Village capacity in maintaining infrastructure : evidence from rural Indonesia : Kapasitas desa dalam memelihara infrastruktur : bukti dari pedesaan Indonesia

Kapasitas Desa dalam Memelihara Infrastruktur Bukti dari Pedesaan Indonesia Arya Gaduh Nopember 2010 THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA Indonesia Stock Exchange Building, Tower II/12-13th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Tel: (6221) 5299-3000 Fax: (6221) 5299-3111 Printed in Nopember 2010 Village Capacity in Maintaining Infrastructure: Evidence from Rural Indonesia is a product of staff of the World Bank. The findings, interpretation and conclusion expressed herein do not necessarily reflect the views of the Board of Executive Directors of the World Bank or the government they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denomination and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of the World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement of acceptance of such boundaries. Kapasitas Desa dalam Memelihara Infrastruktur Bukti dari Pedesaan Indonesia Arya Gaduh November 2010 Ucapan Terima Kasih Studi ini diselesaikan oleh sebuah tim. Daan Pattinasarany memberikan masukan untuk pembuatan desain kuesioner, sementara Ali Subandoro melakukan proses awal yang deperlukan agar studi ini bisa berjalan. Pengumpulan data dilakukan oleh tim enumerator terlatih yang mengadakan kunjungan dan mewawancarai 3840 rumah tangga di 32 desa setiap tiga bulan selama satu tahun. Data dimasukkan dan dirapikan oleh tim lainnya kedalam sistem informasi yang lebih terperinci yang dirancang oleh Nur Cahyadi. Sementara itu, dua individu berada di bagian paling depan sejak awal studi ini. Mereka adalah Yulia Herawati dan Gregorius Kelik Endarso yang telah memberikan sumbangan kepada desain pertanyaan, merancang dan melaksanakan pelatihan untuk enumerator, memberikan supervisi pelaksanaan survei di lapangan dan juga proses merapikan data. Selain itu, Gregorius Kelik Endarso juga memberikan bantuan riset yang diperlukan dalam pembuatan draft laporan final. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa upaya-upaya mereka sangatlah besar dalam penyediaan data final yang berkualitas tinggi yang mendasari laporan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Richard Gnagey, Scott Guggenheim, Susanne Holste, Lina Marliani, Monica Singhal, dan Susan Wong, dan juga para peserta dalam diskusi makan siang nasi bungkus yang diadakan di Bappenas atas komentar-komentar mereka yang kritis dan detil pada awal draft laporan. Laporan ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Sudibyo M. Wiradji. Versi terjemahan disunting oleh Gregorius Kelik Endarso dan Juliana Wilson. Juliana Wilson melakukan penyuntingan akhir laporan versi bahasa Inggris. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Scott Guggenheim dan khususnya Susan Wong yang sejak awal mula telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga memungkinkan diselesaikannya studi ini. Akhirnya, ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Decentralization Support Facility (DSF) dan PNPM Support Facility (PSF) atas dukungan keuangan yang telah mereka berikan. iii Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Daftar Isi Ucapan Terima Kasih iii Ringkasan Eksekutif 1 Bab I Pendahuluan 7 Bab II Metodologi Umum 11 2.1 Strategi Sampling Desa dan Rumah Tangga Desa 12 2.2 Biaya Pemeliharaan Infrastruktur: Definisi dan Strategi Sampling 13 Bab III Karakteristik Desa Sampel 17 3.1 Konteks yang Lebih Luas: Dimana Desa Sampel Kami Sesuai? 17 3.2 Karakteristik Desa 23 Bab IV Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar 31 4.1 Pendapatan 32 4.2 Pengeluaran 37 4.3 Kemauan Membayar 42 Bab V Pembiayaan Desa 49 Bab VI Analisa Empiris 53 6.1 Membayar Pemeliharaan: 53 6.2 Faktor-faktor Penentu Kemauan Penduduk untuk Membayar 67 Bab VII Kesimpulan 75 Bab VIII Rekomendasi Kebijaksanaan 77 Daftar Pustaka 80 Tabel Tabel 1: Aktivitas pemeliharaan rutin (R) dan periodik (P): Jalan 13 Tabel 2: Aktivitas Pemeliharaan rutin (R) dan periodik (P): Jembatan 14 Tabel 3: Aktivitas pemeliharaan rutin (R) dan periodik (P): Sistem air pemipaan 15 Tabel 4: Kecamatan sampel menurut Peta Kemiskinan 2004 18 Tabel 5: Bagian desa-desa dalam kecamatan untuk berbagai jenis dan kondisi jalan tahun 2008 19 Tabel 6: Bagian desa di kecamatan dengan jenis sumber air yang berbeda, 2008 22 Tabel 7: Desa-desa sampel menurut topografi 23 Tabel 8: Jumlah desa dengan aktivitas pemeliharaan dan perbaikan dalam 12 bulan terakhir 24 Tabel 9: Jumlah desa yang melakukan aktivitas pemeliharaan dalam 12 bulan terakhir menurut propinsi 25 Tabel 10: Pelaksana aktivitas pemeliharaan dan perbaikan 26 Tabel 11: Sumber pembiayaan untuk pemeliharaan infrastruktur, menurut jenis infrastruktur dan propinsi 27 Tabel 12: Bagaimana penduduk desa berkontribusi menurut jenis aktivitas pemeliharaan 29 iv Tabel 13: Bagaimana penduduk desa menyumbang jenis-jenis infratruktur 29 Tabel 14. Pendapatan per kapita per bulan menurut propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 33 Tabel 15: Rata-rata dan Contingent Valuation dari pendapatan per kapita per bulan menurut propinsi dan sumber pendapatan 35 Tabel 16: Jumlah rumah tangga yang mengalami gangguan ekonomi menurut sumber pendapatan dan propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 37 Tabel 17: Pengeluaran per kapita nominal per bulan di desa-desa sampel, Agustus 2008 – Juli 2009 38 Tabel 18: Pengeluaran per kapita nominal per bulan, Agustus 2008 – Juli 2009 39 Tabel 19: Konsumsi dan pajak lokal per rumah tangga per bulan 40 Tabel 20: Konsumsi dan pengeluaran air per rumah tangga per bulan 41 Tabel 21: Kemauan rata-rata penduduk desa membayar menurut propinsi 42 Tabel 22: Kemauan rata-rata rumah tangga membayar pemeliharaan infrastruktur (Rp/bulan) 43 Tabel 23: Distribusi kemauan membayar per rumah tangga per bulan di seluruh desa menurut propinsi dan infrastruktur 45 Tabel 24: Kemauan membayar per rumah tangga per bulan untuk penduduk desa dengan (A) jembatan dan (B) sistim air 47 Tabel 25: Pendapatan, konsumsi dan total biaya infrastruktur tahunan 50 Tabel 26: Biaya pemeliharaan, konsumsi dan pemasukan per tahun diluar tenaga kerja yang tidak terampil 51 Tabel 27: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar per rumah tangga: Jalan 56 Tabel 28: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar per rumah tangga: Jembatan 57 Tabel 29: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar per rumah tangga: Air pipa 58 Tabel 30: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar: semua infrastruktur 59 Tabel 31: Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: Jalan 63 Tabel 32: 64 Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: Jembatan Tabel 33: Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: Sistem air perpipaan 65 Tabel 34: Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: semua infrastruktur 66 Tabel 35: Regresi interval atas kemauan membayar untuk jalan + 71 Tabel 36: Tingkat keluhan dan kepuasan menurut propinsi 72 Tabel 37: Penerima keluhan responden 73 Gambar Gambar 1: Pendapatan per kapita per bulan menurut propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 33 Gambar 2: Fluktuasi pendapatan per kapita per bulan berdasarkan sumber pendapatan dan propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 34 Gambar 3: Nominal Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, Agustus 2008 - Juli 2009 38 v Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia vi Ringkasan Eksekutif Buruknya infrastruktur desa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah karena hal tersebut membatasi pertumbuhan produktif dan merintangi perkembangan modal manusia. Menyadari besarnya peranan pembangunan infrastruktur dalam pengentasan kemiskinan desa mendorong pemerintah pusat dan juga lembaga-lembaga donor untuk mengarahkan bantuan dalam jumlah tertentu guna mendukung projek-projek seperti itu..1 Wajarlah jika kriteria targeting kemiskinan memainkan bagian penting dalam menentukan lokasi aktivitas-aktivitas proyek. Karena prioritas infrastruktur biasanya diberikan kepada wilayah-wilayah dan desa-desa yang lebih miskin, sebuah persoalan muncul. Saat ini, penyediaan infrastruktur dilakukan atas dasar asumsi bahwa penduduk setempat bisa membayar pemeliharaan secara penuh. Tetapi, tidak ada bukti sistematis bahwa asumsi ini dapat dibenarkan. 1 Sekitar 76% dari investasi senilai hampir US$ 700 juta yang disalurkan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang didanai Bank Dunia adalah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, 23% untuk aktivitas ekonomi, dan1% untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan (ADB, 2005). Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Pertanyaan-pertanyaan Penelitian dan Desain Studi ini menguji asumsi bahwa penduduk desa bisa membiayai pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan. Secara lebih khusus, studi ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (i) Apakah penduduk desa di desa-desa miskin bisa membiayai diri sendiri pemeliharaan infrastruktur yang mereka prioritaskan? (ii) Jika ya, seberapa besar kemauan penduduk desa untuk menggunakan sumber daya mereka untuk pemeliharaan? (iii) Bagaimana karakteristik desa mempengaruhi ketersedian sumber daya dan kemauan penduduk desa untuk membayar pemeliharaan infrastruktur? Untuk tujuan ini, kami mengambil sampel dari 32 desa yang relatif miskin di lima propinsi di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui bagaimana sampel kami cocok relatif terhadap desa-desa lain di negeri ini dan juga di masing-masing propinsi, maka kami melakukan analisa komparatif. Kami menemukan bahwa, dengan beberapa perkecualian, desa-desa sampel kami berlokasi di 40% kecamatan termiskin secara nasional maupun propinsi. Berkaitan dengan kualitas infrastruktur, dibanding dengan kabupaten rata-rata, kecamatan- kecamatan ini memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi karena sebagian besar kecamatan ini memiliki jalan beraspal, untuk akses ke PAM dan air tanah persentasenya sedikit lebih rendah dibanding kabupaten rata-rata. Setelah pemilihan desa sampel selesai kami lakukan, di setiap desa, tim insinyur infrastruktur kami melakukan perhitungan biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan infrastruktur desa dalam jangka panjang. Kami mengukur untuk tiga jenis infrastruktur: jalan, jembatan dan sistim air perpipaan gravitasi. Untuk memperkirakan besarnya sumber daya,yang masuk, kami mengumpulkan informasi yang lebih detil tentang penghasilan rumah tangga dan konsumsi. Untuk memperhitungkan kemungkinan terjadinya fluktuasi pendapatan dan konsumsi pada musim-musim tertentu, kami mengumpulkan data melalui empat gelombang survei yang masing-masing kami lakukan sekali dalam tiga bulan. Dengan data tersebut, kami meneliti berapa besar tambahan beban biaya pemeliharaan jika pembiayaan-pembiayaan itu ditanggung sepenuhnya oleh rumah tangga. Kami juga melakukan kalkulasi dengan mengasumsikan bahwa penduduk desa menyumbang sepenuhnya tenaga kerja tidak terampil yang diperlukan. Tetapi, kami melangkah lebih jauh. Dengan menggunakan metode contingent valuation, kami meminta masing-masing rumah tangga untuk menyatakan kemauan mereka membayar infrastruktur secara sendiri-sendiri atau kelompok. Data tersebut kami gunakan untuk membuat estimasi sumber daya yang akan tersedia melalui cara pengumpulan iuran yang beragam dari rumah tangga. Pengumpulan data rumah tangga dilakukan antara bulan July 2008 dan Agustus 2009. 2  Ringkasan Eksekutif Temuan Dalam temuan kami, sesuai dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, jumlah biaya pemeliharaan infrastruktur di desa-desa sampel besarnya signifikan. Jika didistribusikan secara rata ke seluruh rumah tangga di setiap desa, jumlah biaya pemeliharaan infrastruktur desa dalam studi ini—yakni, jalan desa, jembatan dan sistem air perpipaan jika tersedia—berkisar antara 0,1% dan 2,8% dari total konsumsi rumah tangga, dengan median sebesar 1,1% (lihat Tabel 25). Apabila diasumsikan bahwa penduduk desa dapat mensuplai semua tenaga kerja tidak terampil yang diperlukan, maka besarnya biaya pemeliharaan antara 0,1% dan 1,4% dari konsumsi, dengan median 0,5% (lihat Tabel 26). Bagian terbesar dari biaya-biaya tersebut adalah biaya memelihara jalan-jalan perdesaan. Walaupun prosentase ini nampak kecil, “pajak lokal” untuk infrastruktur kemungkinan akan membebani mengingat bahwa banyak penduduk desa memiliki penghasilan yang rendah. Lagi pula, karena pendapatan dan konsumsi tidak mudah untuk diamati, maka akan sulit untuk menciptakan sebuah mekanisme pengumpulan iuran berdasarkan persentase penghasilan rumah tangga atau konsumsi di desa-desa tersebut. Jikalau kami menggunakan data kemauan penduduk desa untuk membayar, maka kami menemukan bahwa sumber daya yang terkumpul jauh lebih kecil dibanding jumlah yang diperlukan untuk membiayai pemeliharaan secara penuh. Tabel 30 memperlihatkan bahwa antara 21% (ketika penduduk desa tidak menyumbangkan tenaga kerja tidak terampil) dan 63% (ketika penduduk desa menyediakan semua tenaga kerja tidak terampil) dari desa sampel akan mampu membiayai biaya pemeliharaan tiga infrastruktur tersebut. Ketika dilihat secara terpisah masing-masing infrastruktur, pembiayaan pemeliharaan jalan merupakan beban yang paling berat: hanya antara 21% dan 43% dari desa-desa sampel akan sanggup membiayai pemeliharaan jalan berdasarkan atas kemauan membayar untuk pemeliharaan jalan yang telah mereka nyatakan (lihat Tabel 27,28 dan 29 sebagai perbandingan). Tetapi, masuk diakal jika dikatakan bahwa rumah tangga mungkin tidak akan menyumbang kemauan membayar (WTP/Willingnesss To Pay) mereka secara penuh. Menurut analisa ekonometrik kami, hal ini berhubungan dengan adanya godaan untuk membonceng (free ride) pada kontribusi rumah tangga lainnya. Jika hal tersebut dilakukan oleh banyak rumah tangga, maka jumlah kontribusi akan menurun. Dengan menggunakan skenario penggunaan satu iuran bulanan pengguna yang sama besarnya untuk seluruh rumah tangga, yang ditetapkan melalui proses pemungutan suara (voting), kami menemukan bahwa desa-desa yang kontribusinya tidak akan mencukupi pembiayaan pemeliharaan infrastruktur jumlahnya bertambah. Dengan menggunakan kemauan membayar sebagai dasar perhitungan, kami menemukan bahwa hanya antara 10% dan 20% dari jumlah desa sampel dengan sumber daya terkumpul menggunakan iuran pengguna yang cukup untuk membiayai pemeliharaan tiga jenis infrastruktur tersebut (Tabel 34). Sementara itu, Tabel 35 menyajikan analisa empiris mengenai faktor-faktor penentu besaran kemauan membayar rumah tangga untuk membayar pemeliharaan jalan. Hal itu menunjukkan, seperti yang diprediksikan dalam teori, pendapatan rumah tangga dan biaya peluang (opportunity 3 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia cost) dari jalan yang rusak memiliki korelasi positif dengan kemauan membayar. Tambahan lagi, kami juga menemukan bahwa kenaikan kemauan membayar yang disebabkan meningkatnya biaya peluang yang hanya terjadi ketika rumah tangga pernah mengalami secara nyata adanya jalan-jalan yang rusak dan koefisien hanya akan signifikan untuk biaya peluang keuangan. Kami juga menemukan bahwa ketanggapan kelembagaan sangatlah penting: tanggapan-tanggapan yang memuaskan terhadap keluhan-keluhan tentang persoalan jalan meningkatkan kemauan membayar. Kualitas berbagai tingkat pemerintah yang bersifat administratif nampaknya tidak begitu memainkan peranan penting dalam mempengaruhi besarnya kemauan membayar. Temuan lain yang cukup menarik adalah semakin tinggi tingkat kepercayaan diantara sesama penduduk desa dan kesediaan mereka untuk saling tolong menolong nampaknya mengurangi kemauan membayar rumah tangga. Rekomendasi Kebijaksanaan Berdasarkan hasil temuan kami, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut: Melembagakan pemeliharaan infrastruktur dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk berbagai tingkat administrasi. Studi kami menemukan bahwa penduduk desa memiliki kemauan yang signifikan untuk menyumbang pemeliharaan infratrsuktur. Bagi sebagian besar desa, mereka memiliki cukup sumber daya untuk melakukan pemeliharaan rutin. Tetapi, penduduk desa mungkin membutuhkan dukungan finansial yang signifikan guna menjamin bahwa pemeliharaan periodik bisa dilaksanakan dengan memadai. Hal ini menunjukkan bawa penduduk desa dapat mengambil tanggung jawab mereka untuk melakukan pemeliharaan rutin. Namun pada saat sama, pemerintah-pemerintah kabupaten dan lembaga-lembaga luar desa juga perlu meningkatkan dukungan mereka kepada pembiayaan jenis-jenis aktivitas pemeliharaan yang mungkin tidak akan mampu di tanggung oleh penduduk desa. Pemerintah kabupaten perlu secara bertahap merealokasi sumber daya mereka ke pembiayaan pemeliharaan, menggantikan upgrades. Tabel 11 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten cenderung menggunakan sumber daya mereka untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan perbaikan/upgrades daripada pemeliharaan periodik. Tetapi, sebuah studi menunjukkan bahwa ratio biaya antara perbaikan dan pemeliharaan sekitar 3,5 sampai 1 (Dongges, dkk., 2007). Ada dorongan kuat agar terjadi perubahan focus secara gradual, yakni yang semula fokus diberikan kepada aktivitas konstruksi dan rehabilitasi atau perbaikan, dialihkan menjadi mengembangkan sumber daya dan kelembagaan yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur pedesaan. Infrastruktur yang baru dibangun perlu disertai dengan sebuah rencana pemeliharaan yang jelas yang menggambarkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Data kami menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan jauh lebih bervariasi bila dibandingkan dengan kemauan membayar yang dimiliki penduduk desa. Variasi-variasi tersebut disebabkan oleh, antara lain, kondisi lokal, volume dan desain infrastruktur. Perhitungan biaya pemeliharaan yang dilakukan lama setelah proyek itu selesai—yang barangkali memang diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya— mungkin akan sulit dilakukan, mahal dan tidak akurat. Sebaliknya, 4  Ringkasan Eksekutif variasi-variasi tersebut mungkin akan lebih dimengerti oleh pelaksana-pelaksana awal pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh sebab itu, pentinglah kiranya menyertakan proyek-proyek baru dengan rencana-rencana pemeliharaan berkelanjutan yang dapat digunakan dan dimengerti oleh berbagai lembaga yang barangkali perlu dilibatkan dalam upaya meniadakan kesenjangan sumber daya. Pada tingkat desa, perlu ada sebuah lembaga yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas pemeliharaan. Data kami menunjukkan bahwa penduduk desa memang benar-benar melaksanakan pemeliharaan rutin dengan biaya mereka sendiri. Tetapi, pemeliharaan dapat mereka lakukan dengan lebih efisien apabila mereka melaksanakannya pada saat yang tepat (Dongges, dkk, 2007). Tambahan lagi, aktivitas-aktivitas ini akan memerlukan kontribusi dari penduduk desa dan kami menemukan bahwa kemauan penduduk desa untuk menyumbang memiliki korelasi positif dan signifikan dengan ketanggapan sebuah lembaga menanggapi dengan segera persoalan-persoalan infrastruktur yang dilaporkan. Lembaga atau seseorang yang ditunjuk tersebut dapat melakukan koordinasi upaya-upaya pemeliharaan yang diperlukan dan juga menanggapi persoalan-persoalan yang bakal muncul. Memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan—yang bisa juga berasal dari lembaga desa yang ada—akan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan upaya-upaya pemeliharaan. Memberikan tanggung jawab kepada penduduk desa untuk melaksanakan aktivitas pemeliharaan perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam distribusi beban yang akan lebih membebani rumah tangga yang lebih miskin. Data kami menunjukkan bahwa biaya-biaya pemeliharaan dapat dikurangi secara signifikan jika penduduk desa mengkontribusikan semua kebutuhan tenaga kerja yang tidak terampil. Tetapi, meminta desa-desa agar menyediakan semua tenaga kerja tidak terampil bisa menimbulan “pajak tidak resmi” yang regresif, dimana rumah tangga yang lebih miskin “membayar” lebih (dalam bentuk tenaga kerja) untuk barang-barang publik.2 Sangatlah penting untuk mempertimbangkan masalah potensial ini dalam proses pelembagaan aktivitas pemeliharaan pada tingkat desa. Perlu kiranya dilakukan studi tentang cara-cara yang efektif dan efisien untuk pengumpulan dan penyaluran sumber daya guna menjamin terpeliharanya infrastruktur dengan baik dalam jangka panjang. Studi ini memberikan pemahaman tentang adanya persoalan kesenjangan sumber daya yang dihadapi oleh penduduk desa dalam upaya mereka memenuhi persyaratan pemeliharaan untuk infrastruktur mereka. Studi ini juga menunjukkan sebuah peranan yang bisa dimainkan oleh lembaga-lembaga di luar, termasuk tapi tidak terbatas pada pemerintah-pemerintah kabupaten, untuk mendukung upaya-upaya pemeliharaan di desa-desa. Tetapi, kami merasa masih memiliki kekurangan dalam hal pemahaman tentang mekanisme yang efektif untuk menyalurkan sumber daya yang bisa menjamin bahwa infrastruktur dapat dipelihara dengan baik untuk jangka panjang atau seberapa efektif mekanisme tersebut dapat dijalankan dalam berbagai konteks. Lagi pula, kami juga merasa perlu untuk lebih memahami efektivitas berbagai strategi pengumpulan sumber daya untuk berbagai jenis-jenis infrastruktur yang berlainan guna memperbaiki desain lembaga- lembaga pemeliharaan pada tingkat desa. 2 Untuk diskusi mengenai “pajak tidak resmi”, lihat Olken dan Singhal (2009). 5 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 6 Bab I Pendahuluan Kurangnya infrastruktur di daerah-daerah pedesaan seringkali dianggap sebagai penyebab mendasar terjadinya kemiskinan di pedesaan di Indonesia. Infratruktur pedesaan yang tidak layak menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena membatasi pertumbuhan produktivitas dan merintangi perkembangan kapital manusia. Pemahaman tentang peranan pembangunan infrastruktur di dalam pengentasan kemiskinan perdesaan mendorong pemerintah pusat dan lembaga-lembaga donor untuk mengarahkan dana bantuan yang jumlahnya cukup signifikan untuk mendukung terlaksananya proyek-proyek seperti itu.3 Wajarlah kalau kriteria targeting kemiskinan menjadi bagian yang penting didalam menentukan lokasi aktivitas proyek. Karena prioritas proyek infrastruktur biasanya diberikan kepada wilayah- wilayah dan desa-desa yang termiskin, sebuah persoalan muncul. Saat ini, penyediaan infrastruktur 3 Sekitar 76% dari investasi senilai hampir US$ 700 juta yang disalurkan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang didanai Bank Dunia adalah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, 23% untuk aktivitas ekonomi, dan 1% untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan (ADB, 2005). Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia dilakukan dengan asumsi implisit bahwa penduduk setempat akan dapat membayar, baik sebagian sumbangan untuk pengembangan maupun pemeliharaan infrastruktur. Tetapi, tidak ada bukti sistematis yang menyatakan bahwa asumsi ini bisa dibenarkan. Studi ini menguji asumsi bahwa penduduk desa akan dapat membiayai sendiri pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan. Secara lebih khusus, studi ini berusaha menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut: (i) Apakah penduduk desa di desa-desa miskin bisa menyediakan sumber daya sendiri untuk memelihara infrastuktur yang mereka prioritaskan? (ii) Jika bisa, sampai sejauh mana kesediaan penduduk desa menggunakan sumber daya tersebut untuk memelihara infrastruktur? (iii) Bagaimana karakterisrik desa mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan kemauan membayar pemeliharaan infrastruktur? Untuk tujuan ini, kami mengambil sampel purposif dari 32 desa miskin di lima propinsi di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Di masing-masing desa, tim insinyur infrastruktur kami melakukan perhitungan biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan infrastruktur desa dalam jangka panjang. Untuk tujuan studi ini, kami meneliti tiga jenis infrastruktur: Jalan, jembatan dan sistem air perpipaan. Kemudian kami membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan sumber daya yang akan tersedia bagi penduduk desa. Secara lebih khusus, kami menggunakan data pendapatan dan konsumsi untuk memperkirakan masuknya sumber daya ke rumah tangga di masing-masing desa sampel. Selanjutnya kami meneliti seberapa besar beban tambahan yang dihasilkan dari biaya pemeliharaan apabila biaya- biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh rumah tangga. Tetapi, kami melangkah lebih jauh. Dengan menggunakan metode contingent valuation, kami meminta para rumah tangga untuk menyatakan kemauan mereka membayar pemeliharaan infrastruktur baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Data ini kami gunakan untuk memperkirakan besarnya sumber daya yang akan tersedia dengan berbagai cara pengumpulan kontribusi dari rumah tangga. Studi kami menemukan bahwa biaya-biaya pemeliharaan akan menambah beban antara 1,1% dan 4,3% dari jumlah total pendapatan rumah tangga, dengan median 1,4%. Jika kami menggunakan konsumsi sebagai ukuran, yang biasanya lebih terukur dari pada pendapatan, maka besarnya biaya pemeliharaan akan berkisar antara 0,1% dan 2,8% dari konsumsi rumah tangga, dengan median 1,1%. Sementara itu dengan menggunakan data kemauan membayar (WTP), kami menemukan bahwa nilai maksimum kontribusi sukarela dari seluruh rumah tangga akan cukup untuk membiayai ketiga infrastruktur di 21% hingga 63% dari desa sampel tergantung dari asumsi jumlah tenaga kerja tidak terampil yang disumbangkan oleh penduduk desa untuk pemeliharaan infrastruktur. Jumlah ini menurun menjadi antara 10% dan 20% jika kami menggunakan mekanisme yang lebih realistis dengan menggunakan iuran pengguna sebagai cara untuk mengumpulkan kontribusi tersebut. Laporan ini disusun sebagai berikut. Pada bagian selanjutnya, kami menjelaskan metodologi umum dari studi ini. Kemudian diikuti dengan pemaparan tentang karakteristik desa-desa sampel dalam bagian 3. Karena jumlah sampel kami hanya sedikit, maka bagian ini dimulai dengan memberikan 8  Pendahuluan pemahaman dimana letak desa-desa sampel kami sesuai dalam konteks negeri ini. Bagian 4 menggambarkan karakteristik kesejahteraan dan kemauan membayar rumah tangga di desa sampel kami, diikuti dengan diskusi mengenai apa yang diperlukan untuk mengumpulkan total sumber daya yang di desa-desa dalam bagian 5. Bagian 6 membahas secara detail beberapa analisa empiris kami yang mengaitkan jumlah biaya pemeliharaan dengan kemauan dan kemampuan para rumah tangga desa untuk membayar biaya-biaya tersebut. Secara lebih khusus, bagian ini membahas sampai sejauh mana iuran dari rumah tangga desa dapat berperan dalam membiayai pemeliharaan infrastruktur dengan skenario-skenario yang berbeda. Bagian ini juga memaparkan analisa empiris kami tentang faktor-faktor yang menentukan kemauan penduduk desa untuk memelihara infrastruktur, khususnya jalan. Bagian 7 adalah kesimpulan. 9 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 10 Bab II Metodologi Umum Studi ini kami lakukan di 32 desa di lima propinsi selama periode Agustus 2008 dan Juli 2009. Pada periode awal, tim insinyur kami membuat estimasi biaya pemeliharaan dengan melakukan sampling di beberapa titik berbeda dari tiga jenis infrastruktur, yaitu jalan, jembatan dan sistem air perpipaan jika tersedia. Sementara itu, data rumah tangga dikumpulkan setiap tiga bulan selama periode survei. Di setiap desa, kami mewawancarai para pejabat desa dan juga 120 rumah tangga sampel, dan dikuti dengan survei panel sepanjang tahun. Sampel dan strategi seleksi infrastruktur kami gambarkan dengan lebih detil di bawah. Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 2.1 Strategi Sampling Desa dan Rumah Tangga Desa Dalam studi ini, kami ingin memfokuskan pada desa yang mewakili desa-desa lebih miskin dengan beragam topografi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kami memakai sampel dari 32 desa di lima kelompok pulau: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, and Nusa Tenggara Timur. Untuk menemukan desa-desa yang lebih miskin di lima kelompok pulau tersebut, idealnya kami menyeleksi berdasarkan ukuran langsung kemiskinan tingkat desa. Tetapi, karena peta kemiskinan yang bisa dipercaya hanya tersedia di tingkat kecamatan atau tingkat yang lebih tinggi, maka kami harus membuat estimasi. Pertama-tama kami membatasi desa sampel pada desa-desa yang terletak di kecamatan yang termasuk dalam 40% kecamatan termiskin di masing-masing kelompok pulau berdasarkan pada peta kemiskinan tingkat kecamatan dari BPS yang dikeluarkan tahun 2004. Untuk menjamin kemudahan survei, kami kemudian membatasi sampel pada desa-desa pedesaan dengan jumlah rumah tangga antara 300 dan 600 berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2005. Setelah kami memperoleh daftar nama-nama desa, kami mengkategorikan desa-desa tersebut menurut kelompok pulau dan topografi, yakni apakah desa itu berlokasi di pesisir, dataran, atau perbukitan/ pegunungan. Dalam setiap kategori, kami memilih 4-8 desa yang memiliki karakteristik kemiskinan sekitar median (seperti yang tersedia dalam data Podes 2005) di masing- masing kecamatan.4 Daftar 32 desa yang terakhir ditentukan setelah kami berkonsultasi dengan tim lapangan, terutama menyangkut bagaimana kemungkinannya melakukan survei ini dalam waktu yang disediakan, misalnya kemungkinan melakukan satu gelombang survey per tiga bulan. Di setiap desa, dilakukan wawancara dengan pegawai kantor desa dan sampel rumah tangga secara acak. Tim survei mengadakan sebuah mini sensus terhadap rumah tangga untuk membangun kerangka sampling rumah tangga. Berdasarkan kategori konsumsi rumah tangga yang dikumpulkan selamasensus mini, 120 rumah tangga dipilih di masing-masing desa secara acak menggunakan metode stratified random sample. 4 Tidak seperti peta kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS yang mencoba membuat estimasi kemiskinan tingkat kecamatan berdasarkan tingkat konsumsi rumah tangga, Podes meminta informan desa—khusunya kepala desa—untuk membuat estimasi berapa jumlah rumah tangga yang masuk dalam tingkat pra-sejahtera. Ketika melakukan komparasi tingkat nasional, BPS mungkin lebih akurat, tetapi kami menggunakan yang kedua (Podes) untuk memilih desa-desa karena tidak adanya peta kemiskinan tingkat desa yang baru. 12  Metodologi Umum 2.2 Biaya Pemeliharaan Infrastruktur: Definisi dan Strategi Sampling Mendefinisikan Pemeliharaan Studi kami mefokuskan pada dua jenis aktivitas pemeliharaan infrastruktur. Pertama, pemeliharaan rutin, yang mengacu pada kerja pemeliharaan infrastruktur yang perlu dilakukan setidaknya sekali dalam setahun. Aktivitas pemeliharaan rutin berupa pekerjaan pemeliharaan ringan untuk menjamin bahwa infrastruktur berjalan dengan baik, seperti mengecek dan membersihkan saluran di tepi jalan setelah hujan lebat. Kedua, pemeliharaan periodik (berkala), perlu dilakukan sekali dalam beberapa tahun. Kalkulasi biaya dalam studi mengasumsikan bahwa pemeliharaan periodik perlu dilakukan sekali dalam lima tahun. Pemeliharaan periodik berupa perbaikan struktural infrastruktur desa, baik yang ringan maupun medium. Tabel 1, 2 dan 3 menyajikan daftar aktivitas pemeliharaan yang berbeda dan klasifikasi mereka sebagai aktivitas rutin atau periodik yang kami gunakan ketika kami membuat estimasi biaya pemeliharaan untuk jenis-jenis infrastruktur yang berbeda. Tabel 1: Aktivitas pemeliharaan rutin (R) dan periodik (P): Jalan Pekerjaan di jalan utama Lereng Pergantian bagian rusak perkerasan beton P Pemeliharaan periodik pohon-pohon di lereng P Perbaikan kerusakan lapisan aspal penetrasi/ P Pemeliharaan periodik vegetasi/rumput di lereng P lapen jalan Pelapisan ulang jalan dan pasir P Perbaikan periodik penutup yang yang rusak P Pelapisan ulang jalan sirtu P Perbaikan priodik bronjong yang rusak P Penataan ulang/ regraveling dan penggilasan P Pembersihan dan perawatan tembok penahan, dst. R jalan telford Penataan ulang jalan pavling P Pembersihan bronjong R Penambalan lubang di jalan telford R Pemeliharaan rutin teras, saluran diversi, dst R Penambalan lubang atau bagian yang rusak di R jalan paving Penambahan pasir dan batu yang menutup R Gorong-gorong batu-batu telford Pelapisan ulang trak jalan dan jalan telford R Perbaikan periodik kotoran dalam gorong-gorong P Perbaikan periodik pasangan yang rusak pada P gorong-gorong Bahu jalan Perbaikan periodik beton yang rusak pada gorong- P gorong Perbaikan saluran bahu jalan P Perbaikan periodik bronjong yang rusak pada P gorong-gorong Pembentukan ulang bahu jalan R Pembersihan drainase pada gorong-gorong R Perbaikan volume material tererosi R 13 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Bangunan-bangunan lain Saluran samping Bronjong pelindung konstruksi P Pembentukan ulang dimensi saluran tanah & P Perbaikan periodik pasangan yang rusak pada P scour check bangunan-bangunan lain Perbaikan lining yang rusak P Perbaikan periodik beton yang rusak pada P bangunan-bangunan lain Saluran samping P Perbaikan periodik pasangan bronjong pada P bangunan-bangunan lain Pembersihan dan perbaikan saluran R Perbaikan bagian luar bangunan agar baik P Pembersihan area sekitar bangunan R Tabel 2: Aktivitas Pemeliharaan rutin (R) dan periodik (P): Jembatan Struktur bagian atas jembatan Pendekatan jalan Pemeliharaan periodik kayu, papan beton P Pemeliharaan periodik pasangan penutup P lereng Pemeliharaan struktur bagian atas P Pembukaan rutin pendekatan jalan R Pemeliharaan periodik konstruksi logam P Pengecatan konstruksi logam, kayu P Bantaran sungai sekitar jembatan Pembersihan jembatan, saluran, etc R Pemeliharaan periodik sayap jembatan P Pengerjaan abuntment jembatan dan pilar Pemeliharaan periodik struktur beton P Pemeliharaan periodik abutment, pilar P Pemeliharaan periodik bronjong P Pemeliharaan pasangan batu karang pengaman P Pemeliharaan rumput di atas karang (volume P penanaman kembali) Pemeliharaan abuntment logam, kayu dan beton P Pembersihan pasangan sayap jembatan (dari R tanaman, etc) Pengecatan periodik bagian abutmen kayu dan pilar R Pembersihan vegetasi sekitar konstruksi R jembatan Pengecatan bagian logam dari abuntment dan pilar R dari logam Pembersihan air di bawah jembatan R Pemeliharaan lereng jembatan R Jenis pemeliharaaan yang ke tiga, yakni pemeliharaan darurat tidak kami pertimbangkan di sini. Pemeliharaan darurat merujuk pada aktivitas untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan karena keadaan yang tak terduga (Dongges, dkk, 2007). Contoh-contoh darurat seperti itu berupa kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor, banjir, atau kecelakaan besar. Penyediaan jenis pemeliharaan ini jelas penting untuk menjamin tidak terganggunya layanan yang diberikan oleh jalan atau infrastruktur lain kepada penduduk. Tetapi, karena sifatnya yang tidak terduga, kami tidak bisa menggabungkan biaya pemeliharaan darurat ke dalam studi ini. 14  Metodologi Umum Tabel 3: Aktivitas pemeliharaan rutin (R) dan periodik (P): Sistem air pemipaan Bangunan utama untuk pipa transmisi Pemipaan Pembangunan tembok untuk bangunan P Penggantian pipa Pemeliharaan/pemeriksaan satu perangkat P Pasangan batu untuk pemeliharaan pompa Pemeliharaan/pemeriksaan satu perangkat hidran P Konstruksi beton untuk pemeliharaan Pemeliharaan batu, bata dan beton P Perbaikan/penggantian baigian-bagian logam dalam bangunan, dst. Pemeliharaan/penggantian logam bangunan, etc P Pengecatan konstruksi logam Pemeliharaan pipa-pipa bangunan P Pemeriksaan pipa Pembersihan bangunan R Membersihkan areal bangunan dan saluran air R Bangunan-bangunan distribusi Pemeliharaan keran umum P Pengecatan tembok, konstruksi logam P Pemeliharaan batu, bata dan beton P Pemeliharaan periodik konstruksi logam P Pemeliharaan pipa P Pembersihan areal bangunan dan saluran air R Strategi Sampling Infrastruktur dan Perhitungan Biaya Tingkat Desa Dalam penetapan biaya pemeliharaan, tim mengambil sampel bagian yang berbeda dari infrastruktur yang akan kami pelajari sehingga kami bisa memperkirakan jumlah biaya pemeliharaan untuk desa-desa. Untuk jalan, kami tidak memasukkan jalan yang pemeliharaannya bukan menjadi tanggung jawab penduduk desa, seperti jalan-jalan kabupaten dan propinsi. Kami kemudian merangking jalan berdasarkan jumlah pemanfaat dan memilih jalan yang jumlah pemanfaatnya terbanyak. Hanya jalan-jalan yang panjangnya sekurang-kurangnya 500 meter saja yang kami masukkan. Untuk jalan yang memiliki satu jenis perkerasan, kami mengambil satu segmen jalan untuk perhitungan biaya. Kalau memiliki lebih dari satu jenis perkerasan maka ,kami mengambil sampel bagian-bagian jalan yang mewakili jenis jalan (dari sisi material), morpologi (berbukit- bukit atau datar), dan penggunaan (tempat tinggal atau-bukan tempat tinggal). Setelah biaya sampel segmen jalan tersebut dihitung, kami menaikkan nilai biaya tersebut dengan menggunakan total panjang jalan desa yang ada dibagi dengan panjang segmen sampel jalan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan untuk satu desa. Sama halnya dengan jalan, untuk jembatan, prioritas kami berikan kepada desa-desa yang memiliki jumlah penerima manfaat terbesar. Kami hanya memasukkan jembatan-jembatan yang dianggap permanen, jembatan-jembatan ini bisa salah satu dari tiga tipe: beton, baja atau kayu. Hal yang sama juga berlaku untuk sistim air perpipaan. Kami hanya mengambil satu sistem air perpipaan yang jumlah penerima manfaatnya terbanyak. Biaya yang dihitung, adalah sistem transmisi dan distribusi. Dalam sistem air perpipaan yang dipakai sebagai sampel, kami meneliti bagian-bagian 15 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia sistim yang memiliki jumlah pengguna tertinggi dan menghitung biaya untuk bagian-bagian ini. Kami menggunakan biaya sampel sebagai dasar untuk meng-ekstrapolasi biaya untuk sistim yang mencakup seluruh desa. Tetapi, untuk sistemair perpipaan, biaya tidak kami ekstrapolasi berdasarkan total panjang sistem yang ada. Karena di desa-desa sampel, sistem air yang ada hanya mencakup antara 1,4% dan 28,6% dari penduduk desa. Sebagai gantinya, kami menaikkan biaya dengan menggunakan jumlah total penduduk desa dibagi dengan jumlah pengguna dari bagian-bagian yang menjadi sampel di masing-masing desa ini dengan menggunakan data jumlah penerima manfaat yang dikumpulkan selama survei infrastruktur. Sebelum kami melanjutkan, kami perlu menjelaskan apa yang kami maksud dengan “biaya tingkat desa”. Pertama, dalam kalkulasi kami “biaya tingkat desa” berlaku hanya untuk jalan, jembatan dan sistim air yang menjadi sampel kami. Walaupun projek-proyek infrastruktur yang kami pakai sebagai sampel adalah infrastruktur-infratruktur yang paling sering dipakai, namun infrastruktur- infrastruktur tersebut bukan satu-satunya yang harus dipelihara oleh desa. Kami tidak bisa menggeneralisir biaya-biaya untuk semua infrastruktur yang tersedia di desa-desa. Oleh karena itu, biaya-biaya tingkat desa yang terhitung harus ditafsirkan sebagai batas bawah dari biaya pemeliharaan infrastruktur di desa-desa ini. Kedua, kami hanya dapat menghitung biaya berdasarkan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Akibatnya, kami tidak memiliki perhitungan biaya untuk jembatan dan sistem air pipa di hampir setengah dari desa-desa yang menjadi sampel kami. Lagi pula, ketika menghitung biaya-biaya tingkat desa, kami mengasumsikan bahwa biaya pemeliharaan adalah homogen di desa-desa. Jelas bahwa ini merupakan asumsi yang kuat. Akhirnya, semua kalkulasi biaya sudah termasuk material dan tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan upah dan harga setempat. 16 Bab III Karakteristik Desa Sampel 3.1 Konteks yang Lebih Luas: Dimana Desa Sampel Kami Sesuai? Setelah melalui proses seleksi, terpilih 32 desa sampel yang terletak di 29 kecamatan, 21 kabupaten di seluruh 5 propinsi. Berikut ini kami memberikan pemahaman bagaimana desa-desa sampel ini sesuai dalam konteks yang lebih luas dalam hal kesejahteraan dan infrastruktur. Pertama-tama kami melihat indikator-indikator kesejahteraan. Dengan menggunakan peta kemiskinan tingkat kecamatan yang dikeluarkan tahun 2004, kami bisa meneliti dimana letak lokasi kecamatan-kecamatan ini dalam hal kemiskinan. Tabel 4 memperlihatkan tingkat kemiskinan kecamatan dan juga rangking kecamatan yang sudah dinormalisir secara nasional dalam setiap propinsi. Rangking berkisar antara 0 sampai 1, dimana 0 berarti termiskin, dan 1, terkaya. Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Tabel 4: Kecamatan sampel menurut Peta Kemiskinan 2004 % Rangking Rangking Propinsi Kabupaten Kecamatan Miskin nasional Propinsi Jawa Tengah Blora Japah 30,75 0.18 0,2 Pati Margoyoso 21,58 0,38 0,51 Pemalang Warungpring 35,13 0,12 0,1 Rembang Kragan 28,96 0,21 0,24 Rembang Sluke 28,73 0,22 0,25 Tegal Bojong 30,53 0,19 0,21 Wonosobo Kaliwiro 35,1 0,12 0,1 Kalimantan Barat Kubu Raya Telok Pa’kedai 17,02 0,51 0,37 Landak Menyuke 20,66 0,40 0,25 Pontianak Toho 14,1 0,61 0,5 Singkawang Singkawang Timur 13,8 0,63 0,54 Singkawang Singkawang Utara 19,67 0,43 0,28 Sintang Kayan Hulu 21,06 0,39 0,23 Lampung Lampung Selatan Kalianda 30,86 0,18 0,21 Lampung Timur Way Bungur 39,35 0,08 0,09 Pesawaran Kedondong 26,48 0,26 0,38 Pesawaran Padang Cermin 26,25 0,27 0,4 Way Kanan Banjit 38,38 0,09 0,1 Way Kanan Baradatu 30,1 0,19 0,26 Nusa Tenggara Timur Kupang Amabi Oefeto - - - Kupang Amarasi 38,01 0,09 0,26 Kupang Kupang Timur 36,86 0,1 0,29 Timor Tengah Selatan Amanuban Selatan 37,43 0,09 0,27 Timor Tengah Utara Noemuti 41,23 0,06 0,18 Sulawesi Selatan Bone Amali 21,47 0,38 0,27 Bone Lappariaja 34,8 0,12 0,06 Luwu Lamasi 23,33 0,33 0,24 Luwu Larompong Selatan 21,67 0,38 0,27 Tana Toraja Sopai - - - Sumber: Peta Kemiskinan BPS 2004 Secara nasional, empat kecamatan di Kalimantan Barat tidak berada dalam 40% kecamatan termiskin tahun 2004. Dari empat kecamatan tersebut, dua kecamatan (yakni, Toho dan Singkawang Timur) berada dalam 40% kecamatan termiskin di propinsi ini. Kecamatan Pati di Jawa tidak termasuk dalam 40% kecamatan termiskin di propinsi tersebut, tetapi berada dalam 40% kecamatan termiskin secara nasional. Perbedaan ini mungkin disebabkan karena penggunaan kriteria kemiskinan pada tingkat kelompok pulau, bukannya pada tingkat nasional atau propinsi. Sementara itu, data kecamatan tahun 2004 tidak menyediakan informasi mengenai dua kecamatan di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan (Amabi Oefeto dan Sopai). Secara keseluruhan, terkecuali dua kecamatan di Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada tingkat rata-rata nasional, yakni 16,7% di tahun 2004. 18  Karakteristik Desa Sampel Tabel 5: Bagian desa-desa dalam kecamatan untuk berbagai jenis dan kondisi jalan tahun 2008 Jenis Jalan Bisa Diakses Oleh Kendaraan Propinsi Kabupaten Kecamatan Aspal Pengerasan Tanah Lain-Lain Roda 4 Sepanjang Tahun? Kab Kec Kab Kec Kab Kec Kab Kec Kab Kec Lampung Lampung Kalianda 0,62 0,85 0,10 0,04 0,28 0,11 0,00 0,00 0,99 0,96 Selatan Lampung Way Bungur 0,28 0,75 0,54 0,25 0,18 0,00 0,00 0,00 0,98 1,00 Timur Way Kanan Banjit 0,17 0,30 0,60 0,65 0,23 0,05 0,00 0,00 0,96 1,00 Way Kanan Baradatu 0,17 0,59 0,60 0,27 0,23 0,14 0,00 0,00 0,96 0,91 Pesawaran Padang Cermin 0,62 0,73 0,23 0,27 0,15 0,00 0,00 0,00 0,97 0,86 Pesawaran Kedondong 0,62 0,67 0,23 0,14 0,15 0,19 0,00 0,00 0,97 0,95 Jawa Tengah Wonosobo Kaliwiro 0,63 0,24 0,36 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Blora Japah 0,66 0,50 0,33 0,50 0,01 0.00 0,00 0,00 0,98 1,00 Rembang Kragan 0,94 1,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Rembang Sluke 0,94 1,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Pati Margoyoso 0,92 1,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00 Pemalang Warungpring 0.86 0,50 0,11 0,33 0,03 0,17 0,00 0,00 0,96 1,00 Tegal Bojong 0.93 0,94 0,07 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,99 0,88 Nusa Tenggara Kupang Amarasi 0,18 0,33 0,45 0,56 0,37 0,11 0,00 0,00 0,90 1,00 Timur Kupang Kupang Timur 0,18 0,77 0,45 0,15 0,37 0,08 0,00 0,00 0,90 1,00 Kupang Amabi Oefeto 0,18 0,00 0,45 0,29 0,37 0,71 0,00 0,00 0,90 0,86 Timor Tengah Amanuban 0,30 0,20 0,37 0,70 0,34 0,10 0,00 0,00 0,91 1,00 Selatan Selatan Timor Tengah Noemuti 0,30 0,00 0,38 0,82 0,31 0,18 0,00 0,00 0,96 0,91 Utara Kalimantan Landak Menyuke 0,38 0,31 0,13 0,13 0,50 0,56 0,00 0,00 0,65 0,56 Barat Pontianak Toho 0,73 1,00 0,05 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,84 1,00 Sintang Kayan Hulu 0,19 0,14 0,11 0,21 0,69 0,64 0,01 0,00 0,59 0,43 Kubu Raya Telok Pa’kedai 0,48 0,00 0,02 0,00 0,51 1,00 0,00 0,00 0,42 0,15 Singkawang Singkawang 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Timur Singkawang Singkawang 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Utara Sulawesi Bone Lappariaja 0,50 0,22 0,38 0,56 0,12 0,22 0,00 0,00 0,92 0,78 Selatan Bone Amali 0,50 0,80 0,38 0,20 0,12 0,00 0,00 0,00 0,92 1,00 Larompong Luwu 0,40 0,60 0,38 0,40 0,22 0,00 0,00 0,00 0,84 1,00 Selatan Luwu Lamasi 0,40 1,00 0,38 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,84 1,00 Tana Toraja Sopai 0,26 0,50 0,40 0,50 0,34 0,00 0,00 0,00 0,80 1,00 Sumber: Podes 2008 19 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Selanjutnya, kami meneliti kualitas relatif infrastruktur di kecamatan dimana desa-desa sampel berada dengan menggunakan Podes 2008 (sejak sekarang akan kita sebut Podes). Karena studi difokuskan pada pembiayaan jalan, jembatan dan sistim air, maka kami menggunakan pertanyaan- pertanyaan yang tersedia dalam Podes, terutama pertanyaan yang berkaitan dengan jalan dan sumber air. Dalam Podes terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang alat transportasi utama dari dan ke desa, dan apabila pertanyaan berkisar tentang transportasi darat, maka jenis jalan yang dominan tersedia di masing-masing desa responden. Jalan dapat dimasukkan kedalam tiga kategori utama: Aspal, perkerasan, dan jalan tanah, plus opsi ”lainnya”. Tambahan lagi, Podes memasukkan pertanyaan apakah jalan-jalan ini bisa diakses oleh kendaraan roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Untuk memahami kualitas jalan relatif, kami menghitung bagian desa di masing-masing kecamatan dengan jenis jalan yang dominan dan aksesibilitas sepanjang tahun untuk mobil dan sejenisnya. Kami menggunakan rata-rata kabupaten dari bagian tingkat kecamatan sebagai standard kualitas infrastruktur yang relatip dalam sampel kami. Tabel 5 menyajikan halini. Kualitas relatif infrastruktur diantara kecamatan sampel dengan kecamatan lain dalam kabupaten yang sama, berbeda antar propinsi. Di Lampung, kecamatan sampel cenderung memiliki jalan yang kualitasnya lebih bagus dari pada kecamatan lain. Secara keseluruhan, kecamatan sampel memiliki bagian desa-desa dengan jumlah jalan beraspal lebih banyak dan jumlah jalan bertanah lebih sedikit. Tetapi, dalam hal aksesibilitas terhadap kendaraan beroda 4 atau lebih, kecamatan- kecamatan tersebut sama dengan rata-rata kabupaten , kecuali Kecamatan Padang Cermin, yang memiliki bagian desa dengan jumlah jalan yang bisa diakses sepanjang tahun lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota. Sementara itu, di Jawa Tengah, sekitar setengah dari jumlah kecamatan memiliki desa dengan jumlah jalan beraspal lebih banyak daripada rata-rata kabupaten , sedangkan setengah lainnya lebih rendah secara signifikan. Sementara itu, kecamatan-kecamatan ini memiliki bagian desa dengan jumlah jalan tanah sama sedikitnya dengan kecamatan lain yang berada dalam satu kabupaten yang sama, kecuali Kecamatan Warungpring, dimana jumlah jalan tanah sedikit lebih banyak. Di seluruh propinsi, hampir semua desa memiliki jalan yang dapat diakses oleh kendaraan beroda 4 sepanjang tahun. Di Nusa Tenggara Timur, lebih dari separoh dari jumlah kecamatan memiliki bagian desa dengan jumlah jalan beraspal lebih sedikit dari pada kabupaten rata-rata. Kecamatan sampel cenderung memiliki jumlah bagian jalan yang keras lebih banyak dan jumlah bagian jalan tanah yang lebih sedikit, kecuali Kecamatan Amabi Oefeto, yang memiliki bagian desa dengan jumlah jalan tanah lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten rata-rata. Hanya sekitar 90% dari kabupaten dimana desa-desa sampel kami berada memiliki aksesibilitas terhadap kendaraan beroda empat atau lebih sepanjang tahun. Kecamatan sampel kami cenderung memiliki aksesibilitas yang sama atau sedikit lebih tinggi, kecuali untuk Kecamatan Amabi Oefeto, yang memiliki aksesibilitas jauh lebih rendah dari pada kabupaten rata-rata. Kecuali Kecamatan yang berlokasi di Singkawang—dimana semua desa memiliki sebagian besar jalan beraspal—kualitas jalan di kecamatan sampel kami di Kalimantan Barat cenderung lebih buruk dari pada kabupaten rata-rata. Kecamatan-kecamatan di Kalimantan Barat cenderung memiliki bagian desa dengan jumlah jalan beraspal lebih sedikit dan bagian desa dengan jumlah 20  Karakteristik Desa Sampel jalan tanah lebih banyak. Kecamatan sampel kami juga cenderung memiliki bagian desa dimana jumlah jalan dengan aksesibilitas terhadap kendaraan roda empat atau lebih sepanjang tahun jauh lebih sedikit. Di Kalimantan, Kecamatan Toho merupakan perkecualian. Kecamatan ini cenderung memiliki bagian desa dengan jumlah jalan beraspal lebih banyak, bagian desa dengan jumlah jalan tanah lebih sedikit dan aksesibilitas lebih tinggi dari pada kabupaten rata-rata. Di Sulawesi Selatan, kecamatan sampel kami cenderung memiliki kualitas jalan yang lebih baik dari pada kabupaten rata-rata, terkecuali Kecamatan Lappariaja. Kecuali satu kecamatan tersebut, kecamatan sampel kami memiliki bagian desa dengan jumlah jalan beraspal lebih banyak dari pada kabupaten rata-rata, tidak ada desa dengan jalan tanah dan semua desa memberikan akses terhadap kendaraan roda empat atau lebih sepanjang tahun. Berkenaan dengan sumber air, Podes mengajukan pertanyaan pada informan desa tentang sumber utama air minum dan masak yang digunakan di desa. Selain pilihan “lainnya”, sumber utama air minum dan untuk memasak memiliki enam pilihan: PAM (Perusahaan Air Minum), pompa manual/listrik, sumur, mata air, sungai/danau dan air hujan. Pilihan-pilihan tersebut kami kategorikan kedalam PAM, air tanah yang disaring secara manual (untuk pilihan-pilihan kedua dan ketiga), dan sumber-sumber alami lainnya (untuk tiga yang tersisa). Kami melakukan perhitungan seperti sebelumnya untuk menemukan bagian desa dalam kecamatan sampel untuk jenis-jenis sumber air yang berbeda dan jenis sumber air yang dibeli keluarga untuk keperluan air minum dan memasak. Hasil-hasilnya disajikan dalam Tabel 6. Kami dapat dengan segera mengamati bahwa di seluruh lima propinsi, PAM memiliki cakupan sangat rendah, bahkan juga di Jawa. Kecuali di Wonosobo, Rembang dan Pati di Jawa Tengah, dan Singkawang di Kalimantan Barat, kabupaten rata-rata untuk bagian desa dengan koneksi PAM di kecamatan kurang dari 10%. Bahkan bagian-bagian ini pada umumnya lebih rendah dalam kecamatan sampel kami: dari 29 kecamatan sampel, hanya lima kecamatan dengan bagian-bagian desa dengan koneksi PAM lebih tinggi dari kabupaten rata-rata: Kalianda dan Padang Cermin di Lampung, Kaliwiro dan Bojong di Jawa Tengah, dan Singkawang Timur di Kalimantan Barat. Sisanya, cakupannya sama dengan—misalnya, nol—atau lebih rendah dari pada kabupaten rata- rata. Sebagian besar desa kami di kecamatan sampel bergantung pada air tanah atau pada sumber- sumber air yang alami untuk keperluan minum dan memasak. Di Lampung, air tanah yang didapat melalui sumur atau pompa umumnya merupakan sumber air utama. Kabupaten rata-rata untuk bagian desa di setiap kecamatan yang menggunakan air tanah berkisar antara 83% dan 96%. Tetapi, beberapa kecamatan sampel kami tidak begitu bergantung pada air tanah dan lebih pada pada sumber-sumber alami dari pada kabupaten rata-rata. Kecamatan Kalianda, Padang Cermin dan Kedondong masing-masing memiliki bagian sebesar 63%, 55% dan 71%, lebih rendah dari pada kabupaten rata-rata, yakni 83%. 21 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Tabel 6: Bagian desa di kecamatan dengan jenis sumber air yang berbeda, 2008 Sumber Air Propinsi Kabupaten Kecamatan Pam Tanah Alami Lain-Lain Kab Kec Kab Kec Kab Kec Kab Kec Lampung Lampung Selatan Kalianda 0,02 0,04 0,83 0,63 0,13 0,30 0,02 0,04 Lampung Timur Way Bungur 0,02 0,00 0,96 1,00 0,03 0,00 0,00 0,00 Way Kanan Banjit 0,00 0,00 0,93 0,90 0,07 0,10 0,00 0,00 Way Kanan Baradatu 0,00 0,00 0,93 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 Pesawaran Padang Cermin 0,02 0,14 0,83 0,55 0,13 0,32 0,02 0,00 Pesawaran Kedondong 0,02 0,00 0,83 0,71 0,13 0,19 0,02 0,10 Java Tengah Wonosobo Kaliwiro 0,28 0,38 0,00 0,00 0,72 0,62 0,00 0,00 Blora Japah 0,04 0,00 0,85 1,00 0,11 0,00 0,00 0,00 Rembang Kragan 0,12 0,04 0,63 0,63 0,25 0,33 0,00 0,00 Rembang Sluke 0,12 0,00 0,63 0,50 0,25 0,50 0,00 0,00 Pati Margoyoso 0,12 0,00 0,72 0,95 0,15 0,05 0,00 0,00 Pemalang Warungpring 0,05 0,00 0,69 0,83 0,26 0,17 0,00 0,00 Tegal Bojong 0,05 0,06 0,81 0,18 0,14 0,76 0,00 0,00 Nusa Tenggara Kupang Amarasi 0,03 0,00 0,63 0,56 0,33 0,44 0,00 0,00 Timur Kupang Kupang Timur 0,03 0,00 0,63 0,85 0,33 0,15 0,00 0,00 Kupang Amabi Oefeto 0,03 0,00 0,63 0,57 0,33 0,29 0,00 0,14 Timor Tengah Amanuban Selatan 0,00 0,00 0,13 0,40 0,86 0,60 0,01 0,00 Selatan Timor Tengah Noemuti 0,11 0,00 0,28 0,45 0,59 0,55 0,02 0,00 Utara Kalimantan Landak Menyuke 0,00 0,00 0,08 0,06 0,90 0,94 0,01 0,00 Barat Pontianak Toho 0,00 0,00 0,19 0,63 0,81 0,38 0,00 0,00 Sintang Kayan Hulu 0,04 0,00 0,31 0,00 0,65 1,00 0,00 0,00 Kubu Raya Telok Pa’kedai 0,00 0,00 0,01 0,07 0,98 0,93 0,01 0,00 Singkawang Singkawang Timur 0,32 0,60 0,14 0,20 0,54 0,20 0,00 0,00 Singkawang Singkawang Utara 0,32 0,00 0,14 0,00 0,54 1,00 0,00 0,00 Sulawesi Bone Lappariaja 0,09 0,00 0,66 0,89 0,25 0,11 0,00 0,00 Selatan Bone Amali 0,09 0,00 0,66 0,33 0,25 0,67 0,00 0,00 Luwu Larompong Selatan 0,03 0,00 0,72 0,80 0,25 0,20 0,00 0,00 Luwu Lamasi 0,03 0,00 0,72 1,00 0,25 0,00 0,00 0,00 Tana Toraja Sopai 0,09 0,00 0,27 0,00 0,61 1,00 0,02 0,00 Sumber: Podes 2008 Sementara itu di Jawa, walaupun di sebagian besar kabupaten kota, kebanyakan desa masih menggunakan air tanah sebagai sumber untuk memasak dan minum, ada bagian desa yang menggunakan sumber air alami lebih besar dari pada di Lampung. Kabupaten Wonosobo merupakan perkecualian. Di kabupaten Wonosobo, penduduk tidak menggunakan air tanah untuk memasak dan minum, tetapi menggunakan PAM atau sumber-sumber air lainnya. Sekitar setengah dari sampel kami, kecamatan memiliki lebih banyak desa yang menggunakan air tanah dibandingkan rata-rata kabupaten. 22  Karakteristik Desa Sampel Di Nusa Tenggara Timur, selain Kabupaten Kupang, penduduk desa lebih banyak menggantungkan pada sumber-sumber alami lainnya. Kecamatan sampel kami, di luar Kabupaten Kupang, nampaknya memiliki akses lebih besar terhadap air tanah dari pada kabupaten rata-rata. Tetapi, bahkan di lokasi tersebut, kurang dari setengah menggantungkan pada air tanah. Di Kabupaten Kupang sendiri, sekitar duapertiga penduduk desa bergantung pada air tanah, dan hanya sepertiga harus bergantung pada sumber-sumber almi lainnya. Di Kalimantan Barat, mayoritas desa harus bergantung pada sumber-sumber air terbuka daripada menagambil air tanah. Terkecuali di Toho dan Singkawang Timur, Kecamatan sampel kami sangat tergantung pada sumber-sumber air terbuka. Di Toho, mayoritas desa memanfaatkan air tanah, sementara di Singkawang Timur yang lebih urban, 60% desa memiliki akses terhadap sumber- sumber air PAM. Sementara itu, setengah dari kecamatan sampel kami di Sulawesi Selatan memiliki lebih banyak askes terhadap air tanah dari pada kabupaten rata-rata. Kecuali di Tana Toraja, desa-desa di kabupaten dimana sampel kami berada menggunakan air tanah sebagai sumber air utama untuk memasak dan minum. Di kecamatan sampel kami Sopai di Tana Toraja, semua desa harus bergantung pada sumber-sumber air alami lainnya. Singkatnya, dengan sedikit perkecualian, desa-desa sampel kami terutama berada dalam 40% kecamatan termiskin secara propinsi maupun nasional. Dalam hal kualitas infrastruktur, dibanding dengan kabupaten rata-rata mereka, kecamatan-kecamatan ini memiliki sedikit bagian desa dengan mayoritas jalan beraspal, akses terhadap PAM dan air tanah lebih kecil dengan dibanding kabupaten rata-rata mereka. 3.2 Karakteristik Desa Dalam studi ini, kami menggunakan kondisi topografis sebagai salah satu kriteria untuk memilih desa. Di setiap propinsi, jumlah desa-desa yang kami pilih kurang lebih sama, yang terletak di daerah-daerah pesisir, dataran dan juga daerah-daerah perbukitan/pegunungan. Tabel 7 di bawah ini memberikan gambaran ringkas tentang desa-desa sampel yang dipilih berdasarkan topografi. Secara keseluruhan, dalam sampel terakhir, jumlah desa sampel yang terletak di daerah-daerah dataran sedikit lebih banyak. Sementara, jumlah desa sampel juga lebih sedikit untuk daerah pesisir di Sulawesi Selatan, daerah dataran di Kalimantan Barat dan daerah perbukitan/pegunungan di Lampung dan Sulawesi Selatan. Tabel 7: Desa-desa sampel menurut topografi Propinsi Pesisir Dataran Perbukitan/Pegunungan Jumlah Lampung 2 3 1 6 Jawa Tengah 3 2 3 8 Nusa Tenggara Timur 2 2 2 6 Kalimantan Barat 2 1 3 6 Sulawesi Selatan 1 4 1 6 Jumlah 10 12 10 32 Sumber: Podes 2008, konsultan sendiri 23 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Desa-desa sampel memiliki jumlah rumah tangga antara 230 dan 669 dan hampir setengah dari jumlah desa sampel tersebut (15 desa) memiliki lebih dari 500 rumah tangga. Sementara jumlah rata-rata rumah tangga di desa-desa (459,5 rumah tangga) jauh lebih rendah dari pada jumlah rata-rata secara nasional yang didasarkan pada data Podes, tahun 2008 (801,9), median jumlah rumah tangga dalam sampel (479,5 rumah tangga) tidak berbeda dengan median pada tingkat nasional (472 rumah tangga).5 Kami juga membandingkan kepadatan desa yang kami hitung sebagai jumlah rumah tangga per hektar. Rata-rata kepadatan desa pada sampel kami (0,87 rumah tangga per hektar) jauh lebih rendah dari pada rata-rata kepadatan pada tingkat nasional (3,21 rumah tangga per hektar). Median kepadatan dalam sampel kami (0,65 rumah tangga per hektar) sedikit lebih rendah dari pada kepadatan pada tingkat nasional (0,76 rumah tangga per hektar). Praktek Pemeliharaan Desa Selanjutnya, kami meneliti kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh desa-desa ini. Untuk itu, kami bertanya kepada beberapa informan desa (khususnya kepala desa) apakah ada aktivitas infrastruktur di desa-desa tersebut dalam 12 bulan terakhir ini. Berkaitan dengan jenis infrastruktur, kami kemudian menanyakan jenis aktivitas pemeliharaan apa yang telah dilakukan dan dimana lokasinya (hingga tiga lokasi untuk setiap jenis infrastruktur). Kami kemudian menggolongkan jawaban-jawaban tersebut kedalam jenis aktivitas pemeliharaan yang berbeda. Tabel 8 mencoba memberikan gambaran aktivitas pemeliharaan secara ringkas untuk jenis-jenis infrastruktur yang berbeda di seluruh sampel kami. Dalam Tabel ini, jenis-jenis aktivitas yang berbeda dikategorikan sebagai pemeliharaan rutin (misalnya, melakukan pembersihan ringan kepada jalan-jalan, menghilangkan rumput liar, dsb) atau pemeliharaan periodik (misalnya, pengaspalan, penambalan lobang-lobang di jalan, menggantikan pipa-pipa air). Selain daripada itu maka aktivitas tersebut dikategorikan ke dalam kategori perbaikan berkelanjutan. (misalnya, perbaikan infrastruktur utama dan minor, seperti penguatan beton). Pemeliharaan rutin cenderung berbiaya rendah dan kegiatan perbaikan berkelajutan biasanya berbiaya tinggi. Tabel 8: Jumlah desa dengan aktivitas pemeliharaan dan perbaikan dalam 12 bulan terakhir Jumlah dg/ Akvitas Pemeliharaan Jenis Perbaikan Periodik Rutin infrastruktur* (12 bulan terakhir) 1. Jalan 32 22 8 8 3 2. Jembatan 21 7 3 3 0 3. Sistem air** 13 7 1 5 0 Sumber: Data Desa sampel VRRI; * Survei infrastruktur VRRI. **Total jumlah dalam baris ini (berdasarkan Survei Infrastruktur VRRI) hanya menjelaskan desa-desa yang memiliki sistem air perpipaan. 5 Sebelum kami melakukan interview pada gelombang pertama, kami melakukan sensus di desa-desa sampel. Jumlah rumah tangga di desa-desa ini berdasarkan pada sensus kami sama dengan jumlah rumah tangga yang dilaporkan oleh Podes 2008. 24  Karakteristik Desa Sampel Tabel 8 memperlihatkan bahwa banyak desa melakukan aktivitas pemeliharaan sendiri. Seperti yang ditunjukkan di atas, dari 32 desa, 22 desa melakukan beberapa aktivitas pemeliharaan jalan. Aktivitas-aktivitas ini tidak terbatas pada jenis aktivitas pemeliharaan rutin saja (yang cenderung lebih murah). Tiga desa melakukan pemeliharaan rutin, 8 melakukan jenis aktivitas pemeliharaan periodik dan 8 melakukan perbaikan berkelanjutan. Di 4 desa, para informan tidak menguraikan jenis-jenis aktivitas pemeliharaan yang dilakukan di desa-desa tersebut, alasannya antara lain karena beberapa pekerjaan tersebut dilakukan oleh kontraktor swasta atau pemerintah. Sebagai catatan, karena kami hanya menanyakan tiga lokasi untuk masing-masing infrastruktur, sebuah desa kemungkinan seharusnya dapat melaksanakan lebih dari satu jenis aktivitas pemeliharaan. Sementara itu, dari 21 desa yang memiliki jembatan, hanya sepertiga (atau tujuh desa) yang melakukan aktivitas pemeliharaan dalam 12 bulan terakhir. Tiga desa melakukan aktivitas yang masuk ke dalam kategori perbaikan (memperkuat beton), sementara 3 desa lainnya melakukan pemeliharaan periodik (misalnya, penggantian papan-papan jembatan). Untuk sistem air, 7 desa dari 13 desa yang memiliki sistim air pipa melakukan aktivitas pemeliharaan periodik, berupa penggantian pipa. Tabel 9: Jumlah desa yang melakukan aktivitas pemeliharaan dalam 12 bulan terakhir menurut propinsi Jumlah dg/ Aktivitas Pemeliharaan Perbaikan Periodik Rutin infrastruktur* (12 bulan terakhir) Jalan Lampung 6 5 2 0 2 Jawa Tengah 8 6 0 4 2 Nusa Tenggara Timur 6 2 0 1 1 Kalimantan Barat 6 3 1 0 2 Sulawesi Selatan 6 6 0 3 1 Jembatan Lampung 4 1 0 1 0 Java Tengah 5 2 0 1 1 Nusa Tenggara Timur 2 2 0 0 2 Kalimantan Barat 6 1 0 1 0 Sulawesi Selatan 4 1 0 0 0 Sistim air** Lampung 2 1 0 1 0 Jawa Tengah 5 2 0 2 0 Nusa Tenggara Timur 3 2 0 1 1 Kalimantan Barat 1 1 0 1 0 Sulawesi Selatan 2 1 0 0 0 Sumber: Data Desa VRRI; * Survei Infrastruktur VRRI. Catatan: **Jumlah total dalam baris ini (berdasarkan Survei Infrastruktur VVRI) hanya menjelaskan desa-desa yang memiliki sistim air pipa. Tabel 9 memisahkan data menurut propinsi. Sebagian besar desa-desa sampel di Lampung, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan melakukan semacam aktivitas pemeliharaan jalan. Sekitar setengah dari desa sampel di Kalimantan Barat tidak melakukan hal itu dan di Nusa Tenggara Timur hanya sepertiga yang melakukan aktivitas itu. Sementara itu, dalam 12 tahun terakhir, jarang sekali 25 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia dilakukan aktivitas pemeliharaan jembatan—kecuali di Nusa Tenggara Timur, dimana dua dari dua desa yang memiliki jembatan melakukan semacam aktivitas pemeliharaan, sekalipun hanya pemeliharaan rutin. Tabel 10: Pelaksana aktivitas pemeliharaan dan perbaikan Perbaikan Periodik Rutin Jumlah A. Semua Hanya penduduk desa 19 22 9 50 Penduduk desa dan pemerintah 1 1 0 2 Penduduk desa dan organisasi infrastruktur 1 1 0 2 Hanya organisasi infrastruktur 0 3 0 3 Pemerintah 0 0 0 0 Lain-lain 1 3 0 4 Jumlah 22 30 9 61 B. Berdasarkan Propinsi Lampung Hanya penduduk desa 4 2 6 12 Penduduk desa dan organisasi infrastruktur 1 0 0 1 Hanya organisasi infrastruktur 0 2 0 2 Jawa Tengah Hanya penduduk desa 5 12 0 17 Hanya organisasi infrastruktur 0 1 0 1 Nusa Tenggara Timur Hanya penduduk desa 5 1 0 6 Penduduk desa dan sebuah organisasi infrastruktur 0 1 0 1 Lain-lain 1 0 0 1 Kalimantan Barat Hanya penduduk desa 5 1 3 9 Pemerintah 0 0 0 0 Lain-lain 0 3 0 3 Sulawesi Selatan Hanya penduduk dea 0 6 0 6 Penduduk desa dan penerintah 1 1 0 2 Jumlah 22 30 9 61 Sumber: Data desa VRRI Selanjutnya, kami meneliti siapa yang melakukan aktivitas pemeliharaan ini dan juga sumber pembiayaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Tabel 10 dan 11 meringkas masing-masing jawaban dari para informan desa tentang pelaksana dari dan sumber pembiayaan aktivitas-aktivitas ini. Kami menghitung semua aktivitas pemeliharaan yang didaftar oleh para informan desa dan juga memasukkan penjelasan tentang pemeliharaan yang dilaksanakan. Panel A dari Tabel 10 memperlihatkan bahwa penduduk desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan. Sebagai tambahan 6,7% dari aktivitas ini, penduduk desa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Pola yang sama dijumpai di seluruh propinsi. Pola ini juga ditemukan pada tiga jenis aktivitas pemeliharaan yang mana 100% dari pemeliharaan rutin hanya dikerjakan oleh penduduk desa. 26  Karakteristik Desa Sampel Tabel 11: Sumber pembiayaan untuk pemeliharaan infrastruktur, menurut jenis infrastruktur dan propinsi Perbaikan Periodik Rutin Total Perbaikan Periodik Rutin Total Menurut Infrastruktur Menurut Propinsi Jalan Lampung Hanya Penduduk Desa 10 8 6 24 Hanya penduduk desa 5 2 3 10 Penduduk Desa & Penduduk desa & 0 1 0 1 0 1 0 1 pemerintah pemerintah kabupaten Penduduk Desa & Penduduk desa & sektor 0 0 3 3 0 0 3 3 sektor swasta swasta Penduduk Desa & 1 1 0 2 Organisasi infrastruktur 0 1 0 1 lain-lain Pemerintah pusat 1 0 0 1 Jawa Tengah Pemerintah kabupaten 3 1 0 4 Hanya penduduk desa 0 7 0 7 Penduduk desa & Organisasi donor 3 3 0 6 0 1 0 1 pemerintah kabupaten Lain-lain 0 2 0 2 Pemerintah pusat 1 0 0 1 Subtotal 18 16 9 43 Pemerintah kabupaten 1 0 0 1 Jembatan Organisasi donor 3 3 0 6 Hanya penduduk desa 0 4 0 4 Lain-lain 0 2 0 2 Pemerintah kabupaten 3 0 0 3 Nusa Tenggara Timur Subtotal 3 4 0 7 Hanya penduduk desa 3 0 0 3 Air Pemerintah kabupaten 3 1 0 4 Hanya penduduk desa 0 4 0 4 Organisasi donor 0 1 0 1 Penduduk desa & 0 4 0 4 Kalimantan Barat pemerintah kabupaten Organisasi 0 1 0 1 Hanya penduduk desa 2 1 3 6 infrastruktur Penduduk desa & Pemerintah kabupaten 1 0 0 1 0 3 0 3 pemerintah kabupaten Organisasi donor 0 1 0 1 Pemerintah kabupaten 3 0 0 3 Subtotal 1 10 0 11 Sulawesi Selatan Hanya penduduk desa 0 6 0 6 Penduduk desa & lain-lain 1 1 0 2 Total semua propinsi 22 30 9 61 Sumber: Data desa VRRI Gambaran tersebut sangatlah berbeda dengan gambaran dari mana pembiayaan pemeliharaan tersebut berasal. Tabel 11 meringkas sumber pembiayaan pemeliharaan, yang dikelompokkan menurut jenis infrastruktur dan propinsi. Tabel itu menunjukkan bahwa penduduk desa merupakan penyumbang yang sangat penting terhadap aktivitas-aktivitas ini. Misalnya, mari kita lihat contoh pemeliharaan jalan pada Panel A. Pembiayaan 55,8% dari aktivitas pemeliharaan ditanggung seluruhnya oleh penduduk desa sendiri. Sedangkan 14% dari kasus, penduduk desa menanggung sebagian dari biaya, sementara itu pemerintah atau lembaga-lembaga swasta menanggung sisanya. Seperti yang diperkirakan, aktivitas-aktivitas yang sepenuhnya dibiayai oleh lembaga-lemnbaga luar merupakan aktivitas periodik dan perbaikan berkelanjutan, karena bisa menjadi terlalu mahal bagi penduduk desa (lihat Tabel 27). Sekitar 39% dari semua aktivitas perbaikan berkelanjutan dan 37,5% dari pemeliharaan periodik sepenuhnya dibiayai dari luar desa-desa ini. Sementara itu, semua aktivitas pemeliharaan rutin sepenuhnya dibiayai oleh penduduk desa. 27 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Bagaimana dengan peranan pemerintah kabupaten? Sampai sejauh mana mereka berpartisipasi dalam mendukung upaya-upaya pemeliharaan infrastruktur desa, khususnya untuk jenis aktivitas pemeliharaan periodik yang memerlukan biaya yang lebih banyak? Tabel 11 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten cenderung lebih aktif dalam mendukung kegiatan perbaikan dari pada pemeliharaan. Dari 22 aktivitas perbaikan, ada 7 aktivitas yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah kabupaten, sementara pemerintah distrik hanya membiayai satu dari 30 kegiatan pemeliharaan periodik dan menyediakan sebagian pembiayaan untuk 5 aktivitas periodik. Mengingat hal itu, untuk jangka panjang, investasi dalam aktivitas pemeliharaan periodik cenderung memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada perbaikan, nampaknya ada kebutuhan dari pemerintah kabupaten untuk merealokasi sumber dayanya untuk membantu orang desa dengan pemeliharaan periodik. Untuk pemeliharaan jembatan, semua pemeliharaan berkelanjutan sepenuhnya dibiayai dari luar, sementara pemeliharan periodik—dalam hal ini, yang dilakukan hanya mengganti papan jembatan—sepenuhnya dibiayai oleh penduduk desa. Sementara itu, 27% dari kerja pemeliharaan terhadap sistem air sepenuhnya dibiayai oleh sumber dari luar. Sementara itu, Panel B dari Tabel 11 menunjukkan bagaimana kemampuan melakukan aktivitas pemeliharaan bervariasi antar propinsi. Ada beberapa aktivitas pemeliharaan yang sama di desa- desa sampel kami di Lampung dan Jawa Tengah, tetapi, desa-desa di Lampung lebih mungkin harus membiayai aktivitas pemeliharaan sendiri. Hal-hal ini merefleksikan kemampuan keuangan, akses terhadap pembiayaan dari luar (yang mungkin lebih tersedia di Jawa Tengah), atau keduanya. Sementara itu, aktivitas pemeliharaan di Sulawesi Selatan dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh penduduk desa. Di Kalimantan Barat, selain pembiayaan rutin, sekitar sepertiga dari aktivitas pemeliharaan dibiayai sepenuhnya oleh penduduk desa, sepertiga lagi sebagian dibiayai oleh mereka, dan sepertiga sisanya dibiayai oleh pembiayaan dari luar. Desa-desa sampel kami di Nusa Tenggara Timur nampaknya paling rendah kemampuannya . Jumlah aktivitas pemeliharaan mereka paling rendah dan sebagian besar aktivitas tersebut dibiayai oleh pihak luar. Tabel 12 mentabulasikan jumlah desa menurut jenis iuran yang dibayarkan oleh penduduk desa untuk setiap aktivitas pemeliharaan yang diringkas dalam dua tabel sebelumnya. Panel A menunjukkan frekwensi dari kombinasi bentuk-bentuk iuran penduduk desa yang berbeda. Sementara itu Panel B menggunakan informasi pada panel A untuk meneliti sampai sejauh mana penduduk desa memberikan bentuk-bentuk iuran perseorangan . Secara keseluruhan, 81% penduduk desa menyumbang tenaga kerja, sekitar 43% menyumbangkan uang. Untuk aktivitas pemeliharaan berkelanjutan, tenaga kerja merupakan bentuk utama kontribusi dari penduduk desa . Tenaga kerja masih merupakan bentuk kontribusi yang paling penting untuk aktivitas periodik, diikuti oleh tenaga kerja dan material. Dalam hal pemeliharaan rutin, penduduk desa berkontribusi dalam bentuk uang dan tenaga kerja. Tabel 13 merinci jenis konribusi menurut jenis proyek infrastruktur. Akhirnya, kami juga menanyakan apakah desa-desa memiliki organisasi atau kelompok masyarakat untuk mengelola berbagai jenis infrastruktur. Hanya sedikit jumlah desa yang memiliki kelompok pengelola infrastruktur: dari 32 desa, 4 desa memiliki pengelola untuk air, 1 desa untuk jalan dan tak satupun untuk jembatan. 28  Karakteristik Desa Sampel Tabel 12: Bagaimana penduduk desa berkontribusi menurut jenis aktivitas pemeliharaan Kontribusi Perbaikan Periodik Rutin Tidak terklasifikasi Total Hanya uang 0 4 0 0 4 Uang dan tenaga kerja 1 9 6 0 16 Uang, tenaga kerja, material dan makanan 1 2 0 1 4 kecil Uang, tenaga kerja, dan makanan kecil 2 0 3 0 5 Uang dan makanan kecil 0 1 0 0 1 Hanya tenaga kerja 13 5 0 0 18 Tenaga kerja dan material 1 3 0 0 4 Tenaga kerja, material dan makanan kecil 0 5 0 0 5 Tenaga kerja dan makanan kecil 3 0 0 2 5 Tidak berlaku 1 1 0 6 8 Subtotal 22 30 9 9 70 Penduduk desa menyumbang: Uang 4 16 9 1 30 Tenaga kerja 21 24 9 2 56 Material 2 10 0 2 14 Makanan kecil 6 8 3 3 20 Sumber: Data desa VRRI Tabel 13: Bagaimana penduduk desa menyumbang jenis-jenis infratruktur Kontribusi Jalan Jembatan Sistim air Total Hanya uang 0 0 4 4 Uang dan tenaga kerja 10 3 3 16 Uang, tenaga kerja, material, dan makanan kecil 3 0 1 4 Uang, tenaga kerja, dan makan kecil 5 0 0 5 Uang dan makanan kecil 0 1 0 1 Hanya tenaga kerja 17 1 0 18 Tenaga kerja dan material 2 0 2 4 Tenaga kerja, material dan makanan kecil 5 0 0 5 Tenaga kerja dan makanan kecil 3 1 1 5 Tidak dapat diterapkan 5 2 1 8 Subtotal 50 8 12 70 Penduduk desa menyumbang sejumlah: Uang 18 4 8 30 Tenaga kerja 45 5 7 57 Material 10 0 3 13 Makanan kecil 16 2 2 20 Sumber: Data desa VRRI 29 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 30 Bab IV Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar Dalam bagian ini, kami meneliti tiga karateristik rumah tangga yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian kami: penghasilan, pengeluaran dan kemauan membayar. Kami gunakan pendapatan sebagai ukuran kasar arus masuknya sumber daya kedalam rumah tangga di desa-desa ini. Tetapi, di daerah-daerah perdesaan, fluktuasi cenderung tinggi. Oleh sebab itu, pendapatan yang diukur akan memasukkan komponen transitori dan oleh karena itu, mungkin tidak bisa merefleksikan kesejahteraan rumah tangga secara akurat. Pengeluaran kami gunakan sebagai ukuran kesejahteraan rumah tangga. Sebagai Tambahan, kami juga memasukkan diskusi tentang jawaban rumah tangga terhadap pertanyaan-pertanyaan kemauan membayar (WTP) di akhir bagian ini. Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 4.1 Pendapatan Sebelum diskusi mengenai pendapatan dimulai, kami perlu memberitahukan adanya sebuah keberatan berkenaan dengan ukuran pendapatan. Deaton (1997) berargumen bahwa ukuran- ukuran pendapatan penuh dengan persoalan. Pada umumnya, menimbulkan bias ingatan responden, musiman, ukuran yang digunakan ketika harga-harga barang dan jasa tidak tersedia dan bias berasal dari desain pertanyaan—masalah-masalah yang dihubungkan dengan daftar pertanyaan tentang pengeluaran–cenderung memberikan pengaruh lebih besar terhadap ketepatan pertanyaan tentang pendapatan dari pada pengeluaran. Lagi pula, pendapatan merupakan masalah yang sensitif, dan rumah tangga mungkin memiliki insentif untuk menjawab dengan memberikan nilai (angka) yang lebih kecil daripada angka yang sesungguhnya. Juga, ukuran pendapatan yang sesungguhnya memerlukan pengetahuan tentang keuntungan dari aset yang berbeda-beda; sekali lagi, hal ini adalah masalah yang sensitif yang mana responden mungkin merasa tidak ada untungnya menjawab pertanyaan dengan jujur. Selanjutnya, melakukan pengukuran pendapatan dari pekerja bebas merupakan hal yang rumit karena rumah tangga merasa tidak perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh keluar masuknya uang dan juga inventaris untuk memungkinkan para peneliti mengukur pendapatan secara tepat. Kesalahan-kesalahan pengukuran mungkin saja terjadi. Kenyataan bahwa survei ini merupakan survei per triwulan mungkin menjawab persoalan-persoalan terkait dengan musim dan bias ingatan responden walapun tidak sempurna. Tetapi, masih ada banyak sekali isu lain tentang pengukuran pendapatan yang belum bisa diatasi dengan memuaskan.6 Bagaimanapun juga, kami mempertimbangkan ukuran pendapatan sebagai estimasi kasar yang memungkinkan kami untuk mempelajari pendapatan dan fluktuasi sumber daya kedalam rumah tangga selama setahun- dan sepanjang musim. Survei ini melihat empat jenis pendapatan: pendapatan dari kepemilikan atau non-usaha (misalnya, pendapatan dari aset), pendapatan dari upah/gaji, pendapatan dari usaha (self-emploment) dari pertanian, pendapatan dari usahai non-pertanian. Dalam setiap gelombang survei, untuk pendapatan yang didapat dari usaha pertanian dan non-pertanian, kami menanyakan tentang pemasukan, biaya, dan juga sisa inventaris yang ada. Namun karena kami lebih tertarik pada aruk masuknya sumber daya, inventaris bisnis tidak kami masukkan kedalam kalkulasi pendapatan dalam bagian ini. Tabel 14 menunjukkan kalkulasi pendapatan per kapita rumah tangga yang diagregatkan pada tingkat propinsi untuk desa-desa sampel. Pendapatan rata-rata tertinggi yang dijumpai dalam sampel kami adalah Lampung, diikuti oleh Jawa Tengah (kecuali dalam gelombang survei pertama), Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, Gambar 1 menunjukkan fluktuasi pendapatan dari seluruh gelombang survei di propinsi-propinsi ini. Pengamatan pada Gambar 1 6 Sebuah perbandingan antara ukuran pengeluaran per kapita (yang lebih bisa dipercaya) (Tabel 17) dengan pendapatan (Tabel 14) menunjukkan bahwa ukuran pendapatan kami mungkin agak dianggap kurang penting. Tetapi, dalam membandingkan antara ke duanya, perlu dicatat bahwa ukuran pendapatan kami dalam Tabel 14 tidak ternasuk inventaris pertanian dan non-pertanian pada akhir gelombang ke 4, transfer bersih, atau pinjaman. 32  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar menunjukkan fluktuasi pendapatan paling kuat terjadi di Lampung, propinsi dengan pendapatan tertinggi, diikuti oleh Jawa Tengah. Dalam propinsi-propinsi tersebut nampaknya tidak ada trend pendapatan yang jelas. Sementara itu, fluktuasi pendapatan diantara tiga propinsi tersisa sangat kecil. Tetapi, di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, trend pendapatan nampaknya cenderung sedikit menurun pada semua empat triwulan antara Agustus 2008 dan Juli 2009. Fluktuasi di Nusa Tenggara Timur dimana relatif kecil, di mana pendapatan rata-ratanya terendah diantara propinsi lain. Tabel 14. Pendapatan per kapita per bulan menurut propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 Gelombang Propinsi 1 2 3 4 Lampung 363.503 762.912 385.928 530.932 Jawa Tengah 156.837 355.085 266.402 335.364 Nusa Tenggara Timur 148.253 165.488 155.376 157.351 Kalimantan Barat 291.134 266.955 239.099 245.592 Sulawesi Selatan 225.091 198.827 161.845 159.307 Gambar 1: Pendapatan per kapita per bulan menurut Untuk meneliti sumber propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 fluktuasi pendapatan, kami membagi pendapatan di tiga 700,000 propinsi berdasarkan sumber- 600,000 sumber mereka—yakni, 500,000 Lampung Jawa Tengah apakah pendapatan itu Bulanan PCI 400,000 Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat berasal dari sumber non- 300,000 Sulawesi Selatan usaha, gaji, usaha pertanian 200,000 atau usaha non-pertanian. 100,000 Panel A sampai E dari 1 2 3 4 Gambar 2 menunjukan Gelombang bagaimana kontribusi sumber-sumber yang berbeda terhadap pendapatan di masing-masing propinsi itu. Pada umumnya, kami mengamati bahwa gaji dan pendapatan dari non-usaha tidak berkontribusi secara signifikan terhadap fluktuasi pendapatan di propinsi-propinsi ini; sebagai gantinya, pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian atau non-pertanian nampaknya merupakan sumber fluktuasi pendapatan yang utama di propinsi tersebut selama setahun. Pada Panel A, kami melihat bahwa pendapatan non-pertanian merupakan sumber utama fluktuasi pemasukan di propinsi itu. Terutama sekali, terjadinya peningkatan pendapatan usaha non-pertanian yang tajam pada gelombang kedua survei tersebut yang bersamaan dengan permulaan liburan Hari Raya Idul Fitri, dimana banyak pedagang menikmati kenaikan pendapatan dan kembali stabil pada gelombang-gelombang berikutnya. Pada saat yang sama, pendapatan dari usaha pertanian nampaknya menurun secara signifikan pada gelombang kedua dan ketiga dan kembali naik pada gelombang keempat. 33 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Gambar 2: Fluktuasi pendapatan per kapita per bulan berdasarkan sumber pendapatan dan propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 A. Lampung B. Jawa Tengah 800000 400000 700000 350000 600000 300000 500000 250000 Bulanan PCI Bulanan PCI 400000 200000 300000 150000 200000 100000 100000 50000 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 Gelombang Gelombang 1. Pendapatan non-usaha 3. Pertanian 1. Pendapatan non-usaha 3. Pertanian 2. Gaji 4. Non-pertanian 2. Gaji 4. Non-pertanian C. Nusa Tenggara Timur D. Kalimantan Barat 400000 400000 350000 350000 300000 300000 250000 250000 Bulanan PCI Bulanan PCI 200000 200000 150000 150000 100000 100000 50000 50000 0 0 1 2 3 4 1 2 34 Gelombang Gelombang 1. Pendapatan non-usaha 3. Pertanian 1. Pendapatan non-usaha 3. Pertanian 2. Gaji 4. Non-pertanian 2. Gaji 4. Non-pertanian E. Sulawesi Selatan 400000 350000 300000 250000 Bulanan PCI 200000 150000 100000 50000 0 1 2 3 4 Gelombang 1. Pendapatan non-usaha 3. Pertanian 2. Gaji 4. Non-pertanian Sumber: Data Keluarga VRRI Dari pengamatan Panel B diatas diketahui adanya pola yang agak sama terjadi di Jawa Tengah dimana pendapatan dari usaha non-pertanian naik antara gelombang 1 dan 2, walaupun pendapatan itu cenderung menjadi lebih stabil lagi di tiga gelombang terakhir bila dibanding dengan pendapatan di Lampung. Pendapatan dari usaha non-pertanian mengalami sedikit penurunan antara gelombang 2 dan 3, tetapi kemudian naik pada gelombang berikutnya. Tetapi, tidak seperti di Lampung, pendapatan dari usaha pertanian di Jawa Tengah cenderung lebih stabil di semua empat gelombang survei. 34  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar Sementara itu, Panel D menunjukkan bahwa di Kalimantan Barat, pendapatan dari usaha non- pertanian tidak memainkan peranan penting sebagai sumber pendapatan bila dibanding dengan di Jawa Tengah dan Lampung. Tetapi, secara rata-rata, pendapatan dari upah/ gaji merupakan sumber pendapatan yang dominan di propinsi tersebut. Seperti yang sudah kami bahas di atas, nampaknya ada kecendrungan penurunan pendapatan di Kalimantan Barat. Kecenderungan ini terjadi terutama karena menurunnya pendapatan dari usaha pertanian. Kecenderungan tersebut dimulai pada gelombang 2 dan berlanjut pada gelombang 3, dan menjadi stabil pada tingkat itu pada gelombang 4. Seperti yang kami bahas di bawah, penurunan harga komoditas yang dimulai pada gelombang 2 menyebabkan turunnya pendapatan pertanian di propinsi tersebut. Dalam Panel E, kami mengamati bahwa di Sulawesi Selatan, pendapatan non-pertanian merupakan sumber pendapatan terbesar, diikuti oleh pendapatan dari pertanian dan gaji. Seperti di Kalimantan Barat, ada sedikit kecenderungan penurunan pendapatan, yang sebagian besar disebabkan karena fluktuasi pendapatan pertanian. Tabel 15: Rata-rata dan Contingent Valuation dari pendapatan per kapita per bulan menurut propinsi dan sumber pendapatan Gelombang 1 2 3 4 CV Lampung Pendapatan non-usaha 69.998 98.739 75.505 87.189 0.15 Gaji 81.319 82.810 81.120 88.818 0,04 Pertanian 119.784 58.019 22.635 109.295 0,59 Non-pertanian 92.403 523.344 206.668 245.631 0,68 Jawa Tengah Pendapatan non-usaha 55.586 104.823 76.548 88.677 0,25 Gaji 70.253 81.247 71.560 89.934 0,12 Pertanian 27.110 44.334 29.773 40.684 0,23 Non-pertanian 3.888 124.682 88.521 116.068 0,66 Nusa Tenggara Timur Pendapatan non-usaha 26.180 31.639 39.413 43.156 0,22 Gaji 51.820 48.334 49.822 51.303 0,03 Pertanian 42.964 57.613 31.024 26.629 0,35 Non-pertanian 27.289 27.902 35.118 36.263 0,15 Kalimantan Barat Pendapatan non-usaha 29.141 21.554 26.947 38.661 0,25 Gaji 105.673 112.161 117.516 101.514 0,06 Pertanian 103.703 78.498 50.197 56.318 0,34 Non-pertanian 52.617 54.742 44.438 49.098 0,09 Sulawesi Selatan Pendapatan non-usaha 76.166 78.284 58.050 41.498 0,27 Gaji 163.975 139.102 139.292 130,193 0,1 Pertanian 192.648 119.488 86.311 148.366 0,33 Non-pertanian 242.485 259.608 201.881 157.865 0,21 Sumber: Data Rumah Tangga VRRI, perhitungan pengarang sendiri 35 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Pada Panel C, kami mengamati fluktuasi kecil terjadi pada semua pendapatan di Nusa Tenggara Timur. Dari berbagai sumber pendapatan, upah/gaji merupakan sumber yang paling penting. Pendapatan dari usaha pertanian merupakan sumber pendapatan yang paling utama kedua pada dua gelombang pertama, sementara pendapatan dari usaha non-pertanian menjadi penting pada dua gelombang terakhir, mengimbangi turunnya pendapatan usaha pertanian selama dua gelombang terakhir. Untuk meneliti lebih jauh peranan masing-masing sumber pendapatan terhadap fluktuasi total pendapatan di masing-masing propinsi ini, Tabel 15 menyajikan rata-rata dan koefisien variasi rata-rata ini di semua gelombang survei, yang dipisahkan oleh sumber-sumber pendapatan yang berbeda. Ketika kami meneliti koefisien variasi di semua gelombang wawancara ini, kami mengamati rata-rata pendapatan dari usaha non-pertanian memiliki variasi tertinggi di Lampung dan Jawa Tengah. Di tiga propinsi tersisa, pendapatan pertanian memiliki variasi yang tertinggi. Diantara propinsi-propinsi tersebut, fluktuasi pendapatan pertanian tertinggi terjadi di Lampung dan paling rendah di Jawa Tengah. Apa penyebab yang dapat menjelaskan terjadinya fluktuasi pendapatan di propinsi-propinsi ini sepanjang tahun? Tabel 16 memberikan sebagian jawaban itu. Tabel tersebut meringkas jawaban pertanyaan yang menanyakan para responden apakah rumah tangga mengalami gangguan ekonomi selama tiga bulan sebelum wawancara. Gangguan ekonomi paling besar yang dialami oleh semua propinsi adalah berkaitan dengan pertanian --- yang menjelaskan bagaimana pendapatan dari pertanian yang menurun merupakan faktor penyumbang terhadap turunnya pendapatan di beberapa propinsi ini, terutama pada gelombang ke dua dan ke tiga. Dalam gelombang pertama, kegagalan panen dan gangguan iklim merupakan faktor-faktor yang paling sering disebut oleh responden. Kegagalan panen disebut-sebut di semua propinsi dan yang paling sering disebut di Lampung, diikuti oleh Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Sementara itu, gangguan iklim paling banyak dialami oleh Kalimantan Barat, dan disusul oleh Lampung di urutan kedua dengan jumlah yang agak jauh lebih sedikit disbanding Kalimantan Barat. Tetapi, dalam gelombang ke dua dan ke tiga terjadi peningkatan besar pada kejadian penurunan harga produk/komoditas dan gangguan yang berkaitan dengan iklim. Apabila dilihat lebih dekat, diketahui bahwa hal tersebut banyak dialami oleh rumah tangga-rumah tangga di Kalimantan Barat. Para enumerator di propinsi melaporkan bahwa harga-harga komoditas dunia yang turun, khususnya karet, yang disebabkan oleh krisis ekonomi, telah memberikan dampak bagi banyak rumah tangga di sana. Keadaan yang menyedihkan juga dialami oleh produsen cokelat dan karet di Lampung. Namun demikian, nampaknya produsen-produsen pertanian di Lampung lebih memiliki keberagaman produk dibanding dengan Kalimantan Barat. Kegagalan panen juga berperan penting dalam menciptakan fluktuasi pendapatan di seluruh propinsi, meskipun kontribusinya – walaupun bukannya tidak penting -- tidak sebesar turunnya harga komoditas pertanian di Kalimantan Barat. 36  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar Tabel 16: Jumlah rumah tangga yang mengalami gangguan ekonomi menurut sumber pendapatan dan propinsi, Agustus 2008-Juli 2009 Gelombang Gelombang 1 2 3 4 1 2 3 4 Lampung (n = 670 rumah tangga) Kalimantan Barat (j = 696 rumah tangga) Kematian dalam rumah tangga 6 0 0 0 Kematian dalam rumah tangga 9 8 6 3 Penyakit dalam rumah tangga 21 11 12 8 Penyakit dalam rumah tangga 40 21 15 28 Anggota rumah tangga kehilangan Anggota rumah tangga 12 7 7 4 22 15 13 10 pekerjaan kehilangan pekerjaan Bencana alam 0 0 1 5 Bencana alam 1 11 17 5 Kegagalan panen 114 78 33 33 Kegagalan panen 10 40 55 143 Rendahnya harga komoditas 13 42 30 7 Rendahnya harga komoditas 5 345 356 54 Perubahan iklim atau cuaca 49 71 25 3 Perubahan iklim atau cuaca 142 372 243 115 Lain-lain 4 2 3 6 Lain-lain 22 5 5 12 Jawa Tengah (j = 939 rumah tangga) Sulawesi Selatan (j = 718 rumah tangga) Kematian dalam rumah tangga 9 4 4 4 Kematian dalam rumah tangga 16 1 4 2 Penyakit dalam rumah tangga 31 22 12 21 Penyakit dalam rumah tangga 45 16 4 10 Anggota rumah tangga kehilangan Anggota rumah tangga 19 4 3 8 15 4 1 1 pekerjaan kehilangan pekerjaan Bencana alam 2 0 6 3 Bencana alam 91 41 96 29 Kegagalan panen 71 31 51 82 Kegagalan panen 14 2 4 4 Rendahnya harga komoditas 5 2 6 1 Rendahnya harga komoditas 37 13 35 22 Perubahan iklim atau cuaca 20 12 14 10 Perubahan iklim atau cuaca 16 10 5 9 Lain-lain 19 15 23 45 Semua (J = 3721rumah tangga) Nusa Tenggara Timur (j = 698 rumah tangga) Kematian dalam rumah tangga 45 14 17 13 Kematian dalam rumah tangga 5 1 3 4 Penyakit dalam rumah tangga 121 62 35 61 Anggota rumah tangga Penyakit dalam rumah tangga 5 3 4 2 68 32 24 24 kehilangan pekerjaan Anggota rumah tangga kehilangan 0 2 0 1 Bencana alam 4 12 24 13 pekerjaan Bencana alam 1 1 0 0 Kegagalan panen 293 199 260 317 Kegagalan panen 7 9 25 30 Rendahnya harga komoditas 37 391 396 66 Rendahnya harga komoditas 0 1 11 0 Perubahan iklim atau cuaca 248 469 328 150 Perubahan iklim atau cuaca 1 0 0 0 Lain-lain 62 32 36 72 Sumber: Data rumah tangga VRRI, perhitungan pengarang sendiri. 4.2 Pengeluaran Pengeluaran Umum Selanjutnya kami meneliti kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di desa desa sampel kami. Sebagai ukuran kesejahteraan, kami menggunakan pengeluaran per kapita keluarga per bulan. Tabel 17 di bawah ini memberi gambaran ringkas tentang pengeluaran per kapita nominal rata- rata per bulan di desa sampel di semua empat gelombang survei. Data tersebut memperlihatkan tingkat kesejahteraan yang berbeda antara wilayah-wilayah dalam sampel walaupun pada 37 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia kenyataannya sebagian besar desa tersebut termasuk dalam 40% kecamatan termiskin di masing- masing propinsi. Lampung dan Jawa Tengah merupakan dua wilayah yang paling sejahtera, diikuti oleh Kalaimantan Barat. Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur yang berada paling bawah. Perangkingan tersebut sesuai dengan perangkingan pendapatan yang telah kami lakukan walaupun apabila pengeluaran per kapita per bulan kami bandingkan dengan pendapatan, nampak bahwa ukuran-ukuran kami kurang memperhitungkan pendapatan yang sebenarnya di desa-desa ini. Tabel 17: Pengeluaran per kapita nominal per bulan di desa-desa sampel, Agustus 2008 – Juli 2009 Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3 Gelombang 4 Lampung 438.853 552.507 418.449 459.663 Jawa Tengah 433.802 486.662 393.640 430.832 Nusa Tenggara Timur 220.280 235.037 242.016 217.383 Kalimantan Selatan 398.863 357.731 282.099 396.957 Sulawesi Selatan 311.596 307.098 237.887 226.432 Sumber: Data keluarga VRRI, perhitungan sendiri Sepanjang tahun, wilayah- Gambar 3: Nominal Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, wilayah mengalami siklus Agustus 2008 - Juli 2009 yang berbeda yang 600,000 mempengaruhi konsumsi mereka. Gambar 3 500,000 menunjukkan bagaimana 400,000 pengeluaran per kapita per Lampung bulan mengalami fluktuasi Jawa Tengah 300,000 Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun. Di 200,000 Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Lampung dan Jawa Tengah, pengeluaran per kapita 100,000 mengalami kenaikan pada 0 gelombang survei kedua Gelombang 1G elombang 2G elombang 3G elombang 4 sebelum kembali turun ke tingkat seperti pada gelombang pertama. Pengumpulan data dan infomasi dalam gelombang survei kedua dilakukan selama tiga bulan, mulai November 2008. Karena dalam daftar pertanyaan mengenai pengeluaran menanyakan tentang pengeluaran pada bulan sebelumnya, bagi rumah tangga yang diwawancara di bulan November, maka gelombang survei kedua berhasil mengetahui pengeluaran rumah tangga selama liburan Idul Fitri, yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2008. Tetapi, kami tidak menemukan pola yang sama di Kalimantan Barat dimana pengeluaran per kapita menurun selama gelombang kedua dan ketiga, dan di Sulawesi Selatan di mana konsumsi per kapita turun dalam gelombang kedua, ketiga dan keempat. Seperti yang kami sebutkan dalam diskusi mengenai pendapatan, turunnya harga karet yang tajam kemungkinan besar mempengaruhi daya beli di desa-desa ini. Sementara itu, tidak dijumpai terjadinya fluktuasi yang berarti diantara 38  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Penurunan tajam antara gelombang pertama dan keempat terlihat di Sulawesi Selatan. Tabel 18 menyajikan rincian yang lebih mendetil tentang pengeluaran per kapita di masing-masing desa sampel. Tabel 18: Pengeluaran per kapita nominal per bulan, Agustus 2008 – Juli 2009 Propinsi/Desa ID Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3 Gelombang 4 Lampung 1 481.274 478.804 401.906 443.012 2 510.060 730.220 574.854 536.276 3 386.450 470.135 340.528 334.671 4 443.642 469.835 472.248 743.339 5 368.266 595.676 311.696 339.855 6 457.056 579.847 415.409 360.824 Java Tengah 7 344.925 384.245 315.429 337.970 8 381.873 386.746 353.016 322.305 9 363.906 380.551 337.895 295.574 10 468.015 550.348 403.622 509.002 11 483.269 629.412 478.694 583.137 12 463.749 427.612 358.757 463.171 13 534.568 767.181 528.376 549.621 14 431.972 373.111 373.031 385.880 Nusa Tenggara Timur 15 225.036 235.357 265.048 204.870 16 212.897 262.554 235.085 235.938 17 212.708 210.642 233.546 194.411 18 206.097 226.708 239.968 215.299 19 195.340 222.129 215.554 197.687 20 269.812 253.096 262.864 256.093 Kalimantan Barat 21 393.647 224.177 198.791 319.073 22 458.663 455.969 323.629 496.006 23 313.270 282.856 272.574 331.748 24 439.124 536.371 348.736 445.609 25 398.677 278.674 239.005 383.879 26 392.620 374.200 311.288 405.429 Sulawesi Selatan 27 311.888 233.508 230.946 216.611 28 319.889 423.963 254.243 273.565 29 257.508 416.826 276.342 253.050 30 297.559 349.692 254.605 258.345 31 321.000 218.069 211.780 178.087 32 361.802 200.888 199.541 178.932 Sumber: Data VRRI, kalkulasi pengarang sendiri 39 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Pengeluaran Infrastruktur dan Barang-Barang Publik Dalam bagian selanjutnya, kami akan menggali sampai sejauh mana biaya pemeliharaan infrastruktur bisa menjadi beban pajak tambahan kepada penduduk desa. Tetapi, sebelum kami membahas hal tersebut, mungkin perlu dilihat sampai sejauh mana penduduk desa membayar pajak lokal. Kami menanyakan para responden tentang pengeluaran untuk barang-barang publik setempat, seperti misalnya tempat sampah, jalan, jembatan, pemeliharaan sistem air, dan iuran RT. Tabel 19 memberi gambaran ringkas tentang rata-rata pengeluaran untuk pajak lokal per bulan dan juga persentase bagian tersebut dalam konsumsi mereka. Secara keseluruhan, jumlah pengeluaran- pengeluaran tersebut tidak seberapa besar, kurang dari 0,1% dari konsumsi rumah tangga sampel di semua desa kecuali di satu desa (Desa 24). Tabel 19: Konsumsi dan pajak lokal per rumah tangga per bulan Propinsi vid Konsumsi rumah tangga Pajak lokal % dari Konsumsi rumah tangga Lampung 1 1.915.696 7 0,00% 2 2.670.972 820 0,03% 3 1.700.188 166 0,01% 4 2.507.650 460 0,02% 5 1.437.218 14 0,00% 6 1.677.492 1.492 0,09% Java Tengah 7 1.338.415 222 0,02% 8 1.297.386 1.122 0,09% 9 1.168.903 796 0,07% 10 1.568.555 468 0,03% 11 1.946.179 13 0,00% 12 1.465.667 219 0,01% 13 1.979.672 506 0,03% 14 1.314.921 608 0,05% Nusa Tenggara Timur 15 887.094 19 0,00% 16 1.185.005 0 0,00% 17 1.007.547 8 0,00% 18 883.098 0 0,00% 19 992.353 7 0,00% 20 1.099.967 66 0,01% Kalimantan Barat 21 1.246.733 0 0,00% 22 1.975.047 0 0,00% 23 1.289.781 58 0,00% 24 1.829.268 2.858 0,16% 25 1.559.003 114 0,01% 26 1.486.823 275 0,02% Sulawesi Selatan 27 1.045.858 0 0,00% 28 1.365.275 0 0,00% 29 1.206.702 160 0,01% 30 1.272.316 0 0,00% 31 1.005.602 0 0,00% 32 1.019.723 0 0,00% Sumber: Data keluarga VRRI, semua gelombang. 40  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar Pengeluaran lain yang relevan dengan infrastruktur yang dipelajari di sini adalah konsumsi air rumah tangga saat ini. Tabel 20 melihat konsumsi air rumah tangga per bulan. Berapa dana yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan air sangatlah beragam. Rata-rata, rumah tangga mengeluarkan sekitar Rp 2.158 untuk mendapatkan air, dengan median Rp 594. Ada seperempat desa dimana rumah tangga tidak memiliki dana untuk mendapatkan air. Rata- rata, 0.14% dari total pengeluaran rumah tangga dipakai untuk memenuhi kebutuhan air, dengan median 0,04%. Tabel 20: Konsumsi dan pengeluaran air per rumah tangga per bulan Propinsi vid Konsumsi rumah tangga Pengeluaran air % konsumsi rumah tangga Lampung 1 1.915.696 4.592 0,24% 2 2.670.972 2.271 0,09% 3 1.700.188 4.696 0,28% 4 2.507.650 4.779 0,19% 5 1.437.218 0 0,00% 6 1.677.492 0 0,00% Java Tengah 7 1.338,415 288 0,02% 8 1.297.386 2.529 0,19% 9 1.168.903 5.500 0,47% 10 1.568.555 458 0,03% 11 1.946.179 10.408 0,53% 12 1.465.667 3.546 0,24% 13 1.979.672 5.788 0,29% 14 1.314.921 729 0,06% Nusa Tenggara Timur 15 887.094 46 0,01% 16 1.185.005 83 0,01% 17 1.007.547 4.785 0,47% 18 883.098 58 0,01% 19 992.353 0 0,00% 20 1.099.967 0 0,00% Kalimantan Barat 21 1.246.733 2.208 0,18% 22 1.975.047 71 0,00% 23 1.289.781 0 0,00% 24 1.829.268 2.583 0,14% 25 1.559.003 0 0,00% 26 1.486.823 8 0,00% Sulawesi Selatan 27 1.045.858 0 0,00% 28 1.365.275 0 0,00% 29 1.206.702 7.696 0,64% 30 1.272.316 3.717 0,29% 31 1.005.602 1.917 0,19% 32 1.019.723 292 0,03% Sumber: Data keluarga VRRI, semua gelombang 41 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 4.3 Kemauan Membayar Di atas, kami telah menggambarkan pendapatan dan pengeluaran, yang merefleksikan sumber daya yang tersedia dalam rumah tangga di desa-desa ini. Tetapi, untuk menjawab pertanyaan apakah penduduk desa dapat membayar pemeliharaan infrastruktur di desa-desa mereka, kami perlu mengukur tidak hanya sumber daya yang tersedia dalam rumah tangga, tetapi juga apakah para rumah tangga akan bersedia menyumbang sumber daya ini untuk memelihara infrastruktur mereka. Studi kami secara langsung mengajukan pertanyaan ini dengan menanyakan responden tentang kemauan mereka untuk membayar pemeliharaan infrastruktur di desa mereka. Dengan menggunakan informasi yang kami peroleh melalui pertanyaan yang kami ajukan, kami menyajikan profil kemauan penduduk desa—dan secara tidak langsung, kemampuan mereka-- untuk membayar pemeliharaan jalan, jembatan dan sitem air perpipaan di masing-masing desa. Untuk mengungkap jawaban responden tentang kemampuan membayarnya, kami melakukan penawaran secara berulang-ulang (interative bidding) dengan nilai awal yang ditentukan secara acak. Wawancara diawali dengan memberi gambaran kualitas sebuah infrastruktur desa kepada responden. Setelah selesai memberikan deskripsi tentang kualitas infrastruktur, pewawancara tersebut memberikan gambaran pengandaian sebuah pertemuan desa dimana harus diambil sebuah keputusan tentang kontribusi pemeliharaan infrastruktur.Dalam hal pemeliharaan jalan dan jembatan, penduduk desa mungkin masih harus menyediakan sumbangan tenaga kerja. Sedangkan untuk sistem air, penduduk desa tidak harus menyumbang tenaga kerja. Pewawancara kemudian menanyakan respoden apakah mereka bersedia membayar dalam jumlah tertentu untuk memelihara infrastruktur. Apabila responden menjawab “ya”, pewawancara mengajukan pertanyaan yang sama yang menggunakan nilai yang lebih tinggi X + ; kalau jawabannya “tidak”, pewawancara tersebut menggunakan nilai yang lebih rendah X - ;. Apabila nilai tertinggi yang disediakan dalam survei tercapai, maka pewawancara meminta responden tersebut untuk menyebutkan jumlah yang masih mau mereka bayarkan untuk membayar pemeliharaan infrastruktur. Salah satu bias yang potensial muncul dengan menggunakan metode ini adalah bias anchoring.. Anchoring merupakan kecenderungan responden untuk menyebutkan jumlah yang mendekati nilai pertama yang disebutkan pada awal pertanyaan. Untuk meminimalisir hal ini, kami mengacak nilai (angka) awal, X, yang diberikan oleh semua reponden. Dengan mengacak nilai pada titik awal, kami mengharapkan bahwa bias anchoring akan saling meniadakan ketika kami menghitung rata-rata desa. Kami menggunakan kelipatan nilai Rp1,000 untuk ; dan Rp 15.000 untuk nilai maximum sebelum pewawancara meminta responden untuk menyebutkan nilai maksimum kemauannya untuk membayar. Tabel 21: Kemauan rata-rata penduduk desa membayar menurut propinsi Propinsi Jalan Jembatan Air Semua Lampung 6.061 4.894 5.587 9.797 Jawa Tengah 5.497 3.705 4.546 8.379 Nusa Tenggara Timur 4.558 3.945 5.333 10.319 Kalimantan Barat 6.399 4.499 9.483 12.911 Sulawesi Selatan 3.562 2.300 4.240 4.794 Sumber: Data VRRI (Gelombang 2), kalkulasi sendiri 42  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar Tabel 22: Kemauan rata-rata rumah tangga membayar pemeliharaan infrastruktur (Rp/bulan) Jalan Jembatan Air Semua Pukul rata Median Mean Median Pukul rata Median Pukul rata Median Lampung 1 5.892 5.000 5.058 3.000 5.617 5.000 9.415 6.000 2 7.420 5.000 5.790 5.000 6.458 5.000 12.283 10.000 3 5.992 5.000 5.083 5.000 6.250 5.000 9.208 8.000 4 5.782 5.000 5.000 3.000 5.800 5.000 10.350 7.000 5 4.714 4.000 3.642 2.000 3.580 3.000 7.538 5.000 6 6.567 5.000 4.800 5.000 5.815 5.000 9.966 8.000 Jawa Tengah 7 3.842 3.000 2.408 2.000 3.533 3.000 4.683 4.000 8 5.667 5.000 4.458 3.000 4.600 4.000 7.975 5.000 9 4.217 4.000 2.958 2.000 3.975 3.000 7.483 5.000 10 4.667 3.000 3.383 2.000 3.908 3.000 7.575 5.000 11 6.000 5.000 3.613 2.000 4.286 3.000 8.102 5.000 12 5.758 5.000 3.567 2.000 4.842 4.000 9.025 5.000 13 7.492 5.000 4.933 3.500 6.233 5.000 11.782 10.000 14 6.342 5.000 4.317 3.000 4.983 5.000 10.433 10.000 Nusa Tenggara Timur 15 5.361 5.000 4.708 5.000 6.125 5.000 10.800 10.000 16 4.895 5.000 3.957 2.000 5.474 5.000 11.145 5.500 17 4.717 2.500 3.975 2.000 4.658 3.000 9.375 5.000 18 4.133 2.000 3.158 2.000 6.117 3.000 12.345 5.000 19 3.975 2.000 3.723 2.000 4.840 2.000 8.699 5.000 20 4.283 2.000 4.150 2.000 4.783 2.000 9.542 5.000 Kalimantan Barat 21 3.942 3.000 2.202 2.000 7.417 5.000 9.242 7.000 22 8.158 5.000 3.429 3.000 10.575 10.000 14.267 10.000 23 3.042 2.000 2.583 2.000 7.025 5.000 8.658 5.000 24 4.825 3.000 2.750 2.000 10.508 10.000 13.250 11.000 25 10.092 10.000 8.433 7.000 10.563 10.000 14.850 13.500 26 8.333 7.000 7.567 5.000 10.839 10.000 17.235 15.000 Sulawesi Selatan 27 3.333 2.500 2.342 1.000 3.825 3.000 4.175 3.000 28 5.706 5.000 3.292 1.000 5.521 3.000 7.261 5.000 29 2.383 1.000 1.592 1.000 3.899 3.000 4.185 3.000 30 3.500 2.000 2.479 1.000 4.367 3.000 4.733 4.000 31 3.067 2.000 1.625 1.000 3.445 3.000 4.033 3.000 32 3.400 2.000 2.475 1.000 4.383 3.000 4.392 3.000 43 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Tabel 21 meringkas kemauan membayar rata-rata rumah tangga untuk memelihara jenis infrastruktur yang berbeda yang dirinci menurut propinsi. Bagi responden yang menjawab nilai lebih dari Rp 15.000, kami memasukkan jawaban mereka apabila mereka menjawab pertanyaan terbuka yang ditanyakan setelah nilai maksimum dalam proses penawaran interatif, atau Rp 15,000 jika jawabannya dinyatakan missing. Proses ini memiliki kekurangan karena mengestimasi lebih rendah rata –rata kemauan membayar, dan oleh sebab itu selama analisa, kami kadang-kadang menggunakann kemauan membayar median (nilai tengah) sebagai ganti nilai rata-rata. Pertanyaan- peranyan tentang kemauan membayar diajukan kepada responden terlepas dari ketersediaan infrastruktur tersebut di desa mereka. Tiga kolom pertama meringkas kemauan membayar untuk masing-masing infratsruktur. Sementara itu, kolom ke empat menggambarkan kemauan membayar mereka untuk membayar satu iuran saja tetapi untuk membayar biaya pemeliharaan semua jenis infrastruktur. Setiap propinsi memiliki prioritas masing-masing. Di Lampung dan Jawa Tengah, penduduk desa memiliki kemauan membayar tertinggi untuk pemeliharaan jalan dan sistem air bersih. Sebagai perbandingan, di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, kemauan membayar untuk pemeliharaan sistem air bersih lebih besar daripada untuk pemeliharaan jalan. Kemauan membayar pemeliharaan sistem air bersih sangat besar di Kalimantan Barat dibanding dengan propinsi-propinsi lainnya walaupun pengeluaran per kapita-nya menempati urutan ke tiga di antara propinsi lainnya. Namun data kami tidak bisa menjelaskan kenapa di Lampung dan Jawa Tengah, kemauan membayar relatif untuk pemeliharaan jalan lebih tinggi dibandingkan kemauan membayar relatif sistem air bersih perpipaan, tetapi tidak demikian di tiga propinsi lainnya. Tetapi, karena kedua propinsi ini lebih terintegrasi kedalam pasar yang lebih luas, maka satu penjelasan yang masuk akal adalah bahwa keuntungan ekonomi dari jalan-jalan di propinsi ini lebih tinggi dari pada di propinsi lainnya. Pada umumnya, kemauan penduduk desa membayar pemeliharaan jembatan sangat rendah— barangkali karena di dalam sampel kami ada pemanfaat jembatan tidak sebanyak pemanfaat jalan dan sistem air bersih. Tambahan lagi, kenyataan yang ada di seluruh propinsi adalah bahwa kemauan membayar rata-rata untuk pemeliharaan semua tiga jenis infrastruktur jauh lebih rendah dari pada rata-rata jumlah kemauan membayar untuk pemeliharaan masing-masing infrastruktur. Sebuah rincian yang lebih detail tentang kemauan membayar rumah tangga rata-rata dan median menurut desa diberikan dalam Tabel 22. Tabel sebelumnya menunjukkan kepada kita nilai-nilai terpusat pada distribusi kemauan membayar rumah tangga untuk pemeliharaan infrastruktur. Tetapi, kami mungkin ingin melihat ditribusi kemauan membayar di seluruh nilai yang berbeda. Panel A,B,C dan D dari Tabel 23 menyajikan nilai-nilai ini yang dikelompokkan kedalam kelipatan Rp 5,000. Untuk jalan, kita bisa lihat dalam Panel A bahwa secara keseluruhan 10,3% dari rumah tangga memiliki kemauan membayar ‘zero’ (nol). Persentase responden dengan kemauan membayar kosong tertinggi dijumpai di Sulawesi Selatan dan paling rendah di Lampung. Menarik untuk dicatat bahwa walaupun Nusa Tenggara Timur adalah propinsi dengan pengeluaran per kapita paling rendah dalam sampel kami, tetapi memiliki persentase rumah tangga dengan kemauan membayar nol terkecil kedua setelah Lampung. Sebaliknya, rumah tangga di Jawa Tengah, yang merupakan propinsi tertinggi kedua dalam hal pengeluaran per kapita, adalah penyumbang kedua terbesar dalam hal jumlah rumah tangga yang memiliki kemauan membayar nol untuk pemeliharaan jalan. 44  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar Tabel 23: Distribusi kemauan membayar per rumah tangga per bulan di seluruh desa menurut propinsi dan infrastruktur Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Jalan Lampung Jawa Tengah Semua Timur Barat Selatan Tidak ada apa- 19 2,6% 119 12,4% 68 9,5% 82 11,4% 108 15,0% 396 10,3% apa Rp.1000-5000 485 67,4% 547 57,0% 512 71,2% 377 52,4% 499 69,4% 2420 63,1% Rp.6000-10000 142 19,7% 194 20,2% 82 11,4% 152 21,1% 79 11,0% 649 16,9% Rp.11000-15000 33 4,6% 69 7,2% 25 3,5% 85 11,8% 26 3,6% 238 6,2% >15000 41 5,7% 31 3,2% 32 4,5% 24 3,3% 7 1,0% 135 3,5% Total 720 100,0% 960 100,0% 719 100,0% 720 100,0% 719 100,0% 3838 100,0% Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Jembatan Lampung Jawa Tengah Semua Timur Barat Selatan Tidak ada apa- 66 9,2% 278 29,0% 84 11,7% 148 20,6% 179 24,9% 755 19,7% apa Rp.1000-5000 505 70,2% 503 52,4% 527 73,2% 410 57,1% 488 67,9% 2433 63,4% Rp.6000-10000 91 12,7% 128 13,3% 64 8,9% 113 15,7% 38 5,3% 434 11,3% Rp.11000-15000 33 4,6% 32 3,3% 23 3,2% 36 5,0% 11 1,5% 135 3,5% >15000 24 3,3% 19 2,0% 22 3,1% 11 1,5% 3 0,4% 79 2,1% Total 719 100,0% 960 100,0% 720 100,0% 718 100,0% 719 100,0% 3836 100,0% Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Air pipa Lampung Jawa Tengah Semua Timur Barat Selatan Tidak ada apa- 77 10,7% 257 26,8% 47 6,5% 7 1,0% 91 12,7% 479 12,5% apa Rp.1000-5000 439 61,0% 454 47,3% 501 69,6% 245 34,1% 489 68,2% 2128 55,5% Rp.6000-10000 124 17,2% 160 16,7% 100 13,9% 264 36,7% 89 12,4% 737 19,2% Rp.11000-15000 42 5,8% 60 6,3% 36 5,0% 164 22,8% 34 4,7% 336 8,8% >15000 38 5,3% 29 3,0% 36 5,0% 39 5,4% 14 2,0% 156 4,1% Total 720 100,0% 960 100,0% 720 100,0% 719 100,0% 717 100,0% 3836 100,0% Semua Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Lampung Jawa Tengah Semua infrastruktur Timur Barat Selatan Tidak ada apa- 19 2,6% 93 9,7% 40 5,6% 7 1,0% 77 10,7% 236 6,2% apa Rp.1000-5000 285 39,6% 422 44,0% 352 48,9% 181 25,2% 486 67,7% 1726 45,0% Rp.6000-10000 234 32,5% 233 24,3% 161 22,4% 215 29,9% 102 14,2% 945 24,6% Rp.11000-15000 78 10,8% 97 10,1% 57 7,9% 158 22,0% 31 4,3% 421 11,0% >15000 104 14,4% 115 12,0% 110 15,3% 158 22,0% 22 3,1% 509 13,3% Total 720 100,0% 960 100,0% 720 100,0% 719 100,0% 718 100,0% 3837 100,0% Dengan menggunakan kelipatan kemauan membayar Rp 5.000 (dalam contoh ini adalah nilai dengan jumlah respon tertinggi), sekitar 63.1% responden bersedia membayar antara Rp 1.000- 5.000,. Dengan begitu, hampir tiga perempat dari responden tidak bersedia membayar lebih dari Rp 5.000 untuk pemeliharaan jalan. Jumlah terbesar dari rumah tangga yang bersedia membayar sampai Rp 5.000 tertinggi ada di Sulawesi Selatan, diikuti dengan Nusa Tenggara Timur, Lampung, 45 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Sementara itu, sekitar 3,5% dari seluruh rumah tangga bersedia membayar lebih dari Rp 15.000 per bulan untuk pemeliharaan jalan. Lampung yang merupakan propinsi dengan pengeluaran per kapita tertinggi dalam sampel kami, memimpin dengan 5,7%, dan secara mengejutkan diikuti oleh Nusa Tenggara Timur. Sulawesi Selatan adalah propinsi terkecil dalam hal persentase rumah tangga yang bersedia membayar lebih dari Rp 15,000. Panel B memperlihatkan distribusi kemauan membayar rumah tangga untuk jembatan. Hampir seperlima dari rumah tangga memiliki kemauan membayar nol —hampir dua kali lipat jumlah kemauan membayar nol untuk jalan. Hal ini tidaklah mengejutkan karena bagi semua responden, jalan-jalan mungkin dianggap memiliki hubungan erat dengan mata pencaharian mereka daripada jembatan. Sekitar 63,4% bersedia membayar antara Rp 1.000 dan Rp 5.000 untuk pemeliharaan jembatan. Secara keseluruhan, kurang dari 20% dari rumah tangga akan bersedia membayar lebih dari Rp 5.000 untuk pemeliharaan jembatan di desa-desa mereka. Seperti yang disebutkan diatas, survei ini mengajukan pertanyaan tentang kemauan membayar terlepas dari apakah infrastruktur yang mengacu pada daftar pertanyaan ada atau tidak di desa tersebut. Sementara hal ini tidak menimbulkan masalah pada penghitungankemauan membayar untuk jalan, (yang terdapat di semua desa), hal ini bisa mengecoh perhitungan pada jembatan dan sistem air bersihapabila distribusi jawaban rumah tangga di desa–desa tanpa jenis infrastruktur ini secara sistematis berbeda dengan desa-desa yang memiliki infrastruktur tersebut. Karena kami lebih tertarik untuk mempelajari kemauan rumah tangga membayar pemeliharaan dan oleh karena itu, kami lebih tertarik pada jenis desa yang memiliki infrastruktur. Tabel 24 menyajikan distribusi jawaban di desa-desa yang memiliki infrastruktur jembatan dan sistem air bersih. Prosentase rumah tangga di desa-desa yang memiliki jembatan dengan kemauan membayar kosong lebih tinggi walaupun prosentase rumah tangga yang memiliki kemauan membayar hingga R 5.000 sedikit lebih rendah.Untuk sistem air, presentase rumah tangga yang tidak membayar (kemauan membayar nol) adalah lebih tinggi dan presentase rumah tangga yang membayar antara Rp 1000 dan Rp 5000 lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan membayar dari rumah tangga di desa-desa yang memiliki infrastruktur tersebut lebih rendah dibanding dengan rumah tangga di desa yang tidak memiliki infrastruktur tersebut. Tetapi, observasi sederhana ini dibuat tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik diantara desa- desa dengan atau atau tanpa jembatan atau sistem air bersih. Karakteristik-karakteristik tersebut mungkin mempengaruhi kemauan membayar dari kedua kelompok desa-desa tersebut. 46  Karakteristik Rumah Tangga: Pendapatan, Pengeluaran, dan Kemauan Membayar Tabel 24: Kemauan membayar per rumah tangga per bulan untuk penduduk desa dengan (A) jembatan dan (B) sistim air Nusa tenggara Kalimantan Sulawesi Jembatan Lampung Jawa tengah Semua timur barat selatan Tdk ada apa- 35 7,3% 176 29,3% 30 12,5% 148 20,6% 153 25,5% 542 20,5% apa Rp.1000- 342 71,3% 310 51,7% 170 70,8% 410 56,9% 409 68,2% 1641 62,2% 5000 Rp.6000- 65 13,5% 81 13,5% 26 10,8% 113 15,7% 28 4,7% 313 11,9% 10000 Rp.11000- 21 4,4% 18 3,0% 5 2,1% 36 5,0% 8 1,3% 88 3,3% 15000 >15000 17 3,5% 15 2,5% 9 3,8% 13 1,8% 2 0,3% 56 2,1% Total 480 100,0% 600 100,0% 240 100,0% 720 100,0% 600 100,0% 2640 100,0% Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Air Pipa Lampung Jawa Tengah Semua Timur Barat Selatan Tdk ada apa- 34 9,4% 126 21,0% 28 7,8% 2 1,7% 31 13,0% 221 13,2% apa Rp.1000- 214 59,4% 334 55,7% 264 73,3% 26 21,7% 171 71,6% 1,009 60,1% 5000 Rp.6000- 67 18,6% 81 13,5% 36 10,0% 49 40,8% 27 11,3% 260 15,5% 10000 Rp.11000- 24 6,7% 42 7,0% 17 4,7% 35 29,2% 7 2,9% 125 7,4% 15000 >15000 21 5,8% 17 2,8% 15 4,2% 8 6,7% 3 1,3% 64 3,8% Total 360 100,0% 600 100,0% 360 100,0% 120 100,0% 239 100,0% 1,679 100,0% 47 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 48 Bab V Pembiayaan Desa Dalam bagian ini, kami mencoba menjawab pertanyaan pertama dari penelitian kami, yakni apakah penduduk desa memiliki sumber daya untuk membiayai infrastruktur mereka sendiri. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan meneliti seberapa besar beban tambahan seandainya biaya pemeliharaan infrastruktur dialihkan kepada penduduk desa, terutama jika dikaitkan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Kolom pertama dan kedua dari Tabel 25 menyajikan pendapatan dan konsumsi tahunan dari biaya-biaya rutin yang perlu untuk menjaga infrastruktur desa secara memadai. Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Tabel 25: Pendapatan, konsumsi dan total biaya infrastruktur tahunan Biaya rutin, periodik dan tahunan Proprinsi idd Pendatapan Konsumsi % dari % dari Rupiah pendapatan konsumsi Lampung 1 6,694,273,024 5.080.425.472 60.211.418 0,90% 1,19% 2 14.465.620.992 12.179.630.080 143.965.178 1,00% 1,18% 3 5.315.733.504 6.814.352.896 120.697.529 2,27% 1,77% 4 4.259.000.832 7.402.582.016 49.806.373 1,17% 0,67% 5 7.615.383.552 7.640.249.856 108.729.166 1,43% 1,42% 6 11.645.253.632 5.354.554.368 32.233.364 0,28% 0,60% Java Tengah 7 2.391.934.976 5.476.795.392 36.307.074 1,52% 0,66% 8 3.029.536.768 6.943.611.392 91.190.771 3,01% 1,31% 9 6.436.700.160 6.802.330.112 113.896.246 1,77% 1,67% 10 5.337.646.080 7.472.593.920 78.715.472 1,47% 1,05% 11 7.118.802.944 9.365.013.504 171.380.245 2,41% 1,83% 12 5.672.835.584 7.158.316.544 60.141.497 1,06% 0,84% 13 11.614.415.872 11.355.395.072 39.645.959 0,34% 0,35% 14 1.612.817.920 2.713.996.800 51.522.781 3,19% 1,90% Nusa Tenggara Timut 15 3.663.342.592 4.886.112.256 26.060.619 0,71% 0,53% 16 6.076.235.776 6.285.267.968 38.904.618 0,64% 0,62% 17 3.740.581.376 5.211.032.576 74.525.178 1,99% 1,43% 18 2.222.495.744 2.458.543.616 2.517.202 0,11% 0,10% 19 2.346.012.416 2.536.454.656 24.110.973 1,03% 0,95% 20 4.879.995.904 5.148.011.520 59.649.605 1,22% 1,16% Kalimantan Barat 21 3.382.002.432 4.592.963.072 42.841.475 1,27% 0,93% 22 7.094.712.320 9.314.318.336 111.422.409 1,57% 1,20% 23 5.741.086.208 6.825.518.592 144.811.262 2,52% 2,12% 24 8.371.660.288 8.034.143.744 71.338.695 0,85% 0,89% 25 5.302.328.832 6.790.970.368 26.142.682 0,49% 0,38% 26 2.602.045.440 3.318.588.416 34.300.763 1,32% 1,03% Sulawesi Selatan 27 2,062.812.672 3.175.225.856 88.218.479 4,28% 2,78% 28 8.451.226.624 7.454.402.048 31.067.303 0,37% 0,42% 29 7.706.818.560 7.225.728.512 44.131.120 0,57% 0,61% 30 5.869.850.624 8.687.370.240 22.778.165 0,39% 0,26% 31 3.414.336.000 5.695.731.200 63.002.107 1,85% 1,11% 32 4.482.786.304 5.249.534.464 126.302.889 2,82% 2,41% 50  Pembiayaan Desa Tabel 26: Biaya pemeliharaan, konsumsi dan pemasukan per tahun diluar tenaga kerja yang tidak terampil Biaya rutin, periodik dan tahunan Propinsi vid Pendapatan Konsumsi % % Rupiah Pendapatan Kons Lampung 1 6.694.273.024 5.080.425.472 41.323.041 0,62% 0,81% 2 14.465.620.992 12.179.630.080 82.940.534 0,57% 0,68% 3 5.315.733.504 6.814.352.896 75.281.538 1,42% 1,10% 4 4.259.000.832 7.402.582.016 36.184.727 0,85% 0,49% 5 7.615.383.552 7.640.249.856 24.683.489 0,32% 0,32% 6 11.645.253.632 5.354.554.368 10.431.949 0,09% 0,19% Jawa Tengah 7 2.391.934.976 5.476.795.392 26.833.625 1,12% 0,49% 8 3.029.536.768 6.943.611.392 67.339.257 2,22% 0,97% 9* 6.436.700.160 6.802.330.112 10 5.337.646.080 7.472.593.920 62.245.934 1,17% 0,83% 11* 7.118.802.944 9.365.013.504 12 5.672.835.584 7.158.316.544 34.898.724 0,62% 0,49% 13 11.614.415.872 11.355.395.072 29.111.188 0,25% 0,26% 14 1.612.817.920 2.713.996.800 19.616.898 1,22% 0,72% Nusa Tenggara 15 3.663.342.592 4.886.112.256 12.062.782 0,33% 0,25% Timur 16 6.076.235.776 6.285.267.968 24.392.409 0,40% 0,39% 17 3.740.581.376 5.211.032.576 38.579.555 1,03% 0,74% 18 2.222.495.744 2.458.543.616 1.639.789 0,07% 0,07% 19 2.346.012.416 2.536.454.656 2.117.122 0,09% 0,08% 20 4.879.995.904 5.148.011.520 15.326.924 0,31% 0,30% Kalimantan Barat 21 3.382.002.432 4.592.963.072 21.698.687 0,64% 0,47% 22 7.094.712.320 9.314.318.336 46.463.799 0,65% 0,50% 23 5.741.086.208 6.825.518.592 98.339.135 1,71% 1,44% 24 8.371.660.288 8.034.143.744 47.479.863 0,57% 0,59% 25 5.302.328.832 6.790.970.368 11.663.339 0,22% 0,17% 26 2.602.045.440 3.318.588.416 21.882.611 0,84% 0,66% Sulawesi Selatan 27 2.062.812.672 3.175.225.856 43.240.819 2,10% 1,36% 28 8.451.226.624 7.454.402.048 16.021.501 0,19% 0,21% 29 7.706.818.560 7.225.728.512 15.592.006 0,20% 0,22% 30 5.869.850.624 8.687.370.240 14.803.946 0,25% 0,17% 31 3.414.336.000 5.695.731.200 33.013.723 0,97% 0,58% 32 4.482.786.304 5.249.534.464 74.036.783 1,65% 1,41% Sumber: Data VRRI, kalkulasi sendiri. * Biaya tenaga kerja tak tersedia untuk desa-desa ini. Tabel 25 menunjukkan bahwa, apabila kami mendistribusikan biaya pemeliharaan infrastruktur secara sama ke semua rumah tangga di desa-desa ini, maka besar beban tambahan —atau “pajak” jika anda ingin menyebutnya demikian— akan berkisar antara 0,1% (Desa 18) sampai 4,3% (Desa 27) relatif terhadap pendapatan rumah tangga, dengan median 1,4%. Tetapi, seperti telah yang dibahas pada bagian pendapatan, ada persoalan-persoalan pada pengukuran pendapatan. Terutama 51 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia pada jawaban pendapatan yang cenderung dikecilkan secara sistematis.7 Karena kecenderungan terjadinya bias dalam pengukuran konsumsi kecil, maka kami cenderung menggunakan nilai konsumsi untuk meneliti pajak tambahan akibat dari pembayaran biaya pemeliharaan. Berdasarkan nilai konsumsi, pembayaran biaya penuh untuk pemeliharaan rutin dan periodik adalah sebesar pajak antara 0,1% (Desa 18) sampai 2,8% (Desa 14) relatif terhadap konsumsi mereka, dengan median 1,1%. Biaya pemeliharaan yang disajikan di atas termasuk biaya-biaya untuk tenaga kerja dan material. Seseorang bisa memperdebatkan bahwa hal ini bisa memberikan estimasi yang terlalu tinggi terhadap biaya pemeliharaan yang sebenarnya karena, seperti yang kami amati sebelumnya, di banyak desa dengan aktivitas pemeliharaan, kontribusi utama yang mereka berikan adalah dalam bentuk tenaga kerja, khususnya dalam aktivitas pemeliharaan rutin. Tabel 26 mencoba mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja tidak terampil dari total kalkulasi biaya pemeliharaan. Jika diasumsikan bahwa semua tenaga kerja tidak terampil disediakan oleh penduduk desa, kami menemukan bahwa biaya pemeliharaan infrastruktur akan menimbulkan beban pajak tambahan sebesar 0,1% (0,1%) hingga 2,2% (1,4%) dari pendapatan (konsumsi) rumah tangga. Median (nilai tengah) dari “pajak” pemeliharaan akan berkisar 0,6% (0,5%) terhadap pendapatan (konsumsi) rumah tangga. 7 Persoalan ini diilustrasikan dengan jelas oleh Tabel 25, dimana konsumsi melebihi pendapatan di 25 dari 32 desa antara 0,3% dan 129%, dengan median 31,3%. 52 Bab VI Analisa Empiris 6.1 Membayar Pemeliharaan: Menilai Berbagai Skenario Dengan data biaya pemeliharaan dan kemauan membayar penduduk desa, kami sekarang bisa memulai menjawab petanyaan sampai sejauh mana desa-desa ini dapat memelihara infrastruktur mereka sendiri. Jawaban pertanyaan ini bisa beragam, tergantung dari mekanisme apa yang akan kami pakai untuk mengumpulkan iuran yang diklaim oleh penduduk desa mau mereka bayarkan. Kami akan melihat dua skenario. Pertama, kami akan melihat pada situasi yang paling sederhana: penduduk desa dapat diminta dengan sukarela untuk membayar secara penuh sesuai dengan Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia kemauan membayar yang sudah mereka sanggupi. Tetapi, perlu dicatat bahwa secara teori kami tidak memiliki mekanisme pengumpulan sumber daya yang dapat dipercaya yang bisa kami pakai untuk membujuk rumah tangga agar mereka bersedia menyumbang nilai penuh sesuai dengan kemauan membayar mereka. Oleh sebab itu, hal ini dapat dianggap sebagai kasus skenario terbaik (dan hipotetis) diantara mekanisme pengumpulan sukerala lainnya. Dengan skenario ini, kami ingin meneliti sampai sejauh mana rumah tangga dapat membayar pemeliharaan infrastruktur. Kedua, kami akan menggunakan mekanisme yang lebih realistis dengan menggunakan satu iuran pengguna untuk semua rumah tangga. Karena survei ini hanya mengumpulkan kemauan membayar per rumah tangga per bulan, maka skenario iuran pengguna ini akan mengandaikan pengumpulan iuran bulanan pengguna dan sebagai imbalannya rumah tangga mendapatkan hak/ akses untuk menggunakan infrastruktur tersebut. Kami mengasumsikan bahwa rumah tangga yang tidak membayar akan dihentikan aksesnya terhadap infrastruktur tersebut. Jelas bahwa skenario yang ke dua ini hanyalah sekedar alat analisa untuk mendapatkan jumlah uang yang lebih realistis yang dapat dikumpulkan dari penduduk desa. Bagaimanapun juga, kami tidak menyarankan untuk menggunakan kebijakan iuran pengguna ini diterapkan untuk pemeliharaan infrastruktur. Misalnya, iuran pengguna sistem air bersih pipa mungkin lebih baik dikumpulkan atas dasar penggunaan (sebagai ganti iuran yang sama besar untuk semua) yang pelaksanaannya tentu saja disesuaikan dengan konteks lokal. Bagaimanapun juga, kami menggunakan skenario ini untuk meneliti dua pertanyaan. Pertama, seberapa besar sumber daya keuangan yang akan diperoleh dengan skenario ini? Kedua, berapa jumlah rumah tangga di masing-masing desa yang akan tidak diperbolehkan menggunakan infrastruktur-infrastruktur tersebut? Skenario 1: Penduduk Desa Membayar Nilai Penuh Sesuai dengan Kemauan Membayar Mereka Seandainya penduduk desa membayar sesuai dengan kemauan membayar yang mereka sebutkan, berapa banyak sumber daya yang akan tersedia untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur? Akankah sumber daya itu cukup memadai untuk mendanai pemeliharaan yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami menggunakan estimasi biaya pemeliharaan periodik dan rutin di masing-masing desa untuk mengetahui jumlah biaya rata-rata yang dibutuhkan oleh masing-masing rumah tangga untuk memelihara kualitas infrastruktur mereka. Kemudian jumlah ini kami bandingkan dengan rata- rata kemauan membayar yang disebutkan oleh setiap kepala rumah tangga. Karena sampel kami mewakili populasi desa, maka apabila kemauan membayar ini lebih besar dari pada rata-rata biaya pemeliharaan, hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa sumbangan yang terkumpul dari penduduk desa akan cukup untuk membiayai biaya pemeliharaan. Tabel 27, 28 dan 29 menyajikan biaya rata-rata yang perlu dibayarkan oleh rumah tangga untuk pemeliharaan dan kemauan rumah tangga untuk membayar jalan, jembatan dan sistem air bersih perpipaan di semua desa. Kami menghitung baik biaya-biaya yang memasukkan dan yang tidak memasukkan komponen tenaga kerja tidak terampil. Kami awali dengan membandingkan biaya dengan kemauan membayar masing-masing infrastruktur, dimulai dengan jalan. Berdasarkan total 54  Analisa Empiris biaya pemeliharaan, Tabel 27 menunjukkan bahwa maksimum sumbangan sukarela penduduk desa akan menutup biaya hanya di 7 desa dari 32 desa yang disurvei—kurang dari 25% desa sampel. Tetapi, karena kami menanyakan kemauan membayar mereka dengan mengasumsikan bahwa mereka tetap diminta untuk menyumbang tenaga kerja (tidak terampil), kami merasa perlu membadingkan kemauan membayar mereka dengan total biaya yang tidak memasukkan komponen biaya tenaga kerja yang tidak terampil. Dari perhitungan tersebut, 13 dari 30 desa— atau 43% dari desa sampel—akan bisa menanggung biaya material, persewaan peralatan, dan biaya tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk pemeliharaan jalan di desa-desa mereka. Sebelum kami melanjutkan, penting untuk dijelaskan bagaimana kami akan menafsirkan hasil- hasil di sini. Karena pertanyaan kemauan membayar kami tidak termasuk pertanyaan tentang kemauan mereka untuk menyumbangi tenaga kerja tidak terampil, hal ini akan membuat taksiran biaya yang tidak memasukkan perhitungan biaya tenaga kerja tidak terampil akan menjadi taksiran yang lebih tepat. Tetapi, hal ini mungkin saja bisa tidak tepat, karena untuk beberapa jenis jalan, seperti misalnya telford atau jalan makadam, pemeliharaan periodik merupakan proses yang menggunakan banyak tenaga kerja. Untuk desa-desa yang memiliki jenis jalan tersebut (telford dan makadam), tidak memasukkan komponen biaya tenaga kerja tidak terampil akan mengurangi biaya pemeliharaan secara signifikan. Namun, pada saat yang sama, dengan mengeluarkan komponen biaya tidak terampil, kami mengasumsikan bahwa penduduk desa akan bisa menyumbang semua tenaga kerja yang tidak terampil yang diperlukan untuk tujuan ini. Tetapi, data yang kami punyai tidak dapat mengatakan bahwa asumsi ini bisa dibenarkan. Dengan begitu, kami mengambil jumlah desa yang dapat membiayai sendiri dengan membandingkan kemauan membayar desa dengan biaya keseluruhan sebagai batas bawah, dan membandingkan kemauan membayar desa dengan biaya yang tidak memasukkan biaya tenaga kerja yang tidak terampil sebagai batas atas. Dengan kata lain, hasil-hasil perhitungan kami menunjukkan bahwa antara sekitar seperempat dan sedikit lebih dari duaperlima dari sampel kami akan dapat membiayai pemeliharaan jalan apabila masing-masing rumah tangga membayar nilai maximum sesuai dengan kemauan membayar mereka untuk pemeliharaan jalan. Dengan melihat hasil seluruh propinsi, kami menemukan bahwa ketika kami menggunakan biaya keseluruhan, tak satupun desa di Lampung, 1 dari 8 desa di Jawa Tengah dan 2 dari 6 desa masing- masing di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk pemeliharaan jalan dari sumbangan mereka sendiri. Tetapi, ketika kami tidak memasukkan komponen biaya tenaga kerja tidak terampil dari total biaya, 5 dari 6 desa di Nusa Tenggara Timur akan bisa membiayai pemeliharaan jalan mereka dari sumber daya mereka sendiri. Dari data tersebut, kami menemukan bahwa mayoritas desa di Nusa Tenggara Timur dapat membiayai pemeliharaan jalan melalui iuran yang dikumpulkan dari masyarakat sendiri karena biaya pemeliharaan yang diperlukan secara umum lebih rendah Biaya yang rendah tersebut karena volume jalan dan harga lokal yang lebih rendah yang diperlukan untuk jenis jalan yang ada di NTT. Selain itu, dua desa di Lampung, dan satu desa di Sulawsi Selatan sekarang bisa membiayai pemeliharaan jalan mereka dari kontribusi mereka sendiri. Dalam analisa di atas, kami menggunakan nilai rata-rata kemauan membayar. Sebagai ganti menggunakan nilai rata-rata, dengan menggunakan median, kita akan mendapatkan nilai tengah yang tidak terlalu dipengaruhi oleh outliers. Kecuali untuk sembilan desa, nilai median 55 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia dari “kemaupan membayar” lebih rendah daripada nilai rata-ratanya. Ketika kita menggunakan median, maka hanya 4 dari 32 desa sampel -- atau hanya 13% -- yang sanggup menutup total biaya pemeliharaan, dan hanya 9 dari 30 desa—atau 30% dari desa—akan sanggup menutup biaya pemeliharaan, walaupun mereka sudah menyediakan semua tenaga kerja tidak terampil dari diri mereka sendiri. Tabel 27: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar per rumah tangga: Jalan Biaya diluar tenaga kerja Kemauan Semua biaya tidak terampil membayar** Propinsi vid Periodik Periodik Pukul Median Periodik Rutin Periodik Rutin +Rutin +Rutin rata Lampung 1 14.922 1.297 16.220 12.960 344 13.305 5.892 5.000 2 16.641 1.400 18.041 13.934 108 14.042 7.420 5.000 3 20.300 4.640 24.940 14.483 1.160 15.644 5.992 5.000 4 7.346 6.432 13.778 6.525 3.036 9.561 5.782 5.000 5 10.584 9.869 20.453 2.158 2.485 4.643 4.714 4.000 6 5.418 3.658 9.076 1.673 919 2.592 6.567 5.000 Jawa Tengah 7 6.856 518 7.374 5.953 50 6.003 3.842 3.000 8 13.968 2.436 16.405 11.685 472 12.158 5.667 5.000 9* 10.157 6.827 16.984 4.217 4.000 10 15.126 1.117 16.243 12.857 97 12.954 4.667 3.000 11* 34.338 1.277 35.615 6.000 5.000 12 6.148 4.589 10.737 4.992 1.320 6.312 5.758 5.000 13 5.683 512 6.195 4.708 41 4.749 7.492 5.000 14 15.606 9.357 24.963 7.136 2.369 9.504 6.342 5.000 Nusa Tenggara Timur 15 1.847 2.884 4.731 1.469 721 2.190 5.361 5.000 16 3.890 2.804 6.693 3.445 762 4.207 4.895 5.000 17 6.948 4.448 11.396 5.156 1.097 6.253 4.717 2.500 18 709 195 904 569 20 589 4.133 2.000 19 351 5.717 6.068 155 20 175 3.975 2.000 20 186 9.503 9.689 117 2.119 2.236 4.283 2.000 Kalimantan Barat 21 1,321 1,305 2,627 822 62 884 3,942 3,000 22 16,357 6,937 23,293 8,793 802 9,595 8,158 5,000 23 21,603 4,820 26,423 17,030 760 17,791 3,042 2,000 24 7,366 4,323 11,689 6,446 993 7,439 4,825 3,000 25 2,520 2,472 4,992 1,803 177 1.981 10.092 10000 26 8.146 6.817 14.963 4.494 5.064 9.557 8.333 7.000 Sulawesi Selatan 27 5.096 11.532 16.628 3.871 2.770 6.641 3.333 2.500 28 3.387 2.303 5.690 2.049 885 2.934 5.706 5.000 29 1.879 2.111 3.990 603 935 1.539 2.383 1.000 30 1.894 1.442 3.336 1.463 706 2.168 3.500 2.000 31 7.437 2.661 10.098 4.894 291 5.184 3.067 2.000 32 11.059 4.029 15.088 7.403 462 7.865 3.400 2.000 Sumber: Data VRRI, kalkulasi sendiri. Catatan: *Data biaya tenaga kerja tidak tersedia di desa-desa ini. **Berdasarkan pada data gelombang 2. 56  Analisa Empiris Tabel 28 dibawah menyajikan hasil-hasil perhitungan kami untuk jembatan. Dalam 32 desa sampel, hanya 21 desa yang memiliki jembatan permanen yang dipelihara oleh desa. Total biaya pemeliharaan per rumah tangga untuk jembatan di sampel kami relatif rendah dibanding dengan jalan. Dengan menggunakan nilai rata-rata kemauan membayar, di 17 dari 21 desa tersebut, sumbangan sukarela dari penduduk desa akan cukup untuk membiayai pemeliharaan jembatan di desa mereka. Jumlah desa yang bisa membiayai sendiri (self-financed) pemeliharaan jembatan mereka tidak berubah ketika kami tidak memasukkan komponen biaya tenaga kerja yang tidak terlatih. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 29, kami menemukan bahwa di 11 dari 14 desa yang memiliki sistem air bersih perpipaan, jumlah kontribusi sukarela berdasarkan rata-rata kemauan membayar akan cukup untuk membiayai total biaya pemeliharaan. Ketika kami tidak memasukkan biaya tenaga kerja tidak terampil, di semua desa kecuali satu (Desa 27), maksimum kontribusi berdasarkan kemauan membayar akan cukup untuk membiayai pemeliharaan sistem air tersebut. Tabel 28: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar per rumah tangga: Jembatan Biaya-biaya diluar tenaga Kemauan Semua biaya kerja tidak terampil membayar** Propinsi vid Periodik Periodik Rata- Periodik Rutin Periodi Rutin Median +Rutin +Rutin rata Lampung 1 155 133 288 97 114 211 5.058 3.000 3 2.413 153 2.567 2.288 28 2.316 5.083 5.000 4 471 2.623 3.094 342 2.355 2.697 5.000 3.000 6 316 707 1.023 185 491 677 4.800 5.000 Jawa Tengah 8 163 415 578 115 284 399 4.458 3.000 9* 243 271 515 2.958 2.000 10 177 103 280 100 12 112 3.383 2.000 12 83 71 155 51 38 89 3.567 2.000 13 137 73 210 77 8 85 4.933 3.500 Nusa Tenggara Timur 16 300 342 642 162 231 392 3.957 2.000 17 780 372 1.152 514 183 696 3.975 2.000 Kalimantan Barat 21 4.388 4.615 9.003 4.205 802 5.006 2.202 2.000 22 169 164 333 163 94 258 3.429 3.000 23 644 297 942 623 169 792 2.583 2.000 24 734 2.050 2.784 711 1.630 2.341 2.750 2.000 25 663 347 1.009 636 61 697 8.433 7.000 26 173 232 405 165 82 246 7.567 5.000 Sulawesi Selatan 27 457 4.039 4.497 254 3.031 3.285 2.342 1.000 29 243 21 264 80 3 83 1.592 1.000 31 409 617 1.026 269 375 644 1.625 1.000 32 78 9.369 9.446 55 6.462 6.517 2.475 1.000 Sumber: Data VRRI, kalkulasi sendiri. Catatan: *Data biaya tenaga kerjatidak tersedia di desa-desa ini **Berdasarkan pada data gelombang 2. 57 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Tabel 29: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar per rumah tangga: Air pipa Kemauan Biaya-biaya diluar tenaga Semua biaya membayar** kerja tidak terampil Propinsi vid Rata- Periodik Periodik Periodik Rutin Periodic Rutin rata Median +Rutin +Rutin Lampung 1 1.698 4.500 6.197 1.398 669 2.067 5.617 5.000 2 3.876 9.654 13.530 3.056 1.091 4.147 6.458 5.000 3 675 1,933 2,608 571 253 824 6.250 5.000 Jawa Tengah 7 514 985 1.499 432 123 554 3.533 3.000 8 30 26 56 24 2 26 4.600 4.000 9* 1.054 1.017 2.071 3.975 3.000 12 702 720 1.422 626 118 744 4.842 4.000 13 285 222 507 217 24 242 6.233 5.000 Nusa Tenggara Timur 17 396 1.465 1.861 309 201 510 4.658 3.000 19 367 2.998 3.365 230 424 653 4.840 2.000 20 737 2.255 2.992 593 429 1.023 4.783 2.000 Kalimantan Barat 24 1.172 598 1.770 925 105 1.030 10.508 10.000 Sulawesi Selatan 27 4.327 3.606 7.932 3.851 465 4.316 3.825 3.000 29 928 2.188 3.115 709 273 982 3.899 3.000 Sumber: Data VRRI. kalkulasi sendiri. Catatan: * Data biaya tenaga kerja tidak tersedia di desa-desa ini **Berdasarkan data gelombang 2. Akhirnya. Tabel 30 memperlihatkan perbandingan antara biaya pemeliharaan per rumah tangga per tahun untuk semua infrastruktur di masing-masing desa dan rata-rata dan median kemauan membayar rumah tangga pemeliharaan semua infrastruktur. Kemauan membayar rata-rata akan menutup total biaya pemeliharaan hanya di 7 dari 32 desa, sementara kemauan membayar rata- rata akan menutup biaya pemeliharaan diluar biaya tenaga kerja yang tidak terampil di 19 dari 30 desa—atau antara 22% dan 63% dari desa sampel. Sementara itu. apabila penduduk desa memfokuskan pada pembiayaan penuh pemeliharaan rutin, maka 25 dari 32 desa akan bisa melakukan hal itu jika masyarakat memang menyumbang kemauan membayar secara penuh. 58  Analisa Empiris Tabel 30: Biaya pemeliharaan dan kemauan membayar: semua infrastruktur Biaya P+R Kemauan membayar* Biaya Propinsi vid Periodik Rutin Tanpa tng tdk P+R Rata- rata Median terampil Lampung 1 16.774 5.930 22.704 15.582 9.252 9.000 2 20.517 11.054 31.571 18.189 10.713 10.000 3 23.388 6.726 30.114 18.783 8.942 8.000 4 7.817 9.055 16.872 12.258 9.271 7.000 5 10.584 9.869 20.453 4.643 7.456 5.000 6 5.734 4.365 10.098 3.268 9.515 10.000 Jawa Tengah 7 7.370 1.503 8.873 6.558 4.996 4.000 8 14.161 2.877 17.039 12.582 7.171 5.000 9 11.454 8.115 19.570 6.833 5.000 10 15.303 1.220 16.523 13.066 6.938 5.000 11 34.338 1.277 35.615 7.824 5.000 12 6.933 5.381 12.314 7.145 8.563 5.500 13 6.105 806 6.912 5.075 10.238 10.000 14 15.606 9.357 24.963 9.504 9.913 10.000 Nusa Tenggara Timur 15 1.847 2.884 4.731 2.190 8.550 5.000 16 4.190 3.145 7.335 4.599 9.048 5.000 17 8.125 6.285 14.409 7.459 7.471 5.000 18 709 195 904 589 9.310 5.000 19 719 8.714 9.433 828 6.910 5.000 20 923 11.758 12.681 3.258 8.092 5.000 Kalimantan Barat 21 5.709 5.920 11.629 5.890 8.911 7.000 22 16.526 7.100 23.626 9.852 11.924 10.000 23 22.247 5.117 27.364 18.583 8.158 5.000 24 9.272 6.971 16.243 10.810 10.924 10.000 25 3.182 2.819 6.002 2.678 11.912 10.000 26 8.319 7.049 15.368 9.804 14.167 15.000 Sulawesi Selatan 27 9.880 19.177 29.057 14.243 4.067 3.000 28 3.387 2.303 5.690 2.934 6.858 5.000 29 3.050 4.320 7.370 2.604 4.757 5.000 30 1.894 1.442 3.336 2.168 5.158 5.000 31 7.846 3.278 11.123 5.829 3.892 3.000 32 11.137 13.398 24.534 14.382 4.347 3.000 Sumber: Data VRRI, kalkulasi sendiri. Catatan: * Data tenaga kerja tidak tersedia di desa-desa **Berdasarkan data gelombang 2. 59 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Skenario 2: Iuran Pengguna Seperti yang telah kita diskusikan, mungkin tidaklah realistis untuk menganggap total kemauan membayar sebagai sumber daya yang tersedia untuk pembiayaan pemeliharaan. Apabila rumah tangga diminta untuk secara sukarela memelihara infrastruktur, ada godaan untuk mendompleng sumbangan orang lain dan memberikan iuran yang nilainya lebih sedikit dari nilai kemauan membayar mereka. Kami tidak memiliki mekanisme untuk mengumpulkan iuran sesuai dengan kemauan membayar yang disebutkan setiap rumah tangga. Dengan begitu, kami harus menganggap nilai-nilai kemauan membayar sebagai nilai maximum yang penduduk desa bersedia bayarkan. Pendekatan yang lebih realtistis adalah dengan menggunakan mekanisme pengumpulan iuran yang umum digunakan, dan melihat jumlah pembiayaan yang akan tersedia untuk pemeliharaan sesuai distribusi kemauan membayar rumah tangga di masing-masing desa. Salah satu mekanisme tersebut adalah iuran pengguna. Dengan mekanisme pengumpulan seperti itu maka kita andaikan suatu skenario di mana rumah tangga diharuskan membayar iuran bulanan yang sama besar untuk semua yang akan memberikan mereka akses penggunaan infrastruktur tersebut. Oleh sebab itu, perhitungan ini mungkin tidak bisa diterapkan pada mekanisme pengumpulan iruran lain yang lebih rumit, misalnya saja iuran berdasarkan besar penggunaan. Lebih jauh, kami hanya memfokuskan analisa kepada iuran pengguna dengan nilai tunggal.—yakni, nilai iuran yang dikenakan untuk semua rumah tangga adalah sama. Dengan begitu kami tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan perbedaan besar iuran diantara rumah tangga, karena tidak jelas juga bagaimana perbedaan besar iuran seperti itu akan dilaksanakan di desa-desa. Seperti yang kami diskusikan di permulaan bagian ini, skenario iuran pengguna hanyalah sekedar alat analisis untuk lebih mendekatkan ke kenyataan atas seberapa besar jumlah sumber daya yang dapat dikumpulkan secara sukarela dari rumah tangga. Kami menghitung sumber daya yang tersedia dengan asumsi bahwa rumah tangga menolak membayar iuran pengguna yang lebih besar dari “kemauan membayar” mereka. Kami mempertimbangkan dua skenario iuran pengguna yang berbeda: iuran pengguna yang memaksimalkan sumber daya (atau “optimal”), atau iuran pengguna yang “secara politis memungkinkan” (atau “median”). Skenario pertama akan berfokus pada pada mencari besaran iuran pengguna yang dapat memaksimalkan jumlah sumber daya yang dikumpulkan di desa sesuai pendistribusian kemauan membayar di desa tersebut. Peningkatan iuran pengguna akan meningkatkan pemasukan yang dikumpulkan dari setiap rumah tangga, tetapi akan menurunkan jumlah rumah tangga yang bersedia membayar iuran ini. Dengan menggunakan data kemauan membayar, kami bisa menemukan besar iuran pengguna optimal yang dapat memaksimalkan jumlah sumber daya terkumpul. Sementara besar iuran pengguna optimal dapat memaksimalkan total pembiayaan yang terkumpul, dalam kondisi demokratis dimana iuran pengguna diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara misalnya (satu rumah tangga satu suara), kemungkinan iuran pengguna optimal tidak dapat diterima secara politis karena ditolak oleh mayoritas rumah tangga di desa. Sebagai alternatif, kami menggunakan skenario dimana setiap rumah tangga akan menyetujui iuran pengguna yang tidak lebih besar dari kemauan membayarnya. Dengan peraturan keputusan mayoritas, hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa iuran pengguna yang “secara politis memungkinkan” 60  Analisa Empiris akan berada di sekitar atau lebih rendah dari kemauan membayar median.8 Dengan begitu, iuran pengguna yang optimal akan secara politis memungkinkan hanya apabila besarnya iuran lebih kecil atau sama dengan median iuran pengguna. Tabel 31,32 dan 33 menyajikan median dan besar optimal iuran pengguna untuk masing-masing desa dan memperlihatkan besarnya sumber daya yang akan terkumpul dengan iuran optimal dan median untuk masing-masing jalan, jembatan dan sistem air bersih perpipaan. Tabel ini juga menghitung perbedaan keuangan antara ketika penduduk desa benar-benar menyumbang secara penuh dan tidak penuh untuk pemeliharaan. Pada umumnya, dengan iuran pengguna ini, wajar kalau jumlah desa yang dapat membiayai pemeliharan dari kekuatan sendiri mengalami penurunan. Untuk jalan, Tabel 31 di bawah menunjukkan bahwa di 18 dari 32 desa, besar iuran optimal berbeda dengan besar median. Di salah satu dari 18 desa, yakni Desa 26, ditemukan bahwa nilai iuran pengguna optimal lebih rendah dari pada iuran pengguna median, sementara di 17 desa lainnya nilainya lebih tinggi. Dengan menggunakan skenario iuran pengguna optimal di 17 desa tersebut akan mengakibatkan antara 50,9% sampai 79,2% rumah tangga tidak punya akses terhadap jalan desa (lihat kolom D). Sementara itu, menerapkan iuran pengguna median akan menyebabkan antara 53% sampai 49,6% dari rumah tangga di desa-desa ini tidak punya akses terhadap jalan karena tidak bisa membayar. Dengan iuran pengguna median, jumlah desa yang akan bisa mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk membiayai pemeliharaan jalan mengalami penurunan dari 7 desa ke 2 desa dari 32 desa. Apabila penduduk desa berkontribusi tenaga kerja yang tidak terampil yang dibutuhkan, maka di 4 dari 30 desa akan memiliki cukup sumber daya untuk mendanai pemeliharaan jalan. Kesenjangan pembiayaan antara desa-desa yang tidak bisa membiayai total biaya pemeliharaan jalan bervariasi antara Rp 4.0 juta hingga Rp 156.1 juta per tahun. Apabila penduduk desa menyediakan semua tenaga kerja, kekurangan pembiayaan bervariasi dari Rp 0,7 juta hingga Rp 88.1 juta per tahun. Untuk hampir semua desa, iuran median bervariasi antara Rp 2.000 dan Rp 5.000 (dengan 2 perkecualian, yakni Rp 7.000 di Desa 26 dan Rp 10.000 di Desa 25). Sementara itu, dengan iuran pengguna optimal, hanya 2 dari 32 desa akan dapat membiayai total biaya pemeliharaan. Apabila penduduk desa menyumbang semua tenaga kerja tidak terlatih, 6 dari 30 desa akan memiliki pembiayaan untuk membiayai pemeliharaan jalan. Kekurangan pembiayaan bervariasi dari Rp 3,7 juta hingga Rp 156.1 juta per tahun, dengan median Rp 37.4 juta. Sementara itu, apabila penduduk desa menyumbang semua tenaga kerja tidak terampil, kekurangan pembiayaan yang diperlukan bervariasi dari Rp 0.7 juta hingga Rp 87.0 juta, dengan median Rp 13.6 juta. Untuk hampir semua desa, besar iuran optimal untuk pemeliharaan jalan adalah Rp 5.000. 8 Secara lebih khusus, seumpama kita memiliki sebuah desa dengan 100 rumah tangga dan kita mengurutkan kemauan membayar mereka dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dengan cara tersebut, iuran yang secara politis memungkinkan adalah iuran yang besarnya lebih kecil atau sama dengan kemauan membayar rumah tangga yang ke 49 dari yang terendah. 61 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Tabel 32 menunjukkan bahwa untuk jembatan, 14 dari 21 desa akan dapat membiayai sendiri seluruh biaya pemeliharaan jembatan di desa mereka dengan iuran pengguna median. Apabila penduduk desa harus menyumbang semua tenaga kerja tidak terampil, 15 dari 20 desa akan dapat membiayai sendiri pemeliharaan jembatan. Dengan demikian, antara dua pertiga dan tiga perempat dari desa-desa akan mampu membayar biaya pemeliharaan dengan skenario iuran pengguna median. Kekurangan pembiayaan diantara 7 desa yang tidak bisa membiayai total biaya bervariasi dari Rp 0.1 juta (Desa 17) hingga Rp 44.8 juta (Desa 32) setiap tahun. Sementara itu, kekurangan pembiayaan apabila desa-desa menyumbang semua tenaga kerja tidak terampil bervariasi dari Rp 2.6 juta (Desa 4) hingga Rp 29.7 juta (Desa 32) setiap tahun. Besarnya iuran- iuran pengguna median berkisar antara Rp 1.000 dan Rp 3.000 per rumah tangga. Dengan iuran pengguna median, antara 10,3% dan 48,3% dari rumah tangga di desa-desa ini akan tidak bersedia membayar iuran dan oleh sebab itu, mereka tidak memiliki akses terhadap jembatan. Sementara itu, dengan iuran pengguna optimal, penduduk desa di 16 dari 21 desa akan dapat membiayai total biaya pemeliharaan jembatan. Apabila kami tidak memasukkan biaya tenaga kerja tidak terampil, maka 15 dari 20 desa akan dapat melakukan pembayaran—oleh sebab itu, secara kasar, tiga perempat dari desa sampel yang memiliki jembatan memiliki cukup sumber daya dengan iuran pengguna optimal. Apabila pembiayaan memasukkan biaya tenaga kerja tidak terampil, maka kekurangan pembiayaan bervariasi dari Rp 2 juta (Desa 4) hingga Rp 44.8 juta (Desa 32), sementara apabila tanpa memasukkan biaya tenaga kerja tidak terampil, kekurangan pembiayaan antara Rp 0.8 juta (Desa 4) hingga Rp 29.7 juta (Desa 32). Di lebih dari 75% dari desa-desa ini, iuran optimal untuk jembatan adalah Rp 5.000. Dengan iuran optimal, antara 3,4% higga 85% dari rumah tangga di desa-desa tidak bersedia membayar iuran dan oleh sebab itu, mereka tidak memiliki akses terhadap jembatan. 62  Tabel 31: Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: Jalan C. Pembiayaan terkumpul D. % Rumah tangga E. Pembiayaan – Biaya dg. F. Pembiayaan – Biaya dengan Biaya pemeliharaan B. iuran pengguna** tahunan yang tidak bisa iuran median iuran optimal Propinsi idd Tanpa tng Biaya tanpa Biaya tanpa Semua kerja tdk Median Optimal Median Optimal Median Optimal Jumlah biaya tng. kerja tdk Jumlah tng. kerja tdk terampil terampil terampil Lampung 1 43,014,214 35,283,548 5,000 5,000 7,577,143 7,577,143 42.9% 42.9% -35,437,071 -27,706,405 -35,437,071 -27,706,405 2 82,268,483 64,031,887 5,000 5,000 17,040,000 17,040,000 25.3% 25.3% -65,228,483 -46,991,887 -65,228,483 -46,991,887 3 99,957,775 62,699,539 5,000 5,000 14,045,128 14,045,128 29.9% 29.9% -85,912,647 -48,654,411 -85,912,647 -48,654,411 4 40,673,164 28,224,642 5,000 5,000 8,270,690 8,270,690 44.0% 44.0% -32,402,474 -19,953,952 -32,402,474 -19,953,952 5 108,729,166 24,683,489 4,000 5,000 11,191,579 13,056,842 47.4% 50.9% -97,537,587 -13,491,910 -95,672,324 -11,626,647 6 28,969,415 8,272,205 5,000 5,000 10,731,724 10,731,724 32.8% 32.8% -18,237,691 2,459,519 -18,237,691 2,459,519 Jawa Tengah 7 30,174,640 24,565,370 3,000 5,000 6,866,238 7,629,153 44.1% 62.7% -23,308,402 -17,699,132 -22,545,487 -16,936,217 8 87,798,031 65,066,944 5,000 5,000 15,194,237 15,194,237 43.2% 43.2% -72,603,794 -49,872,707 -72,603,794 -49,872,707 9* 98,848,786 4,000 5,000 11,938,462 12,933,333 48.7% 55.6% -86,910,324 -85,915,453 10 77,381,689 61,712,314 3,000 5,000 8,994,103 11,499,310 37.1% 51.7% -68,387,586 -52,718,211 -65,882,379 -50,213,004 11* 171,380,245 5,000 5,000 15,272,870 15,272,870 36.5% 36.5% -156,107,375 -156,107,375 12 52,440,777 30,826,435 5,000 5,000 14,980,336 14,980,336 38.7% 38.7% -37,460,441 -15,846,099 -37,460,441 -15,846,099 13 35,536,104 27,239,893 5,000 9,000 17,158,974 17,208,000 40.2% 66.7% -18,377,130 -10,080,919 -18,328,104 -10,031,893 14 51,522,781 19,616,898 5,000 5,000 6,996,610 6,996,610 32.2% 32.2% -44,526,171 -12,620,288 -44,526,171 -12,620,288 Nusa Tenggara 15 26,060,619 12,062,782 5,000 5,000 15,461,053 15,461,053 43.9% 43.9% -10,599,566 3,398,271 -10,599,566 3,398,271 Timur 16 35,501,028 22,312,209 5,000 5,000 14,383,729 14,383,729 45.8% 45.8% -21,117,299 -7,928,480 -21,117,299 -7,928,480 17 58,940,495 32,341,722 2,000 5,000 6,277,128 10,609,231 39.3% 59.0% -52,663,367 -26,064,594 -48,331,264 -21,732,491 18 2,517,202 1,639,789 2,000 5,000 3,602,824 4,094,118 35.3% 70.6% 1,085,622 1,963,035 1,576,916 2,454,329 19 15,510,262 446,809 2,000 5,000 3,228,632 3,699,474 36.8% 71.1% -12,281,630 2,781,823 -11,810,788 3,252,665 20 45,575,470 10,517,004 2,000 5,000 5,758,345 8,313,104 38.8% 64.7% -39,817,125 -4,758,659 -37,262,366 -2,203,900 Kalimantan 21 9,675,877 3,256,550 3,000 5,000 5,719,895 5,978,421 48.3% 67.5% -3,955,982 2,463,345 -3,697,456 2,721,871 Barat 22 109,850,652 45,249,266 5,000 5,000 22,338,948 22,338,948 5.3% 5.3% -87,511,704 -22,910,318 -87,511,704 -22,910,318 23 139,828,492 94,147,722 2,000 5,000 6,009,560 7,175,593 43.2% 72.9% -133,818,932 -88,138,162 -132,652,899 -86,972,129 24 51,339,082 32,674,086 3,000 5,000 8,478,470 10,120,696 35.7% 53.9% -42,860,612 -24,195,616 -41,218,386 -22,553,390 25 21,745,462 8,627,638 10,000 10,000 24,364,068 24,364,068 44.1% 44.1% 2,618,606 15,736,430 2,618,606 15,736,430 26 33,397,583 21,332,516 7,000 5,000 8,145,846 10,396,923 47.9% 6.8% -25,251,737 -13,186,670 -23,000,660 -10,935,593 Sulawesi 27 50,484,078 20,163,436 3,000 5,000 4,592,269 5,485,210 49.6% 63.9% -45,891,809 -15,571,167 -44,998,868 -14,678,226 Selatan 28 31,067,303 16,021,501 5,000 5,000 15,370,588 15,370,588 43.7% 43.7% -15,696,715 -650,913 -15,696,715 -650,913 29 23,892,967 9,214,475 1,000 5,000 4,391,200 6,237,500 26.7% 79.2% -19,501,767 -4,823,275 -17,655,467 -2,976,975 30 22,778,165 14,803,946 2,000 5,000 7,510,800 12,802,500 45.0% 62.5% -15,267,365 -7,293,146 -9,975,665 -2,001,446 31 57,193,445 29,363,870 2,000 5,000 6,136,000 8,260,000 45.8% 70.8% -51,057,445 -23,227,870 -48,933,445 -21,103,870 32 77,672,236 40,487,708 2,000 5,000 5,748,600 7,936,500 44.2% 69.2% -71,923,636 -34,739,108 -69,735,736 -32,551,208 Sumber: Data VRRI, kalkulasi sendiri. Catatan: *Biaya tenaga kerja tidak tersedia **Berdasarkan data gelombang 2. 63 Analisa Empiris 64 Tabel 32: Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: Jembatan C. Pembiayaan terkumpul D. % Rumah tangga E. Pembiayaan – Biaya dg. F. Pembiayaan – Biaya dengan Biaya pemeliharaan B. iuran pengguna** tahunan yang tidak bisa iuran median iuran optimal Bukti Dari Pedesaan Indonesia Propinsi idd Biaya tanpa Biaya tanpa Tanpa tng kerja Semua Median Optimal Median Optimal Median Optimal Jumlah biaya tng. kerja tdk Total biaya tng. kerja tdk tdk terampil terampil terampil Lampung 1 762,623 558,846 3,000 5,000 4,546,286 6,156,429 42.9% 53.6% 3,783,663 3,987,440 5,393,806 5,597,583 3 10,286,561 9,280,504 5,000 5,000 11,647,179 11,647,179 41.9% 41.9% 1,360,618 2,366,675 1,360,618 2,366,675 4 9,133,209 7,960,085 3,000 5,000 5,344,138 7,125,517 39.7% 51.7% -3,789,071 -2,615,947 -2,007,692 -834,568 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur 6 3,263,949 2,159,744 5,000 5,000 8,530,345 8,530,345 46.6% 46.6% 5,266,396 6,370,601 5,266,396 6,370,601 Jawa Tengah 8 3,092,691 2,135,423 3,000 5,000 9,660,814 12,019,322 39.8% 55.1% 6,568,123 7,525,391 8,926,631 9,883,899 9* 2,995,143 2,000 5,000 6,964,103 8,705,128 40.2% 70.1% 3,968,960 5,709,985 10 1,333,783 533,620 2,000 5,000 5,667,517 8,419,138 40.5% 64.7% 4,333,734 5,133,897 7,085,355 7,885,518 12 756,232 436,225 2,000 5,000 5,663,799 8,824,034 42.0% 63.9% 4,907,567 5,227,574 8,067,802 8,387,809 13 1,202,016 485,511 3,000 5,000 9,118,769 13,482,051 47.0% 53.0% 7,916,753 8,633,258 12,280,035 12,996,540 Nusa Tenggara 16 3,403,591 2,080,199 2,000 5,000 7,101,966 12,136,271 33.1% 54.2% 3,698,375 5,021,767 8,732,680 10,056,072 Timur 17 5,958,757 3,601,623 2,000 5,000 5,835,077 9,946,154 43.6% 61.5% -123,680 2,233,454 3,987,397 6,344,531 Kalimantan Barat 21 33,165,598 18,442,137 2,000 2,000 4,588,842 4,588,842 37.7% 37.7% -28,576,756 -13,853,295 -28,576,756 -13,853,295 22 1,571,756 1,214,534 3,000 5,000 7,694,527 11,376,316 45.6% 51.8% 6,122,771 6,479,993 9,804,560 10,161,782 23 4,982,770 4,191,413 2,000 3,000 5,830,170 6,323,492 44.9% 60.2% 847,400 1,638,757 1,340,722 2,132,079 24 12,226,590 10,282,872 2,000 3,000 5,499,548 5,499,548 37.4% 58.3% -6,727,042 -4,783,324 -6,727,042 -4,783,324 25 4,397,220 3,035,701 7,000 5,000 15,762,814 21,041,694 48.3% 3.4% 11,365,594 12,727,113 16,644,474 18,005,993 26 903,180 550,095 5,000 5,000 10,015,385 10,015,385 10.3% 10.3% 9,112,205 9,465,290 9,112,205 9,465,290 Sulawesi Selatan 27 13,651,783 9,974,084 1,000 3,000 2,500,235 2,908,437 17.6% 68.1% -11,151,548 -7,473,849 -10,743,346 -7,065,647 29 1,583,364 497,536 1,000 5,000 3,642,700 4,491,000 39.2% 85.0% 2,059,336 3,145,164 2,907,636 3,993,464 31 5,808,662 3,649,852 1,000 5,000 5,519,300 8,250,500 19.2% 75.8% -289,362 1,869,448 2,441,838 4,600,648 32 48,630,654 33,549,076 1,000 1,000 3,823,200 3,823,200 32.5% 32.5% -44,807,454 -29,725,876 -44,807,454 -29,725,876 Source: VRRI data, own calculations. Note: *Labor cost missing **Based on wave 2 data.  Tabel 33: Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: Sistem air perpipaan B. iuran C. Pembiayaan terkumpul D. % Rumah tangga E. Pembiayaan – Biaya dg. F. Pembiayaan – Biaya Biaya pemeliharaan pengguna** tahunan yang tidak bisa iuran median dengan iuran optimal Propinsi idd Biaya Tanpa tng Biaya tanpa Jumlah tanpa tng. Semua kerja tdk Median Optimal Median Optimal Median Optimal tng. kerja Total biaya biaya kerja tdk terampil tdk terampil terampil Lampung 1 16,434,581 5,480,647 5,000 5,000 7,695,536 7,695,536 42.0% 42.0% -8,739,045 2,214,889 -8,739,045 2,214,889 2 61,696,695 18,908,646 5,000 5,000 13,920,000 13,920,000 38.9% 38.9% -47,776,695 -4,988,646 -47,776,695 -4,988,646 3 10,453,193 3,301,495 5,000 5,000 13,017,436 13,017,436 35.0% 35.0% 2,564,243 9,715,941 2,564,243 9,715,941 Jawa Tengah 7 6,132,434 2,268,254 3,000 3,000 6,554,136 6,554,136 46.6% 46.6% 421,702 4,285,882 421,702 4,285,882 8 300,050 136,890 4,000 5,000 10,885,424 12,699,661 49.2% 52.5% 10,585,374 10,748,534 12,399,611 12,562,771 9* 12,052,317 3,000 5,000 9,849,231 12,435,897 43.6% 57.3% -2,203,086 9,849,231 383,580 12,435,897 12 6,944,488 3,636,064 4,000 5,000 10,014,252 12,107,395 48.7% 50.4% 3,069,764 6,378,188 5,162,907 8,471,331 13 2,907,839 1,385,785 5,000 10,000 17,158,974 20,590,770 40.2% 64.1% 14,251,135 15,773,189 17,682,931 19,204,985 Nusa Tenggara 17 9,625,926 2,636,209 3,000 5,000 8,089,539 10,609,231 47.9% 59.0% -1,536,387 5,453,330 983,305 7,973,022 Timur 19 8,600,711 1,670,313 2,000 5,000 3,587,369 4,596,316 29.8% 64.0% -5,013,342 1,917,056 -4,004,395 2,926,003 20 14,074,135 4,809,920 2,000 5,000 6,569,380 9,326,897 30.2% 60.3% -7,504,755 1,759,460 -4,747,238 4,516,977 Kalimantan 24 7,773,023 4,522,905 10,000 10,000 29,025,392 29,025,392 33.9% 33.9% 21,252,369 24,502,487 21,252,369 24,502,487 Barat Sulawesi 27 24,082,617 13,103,299 3,000 5,000 4,898,420 6,378,152 46.2% 58.0% -19,184,197 -8,204,879 -17,704,465 -6,725,147 Selatan 29 18,654,788 5,879,996 3,000 5,000 9,281,400 13,223,500 48.3% 55.8% -9,373,388 3,401,404 -5,431,288 7,343,504 Source: VRRI data, own calculations. Note: *Labor cost missing **Based on wave 2 data. 65 Analisa Empiris 66 Tabel 34: Pengumpulan pembiayaan dengan iuran pengguna optimal dan median: semua infrastruktur D. % Rumah B. iuran C. Pembiayaan E. Pembiayaan – Biaya dg. F. Pembiayaan – Biaya dengan Biaya pemeliharaan tangga yang tidak pengguna** terkumpul tahunan iuran median iuran optimal bisa Propinsi idd Tanpa tng Biaya tanpa Biaya tanpa Semua kerja tdk Median Optimal Median Optimal Median Optimal Jumlah biaya tng. kerja Total biaya tng. kerja terampil tdk terampil tdk terampil Bukti Dari Pedesaan Indonesia Lampung 1 60,211,418 41,323,041 6,000 10,000 8,666,357 11,839,286 46.0% 55.0% -51,545,061 -32,656,684 -48,372,132 -29,483,755 2 143,965,178 82,940,534 10,000 10,000 23,040,000 23,040,000 49.0% 49.0% -120,925,178 -59,900,534 -120,925,178 -59,900,534 3 120,697,529 75,281,538 8,000 10,000 16,443,077 18,155,898 49.0% 55.0% -104,254,452 -58,838,461 -102,541,631 -57,125,640 4 49,806,373 36,184,727 7,000 10,000 10,866,414 12,215,172 47.0% 59.0% -38,939,959 -25,318,313 -37,591,201 -23,969,555 5 108,729,166 24,683,489 5,000 5,000 17,953,158 17,953,158 32.0% 32.0% -90,776,008 -6,730,331 -90,776,008 -6,730,331 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur 6 32,233,364 10,431,949 8,500 10,000 12,988,138 15,409,655 49.0% 52.0% -19,245,226 2,556,189 -16,823,709 4,977,706 Jawa Tengah 7 36,307,074 26,833,625 4,000 5,000 8,738,847 9,883,220 47.0% 52.0% -27,568,227 -18,094,778 -26,423,854 -16,950,405 8 91,190,771 67,339,257 5,000 5,000 18,369,152 18,369,152 31.0% 31.0% -72,821,619 -48,970,105 -72,821,619 -48,970,105 9* 113,896,246 5,000 10,000 16,912,820 18,405,128 42.0% 68.0% -96,983,426 -95,491,118 10 78,715,472 62,245,934 5,000 10,000 13,758,103 16,016,897 42.0% 66.0% -64,957,369 -48,487,831 -62,698,575 -46,229,037 11* 171,380,245 5,000 10,000 17,155,826 17,155,826 29.0% 64.0% -154,224,419 -154,224,419 12 60,141,497 34,898,724 5,000 10,000 18,468,908 19,289,748 24.0% 61.0% -41,672,589 -16,429,816 -40,851,749 -15,608,976 13 39,645,959 29,111,188 10,000 10,000 33,337,436 33,337,436 42.0% 42.0% -6,308,523 4,226,248 -6,308,523 4,226,248 14 51,522,781 19,616,898 10,000 10,000 11,019,661 11,019,661 47.0% 47.0% -40,503,120 -8,597,237 -40,503,120 -8,597,237 Nusa Tenggara 15 26,060,619 12,062,782 10,000 10,000 29,472,632 29,472,632 46.0% 46.0% 3,412,013 17,409,850 3,412,013 17,409,850 Timur 16 38,904,618 24,392,409 6,500 10,000 17,530,170 23,373,560 45.0% 56.0% -21,374,448 -6,862,239 -15,531,058 -1,018,849 17 74,525,178 38,579,555 5,000 10,000 15,250,769 16,797,948 41.0% 68.0% -59,274,409 -23,328,786 -57,727,230 -21,781,607 18 2,517,202 1,639,789 5,000 10,000 9,825,882 10,059,832 29.0% 64.0% 7,308,680 8,186,093 7,542,630 8,420,043 19 24,110,973 2,117,122 5,000 5,000 6,838,421 6,838,421 46.0% 46.0% -17,272,552 4,721,299 -17,272,552 4,721,299 20 59,649,605 15,326,924 5,000 10,000 13,584,828 13,787,586 42.0% 71.0% -46,064,777 -1,742,096 -45,862,019 -1,539,338 Kalimantan 21 42,841,475 21,698,687 6,500 5,000 12,021,474 15,350,000 46.0% 17.0% -30,820,001 -9,677,213 -27,491,475 -6,348,687 Barat 22 111,422,409 46,463,799 10,000 10,000 35,990,528 35,990,528 24.0% 24.0% -75,431,881 -10,473,271 -75,431,881 -10,473,271 23 144,811,262 98,339,135 5,000 10,000 19,732,882 22,423,728 25.0% 58.0% -125,078,380 -78,606,253 -122,387,534 -75,915,407 24 71,338,695 47,479,863 12,000 10,000 26,581,148 30,171,130 50.0% 31.0% -44,757,547 -20,898,715 -41,167,565 -17,308,733 25 26,142,682 11,663,339 13,500 10,000 28,314,000 37,284,408 50.0% 14.0% 2,171,318 16,650,661 11,141,726 25,621,069 26 34,300,763 21,882,611 15,000 15,000 19,458,462 19,458,462 42.0% 42.0% -14,842,301 -2,424,149 -14,842,301 -2,424,149 Sulawesi 27 88,218,479 43,240,819 3,000 5,000 5,357,647 6,760,841 41.0% 55.0% -82,860,832 -37,883,172 -81,457,638 -36,479,978 Selatan 28 31,067,303 16,021,501 5,000 10,000 15,600,000 18,811,764 43.0% 66.0% -15,467,303 -421,501 -12,255,539 2,790,263 29 44,131,120 15,592,006 3,000 5,000 9,580,800 13,473,000 47.0% 55.0% -34,550,320 -6,011,206 -30,658,120 -2,119,006 30 22,778,165 14,803,946 4,000 5,000 13,883,600 16,785,500 49.0% 51.0% -8,894,565 -920,346 -5,992,665 1,981,554 31 63,002,107 33,013,723 3,000 5,000 9,204,000 12,272,000 46.0% 57.0% -53,798,107 -23,809,723 -50,730,107 -20,741,723 32 126,302,889 74,036,783 3,000 5,000 9,266,400 10,725,000 40.0% 58.0% -117,036,489 -64,770,383 -115,577,889 -63,311,783  Analisa Empiris Untuk sistem air perpipaan, Tabel 33 menunjukkan bahwa dengan menggunakan median iuran pengguna, 6 dari 14 desa akan mampu membayar biaya pemeliharaan. Jika penduduk desa menyumbang semua tenaga kerja tidak terampil, jumlah itu meningkat menjadi 12 desa. Bahkan, iuran median akan lebih bervariasi antara Rp 2.000 dan 5.000 yang mana Rp 3.000 merupakan iuran median yang paling sering disebut dan ditemukan di 5 dari 14 desa. Sementara itu, dengan iuran optimal, 8 dari 14 desa akan mampu membayar biaya pemeliharaan, sementara 12 desa akan mampu membayar apabila semua tenaga kerja tidak terampil disediakan oleh desa. Besarnya iuran optimal adalah Rp 5.000 di 11 desa, Rp 10.000 di 2 desa, dan Rp 3.000 di satu desa. Dengan median iuran pengguna, antara 29,8% dan 49,2% dari rumah tangga di desa-desa ini tidak akan bersedia membayar iuran dan tidak memiliki akses terhadap sistim air. Sementara itu, dengan iuran optimal antara 33,9% dan 64,1% dari rumah tangga tidak akan bersedia membayar iuran dan kehilangan akses terhadap sistem air. Tabel 34 mempertimbangkan skenario iuran ini ketika kemauan membayar untuk semua infrastruktur diminta sebagai satu kelompok. Seperti yang telah kita diskusikan di atas, kemauan membayar untuk semua infrastruktur cenderung menjadi lebih rendah dari pada jumlah kemauan membayar untuk masing-masing infrastruktur. Dengan menggunakan median iuran pengguna, hanya 3 dari 32 desa akan memiliki cukup dana untuk membiayai biaya total tiga jenis infrastruktur semuanya. Jika penduduk desa menyumbang semua tenaga kerja tidak terampil, jumlah meningkat menjadi 6 (dari 30 desa). Oleh sebab itu, secara kasar 10-20% dari desa sampel kami akan mampu membayar pemeliharaan denganmenggunakan median iuran pengguna. Dengan biaya pengguna optimal, 3 dari 32 desa akan mampu membayar jumlah biaya pemeliharaan untuk semua infrastruktur. Jika kita mengasumsikan bahwa penduduk desa menyediakan tenaga kerja tidak terampil, maka 8 dari 30 desa akan mampu membiayai pemeliharaan penuh dengan skenario iuran optimal. Oleh sebab itu, dengan skenario biaya pengguna yang optimal, maka hanya 10-25% dari desa akan sanggup membayar pemeliharaan tiga jenis infratsruktur di desa mereka. 6.2 Faktor-faktor Penentu Kemauan Penduduk untuk Membayar Selanjutnya kami menggunakan model ekonometrik untuk menggali pertanyaan mengenai faktor- faktor penentu kemauan responden untuk membayar. Secara teoritis, kami mengharapkan bahwa pendapatan responden dan biaya peluang dari jalan yang kurang mendapatkan pemeliharaan menjadi faktor-faktor penentu utama dari kemauan membayar. Tetapi, kami juga tertarik untuk melihat peranan kualitas kelembagaan dan juga pengetahuan penduduk desa tentang administrasi desa dan persepsi kepercayaan sosial di desa dalam menentukan kemauan mereka untuk membayar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, prosedur penawaran iteratif yang dipakai untuk mengungkapkan kemauan responden berkaitan dengan kemauan membayar masing-masing memberikan jawaban dalam nilai Rp 0 hingga Rp 15.000. Apabila responden bersedia membayar hingga Rp 15.000, maka ia akan diminta menyatakan nilai maksimum kemauan mereka untuk membayar. Namun, banyak 67 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia responden yang tidak mau menyatakan nilai maksimum mereka sehingga menimbulkan banyak nilai missing untuk nilai yang lebih besar dari Rp 15.000. Selain itu, responden juga tidak diijinkan menyatakan kemauan membayar negatif, walaupun secara teoritis hal ini memungkinkan.9 Karena sifat data yang sensitif, dan kenyataan bahwa nilai-nilai kemauan membayar di atas Rp 15.000 dan di bawah Rp 0 dianggap missing, maka kami menerapkan regresi yang menggunakan model interval yang mencakup semua nilai dari yang tertinggi sampai terendah. Kami memperkirakan model sampel sebagai berikut: WTP i= . STARTBID i. INC i. OC i . INST i. OTH . D p  i dimana WTP adalah kemauan reponden membayar, INC adalah log dari pendapatan responden, OC adalah biaya peluang (dalam pengertian waktu dan keuangan) dari infrastruktur yang dipelihara dengan baik, INST adalah persepsi reponden mengenai kualitas dari institusi (termasuk kualitas kepercayaan sosial), OTH adalah variabel kontrol yang lain, seperti mode transportasi responden, dan Dp adalah dummy propinsi untuk mengontrol efek-efek pada tingkat propinsi. Tambahan lagi, kami juga memasukkan STARTBID, yang merupakan nilai awal tawaran random untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan contingent valuation, untuk mengendalikan adanya bias anchoring.Tulisan dibawah garis i merujuk pada responden i. Untuk mengestimasi model ini, kami menggunakan data dari Gelombang 4 survei VRRI, yang berisikan informasi dari semua variabel di atas. Sebelum kami melanjutkan dengan estimasi, terlebih dahulu kami perlu memperjelas apa yang kami maksudkan dengan “biaya peluang” (salam contoh ini, variabel OC). Pertanyaan kemauan membayar ingin mengungkapkan nilai maksimum dari kemauan membayar responden untuk menjamin bahwa infrastruktur desa mereka berfungsi dengan baik, apakah itu jalan, jembatan atau sistem air perpipaan. Oleh sebab itu, biaya peluang yang timbul karena pemeliharaan yang tidak layak adalah biaya yang timbul karena infrastruktur desa yang kadang-kadang tidak bisa berfungsi dengan baik. Kami mengukur hal ini dengan menghitung perbedaan dalam ongkos— dalam pengertian nilai waktu dan keuangan—ketika menggunakan infrastruktur desa (utama) dan ongkos ketika menggunakan infrastruktur alternatif ketika infrastruktur utama mengalami gangguan atau kerusakan. Sebagai contoh, untuk jalan misalnya, yang dilihat adalah perbedaan besarnya ongkos untuk mencapai tempat bekerja utama denganmelalui jalan utama versus ongkos yang diperlukan bila melalui jalan alternatif yang akan digunakan responden ketika jalan utama rusak. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah responden dalam sampel kami memang pernah mengalami gangguan yang disebabkan oleh kerusakan pada infrastruktur utama desa yang mereka gunakan dan oleh sebab itu, mereka dapat menyatakan biaya riil yang timbul ketika mereka harus menggunakan jalur alternatif ketika infrastruktur utama rusak. Tetapi, tidak semua responden telah mengalami gangguan seperti itu. Kepada responden-responden ini, kami mengajukan pertanyaan “bagaimana 9 Satu contoh tentang sebuah kemauan membayar negatif adalah ketika infrastruktur yang dipelihara dengan baik mengalami kepadatan lalu lintas menciptakan biaya negatif bagi responden yang lebih besar dibandingkan manfaat yang mereka peroleh dari infrastruktur yang berkualitas bagus. 68  Analisa Empiris kalau”, misal, berapa biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan infrastruktur alternatif jika infrastruktur utama mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, jawaban besarnya biaya-biaya jika menggunakan infrastruktur alternatif yang kami peroleh dari para responden tersebut bersifat hipotetis. Seperti yang kami lihat, apakah jawaban responden berdasarkan pada pengalaman riil atau tidak, dapat merubah hasil. Sementara itu, untuk INST, kami menggunakan beberapa variabel. Kami menggunakan variable tingkat kepuasan responden terkait dengan kualitas administrasi desa. Kami juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan bahwa penduduk desa dapat mempercayai pegawai kantor […] mereka?, dimana yang kosong diisi dengan “desa” atau “kecamatan” dan responden tersebut ditanya apakah ia sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju atau sangat setuju. Untuk mengukur efek kepercayaan sosial terhadap kemauan membayar, kami menggunakan dua pertanyaan, yakni, “bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan bahwa penduduk desa di sini bisa dipercaya?” dan “Apa pendapat Anda tentang pernyataan bahwa penduduk desa di sini suka saling tolong-menolong?” dan responden diminta lagi untuk mengungkapkan tingkat persetujuannya. Kami meng-coding ulang jawaban-jawaban mereka sedemikian rupa sehingga angka rendah menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah. Tambahan lagi, kami juga menanyakan apakah responden mengetahui tentang penggunaan dana pembangunan desa sebagai ukuran pengetahuan responden tentang keuangan desa. Survei ini juga menanyakan apakah para responden pernah menyampaikan keluhan tentang infrastruktur. Dengan pernah menyampaikan sebuah keluhan dapat ditafsirkan infrastruktur tersebut memiliki nilai yang tinggi di mata responden. Jika pernah menyampaikan keluhan maka akan dilanjutkan dengan menanyakan responden apakah keluhan itu ditanggapi secara memuaskan. Kami menggunakan dua variabel tersebut untuk melihat bagaimana tanggapan yang memuaskan terhadap keluhan bisa mempengaruhi kemauan membayar. Kami juga memasukkan variabel dummy untuk sektor ekonomi yang berbeda dimana anggota rumah tangga dipekerjakan atau memiliki usaha. Akhirnya, kami memasukkan variabel dummy desa untuk mengontrol efek pada tingkat desa dan variabel dummy yang mengindikasikan apakah sebuah desa menerima alokasi dana desa (ADD) selama periode survei. Secara prinsip, sebenarnya kami ingin melakukan estimasi untuk semua tiga jenis infratruktur, yakni, jalan, jembatan, dan sistem air perpipaan. Tetapi, karena sebenarnya hanya sebagian dari seluruh sampel adalah pengguna jembatan dan sistem air perpipaan, maka ukuran sampel yang tersedia untuk melakukan estimasi untuk jembatan dan sistem air perpipaan jauh lebih rendah daripada estimasi untuk jalan. Ukuran sampel yang rendah untuk para pengguna jembatan dan sistem air perpipaan, dikombinasikan dengan jumlah variabel yang relatif banyak, menghasilkan power estimasi yang rendah. Di sisi lain, kami sebenarnya juga bisa melakukan estimasi untuk seluruh sampel, terlepas dari apakah mereka menggunakan infrastruktur yang ditanyakan atau tidak—misal, memperkirakan efek dari variabel- variabel ini pada kemauan membayar infrastruktur hipotetis. Tetapi, seperti yang kami lihat di bawah, hal ini bisa menyesatkan. Dengan begitu, kami memutuskan untuk memusatkan pada pembuatan estimasi model hanya untuk jalan. 69 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Tabel 35 menghadirkan regresi interval berbagai indikator kemauan membayar untuk jalan. Sementara itu, hasil-hasil untuk variabel utama sesuai dengan yang diharapkan dari teori: Pendapatan yang lebih tinggi secara positif dikaitkan dengan kemauan membayar yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan adalah sebuah barang yang normal yang naik bersama dengan meningkatnya pendapatan. Secara statistik, estimasi sangatlah signifikan . Namun, koefisien untuk pendapatan sangatlah kecil. Sementara itu, kami menemukan adanya perbedaan pengaruh yang diberikan oleh biaya peluang “hipotetis” versus biaya peluang riil akibat rusaknya sebuah jalan yang mempengaruhi kemauan membayar. Bagi orang-orang yang meyatakan biaya hipotetis menggunakan jalan pegganti karena mereka tidak pernah mengalami kerusakan jalan ke tempat kerja selama dua tahun terakhir, peningkatan dalam biaya dan waktu relatif tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kemauan membayar, dan peningkatan biaya keuangan relatif memiliki efek negatif pada kemauan membayar walaupun secara statistik tidak signifikan. Sebaliknya, bagi responden yang memang pernah mengalami kerusakan-kerusakan jalan dalam dua tahun terakhir, meningkatnya biaya peluang waktu dan uang yang ditimbulkan karena harus melalui jalan alternatif adalah positip, walaupun koefisien untuk biaya peluang waktu secara statistik tidak signifikan. Bagi responden-responden ini, ada kenaikan yang hamper satu banding satu antara kemauan membayar dengan kenaikan biaya transportasi tambahan karena terjadinya kerusakan jalan. Kami juga meneliti peranan moda transportasi responden berkaitan dengan kemauan membayar. Untuk masing-masing respoden, kami menanyakan moda transportasi yang mereka pakai untuk pergi ke tempat kerja—apakah mereka berjalan, menggunakan sepeda, sepeda motor, mobil atau yang lainnya. Ceteris paribus, nampaknya responden yang menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi memiliki kemauan membayar tertinggi untuk jalan yang dipelihara dengan baik dibanding dengan responden yang menggunakan moda transportasi lainnya. Para responden yang menggunakan mobil juga memiliki kemauan membayar yang agak lebih tinggi jika dibanding dengan standard kategori yang “Lain”, walaupun secara statistik perbedaannya tidak signifikan. Dalam hal kualitas kelembagaan, kami tidak menemukan efek persepsi responden tentang kualitas dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintah dan pejabat pemerintah pada kemauan membayar mereka. Untuk pemerintah tingkat desa, kualitas administrasi desa dan kepercayaan terhadap para pejabat desa tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar responden. Sementara itu, koefisien kepercayaan terhadap para pejabat kecamatan adalah positif, walaupun hal ini tidak signifikan pada tingkat 10 persen. 70  Analisa Empiris Tabel 35: Regresi interval atas kemauan membayar untuk jalan+ Koefisien Koefisien Variabel (std dev) Variabel (std dev) Tawaran awal untuk daftar pertanyaan CV 0.2425*** Mengeluh tentang kualitas jalan yang buruk -173.6632 (0.03) (355.26) Apakah puas dengan tanggapan thd keluhan? 1466.6899*** Pendapatan bulanan 0.0001** (549.57) (0.00) Pengetahuan tentang penggunaan dana desa 1118.4932*** Biaya peluang dari pemeliharaan buruk (413.27) Resp. tdk mengalami kerusakan jalan Variabel dummy desa: Waktu (menit) 14.8441 Penerimaan alokasi dana desa (ADD) 4095.4534*** (15.63) (1210.44) Uang (Rp.) -0.6943 Topografi: Pegunungan/perbukitan 594.1091 (0.48) (1020.95) Resp. mengalami kerusakan jalan Topografi: Dataran 2442.6942** Waktu (menit) mengalami kerusakan 53.9326 (1019.56) (37.97) Propinsi: Jawa Tengah - Uang kalau mengalami kerusakan (Rp.) 1.0034* (0.55) Propinsi: Nusa Tenggara Timur - Moda Trasnportasi Jalan kaki 319.1193 Propinsi: Kalimantan Barat - (469.89) Sepeda -149.3376 Propinsi: Sulawesi Selatan - (703.63) Sepeda motor 1434.5177*** Variabel dummy lainnya tidak terlihat (486.52) Sektor dimana angota keluarga bekerja Termasuk Mobil 670.0737 Sektor usaha anggota keluarga Termasuk (564.09) Desa ID dummies Termasuk Kepuasan berkenaan dengan Kualitas pemerintahan desa 101.4066 Konstan -1305.2213 (160.22) (2380.67) Kualitas jalan -241.1105 Statistik regresi: (264.40) lnsigma Kepercayaan dari _konsumsi 8.4408*** Sesama penduduk desa -956.8074*** (0.02) (293.63) Kesukaan menolong pend. desa -11.1474 sigma 4632.26 (342.83) ll -4594.64 Pegawai kantor desa -131.6200 chi2 464.10 (402.94) Pegawai kantor kecamatan 650.5856 McKelvey & Zavoina’s R2: 0.163 (456.77) Jumlah observasi 1859 71 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Berkaitan dengan kepercayaan sosial yang kami temukan, sedikit mengejutkan, koefisien negatif mengenai variabel kepercayaan terhadap sesama penduduk desa. Ceteris paribus, semakin responden setuju pada pernyataan bahwa “penduduk desa dapat dipercaya” dan “penduduk desa bisa saling tolong menolong”, maka semakin rendah kemauan membayar responden. Koefisien hanya signifikan pada tingkat 10% untuk variable “penduduk desa dapat dipercaya”.10 Satu penafsiran yang dapat diterima adalah memahami temuan ini sebagai bukti adanya pendomplengan/free riding strategis diantara penduduk desa, kepercayaan bahwa sesama penduduk desa bisa dipercaya berarti seseorang tidak harus menyumbang sebanyak yang lainnya. Apabila interpretasi ini benar, hal ini menunjukkan kesulitan-kesulitan yang timbul apabila menggantungkan semata-semata pada sumbangan sukarela untuk membiayai beragam jenis barang publik. Tetapi, lebih banyak bukti diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana interpretasi ini benar. Sementara itu, tiga variabel lainnya memiliki korelasi signifikan dan positif dengan kemauan membayar dalam sampel ini. Variabel yang pertama adalah menyampaikan keluhan tentang kualitas jalan dan keluhan itu bisa diselesaikan dengan memuaskan. Mereka yang menyampaikan keluhan kemungkinannya adalah seseorang yang menilai manfaat penggunaan jalan lebih tinggi daripada biaya menyampaikan keluhan. Oleh karena itu, wajar kalau ada pemikiran bahwa mereka yang menyampaikan keluhan akan menyatakan kemauan membayar yang lebih tinggi. Tetapi, analisa kami menunjukkan bahwa mereka yang menyampaikan keluhan akan memiliki kemauan membayar yang lebih tinggi hanya apabila keluhan mereka dapat diselesaikan dengan memuaskan. Ceteris paribus, dengan menyelesaikan keluhan dengan memuaskan meningkatkan kemauan membayar sekitar Rp 1.450. Jika tidak memuaskan, makan menyampaikan keluhan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar. Tabel 36: Tingkat keluhan dan kepuasan menurut propinsi Observasi % dr observasi Tingkat Total Mengeluh Puas Mengeluh Puas kepuasan Lampung 392 54 27 13,8% 6,9% 50,0% Jawa Tengah 450 64 18 14,2% 4,0% 28,1% Nusa Tenggara Timur 456 90 12 19,7% 2,6% 13,3% Kalimantan Barat 328 83 34 25,3% 10,4% 41,0% Sulawesi Selatan 234 78 33 33,3% 14,1% 42,3% Tabel 36 menyajikan rincian dari mana asal hasil-hasil ini. Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa sekitar 19,8% responden yang termasuk di dalam regresi kami telah menyampaikan keluhan mereka mengenai jalan. Sekitar sepertiga dari mereka menerima tanggapan terhadap keluhan mereka dengan memuaskan. Propinsi yang memiliki persentase keluhan paling tinggi yang disampaikan responden adalah Sulawesi Selatan, sementara yang paling rendah adalah Lampung. Di Kalimantan Barat, Sulawesi dan Lampung, sekitar 40-50% dari keluhan-keluhan tersebut mendapat tanggapan yang memuaskan. Kepuasan yang paling rendah ditemukan di Nusa Tenggara Timur, dimana hanya 13,3% dari keluhan-keluhan tersebut mendapat tanggapan dengan memuaskan. 10 Koesien untuk jawaban terhadap “penduduk desa suka saling tolong menolong” menjadi signifikan (dan tetap negatif ) apabila kita menghilangkan variabel pertanyaan “penduduk desa bisa dipercaya”. 72  Analisa Empiris Kami juga menanyakan masing-masing responden: “Kepada siapa Anda melaporkan masalah infrastruktur?” dan responden dapat membuat daftar yang memperlihatkan bahwa ada lebih dari satu penerima dari keluhan-keluhan mereka. Tabel 37 mendaftar berbagai pihak yang menerima keluhan-keluhan responden berkaitan dengan masalah-masalah jalan. Empat penerima keluhan responden teratas adalah para pejabat desa, dikuti oleh kepala desa, kepala dusun, dan kepala administrasi tetannga (RT). Diantara empat ini, tingkat kepuasan tertinggi untuk mereka yang melaporkan kepada kepala dusun, diikuti oleh kepala desa. Tetapi, apabila kita melihat diluar empat teratas, tingkat kepuasan tertinggi diterima oleh para responden yang menyampaikan keluhan kepada kelompok pengelola infrastruktur. Karena kelompok seperti itu jarang hadir di desa-desa ini, ukuran sampel responden yang melaporkan kepada kelompok pengelola memang sangat kecil. Tabel 37: Penerima keluhan responden Mengeluh Puas Tingkat kepuasan Pejabat desa 139 43 30,9% Kepala desa 137 49 35,8% Ketua RW 95 38 40,0% Ketua RT 85 20 23,5% Keluarga dan saudara 16 2 12,5% Admin pemerintah diluar admin desa 13 5 38,5% Manajemen proyek (mis. PPK) 10 4 40,0% Kelompok pengelola infrastruktur 7 4 57,1% Kelompok komunitas/LSM 6 2 33,3% Parlemen daerah 3 0 0,0% Lain-lain 3 1 33,3% Variabel kedua yang berhubungan dengan kemauan membayar yang lebih tinggi adalah pengetahuan mengenai bagaimana pemakaian dana desa. Para responden yang mengklaim mengetahui bagaimana dana digunakan, ceteris paribus, memiliki kemauan membayar rata-rata sekitar Rp 1.100 lebih tinggi dari pada responden yang tidak mengetahui. Temuan ini perlu diintepretasikan secara hati-hati. Di satu sisi, hal ini mungkin bisa dilihat sebagai bukti untuk nilai transparansi dalam meningkatkan kemauan membayar yang lebih tinggi untuk barang- barang publik. Sebaliknya, hal itu juga merupakan hal yang bisa diterima bahwa para responden yang mengetahui bagaimana pemakaian dana tersebut mungkin adalah individu-individu yang cenderung memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan publik dan oleh sebab itu, lebih mungkin memiliki kemauan membayar yang lebih tinggi untuk barang-barang publik terlepas dari tingkat transparansi berkaitan dengan dana-dana desa. Akhirnya, variabel dummy mengindikasikan bahwa sebuah desa menerima alokasi dana desa (ADD) juga positif dan signifikan. Walaupun telah menerima alokasi dana desa, hal ini tidak mengurangi kemauan seseorang untuk menyumbang untuk pemeliharaan. Pada saat yang sama, seseorang perlu hati-hati supaya tidak menafsirkan hal ini dengan mengatakan bahwa tingkat alokasi dana desa yang lebih tinggi mendorong kemauan membayar lebih tinggi pula. Seperti sebelumnya, faktor-faktor penting berkaitan dengan kemauan membayar yang lebih tinggi (seperti misalnya kesadaran politik yang lebih tinggi) mungkin juga bisa kondusif terhadap penerimaan alokasi dana desa untuk desa mereka. 73 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia 74 Bab VII Kesimpulan Studi kami memberikan pandangan tentang asumsi implisit bahwa penduduk desa dapat membiayai pemeliharaan infrastruktur pedesaan dengan memadai. Kami menemukan bahwa, berkaitan dengan kesejahteraan saat ini, biaya untuk memelihara infratruktur mereka adalah hal signifikan di desa-desa sampel kami. Apabila didistribusikan secara rata ke seluruh rumah tangga di desa masing-masing, biaya keseluruhan untuk memelihara infratsruktur desa dalam studi ini— jalan desa, jembatan dan sistem air perpipaan jika ada—berkisar antara 0,1% dan 2,8% dari total konsumsi rumah tangga, dengan median 1,1%. Apabila kita mengasumsikan penduduk desa dapat mensuplai semua tenaga kerja tidak terampil yang diperlukan, maka besarnya biaya pemeliharaan berkisar antara 0,1% dan 1,4% dari konsumsi mereka, dengan median 0,5%. Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Biaya dalam jumlah besar berasal dari biaya untuk memelihara jalan desa. Walaupun prosentase-prosentase ini mungkin nampaknya kecil, tetapi “pajak lokal” yang dikenakan untuk infrastruktur bisa memberikan beban mengingat pendapatan sebagian besar penduduk desa yang rendah. Tambahan lagi, karena konsumsi dan pendapatan tidak bisa diamati dengan mudah, mungkin sulit untuk menciptakan sebuah mekanisme untuk mengumpulkan sumbangan berdasarkan pada pemasukan rumah tangga atau bagian konsumsi di desa. Apabila kami menggunakan kemauan membayar seperti yang penduduk desa sanggupi, kami menemukan bahwa sumber daya yang terkumpul masih jauh dibawah jumlah biaya yang diperlukan untuk membiayai biaya-biaya ini sepenuhnya. Antara 21% (ketika penduduk desa tidak menyumbang tenaga kerja tidak terampil) dan 63% (apabila penduduk desa menyumbang semua tenaga kerja tidak terampil) dari desa sampel akan sanggup membayar pemeliharaan dari semua jenis infrastruktur. Apabila dilihat secara terpisah untuk masing-masing infrastruktur, beban yang paling berat berasal dari pembiayaan jalan. Hanya 21% hingga 43% dari desa-desa akan sanggup membayar pemeliharaan jalan berdasarkan kemauan membayar yang mereka nyatakan. Tetapi, satu hal yang perlu diamati adalah bahwa rumah tangga mungkin tidak menyumbang kemauan membayar mereka sepenuhnya. Analisa ekonometris kami menunjukkan adanya godaan untuk mendompleng/free riding sumbangan tetangga lain. Jika hal tersebut terjadi, maka, jumlah kontribusi akan menurun. Dengan skenario-skenario dimana digunakan iuran pengguna per rumah tangga per bulan yang besarnya sama yang ditetapkan melalui prosedur pengambilan suara, kami menemukan bahwa jumlah desa yang jumlah sumbangannya tidak mencukupi biaya pemeliharaan infrastruktur yang layak, meningkat. Dengan menggunakan kemauan membayar mereka sebagai landasan untuk perhitungan, kami menemukan bahwa hanya antara 10% dan 20% dari desa-desa sampel yang sumber dayanya dikumpulkan melalui iuran pengguna akan cukup untuk membiayai pemeliharaan tiga infrastruktur . Sementara itu, pengujian kami mengenai faktor-faktor penentu dari kemauan membayar rumah tangga untuk membayar pemeliharaan jalan menunjukkan bahwa, seperti yang diprediksikan dalam teori, pendapatan dan biaya peluang dari sebuah jalan yang rusak mempunyai korelasi positif dengan kemauan membayar. Selain itu, kami juga menemukan bahwa meningkatnya kemauan membayar karena biaya-biaya peluang yang meningkat hanya terjadi ketika rumah tangga mengalami insiden yang nyata ketika terjadi kerusakan pada jalan dan koefisien hanya signifikan untuk biaya peluang keuangan. Kami juga menemukan bahwa tanggapan yang memuaskan terhadap keluhan mengeai persoalan-persoalan jalan meningkatkan kemauan membayar. Kualitas berbagai tingkat pemerintahan nampaknya tidaklah begitu besar peranannya dalam mempengaruhi kemauan membayar. Yang cukup menarik, kepercayaan sesama warga desa yang sangat dirasakan dan kesukaan mereka untuk menolong nampaknya mengurangi tingkat kemauan membayar. 76 Bab VIII Rekomendasi Kebijaksanaan Dari hasil survei ini, kami dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut: Melembagakan pemeliharaan infrastruktur dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk berbagai tingkat administrasi. Studi kami menemukan bahwa penduduk desa memiliki kemauan yang besar untuk menyumbang pemeliharaan infratrsuktur walaupun jumlah sumbangan yang mereka berikan tidaklah memadai untuk membiayai semua pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan di desa mereka. Bagi sebagian besar desa, mereka memiliki cukup pembiayaan untuk melakukan pemeliharaan rutin. Tetapi, dukungan finansial yang besar mungkin dibutuhkan oleh penduduk desa guna menjamin bahwa pemeliharaan periodik bisa dilaksanakan dengan memadai. Hal ini menunjukkan bawa penduduk desa dapat mengambil tanggung jawab mereka untuk melakukan pemeliharaan rutin, khususnya dengan adanya sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan (lihat di bawah). Pada saat yang bersamaan, pemerintah-pemerintah kabupaten Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia dan lembaga-lembaga di luar juga perlu meningkatkan dukungan mereka kepada pembiayaan jenis-jenis aktivitas pemeliharaan yang mungkin penduduk desa tidak akan mampu. Pemerintah distrik perlu secara berangsur-angsur merealokasi sumber dayanya ke pembiayaan pemeliharaan, menggantikan upgrades. Tabel 11 menunjukkan bahwa pemerintah distrik cenderung menggunakan pembiayaan mereka untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan upgrades untuk menggantikan pemeliharaan periodik. Tetapi, sebuah studi menunjukkan bahwa ratio biaya antara upgrades dan pemeliharaan sekitar 3,5 sampai 1 (Dongges, dkk., 2007). Ada dorongan kuat agar terjadi perubahan penekanan, yakni yang semula fokus diberikan kepada aktivitas konstruksi dan rehabilitasi atau upgrades, dialihkan ke aktivitas pengembangan pembiayaan dan kelembagaan yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur pedesaan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dongges, dkk dalam diskusi mengenai jalan-jalan desa, para pembuat kebijaksanaan harus mempertimbangkan pemeliharaan sebagai “bagian penting investasi dalam sektor transportasi dan bukannya sebagai pikiran yang datangnya kemudian ketika permintaan jalan utama telah dipenuhi”. Hal yang sama bisa berlaku untuk infastruktur perdesaan. Infrastruktur yang baru dibangun perlu disertai dengan sebuah rencana pemeliharaan yang jelas yang menggambarkan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Data kami menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan amatlah bervariasi, variasinya lebih banyak dari pada kemauan yang dimiliki penduduk desa untuk membayar. Variasi-variasi tersebut didorong oleh, antara lain, kondisi lokal, volume dan desain infrastruktur. Perhitungan biaya pemeliharaan yang dilakukan lama setelah proyek itu selesai—yang barangkali perlu mengestimasi sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menutupinya— menjadi tidak praktis, mahal dan mungkin tidak akurat. Sebaliknya, variasi-variasi tersebut mungkin dimengerti dengan baik oleh pelaksana-pelaksana pada awal pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh sebab itu, adalah penting menyertakan proyek-proyek baru dengan rencana-rencana pemeliharaan yang berkelanjutan. Rencana-rencana tersebut dapat digunakan dan dimengerti oleh berbagai lembaga yang barangkali perlu dilibatkan dalam upaya meniadakan kekurangan sumber daya. Pada tingkat desa, perlu ada sebuah lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan. Data kami menunjukkan bahwa penduduk desa memang benar-benar melaksanakan pemeliharaan rutin atas biaya mereka sendiri.Tetapi, data kami menunjukkan bahwa, seperti yang ditunjukkan oleh Dongges, dkk (2007, hal 19), pemeliharaan rutin dapat mereka lakukan dengan lebih efisien apabila aktivitas tersebut dilakukan pada saat yang tepat. Hal ini mungkin berlaku untuk pemeliharaan periodik. Tambahan lagi, aktivitas-aktivitas ini akan memerlukan kontribusi dari penduduk desa—yang mungkin baru bisa dilaksanakan apabila penduduk desa mengetahui nilai partisipasi dalam aktivitas pemeliharaan. Kami menemukan bahwa kemauan penduduk desa untuk menyumbang memiliki korelasi positif dan signifikan dengan kesiapan sebuah lembaga menanggapi dengan segera persoalan-persoalan infrastruktur yang dilaporkan. Oleh sebab itu, lembaga atau seseorang yang ditunjuk tersebut dapat melakukan koordinasi upaya-upaya pemeliharaan yang diperlukan dan juga menanggapi persoalan-persoalan yang bakal muncul. Memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan—yang bisa juga berasal dari lembaga desa yang ada—akan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan upaya-upaya pemeliharaan. 78  Rekomendasi Kebijaksanaan Memberikan tanggung jawab kepada penduduk desa untuk melaksanakan aktivitas pemeliharaan perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam distribusi beban yang akan lebih membebani rumah tangga yang lebih miskin. Data kami menunjukkan bahwa biaya-biaya pemeliharaan dapat dikurangi secara signifikan jika penduduk desa mengkontribusikan semua kebutuhan tenaga kerja yang tidak terampil. Tetapi, meminta desa-desa agar menyediakan semua tenaga kerja tidak terampil bisa menimbulkan “pajak tidak resmi” yang regresif, dimana rumah tangga yang lebih miskin “membayar” lebih (dalam bentuk tenaga kerja) untuk barang-barang publik.11 Sangatlah penting untuk mempertimbangkan masalah potensial ini dalam proses pelembagaan aktivitas pemeliharaan pada tingkat desa. Perlu kiranya dilakukan studi tentang cara-cara yang efektif dan efisien untuk pengumpulan dan penyaluran sumber daya guna menjamin terpeliharanya infrastruktur dengan baik dalam jangka panjang. Studi ini memberikan pemahaman tentang adanya persoalan kesenjangan sumber daya yang dihadapi oleh penduduk desa dalam upaya mereka memenuhi persyaratan pemeliharaan untuk infrastruktur mereka. Studi ini juga menunjukkan sebuah peranan yang bisa dimainkan oleh lembaga-lembaga di luar, termasuk tapi tidak terbatas pada pemerintah-pemerintah kabupaten, untuk mendukung upaya-upaya pemeliharaan di desa-desa. Tetapi, kami merasa masih memiliki kekurangan dalam hal pemahaman tentang mekanisme yang efektif untuk menyalurkan sumber daya yang bisa menjamin bahwa infrastruktur dapat dipelihara dengan baik untuk jangka panjang atau seberapa efektif mekanisme tersebut dapat dijalankan dalam berbagai konteks. Lagi pula, kami juga merasa perlu untuk lebih memahami efektivitas berbagai strategi pengumpulan sumber daya untuk berbagai jenis-jenis infrastruktur yang berlainan guna memperbaiki desain lembaga- lembaga pemeliharaan pada tingkat desa. 11 Untuk diskusi mengenai “pajak tidak resmi”, lihat Olken dan Singhal (2009). 79 Kapasitas Desa Dalam Memelihara Infrastruktur Bukti Dari Pedesaan Indonesia Daftar Pustaka Asian Development Bank (ADB). 2005. Proposed Loan, Republic of Indonesia: Rural Infrastructure Support Project. Deaton, A. 1997. The Analysis of Household Surveys: A microeconometric approach to development policy. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press. Dongges, Ch., G. Edmonds, and B. Johannessen. 2007. Rural road maintenance: Sustaining the benefits of improved access. Bangkok: International Labour Office. Olken, B. and M. Singhal. 2009. “Informal taxation”, NBER Working Paper 15221, accessible from http://papers.nber.org/papers/w15221 World Bank. 2005. Global Economic Prospects 2005: Economic Implications of Remittances and Migration. Washington DC: World Bank. 80 82