dan evaluasi dampak 2008 menemukan bahwa PNPM dapat dapat melakukan lebih banyak tindakan dalam mempromosikan partisipasi wanita dan kelompok yang rentan. Menuju Masa Depan Proyek berbasis CDD akan tetap menjadi model utama dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah mendiskusikan kelanjutan PNPM sampai 2015 dalam dua tahap. Tahap yang sedang berjalan (2007-2009) adalah peningkatan ke cakupan nasional penuh atas 79.000 desa dan kota. Setelah mengalami peningkatan, PNPM akan bergeser ke modus yang lebih mandiri, sementara itu pemerintah daerah akan lebih berperan besar dalam pembiayaan. Beberapa pemerintah daerah telah mereplikasi model ini, dengan menggunakan dana mereka sendiri, untuk mengimplementasikan investasi di area yang tidak mereka intervensi sebelumnya. Juga, bersamaan dengan berjalannya waktu, prakarsa pengentasan kemiskinan lain akan digabungkan ke dalam PNPM agar program di tingkat masyarakat lebih ramping, terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat. Mitra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Industri dan Departemen Perdagangan Indonesia. Pemerintah Australia, Kanada, Denmark, Belanda dan Inggris.