Indonesia - Practical guidelines for analyzing public expenditure at the sub-national level : Indonesia - Pedoman praktis untuk menganalisis pengeluaran public di tingkat daerah

49691 PEDOMAN PRAKTIS untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Edisi Lokakarya THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA Indonesia Stock Exchange Building, Tower II/12-13th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Tel: (6221) 5299-3000 Fax: (6221) 5299-3111 THE WORLD BANK The World Bank 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433 USA Tel: (202) 458-1876 Fax: (202) 522-1557/1560 Email : feedback@worldbank.org Website : www.worldbank.org Dicetak bulan Mei 2010  Daftar Isi Daftar istilah ii Bab 1. Memperkenalkan Analisis Belanja Publik 1 1.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)? 1 1.2 Mengapa PEA bermanfaat? 1 1.3 Siapa saja yang akan menggunakan PEA? 2 1.4 Apa sajakah yang termasuk dalam PEA? 3 Bab 2. Melakukan Analsis Belanja Publik 5 2.1 Menulis proposal penelitian 5 2.2 Mengumpulkan data 5 2.3 Memasukkan data ke dalam suatu format yang dapat digunakan untuk analisis 6 2.4 Menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi 6 2.5 Menulis laporan 6 Bab 3. Proposal Penelitian 7 Bab 4. Pengumpulan dan Persiapan Data untuk analisis 9 4.1 Mengumpulkan data 9 4.2 Menyiapkan data untuk analisis 11 Bab 5. Menganalisis Data, Merumuskan Kesimpulan dan Rekomendasi 15 5.1 Bab pendahuluan 16 5.2 Bab perencanaan dan anggaran 23 5.3 Bab penerimaan 23 5.4 Bab belanja 38 5.5 Sektor-sektor strategis 46 Bab 6. Menulis Laporan PEA 51 6.1 Kenali pembaca Anda 51 6.2 Kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan laporan 51 6.3 Format yang konsisten, struktur yang jelas 52 6.4 Penulisan laporan PEA sebagai suatu tim 53 6.5 Referensi lebih lanjut 53 6.6 Petunjuk-petunjuk tambahan: beberapa hal yang bisa dipelajari 53 Lampiran Lampiran 1: Garis Besar Standar PEA 55 Lampiran 2: Persyaratan data 75  Daftar Istilah APBD Regional Government Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBN State Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) Bappeda RegionalDevelopmentPlanningAgency(BadanPerencanaanPembangunanDaerah) Bappenas National Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Bawasda Regional Monitoring Agency (Badan Pengawasan Daerah) BKD Regional Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Daerah) BKN State Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Negara) BMT Budget Master Tabel BPHTB Land and building transfer fee (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) BPS Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik) BPS-SK Financial statistics from Central Bureau of Statistics (Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik) Bupati District Head CPI Consumer Price Index CSO Civil Society Organization DAK Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus) D&L Damage and Loss DAU General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum) Desa Village Dinas Local Technical Agency Office DPRD Provincial House of Representatives (regional parliament) (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) GDP Gross Domestic Product GER Gross Enrollment Rate GoI Government of Indonesia GRDP Gross Regional Domestic Product HDI Human Development Index Kabupaten District (regency) Kecamatan Subdistrict Kelurahan Urban village Kepmen Ministerial Decree (Keputusan Menteri) Keppres Presidential Decision (Keputusan Presiden) Km Kilometer Kota City (urban district) LG Local Government MDG Millennium Development Goal MoF Ministry of Finance MoHA Ministry of Home Affairs MoNE Ministry of National Education MSS Minimum Service Standard NGO Non-Governmental Organization NR Natural Resources O&M Operations and Maintenance PAD Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah) PBB Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan) PDAM Local Water Supply Utility (Perusahaan Daerah Air Minum) Perpu Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang) Perda Regional Regulation (Peraturan Daerah) PFM Public Financial Management ii Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah Podes BPS Village Potential Survey (Potensi Desa) Polindes Village Maternity Center (Pos Persalinan Desa) Puskesmas Community Health Center at Sub-district Level (Pusat Kesehatan Masyarakat) Posyandu Integrated Health Service Unit (Pusat Pelayanan Terpadu) Pustu Sub-community Health Center (Puskesmas Pembantu) Regional Budget Consolidated Budget consisting of Central Government Budget (Deconcentrated), Provincial Budget and District Budget. Renstra Ministry/Agency Medium-Term Strategic Plan (Rencana Strategis) RGDP Regional GDP RKPD Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RPJMD Regional Medium-Term Development Plan (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sakernas Labor Force Survey (Survei Tenaga Kerja Nasional) SDO Subsidy for Autonomous Region (Subsidi untuk Daerah Otonom) SIKD Regional Finance Information System (Sistem Informasi Keuangan Daerah) SKPD Regional Government's Working Unit (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) SME Small/Medium Enterprise STR Student Teacher Ratio Sub-National Budget Consolidated Budget consisting of Provincial and District Budgets, but excluding Central Government. Susenas BPS National Socio-Economic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional) TKD Regional Performance Bonus (Tunjangan Kinerja Daerah) WB World Bank Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah iii  Bab 1 Memperkenalkan Analisis Belanja Publik Bab 1 Memperkenalkan Analisis Belanja Publik 1.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)? Analisisbelanjapublik(PublicExpenditureAnalysisatauPEA)merupakansuatucaramenganalisisbagaimanapemerintah mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan mereka. Tujuan melakukan analisis adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangan publik secara lebih efisien dan efektif di masa yang akan datang. 1.2 Mengapa PEA bermanfaat? Semua pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini berarti bahwa terdapat kebutuhan untuk memutuskan secara bijaksana bagaimana sumber daya-sumber daya finansial tersebut akan dialokasikan untuk mendatangkan manfaat-manfaat bagi masyarakat secara maksimal. Akan tetapi, untuk dapat membuat keputusan-keputusan tersebut, pemerintahmembutuhkaninformasidananalisisyangakuratdantepatwaktuuntukmenjawabpertanyaan-pertanyaan penting, seperti: 1. Berapa jumlah uang yang harus dibelanjakan oleh pemerintah? Dari mana asal Penerimaan tersebut? Apakah yang berpotensi, apabila ada, untuk mempertebal potensi pembiayaan pemerintah? 2. Untuk apa sajakah sumber daya yang telah dibelanjakan oleh pemerintah sebelumnya? 3. Layanan-layanan publik seperti apa yang disediakan oleh anggaran yang tersedia pada saat ini? Sektor- sektor apa sajakah yang menyediakan layanan yang baik dan sektor-sektor apa yang membutuhkan perbaikan? 4. Siapa penerima manfaat utama dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah? Sebagai contoh, apakah orang kaya atau orang miskin? Perempuan atau laki-laki? Wilayah-wilayah terpencil atau kota? Apakah manfaat-manfaat tersebut disalurkan secara merata? Apakah para penerima manfaat mempunyai akses layanan yang sama? Apakah ada lapisan-lapisan masyarakat yang kurang beruntung yang membutuhkan perhatian khusus? 5. Sudahkan layanan-layanan yang diberikan menghasilkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik bagi masyarakat? Sebagai contoh, apakah tingkat kecakapan menulis dan membaca, mutu pendidikan, tingkat morbiditas, harapan hidup, dsb, telah ditingkatkan? 6. Seberapa efektifkah kerangka kerja dan proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang ada pada saat ini? Apakah anggaran disetujui secara tepat waktu? Apakah dana-dana disediakan pada waktu yang tepat? Apakah prioritas-prioritas perencanaan tercermin dalam anggaran? 7. Seberapa besar kapasitas kepegawaian negeri sipil dalam manajemen keuangan publik? Apakah terdapat bidang-bidang yang dapat ditingkatkan? Apabila ada, melalui cara apakah peningkatan-peningkatan tersebut dilakukan? Jawaban-jawaban atas pertanyaaan-pertanyaan semacam ini akan membantu pemerintah untuk mengenali prioritas- prioritas yang harus ditangani melalui pembelanjaan pemerintah dan membantu mereka dalam membuat keputusan- keputusan yang bijaksana tentang cara terbaik untuk mengalokasikan dana. Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah 1  Bab 1 Memperkenalkan Analisis Belanja Publik 1.3 Siapa sajakah yang akan menggunakan PEA? Banyak kelompok orang yang sangat berbeda akan menggunakan PEA: Pemerintah daerah (Badan pelaksana) Cabang eksekutif dari pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pertama-tama menentukan prioritas-prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sasaran-sasaran pembangunan, dapat menggunakan analisis untuk membantunya dalam proses pengalokasian. Apabila PEA dilakukan secara teratur (misalnya sekali dalam setahun atau setiap dua tahun), PEA dapat juga digunakan sebagai suatu perangkat pemantauan untuk mengevaluasi apakah target-target pembangunan telah dipenuhi. Laporan PEA juga mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas, menyediakan suatu rencana kerja untuk bermacam-macam program untuk mendukung pemerintah daerah. DPRD (Badan legislatif) Badan legislatif bertanggung jawab untuk menyetujui baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, badan legislatif daerah ini memerlukan analisis untuk membantu di dalam evaluasi anggaran yang diajukan, khususnya untuk menentukan apakah analisis ini sesuai dengan sasaran-sasaran dan prioritas-prioritas pembangunan yang diidentifikasi dalam RPJMD. PEA juga dapat berfungsi sebagai perangkat pemantauan untuk badan legislatif dalam mengevaluasi kinerja eksekutif. Pemerintah pusat Laporan PEA memberikan suatu dasar bagi Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) untuk mengamati bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uang mereka dan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan peraturan dan mengikuti petunjuk yang ditentukan dalam sektor-sektor keuangan dan otonomi daerah. Individu/lembaga advokasi Individu-individu dan organisasi-organisasi (Sebagai contoh, Kelompok Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization